Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.474
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-'Adalah DE'RECHTSSTAAT IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah Karimah Tauhid Transnational Business Law Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Rumatiga, Hidayat
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search
Journal : Karimah Tauhid

 1   2   3 
Strategi Penegakan Hukum Disiplin Anggota Brimob Polri Guna Mewujudkan Good Governance dan Clean Government di Internal Korps Brimob Polri Riandi, Derri Aris; Suryani, Danu; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 4 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i4.15298

Abstract

Walaupun polri sudah memiliki regulasi tentang disiplin, namun implementasinya belum berjalan dengan baik, masih ada anggota maupun pimpinan yang masih melanggar kode etik kepolisian. penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi penegakan hukum disiplin anggota brimob polri guna mewujudkan good governance dan clean government di internal korps brimob polri. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normati yaitu penelitian yang menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penerapan disiplin, dengan pendekatan teori, asas, dan doktrin. Adapun objek kajian penelitian ini ialah penegakan hukum disiplin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum disiplin anggota Brimob Polri harus mengintegrasikan prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government untuk memastikan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan kebijakan yang jelas, transparansi dalam proses, pelatihan yang memadai, penegakan hukum yang adil, dan partisipasi masyarakat, Brimob dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan membangun kepercayaan publik. Penerapan strategi penegakan hukum disiplin di internal Korps Brimob Polri menghadapi berbagai hambatan, mulai dari budaya organisasi hingga masalah administratif dan faktor eksternal. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, penting untuk menerapkan solusi yang komprehensif, termasuk perubahan budaya, perbaikan proses, penguatan pengawasan, dan peningkatan sumber daya. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum disiplin dapat berjalan lebih efektif dan adil.
Telaah Fatwa MUI Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Hukum Wanita Menjadi Khatib dalam Rangkaian Shalat Jumat Muharrom, Muhammad Zihad; Syafitri, Meli; Maulana; Alatas, Husein; Yumarni, Ani; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 2 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i2.17226

Abstract

Shalat Jumat adalah ibadah wajib bagi setiap Muslim laki-laki yang telah memenuhi syarat mukalaf. Pelaksanaannya diawali dengan khutbah Jumat, yang menurut para ulama menjadi salah satu syarat sahnya shalat Jumat. Khutbah ini dipimpin oleh seorang khatib laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis diskusi di media sosial terkait pendapat sejumlah tokoh yang menyatakan bahwa perempuan diperbolehkan menjadi khatib dalam shalat Jumat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, yaitu menganalisis bahan hukum yang relevan dengan topik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan bahwa perempuan tidak sah menjadi khatib dalam rangkaian shalat Jumat. Hal ini ditegaskan dalam Fatwa MUI Nomor 38 Tahun 2023 tentang hukum perempuan menjadi khatib dalam pelaksanaan shalat Jumat, yang dianggap sebagai keyakinan yang perlu diluruskan.
Pelaksanaan Penyuluhan Sidang Pranikah Bagi Anggota Polri dalam Hukum Perkawinan Nasional Muchlis, Adnin; Yumarni, Ani; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 3 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i3.17999

Abstract

Bagi anggota polri yang ingin melakukan pernikahan wajib mengikuti prosedur pernikahan yang diberlakukan. Hal ini karena menjadi anggota polri terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dan beberapa pernyataan yang dibuat sebelum memangku jabatan dalam institusi polri, termasuk pernyataan belum menikah, siap ditempatkan dimana saja di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, untuk melaksanakan pernikahan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pimpinan yang dibuktikan dengan surat secara tertulis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan penyuluhan sidang pranikah bagi anggota polri dalam hukum perkawinan nasional. Metode penelitian, Penelitian ini mengkaji persoalan hukum yang terjadi dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pelaksanaan sidang pra nikah bagi anggota polri yang ingin melaksanakan pernikahan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan penyuluhan sidang pranikah bagi anggota polri yang akan melaksanakan pernikahan bertujuan untuk memperoleh izin untuk menikah, memiliki pemahaman yang mendalam tentang pernikahan, mengetahui hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan istri, mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan dalam berumah tangga.Dengan dilakukan penyuluhan sidang pra nikah maka yang dilarang secara agama, hukum maupun institusi polri dapat dihindari karena dapat merusak tatanan hukum, agama, dan nama baik institusi. Oleh karena itu pelaksanaan sidang pra nikah bagi anggota polri membawa maslahah bagi anggota polri yang akan menjalani kehidupan rumah tangga.
Akibat Hukum Bagi Masyarakat yang Melakukan Transaksi Pinjaman Online Ilegal Ulum, Rofi'ul; Gilalo, Jacobus Jopie; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 7 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i7.19837

