Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.928
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JOURNAL EQUITABLE JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Jurnal Ilmu Hukum The Juris Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Eksekusi : Journal Of Law RIO LAW JURNAL Collegium Studiosum Journal Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) jurnal administrasi politik dan sosial Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Kajian Ilmu Hukum Journal of Social Science and Education Research NuCSJo : Nusantara Community Service Journal World Health Digital Journal (wolgitj)
Pardede, Rudi
Unknown Affiliation
Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN ROKOK TANPA PITA CUKAI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI Waloyo, Waloyo; DM , M. Yusuf; Pardede, Rudi
JOURNAL EQUITABLE Vol 10 No 3 (2025)
Publisher : LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v10i3.9769

Abstract

The circulation of cigarettes without excise stamps in Indonesia has become a serious issue impacting state revenue and public health. Illegal cigarettes reduce state income and create injustice in the taxation sector. Law enforcement against illegal cigarette circulation faces challenges such as low public awareness and weak supervision. This study aims to analyze the legal provisions regarding the imposition of excise on cigarettes under Law No. 39 of 2007 and evaluate the effectiveness of law enforcement against the circulation of cigarettes without excise stamps. The research method used is normative legal research with a descriptive-analytical approach, examining regulations and related literature. The findings show that despite the existence of excise regulations, the circulation of illegal cigarettes remains high due to significant price differences between legal and illegal cigarettes. Law enforcement is still limited by a lack of resources, low legal awareness, and insufficient coordination among institutions. The study recommends regulatory evaluation, enhancing the capacity of law enforcement agencies, and promoting active public participation in combating illegal cigarettes.
PENYELESAIAN HUKUM KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN Nofarizal, Dedi; Yusuf, Yusuf; Pardede, Rudi
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1350

Abstract

The issues above are rooted in the focus on a criminal act and the justice achieved through resolving a criminal case. The perspective on the meaning of a crime and punishment adopted in the current traditional criminal justice system is that “a crime is a violation of the state, defined by lawbreaking and guilt,” which is rigid and does not allow freedom for victims and perpetrators to resolve their cases. Based on research findings, it is known that the implementation of restorative justice for perpetrators of assault in the jurisdiction of Dumai Police, based on the Regulation of the Indonesian National Police Number 8 of 2021 concerning the Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice, has not been running effectively. Many cases between victims and perpetrators have not reached an agreement, making the process only viable if both parties, the victim and the perpetrator, agree to resolve the issue through restorative justice. The obstacles include the influence of third parties from the victim's family on the victim, the involvement of interested parties in the matter, the lack of understanding of restorative justice among the community, and communication barriers between the perpetrator and the victim. Efforts to overcome these obstacles involve providing input to victims and perpetrators regarding the issue, preventing interference from uninterested parties, increasing public understanding of restorative justice, and improving communication between the perpetrator and the victim.
PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERBANKAN DALAM WILAYAH HUKUM POLDA RIAU Simamora, Bona Adrian; Fahmi; Pardede, Rudi
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1391

Abstract

Tindak pidana perbankan merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang memiliki dampak luas bagi masyarakat, perekonomian, serta stabilitas sistem perbankan itu sendiri. Di wilayah hukum Polda Riau, kasus-kasus tindak pidana perbankan membutuhkan penanganan yang serius mengingat kompleksitasnya yang sering kali melibatkan teknologi, keterampilan keuangan, serta jaringan yang melibatkan pelaku dari berbagai kalangan. Penyidik dalam hal ini memiliki peran sentral dalam mengungkap dan menindak kejahatan di sektor perbankan. Penyidik yang bertugas di Polda Riau memiliki kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta undang-undang terkait lainnya seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Fungsi utama penyidik adalah melakukan proses penyidikan untuk mengungkap fakta hukum terkait tindak pidana yang terjadi, mengumpulkan bukti-bukti, serta mengidentifikasi pelaku untuk diajukan ke proses peradilan. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan penyidikan dalam mengungkap tindak pidana perbankan di wilayah hukum Polda Riau adalah belum berjalan sebagaimana mestinya, karena masih adanya terjadinya tindak pidana dalam perbankan. Penyidik kepolisian bertanggung jawab untuk memverifikasi adanya tindakan pidana yang dilakukan oleh pihak yang terlibat, baik itu individu, kelompok, maupun institusi perbankan. Proses penyidikan dimulai dengan laporan atau pengaduan yang diterima oleh aparat kepolisian, diikuti dengan pemeriksaan terhadap dokumen terkait, saksi, serta tersangka yang diduga terlibat dalam tindak pidana perbankan. Penyidik harus memastikan bahwa prosedur penyidikan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Modus operandi tindak pidana perbankan di wilayah hukum Polda Riau adalah mulai dari penipuan, penggelapan, hingga pemalsuan dokumen perbankan dengan tujuan memperoleh keuntungan secara ilegal. Pelaku sering kali memanfaatkan kelemahan dalam sistem pengawasan dan kontrol internal di lembaga perbankan untuk melakukan tindakan yang merugikan nasabah atau pihak lain. Salah satu modus yang sering terjadi adalah pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan pinjaman atau transaksi keuangan, di mana pelaku membuat dokumen palsu untuk mendapatkan dana secara tidak sah. Selain itu, penyalahgunaan akses oleh oknum perbankan untuk melakukan transfer dana tanpa izin juga sering dijumpai sebagai modus operandi dalam tindak pidana perbankan. Modus lainnya termasuk penggunaan teknologi informasi untuk melakukan penipuan atau pembobolan rekening nasabah melalui serangan cyber. Penyidikan terhadap modus operandi ini memerlukan analisis yang mendalam terkait pola-pola tindak pidana yang ada, dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pengawasan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendalami lebih jauh jaringan dan praktek ilegal yang terjadi di sektor perbankan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR Oryta, Deny; Daeng, Yusuf; Pardede, Rudi
JOURNAL EQUITABLE Vol 10 No 1 (2025)
Publisher : LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v10i1.8488

