Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.873
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Daulat Hukum JUSTITIA JURNAL HUKUM Morality :Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Britain International of Humanities and Social Sciences (BIoHS) Journal Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Journal Evidence Of Law Journal of Law, Poliitic and Humanities Golden Ratio of Data in Summary Journal Research of Social Science, Economics, and Management Eduvest - Journal of Universal Studies Innovative: Journal Of Social Science Research Dinamika Hukum Dan Masyarakat Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Innovative and Creativity Horizon: Indonesian Journal of Multidisciplinary
Rizki Setyobowo Sangalang
Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Public Health Social Sciences Other

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 49 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Politik Uang sebagai Kejahatan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM): Analisis Yuridis dan Kriminologis dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Efni; Kiki Kristanto; Rizki Setyobowo Sangalang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4497

Abstract

Praktik politik uang merupakan salah satu bentuk kejahatan elektoral yang mengancam integritas demokrasi dan kedaulatan rakyat. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, politik uang tidak lagi dilakukan secara individual dan sporadis, melainkan berkembang menjadi perbuatan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik uang sebagai pelanggaran TSM melalui pendekatan yuridis dan kriminologis, dengan menelaah konstruksi hukum, pola kejahatan, serta dampaknya terhadap proses demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis putusan sebagai bahan pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik uang sebagai pelanggaran TSM memenuhi karakteristik kejahatan terorganisir yang melibatkan jaringan aktor, perencanaan yang matang, serta pengulangan tindakan secara luas. Dari perspektif kriminologi, praktik ini didorong oleh faktor kekuasaan, ekonomi, dan lemahnya kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan politik uang TSM tidak cukup hanya melalui pendekatan represif hukum pidana, tetapi juga memerlukan strategi pencegahan berbasis kriminologi untuk memutus mata rantai kejahatan elektoral secara sistemik.
Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Lalai Dalam Perspektif Hukum Pidana Ucan; Tahasak Sahay; Rizki Setyobowo Sangalang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4802

Abstract

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana atas perbuatan lalai dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Kelalaian sebagai bentuk kesalahan memiliki karakteristik yang berbeda dengan kesengajaan, karena tidak didasarkan pada kehendak untuk menimbulkan akibat pidana, melainkan pada sikap kurang hati-hati dalam memenuhi kewajiban hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan dasar pertanggungjawaban pidana atas perbuatan lalai, penerapannya dalam praktik penegakan hukum dan putusan pengadilan, serta kendala yang dihadapi dalam pembuktian unsur kelalaian. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan yuridis normatif, melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, dan kajian ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan lalai masih menghadapi tantangan berupa perbedaan penafsiran standar kehati-hatian, kesulitan pembuktian hubungan kausal, serta potensi kriminalisasi berlebihan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan hukum pidana secara proporsional dan konsisten agar tujuan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan masyarakat dapat tercapai secara seimbang.
Eksistensi Sanksi Adat Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia Renhard Imanuel; Andika Wijaya; Rizki Setyobowo Sangalang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5056

Abstract

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki sistem hukum yang bersifat pluralistik, yang meliputi hukum negara, hukum agama, serta hukum adat yang berkembang dan hidup dalam masyarakat. Keberadaan hukum adat, termasuk penerapan sanksi adat, hingga saat ini masih memegang peranan penting dalam penyelesaian berbagai konflik sosial di sejumlah daerah di Indonesia. Meskipun demikian, keberadaan sanksi adat dalam sistem peradilan pidana nasional seringkali menjadi perdebatan, mengingat sistem hukum pidana di Indonesia pada dasarnya berlandaskan pada hukum tertulis serta prinsip legalitas. Analisis ini bertujuan untuk menganalisis konsep sanksi adat dalam hukum pidana adat, mengkaji keberadaan serta peran sanksi adat dalam sistem peradilan pidana Indonesia, serta menelaah bagaimana integrasi sanksi adat dalam proses pembaharuan hukum pidana nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap berbagai literatur serta jurnal nasional maupun internasional yang relevan dengan topik analisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa sanksi adat masih memiliki kedudukan yang kuat dalam kehidupan masyarakat sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang menitikberatkan pada pemulihan keseimbangan sosial. Selain itu, pengakuan terhadap konsep living law dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional. Melalui integrasi tersebut diharapkan dapat tercipta sistem peradilan pidana yang lebih responsif terhadap nilai-nilai sosial serta kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat Indonesia.
Analisis Normatif Kewenangan Penyidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Penggelapan Dana Perusahaan Betty Fetricia Tampubolon; Rizki Setyobowo Sangalang; Claudia Yuni Pramita
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5956