Abstract

Transaksi pinjaman online yang dilakukan oleh para pihak menimbulkan berbagai persoalan seperti bunga yang berlipat ganda sehingga penerima kesulitan untuk membayar bunga dan mengembalikan modal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang akibat hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi pinjaman online ilegal dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi online. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris untuk mengkaji persoalana hukum yang terjadi dari perilaku masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akibat hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi pinjaman online ilegal diantaranya adalah terjadinya Penyalahgunaan Data Pribadi, adanya ancaman dan intimidasi bagi penerima pinjaman. Pertanggung jawaban hukum bila sengaja melakukan pinjaman melalui platform pinjaman online ilegal. Perlindungan hukum yang perlu dilakukan ialah dengan upaya formal dan non formal, upaya formal itu perlu adanya kebijakan berupa regulasi yang dapat mengatur dan melindungi korban pinjaman online, sedangkan upaya nonformal yaitu perlu adanya pengawasan dari pihak kepolisian dan OJK terhadap platform pinjol ilegal yang muncul di internet.
Analisis Yuridis Kemampuan Pasukan Brimob Berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Nurhidayat, Heru Rohman; Gilalo, Jacobus Jopie; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 7 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i7.16778

Abstract

Anggota brimob harus menjaga harkat dan martabat institusi polri secara umum dan satuan brimob secara khusus, menjaga wibawa sebagai anggota polri, menjaga nama baik satuan dan nama baik pimpinan, serta menjaga nama baik keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kemampuan Pasukan Brimob Berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi. Jenis penelitiana ini ialah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, dalam pemerintahan, dalam kelembagaan dan dalam masyarakat luas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Brimob harus memiliki kemampuan yang terbagi dalam tigas aspek, yaitu kemampuan kognitif (pengetahuan) yaitu setiap anggota brimob harus memiliki kecerdasan yang baik atau pengetahuan yang baik tentang tugas dan fungsinya, memiliki wawasan yang luas. Aspek fisiologi, yaitu setiap anggota brimob harus sehat fisik dan sehat rohani atau mentalnya. Kemampuan regulatif yaitu Kemampun regulatif ini berkaitan dengan kemampuan anggota brimob dalam memahami isi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kode etik memiliki peran yang sangat penting karena berfungsi sebagai pedoman atau acuan bagi setiap anggota polri untuk melaksanakan dan fungsinya. Kode etik memuat kewajiban, larangan, perintah dan hal-hal yang patut dan tidak patut dilaksanakan oleh anggota brimob dalam menjalankan tugas dan fungsi.
Status Kewarganegaraan terhadap Anak yang Terlahir Akibat Perkawinan Campuran Pasca Itsbat Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Fadhilah, Zihan Nonin; Yumarni, Ani; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 7 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i7.19171

Abstract

Perkawinan Campuran yang sering terjadi di Indonesia merupakan hal wajar dari perkembangan jaman. Dimana perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) akan menimbulkan suatu permasalahan salah satunya mengenai status kewarganegaraan anak yang terlahir dari perkawinan tersebut. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan gejala – gejala hukum yang berkaitan dengan status kewarganegaraan anak yang terlahir dari perkawinan campuran. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis status Kewarganegaraan terhadap anak yang terlahir akibat perkawinan campuran berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan upaya hukum mendapatkan kewarganegaraan Indonesia bagi anak tersebut. Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia status kewarganegaraan anak yang terlahir akibat perkawinan campuran memiliki kewarganegaraan ganda terbatas. Yang mana, Pemberian kewaraganegaraan ganda ini merupakan akibat hukum dari perkawinan campuran tersebut, anak berkewarganegaraan ganda wajib didaftarkan oleh orang tua atau wali. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh anak tersebut untuk mendapatkan kewarganegaraan indonesia dengan penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan indonesia setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau paling lambat 21 (duapuluh satu) tahun sesuai dengan Peraturan Menteri. Kesimpulan dari Penelitian ini yaitu berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Status kewarganegaraan anak yang terlahir dari perkawinan campuran pasca itsbat nikah diberikan kewarganegaraan ganda terbatas. Dan upaya yang dapat ditempuh adalah dengan pernyataan memilih kewarganegaraan secara elektronik anak tersebut dapat menentukan kewarganegaraan yang akan dia pilih sesuai dengan yang mereka inginkan.
Model Perlindungan Hukum kepada Kreditur Beritikad Baik Terhadap Putusan Non Executable Pramudia, Ardi; Hakim, Aal Lukmanul; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 12 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i12.14462