Abstract

Kekerasan seksual kini telah menjadi masalah sosial yang cukup serius dan memprihatikan. Tindak pidana ini tidak hanya dialami orang dewasa saja, tetapi korbannya juga banyak dari anak-anak, dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalahnya Bagaimanakah perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Apakah Kendala dan Upaya Dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di kabupaten Indragiri hilir .Objek dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis terhadap Bagaimana perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban kekerasa seksual berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Untuk menganalisis Kendala dan Upaya Dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di kabupaten Indragiri hilir, hasil dari penelitian ini adalah Efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual juga bergantung pada koordinasi antara lembaga penegak hukum dan lembaga sosial Pentingnya peran pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual agar anak mendapatkan hak-haknya yaitu mendapat perlindungan dari bentuk kekerasan apapun dan untuk mendapatkan keadilan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan. Kata kunci: Penegakan Hukum, Kekerasan Sexual, Anak.
Implementasi Larangan Perdagangan Kosmetik Ilegal Secara Online di Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Sihotang, Marito Sari; Fahmi, Fahmi; Pardede, Rudi
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.9582

Abstract

Jurnal ini menyajikan analisis mengenai implementasi larangan perdagangan kosmetik ilegal secara online di Provinsi Riau, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana regulasi kesehatan yang ada diterapkan secara efektif untuk mengatasi permasalahan perdagangan kosmetik ilegal melalui platform online. Metode penelitian ini mencakup studi literatur untuk mengevaluasi undang-undang yang relevan, analisis kebijakan pemerintah terkait, dan wawancara dengan pemangku kepentingan terkait implementasi larangan ini. Temuan penelitian menyoroti tantangan dalam mengawasi perdagangan kosmetik ilegal secara online, termasuk kurangnya pemahaman konsumen terhadap risiko kesehatan yang terkait dengan produk ilegal tersebut. Hasil penelitian juga mengidentifikasi upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Riau dalam meningkatkan penegakan hukum terkait larangan ini, termasuk kolaborasi dengan pihak berwenang dan edukasi masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat hambatan seperti keterbatasan sumber daya dan kompleksitas jaringan perdagangan ilegal. Dalam konteks kebijakan, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk penguatan regulasi, peningkatan kerjasama lintas sektoral, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap risiko kesehatan yang mungkin timbul akibat penggunaan produk kosmetik ilegal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih lanjut tentang implementasi larangan perdagangan kosmetik ilegal secara online di wilayah Provinsi Riau dan sejauh mana kebijakan kesehatan dapat mencapai tujuan perlindungan masyarakat dari risiko kesehatan yang tidak diinginkan.
IMPLEMENTATION OF DIVERSION TOWARDS CHILDREN WHO COMMIT CRIMINAL ACTS OF ABUSE IN THE JURISDICTION OF PEKANBARU CITY Jahri, Ilfan Afriandi; Asnawi, Eddy; Pardede, Rudi
EKSEKUSI Vol 6, No 1 (2024): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v6i1.28786

