Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.307
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Law Reconstruction JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora YUSTISI Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Bacarita Law Journal JUDGE: Jurnal Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Priviet Social Sciences Journal International Journal of Law and Society Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Milthree Law Journal Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
Fitrianto, Bambang
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
PENEMUAN DAN PENALARAN HUKUM DALAM PENYETARAAN PENDIDIKAN LUAR NEGERI DENGAN PENDIDIKAN SLTA/SMA ATAU SEDERAJAT UNTUK PENCALONAN LEMBAGA EKSEKUTIF MENURUT UU PEMILU Ismaidar, Ismaidar; Fitrianto, Bambang; Gea, Alex Sokhian; Anisa, Devi Nur; Fahdi, Achmad
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22692

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penemuan dan penalaran hukum dalam proses penyetaraan ijazah pendidikan luar negeri dengan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/SMA atau sederajat sebagai salah satu syarat pencalonan dalam lembaga eksekutif menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Persoalan muncul ketika calon peserta pemilu memiliki ijazah luar negeri yang belum atau tidak disetarakan oleh instansi berwenang di Indonesia, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapan syarat administratif pencalonan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai syarat pendidikan bagi calon lembaga eksekutif serta menelaah bentuk penemuan dan penalaran hukum yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa terkait kesetaraan ijazah luar negeri terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan syarat pendidikan dalam Undang-Undang Pemilu masih bersifat umum dan memerlukan penafsiran terhadap ijazah luar negeri. Hakim dalam praktiknya menggunakan penemuan hukum melalui interpretasi sistematis dan argumentasi hukum berbasis asas keadilan serta kepastian hukum untuk menentukan kesetaraan ijazah luar negeri dengan pendidikan SLTA/SMA atau sederajat. Temuan ini menunjukkan pentingnya harmonisasi antara peraturan penyetaraan pendidikan dengan ketentuan hukum pemilu agar tidak terjadi ketidakpastian dalam proses pencalonan lembaga eksekutif. Kata kunci: Penemuan Hukum, Penalaran Hukum, Penyetaraan Ijazah.
PENEMUAN DAN PENALARAN HUKUM DALAM PENYETARAAN PENDIDIKAN LUAR NEGERI DENGAN PENDIDIKAN SLTA/SMA ATAU SEDERAJAT UNTUK PENCALONAN LEMBAGA EKSEKUTIF MENURUT UU PEMILU Ismaidar, Ismaidar; Fitrianto, Bambang; Gea, Alex Sokhian; Anisa, Devi Nur; Fahdi, Achmad
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22692

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penemuan dan penalaran hukum dalam proses penyetaraan ijazah pendidikan luar negeri dengan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/SMA atau sederajat sebagai salah satu syarat pencalonan dalam lembaga eksekutif menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Persoalan muncul ketika calon peserta pemilu memiliki ijazah luar negeri yang belum atau tidak disetarakan oleh instansi berwenang di Indonesia, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapan syarat administratif pencalonan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai syarat pendidikan bagi calon lembaga eksekutif serta menelaah bentuk penemuan dan penalaran hukum yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa terkait kesetaraan ijazah luar negeri terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan syarat pendidikan dalam Undang-Undang Pemilu masih bersifat umum dan memerlukan penafsiran terhadap ijazah luar negeri. Hakim dalam praktiknya menggunakan penemuan hukum melalui interpretasi sistematis dan argumentasi hukum berbasis asas keadilan serta kepastian hukum untuk menentukan kesetaraan ijazah luar negeri dengan pendidikan SLTA/SMA atau sederajat. Temuan ini menunjukkan pentingnya harmonisasi antara peraturan penyetaraan pendidikan dengan ketentuan hukum pemilu agar tidak terjadi ketidakpastian dalam proses pencalonan lembaga eksekutif. Kata kunci: Penemuan Hukum, Penalaran Hukum, Penyetaraan Ijazah.
Aspek Hukum Perjanjian Cabang Usaha Kuliner Non-Waralaba: Studi Kasus Bakso Hebat Mataram Pekanbaru Arifin, Ahmad Baqi; Fitrianto, Bambang; Nurhayati, Siti
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i1.2026.171-177