Abstract

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3647 K/PDT/2020 tidak dapat dilakukan eksekusi, karena PT. EJB sudah tidak lagi beroperasi, dan aset-asetnya pun tidak diketahui secara pasti keberadaannya, hal ini disebabkan oleh sudah beralih/berpindah tangan kepada pihak lain, sehingga hal ini semakin sulit bagi kreditur untuk mendapatkan kembali hak-haknya sebagaimana termuat di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3647 K/PDT/2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan kepastian hukum terhadap putusan pengadilan yang tidak dapat dieksekusi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang melakukan pengkajian terhadap isi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan doktrin, serta penelitian-penelitian ilmiah. Adapun objek penelitian ini ialah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 75/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim. hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban hukum debitur yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dilakukan berdasarkan konsep tanggung jawab yang timbul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Kondisi hukum yang dialami oleh PT BSIN sebagai kreditur melawan PT EJB sebagai debitur yang tidak kunjung mendapatkan hasil menimbulkan hilangnya rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga PT EJB sebagai debitur harus tetap memenuhi kewajibannya kepada PT BSIN sebagai kreditur. Model perlindungan hukum kepada kreditur terhadap putusan non executable guna memberikan hak-hak kreditur maka dilakukan upaya paksa yang dilakukan negara terhadap debitur untuk memenuhi kewajibannya; dilakukan sita jaminan; dan lelang, serta dilakukan upaya hukum lain melalui Permohonan Kepailitan, PKPU maupun Pidana.
Optimalisasi Fungsi Samapta Bhayangkara Polresta Bogor Kota dalam Implementasi Program Patroli Siaga Bencana di Kota Bogor Wildan, Zacky; Mulyadi; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 4 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i4.14725

Abstract

Jumlah kejadian bencana alam dan non-alam di Kota Bogor dari Januari hingga November 2023 mencapai 886 kejadian, dengan tanah longsor menjadi yang paling sering terjadi sebanyak 227 kejadian. Grafik-gafik terperinci di bawah ini menggambarkan kejadian bulanan bencana alam dan non-alam di Kota Bogor sepanjang tahun 2023. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan menganalisis implementasi program patroli siaga bencana oleh Samapta Bhayangkara di Kota Bogor, serta untuk mengeksplorasi strategi untuk mengoptimalkan peran Samapta Bhayangkara dalam program patroli siaga bencana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yang mengkonseptualisasikan hukum sebagai norma, prinsip, atau doktrin. Temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Patroli Siaga Bencana oleh Samapta Bhayangkara di Kota Bogor, yang meliputi optimalisasi organisasi manajemen bencana, implementasi prosedur operasional standar (SOP), optimisasi kepemimpinan lapangan atau pengendalian komando, optimisasi personel, optimisasi materiil, dan optimisasi keuangan, dapat signifikan meningkatkan efektivitas mereka.
Analisis Yuridis Fungsi Samapta Polresta Bogor Kota dalam Pelaksanaan Pengendalian Unjuk Rasa Akbar, Rafli Arifian; Aridhayandi, M. Rendi; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 3 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i3.15477