Abstract

This research aims to analyze the application of diversion to children who commit criminal acts of abuse in the jurisdiction of Pekanbaru City and analyze the obstacles and efforts to overcome these obstacles. The type of research used is sociological legal research with a legal effectiveness approach. The data source used is primary data which is analyzed qualitatively. The results of the research show that the implementation of diversion against children who have committed criminal acts of abuse in the jurisdiction of Pekanbaru City has not been implemented well in 2021 to 2023, where there is still failure to diversion against children who have committed serious criminal acts of abuse. Some of the obstacles behind this failure include: First, legal factors, namely legal provisions that require an agreement between the perpetrator and the victim for diversion, whereas there is no agreement on compensation. Second, the factor of law enforcement officers, namely: the lack of involvement of the Pekanbaru City Social Service in the diversion process. Third, community factors, namely: The desire of the community that the perpetrator must be punished.Keywords: Diversion, Children, Criminal Abuse
PERLAKUAN KHUSUS BAGI TAHANAN DAN NARAPIDANA LANJUT USIA PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS 1 PEKANBARU BERDASARKAN PERMENKUMHAM NO 32 TAHUN 2018 Reski Putra, Hapis; Yusuf DM, M.; Pardede, Rudi
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 3 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i3.2025.1335-1345

Abstract

Perlakuan yang spesial untuk narapidana dan tahanan berusia lanjut di Rumah Tahanan Negara adalah sebuah bentuk perlindungan yang harus dilakukan agar mereka dapat kembali hidup sesuai dengan norma masyarakat dan menjadi individu yang lebih baik setelah bebas. Setiap narapidana atau tahanan yang menjalani hukum di lembaga pemasyarakatan mempunyai beberapa hak atas perlakuan khusus, yang meliputi 4 hak dasar.Hak untuk menerima bantuan dalam akses terhadap keadilan yang dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara, yaitu dengan menyediakan layanan bantuan hukum melalui kerjasama dengan lembaga bantuan hukum.Selain membantu dengan akses keadilan bagi tahanan lanjut usia, rumah tahanan negara juga memberikan rehabilitasi serta pengembangan fungsi sosial, seperti pelatihan kepribadian dan pembinaan kemandirian.Selanjutnya, untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan tahanan dan narapidana lanjut usia, serta hak terakhir adalah memberikan perlindungan untuk keamanan dan keselamatan mereka. Hal ini dilakukan dengan memisahkan ruang tahanan lanjut usia dari mereka yang lebih muda, agar mereka terhindar dari ancaman dan perlakuan yang tidak semestinya dari narapidana dan tahanan lainnya.
MENELAAH KOMPLEKSITAS KEBIJAKAN DALAM PENGATURAN KONFLIK KEPENTINGAN DAN TINDAK PIDANA KORUPSI: STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN SINGAPURA Pardede, Rudi
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 9, No 1 (2026): February 2026
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v9i1.5816

Abstract

Abstract: This study examines the complexity of policies governing conflicts of interest and corruption between Indonesia and Singapore through a normative juridical approach. The study was conducted by examining the regulatory framework, institutions, and legal implementation in preventing the practice of abuse of public office. The results of the study indicate that the Indonesian regulatory framework, although comprehensive, tends to function as a legislative showcase without transformative power because it is trapped in a political dynamic that is permissive towards corruption. Instruments such as the Corruption Law, PP 53/2010, and the code of ethics for public officials are more symbolic than substantive, thus failing to change bureaucratic behavior that is still shaped by a culture of patronage and clientelism. In contrast, Singapore proves that simple but sharp regulations, such as the Prevention of Corruption Act, when supported by an independent anti-corruption agency (CPIB), indiscriminate law enforcement, and integrity-based bureaucratic incentives, can suppress corruption to a minimum level. However, Singapore's system remains subject to criticism, particularly regarding the risk of legal authoritarianism and vulnerability to cross-border global financial issues. Therefore, this study confirms that the effectiveness of corruption eradication is not determined by the number of regulations, but rather by political consistency, independent institutional design, and the internalization of integrity values within the bureaucratic culture. For Indonesia, an important lesson from Singapore is the urgency of simplifying regulations, strengthening the independence of anti-corruption institutions, and fostering a bureaucratic culture that rejects patronage. Keywords: complexity, nurative, legislative showcase, authoritarianism, internalization, bureaucracy Abstrak: Penelitian ini menelaah kompleksitas kebijakan pengaturan konflik kepentingan dan tindak pidana korupsi antara Indonesia dan Singapura melalui pendekatan yuridis normatif. Kajian dilakukan dengan menelaah kerangka regulasi, kelembagaan, serta implementasi hukum dalam mencegah praktik penyalahgunaan jabatan publik. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kerangka regulasi Indonesia, meskipun komprehensif, cenderung berfungsi sebagai legislative showcase tanpa daya transformasi karena terjebak dalam dinamika politik yang permisif terhadap korupsi. Instrumen seperti UU Tipikor, PP 53/2010, maupun kode etik pejabat publik lebih bersifat simbolik daripada substantif, sehingga gagal mengubah perilaku birokrasi yang masih dibentuk oleh budaya patronase dan clientelism. Sebaliknya, Singapura membuktikan bahwa regulasi yang sederhana namun tajam, seperti Prevention of Corruption Act. Jika ditopang lembaga antikorupsi independen (CPIB), penegakan hukum tanpa pandang bulu, dan insentif birokrasi berbasis integritas, mampu menekan korupsi hingga level minimal. Meski demikian, sistem Singapura tetap menyisakan kritik, terutama terkait risiko otoritarianisme hukum dan kerentanan terhadap isu keuangan global lintas batas. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi tidak ditentukan oleh banyaknya regulasi, melainkan oleh konsistensi politik, desain kelembagaan yang independen, serta internalisasi nilai integritas dalam budaya birokrasi. Bagi Indonesia, pelajaran penting dari Singapura adalah urgensi menyederhanakan regulasi, memperkuat independensi lembaga antikorupsi, dan menumbuhkan budaya birokrasi yang menolak patronase. Kata kunci: kompleksitas, nuratif, legislatif showcase, otoritarisme, internalisasi, birokrasi
ETHICAL AND DISCIPLINE RESPONSIBILITY OF POLICE MEMBERS INVOLVED IN DRUG ABUSE FROM THE POLICE MERANTI ISLANDS Toruan, Yohanes Janter Lumban; Fahmi; Pardede, Rudi
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 7 No. 2 (2026): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), February 2026
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v7i2.600