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif kewenangan penyidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya dalam penanganan tindak pidana penggelapan dana perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi literatur, yang mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan penyidik dalam undang-undang tersebut telah mengalami penguatan, baik dalam aspek prosedural maupun substansial, termasuk pengaturan tindakan koersif, penggunaan alat bukti elektronik, serta perlindungan hak tersangka dan korban. Dalam praktiknya, kewenangan tersebut memungkinkan penyidik untuk mengungkap kasus penggelapan dana perusahaan secara lebih efektif, terutama dalam menelusuri aliran dana dan mengamankan aset. Namun, terdapat berbagai kendala dalam implementasi, seperti kompleksitas kasus, keterbatasan kemampuan teknis, serta potensi penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pengaturan normatif telah memadai, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan penguatan mekanisme pengawasan untuk memastikan efektivitas dan keadilan dalam proses penyidikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum acara pidana serta menjadi referensi bagi praktisi dan pembuat kebijakan.
Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Kohabitasi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Fabiyana Dasoge; Kiki Kristanto; Rizki Setyobowo Sangalang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6296

Abstract

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa pembaruan penting dalam sistem hukum pidana Indonesia, salah satunya melalui pengaturan delik kohabitasi dalam Pasal 412. Ketentuan tersebut mengkriminalisasi perbuatan hidup bersama sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah dan dikualifikasikan sebagai delik aduan. Kehadiran norma ini menimbulkan berbagai perdebatan yuridis karena berada pada persimpangan antara perlindungan moralitas publik, hak privasi, serta prinsip kebebasan individu dalam negara hukum demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan delik kohabitasi dalam perspektif hukum pidana Indonesia serta menelaah implikasi yuridis yang timbul dari penerapannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan dokumen hukum lainnya.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan delik kohabitasi dalam KUHP baru dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai moral, agama, dan ketertiban sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Namun demikian, rumusan norma dalam Pasal 412 masih menimbulkan persoalan terkait kepastian hukum, prinsip lex certa, dan potensi intervensi negara terhadap ruang privat warga negara. Selain itu, sifat delik aduan absolut dalam ketentuan tersebut menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk membatasi kriminalisasi agar tidak menimbulkan penyalahgunaan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan formulasi dan implementasi hukum yang lebih proporsional agar tujuan pembaruan hukum pidana dapat tercapai tanpa mengabaikan perlindungan hak asasi manusia dan prinsip keadilan hukum.
Analisis Yuridis Normatif Terhadap Kedudukan Ibu Kota Negara Nusantara Dalam Perspektif Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dinda Ani Kusumawati; Yacob F. Martono; Rizki Setyobowo Sangalang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6299

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis normatif kedudukan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dalam perspektif sistem ketatanegaraan Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah analisis hukum normatif dengan menggunakan analisis konseptual dan UUD, serta analisis hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal, pemindahan ibu kota negara memiliki dasar hukum yang sah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, secara substansial, terdapat implikasi terhadap prinsip-prinsip konstitusional, khususnya terkait dengan desentralisasi, demokrasi, dan pembagian kekuasaan. Kedudukan Otorita IKN yang berada di bawah Presiden mencerminkan model pemerintahan yang cenderung sentralistik dan berbeda dari mekanisme pemerintahan daerah pada umumnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kebijakan pemindahan ibu kota negara memiliki legitimasi hukum, diperlukan penguatan aspek demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam implementasinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum tata negara serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang lebih sesuai dengan prinsip konstitusional.
ENFORCEMENT LAW BY POLICE FORESTRY AS INVESTIGATOR EMPLOYEE COUNTRY CIVIL RESPONSIBILITY IN COMBATING THE CRIMINAL ACTS OF ILLEGAL LOGGING IN CITY PALANGKA RAYA Aini Happy Patricia; Yacob Ferdinan Martono; Rizki Setyobowo Sangalang; Achmad Adi Surya Guntur Silam
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 4 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.21064689

Abstract

Indonesia, US a country endowed with abundant forest resources, faces various forestry-related issues, one of which is illegal logging. Central Kalimantan, particularly the city of Palangka Raya, is among the regions affected by illegal logging activities, which not only cause environmental degradation but also result in economic and social losses. This study aims to analyze lawenforcement efforts carried out by Police Forestry (Forest Rangers) US Civil Servant Investigators (PPNS) in combating illegal logging in Palangka Raya, as well as to identify the obstacles encountered in its implementation. This research employs a juridical-empirical method with a descriptive qualitative approach. Data were obtained through interviews with relevant authorities and literature studies, particularly referring to Law Number 41 of 1999 and Law Number 18 of 2013. The results indicate that lawenforcement efforts are carried out through both preventive and repressive approaches. Preventive measures include publicawareness programs, reforestation, establishment of guard posts, and improvement of human resource capacity. Meanwhile, repressive efforts involve patrol activities, law enforcement operations, and legal actions against perpetrators of illegal logging. Thedata show a decline in the number of cases from 2023 to 2025, indicating an improvement in the effectiveness of law enforcement.
Tindak Pidana Penipuan Pada Bidang Perbankan Dengan Menggunakan Teknik Social Engineering and Trickery Prasta Rully Andika; Nuraliah Ali; Rizki Setyobowo Sangalang
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 5 No. 8 (2025): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v5i8.50987