Abstract

ABSTRAK Pelaksanaan tugas Samapta dalam pengendalian unjuk rasa tidak selalu berjalan mulus. Terdapat berbagai kendala yang mungkin dihadapi, mulai dari konflik antara hak-hak individu dengan kepentingan umum, hingga tantangan dalam koordinasi dan komunikasi antara pihak kepolisian dan peserta unjuk rasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan tindakan yang diambil oleh Samapta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengalisis persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat yang dijadikan sebagai objek kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi Samapta Polresta Bogor Kota dalam pengendalian unjuk rasa mencakup pencegahan, penanganan, dan pengendalian situasi unjuk rasa. Secara yuridis, fungsi tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan serta pedoman internal kepolisian yang bertujuan untuk menyeimbangkan hak berkumpul dan berpendapat dengan kebutuhan menjaga keamanan publik. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi Samapta dalam pelaksanaannya, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas pengendalian unjuk rasa di masa depan.
Peran Unit Pam Obvit Polres Bogor dalam Pengamanan Obyek Vital Nasional Sektor Industri PT. Indocement Tunggal Prakarsa Bogor Berdasarkan Perkap no. 13 Tahun 2017 Maryam, Euis; Rumatiga, Hidayat; Husein, Saddam
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 4 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i4.15905

Abstract

Objek Vital Nasional yang disingkat Obvitnas adalah bagian vital negara yang memiliki peran penting dalam pembangunan perekonomian nasional, pemegang hajat hidup orang banyak, apabila terjadi ancaman kepadanya dapat menyebabkan mudharat atau bahaya pada negara dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengetahui peran Unit Pam Obvit Polres Bogor dalam pengamanan obyek vital nasional sektor industri PT. Indocement Tunggal Prakarsa. Penelitian ini mengumpulkan data melalui kepustakaan dan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, artikel ilmiah, dan hasil riset orang lain. Dan didukung oleh data empiris yang dipereolah dari observasi, wawancara dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Unit Pam Obvit Polres Bogor dalam pengamanan obyek vital nasional sektor industri PT. Indocement Tunggal Prakarsa Bogor berdasarkan Perkap No. 13 Tahun 2017 yang meliputi rangkaian kegiatan yaitu kegiatan pendahuluan atau preemptif dengan berkoordinasi dengan pihak pengelola obvitnas, kegiatan pencegahan yang dilakukan melalui pengawalan barang, patroli, dan kegiatan represif yaitu tindakan menolong orang yang menjadi korban, melakukan pendataan sanksi, dan mengamankan barang bukti dan pelaku bila ditangkap di TKP. Kendala yang ditemui Polri pengamanan obyek vital nasional sektor industri PT. Indocement Tunggal Prakarsa yaitu (1) belum adanya sistem pengamanan yang efektif dalam pengamaman obvitnas. (2) Kurangnya personil, (3) Sarana dan prasarana yang belum memadai.
Co-Authors Aal Lukmanul Hakim Aireni Ratnasari Akbar, Rafli Arifian Amany Amany Aminulloh, Muhammad Amir Hamzah Annas, Muhammad Apriliandy, Silva Farida Dadang Suprijatna Darmika, Ika Devi, Sylvia Haura Carolina Dwi Agustini, Dwi Endeh Suhartini Evendrico, Hernando Fadhilah, Zihan Nonin Fatkhur Rohman Gautama, Febrin Fandensia Hadiat Hanifa, Zulfahmi Haris, Aidil Fitri Hertiani, Euis Husein Alatas Ilyanawati, R. Yuniar Anisa Kelutur, Suparlan M. Rendi Aridhayandi Ma'arif, Rizal Syamsul Maryam, Euis Maulana Monaya, Nova Muchlis, Adnin Muhammad Hasanuddin, Muhammad Muharrom, Muhammad Zihad MULYADI Nurhidayat, Heru Rohman Nurwati Nyi Mas Gianti Bingah Erbiana Paren , Maya Azzahra Perkasa, Revo Prambudi, Faldo Pramudia, Ardi Pranata Alif Utama, Vikri Prasetyo, Adhy Rachmat Trijono Raden Djuniarsono Riandi, Derri Aris Ridwan, Ahmad Hasan Sabila PM, Nurfajrina Saddam Husein, Saddam Siti Alida, Riska Suntana, Ija Suryani, Danu SUSANTI Syafira, Eva Lusiana Syafitri, Meli Tianto, Aditya Dellis Tri Zulfianti, Sintia Ulfah, Alia Sanaya Ulum, Rofi'ul Waspada Wildan, Zacky Yadi Janwari Yudha, Harswendo Shandy Yumarni, Ani