Abstract

Narcotics offenses constitute serious violations under the Code of Ethics of the Indonesian National Police (KEPP). Accordingly, police officers who are proven to have committed such criminal acts and whose cases have been decided by a court with final and binding legal force may be subsequently recommended to receive administrative sanctions in the form of Dishonorable Discharge (PTDH). The purpose of this study is to analyze the legal regulation of ethical and disciplinary responsibility of police officers involved in narcotics abuse at the Pulau Meranti Police Resort. This research employs a sociological legal research method. Based on the research findings, it is evident that the involvement of police officers in narcotics abuse constitutes a serious violation with multilayered legal implications, encompassing criminal liability, disciplinary sanctions, and professional ethical responsibility. Members of the Indonesian National Police are bound by legal and moral obligations to uphold the law, adhere to professional ethics, and maintain the honor and dignity of the police institution, as mandated by Law Number 2 of 2002 on the Indonesian National Police, Government Regulation Number 2 of 2003 concerning Police Disciplinary Regulations, and Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 7 of 2022 on the Police Professional Code of Ethics. However, this study also reveals that cases involving police officers in narcotics abuse continue to occur annually, including within the jurisdiction of the Pulau Meranti Police Resort. As a result, the persistence of such violations underscores that the enforcement of ethical and disciplinary sanctions has tended to be repressive in nature and has not fully addressed preventive and comprehensive guidance aspects.
Co-Authors Afriandi, Angga Afriansyah, Ricky Ardan, Andra Ardiansah, Ardiansah Ardiansah, Ardiansah Asnawi, Edi Bagio Kadaryanto, Bagio Bangun, Tri Suranta Budiarto, Yusuf Daeng, Yusuf DM , M. Yusuf DM, M. Yusuf DM, Yusuf Eddy Asnawi Ernawaty, Beby Fahmi Fahmi Fahmi Harahap, Irawan Hartono, Wandi Hutabarat, santa Delima ILFAN AFRIANDI JAHRI, ILFAN AFRIANDI Koto, Arsyad Kurnia, Putri Meinecky, Ryan Minggu, Sumber Horas Muhammad Rasyid Abdillah Muhammad Rizki Muhardi, Dekky Nofarizal, Dedi Nugraha, Ahmad Angga Oryta, Deny Purba, Desi Valentianna Br Purnomo, Candra Putra, Alghoni Bumantara Reski Putra, Hapis Rizqa Anita sandra dewi Sari M, Ayu Novita Sihombing, Indra Lamhot Sihombing, Rainer Wilona Sihotang, Marito Sari Simamora, Bona Adrian Sistha, Windy Widya Toruan, Yohanes Janter Lumban Waloyo, Waloyo Yalid Yalid Yetti, Yetti Yusuf DM, M. Yusuf Yusuf