Abstract

Social Engineering adalah ancaman serius dalam keamanan jaringan karena menyerang manusia sebagai target utama. Teknik ini memanipulasi korban untuk mendapatkan informasi sensitif, yang dalam perbankan dapat menyebabkan kerugian finansial dan merusak reputasi. Nasabah harus waspada dan tidak memberikan informasi pribadi kepada pihak yang tidak sah. Penipuan dengan Social Engineering semakin kompleks di Indonesia, menggunakan metode seperti phishing, pemalsuan identitas, dan penipuan sosial. Dalam hukum pidana, tindakan ini dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP yang mengatur tindak pidana penipuan, dengan ancaman hukuman penjara dan denda. Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana atas penipuan nasabah perbankan menggunakan pendekatan normatif, konsep, dan peraturan perundang-undangan. Pengaturan dan pengawasan di sektor keuangan perlu diperkuat untuk mencegah kejahatan ini. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku harus ditingkatkan agar memberikan efek jera. Perlindungan nasabah juga harus diperkuat melalui regulasi yang memastikan hak-hak mereka serta mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan adil. Dengan langkah ini, diharapkan keamanan perbankan semakin kuat dalam menghadapi ancaman social engineering.
ANALYSIS OF CRIMINAL ACTS AGAINST MINORS: A STUDY OF THE CASE OF THE MURDER OF A USTAZAH IN LAKE RANGAS Adelia Dwi Karsanegara; Achmad Adi Surya G; Rizki Setyobowo Sangalang
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 3 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.18917848

Abstract

This study examines juvenile crime through a case study of the murder of a female Islamic teacher in Danau Rangas, Palangka Raya. A qualitative approach was used to examine the factors contributing to the thirteen-year-old perpetrator's behavior, including emotional distress, environmental influences, and poor communication within Islamic boarding schools. The results indicate that feelings of revenge and exposure to digital violence contribute to the child's aggressive behavior. Furthermore, the implementation of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System demonstrates how the principle of restorative justice is implemented through social assistance, cross-agency coordination, and avoidance of detention. This study emphasizes that a legal approach to children needs to be balanced with attention to their psychological and social well-being for the effective development process.
LEGAL ANALYSIS OF THE JUDGE'S CONSIDERATIONS IN DECISION NUMBER 98/PID.B/2025/PN TML CONCERNING THE CRIMINAL ACT OF DESTRUCTION OF GOODS Marisa Hawini; Aristoteles; Rizki Setyobowo Sangalang; Putri Fransiska Purnama Pratiwi
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 4 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.21885738

Abstract

This study examines judicial reasoning in the decision of the Tamiang Layang District Court Number 98/PID.B/2025/PN Tml concerning the criminal offense of property damage. The focus centers on two issues: first, whether judicial considerations comply with Article 406(1) of the old Penal Code and Article 521 of the new Penal Code (Law No. 1 of 2023); and second, whether the sentence reflects the principle of ultimum remedy as well as restorative justice. Adopting a normative juridical approach, the research reveals that while the elements of the offense were completely satisfied, there are weaknesses in the court's treatment of the statute of limitations and proportionality. Under the new Penal Code, Article 521 broadens criminal sanctions while opening wider space for restorative resolution. The conditional sentence imposed reflects a moderate application of ultimum remedy and restorative values, although the more appropriate civil law remedy was never pursued.
Co-Authors Achmad Adi Surya G Achmad Adi Surya Guntur Silam Adelia Dwi Karsanegara Aini Happy Patricia Alvin Nur Aulia Amellia Dhini Pangestu Andhyka Triwan Putra Andika Wijaya Andika Wijaya Andika Wijaya, Andika Aprilianto Aden Ariandi, Exy Aristoteles Aristoteles Benaya Milionhart Betty Fetricia Tampubolon Budi Iman Santoso Charles Hutapea Claudia Yuni Pramita Claudia Yuni Pramita Dea Anggraini, Magdalena Dinda Ani Kusumawati Edwan Devka Pratama Efni Ery Susanti F. Martono, Yacob Fabiyana Dasoge Fahriani Fahmi Frizzy Rivaldy Anugrah Gandik Prasetyo Budi Gogon Perdana A. Putra Halisa, Fetty Hank Mengket, Stephen Heriamariaty Heriamariaty Indang Sulastri Ivans Januardy Jagad Satria Jefri Wandari Jeni Yestari Kiki Kristanto Kiki Kristanto Kristanto, Kiki Louise Theresia Madeline Gracelia Marisa Hawini Marolop Alfredo Siregar Michael Roberto Norjanah Novia Nuraliah Ali Oktarianus Kurniawan Oktavia Rinie, Yeni Priskia Peale, Norman Pebri Agung Prabowo, Supriyadi Prasta Rully Andika Pratiwi, Putri Fransiska Purnama Renhard Imanuel Rico Septian Noor Rollys Suriani Ronaldi Ronggo Wicaksono, Restu Satriya Nugraha Selamet Haryono Selvi Sitholabi Sitholabi Suriansyah Murhaini Tahasak Sahay Tahasak Sahay Thea Farina Theofilus Immanuel Pastika Hutabarat Ucan Untung Surapati Wahyu Sedewo, Surya Yacob F. Martono Yacob Ferdinan Martono Yosefa Sefta Yurika Fahliany Dewi