Abstract

Banyak usaha kuliner di Indonesia berkembang menggunakan pola cabang non-waralaba yang hanya didasarkan pada kesepakatan sederhana antara pemilik dan mitra. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum terkait hak, kewajiban, dan kepastian hukum para pihak. Penelitian ini bertujuan menganalisis akibat hukum dari perjanjian kerja sama cabang non-waralaba serta merumuskan bentuk perlindungan hukum yang ideal. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dan analisis kasus Bakso Hebat Mataram di Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian non-waralaba yang tidak komprehensif menimbulkan lemahnya perlindungan hukum dan potensi sengketa. Oleh karena itu, dibutuhkan kontrak tertulis yang memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata dengan memuat klausul pembagian hasil, penggunaan merek, standar operasional, dan penyelesaian sengketa.
Legal Analysis of the Application of Standard Clauses in Banking Agreements and Their Legal Consequences Fitrianto, Bambang
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The use of standard clauses in an agreement is based on the needs that exist in society. The purpose of making a standard agreement at the Bank is to provide practicality to the parties so as to facilitate and save time in transactions. However, the absence of customer involvement in the preparation of the standard agreement puts the customer in a weak position. In this case the customer does not have the opportunity to negotiate it so that he only has the choice to accept or reject it. However, the standard agreement will only apply if the consumer is willing to obey and submit to any provisions prepared by the business actor.  The purpose of this research is to see the legal consequences of banks in the inclusion of standard clauses and the prudential principles of banks in the inclusion of standard clauses in the agreement. The method used in this thesis is normative juridical research, with data collection by library research and related laws and regulations. Based on the results of the research conducted, the form of agreement at the Bank is usually set in a standard form, based on the essence of the agreement, the parties involved have rights and obligations in creating the desired legal relationship. Standard clauses are allowed as long as the contents do not lead to an exoneration clause. In other words, the condition of exoneration is “a condition that specifically relieves the employer from responsibility for adverse consequences arising from the execution of the agreement. An agreement must be executed in good faith”. This means that in every agreement, basically all parties are free in determining the contents of the agreement, deciding with whom to make an agreement, but it must always be based on the principle of good faith, not violating laws and regulations, and not violating the interests of the community. This aims to achieve justice for the parties to the agreement so that there is no exploitation of the weak party.
Co-Authors Andiza, Dina Arifin, Ahmad Baqi Armayanti, Rika Barus, Enda Leginta Barus, Wahyuda Batubara, Luthfi Alghifari Cahyani, Srikandi Regita Dalimunthe, Aldi Fadillah Daulay, Puspa Ainni Devi Nur Anisa Dharmawan, Andhika Tri Fahdi, Achmad Fahri, Yusril Fauziansah, Silvanus Fitri, Diva Aidilla Gaja, Armilati Suryani Putri Gea, Alex Sokhian Gusnita, Deviyanti Habibi, Haris Harahap, Aina Sari Harahap, Rizki Nanda Fauzi HARDIANTO - Ismaidar I, Ismaidar Joko Susilo Lestari, Cut Anggi Lestari, Suntya Indah Lumbanbatu, Bima Malik, Deden Abdul Manulang, Dewi Fortuna Manurung, Anggreyny Vini R Br Marbun, Jessica Oktari Nur, Fauziah Nurdiana, Citra Nurwijayanti Permata, Dhira Ahzara Pratama, Satria Fadhil Wira Purba, Jadelmar purba, Sulastri T. P Purnomo, Sagita Rafianti, Fitri Sahat Siagian Saiful Anwar Saputra, Defri Dwi sari, Mutia Sembiring, Tamaulina Sendy, Beby Sianturi, Sinta Grace Ika Silvyanas, Silvyanas Sindi Aulia Sipakar, Erwin Juliandi Siregar, Rahman Maulana Siti Annisa, Siti Siti Nurhayati Surbakti, Join Yordan Syaharani, Nabilah Zarzani, Tengku Riza Zulvia, Ransya Ayu