Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

Gerakan Ekofeminisme Melawan Pembangunan Perusahaan Listrik Tenaga Uap 2 Indramayu (Tinjauan Perspektif Politik Rekognisi) Cusdiawan Cusdiawan; Oekan S. Abdoellah; Firman Manan
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 1 (2022): Pebruari, 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v6i1.2022.143-151

Abstract

Artikel ini menganalisis faktor yang menyebabkan perempuan di Desa Mekarsari melakukan gerakan sosial dari perspektif proses pembingkaian. Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode kualitatif, karena yang diteliti dalam artikel ini adalah proses interaksi ataupun pertarungan wacana yang memengaruhi kemunculan gerakan. Artikel ini berargumen bahwa ekofeminsme dalam kaitannya dengan politik rekognisi sebagai wacana penting dalam gerakan, karena dalam pembangunan Perusahaan Listrik Tenaga Uap di desa Mekarsari, bukan hanya mengancam kelestarian lingkungan, juga dianggap mengabaikan hak-hak para perempuan, baik dalam prosesnya maupun manfaatnya. Bagi para perempuan, memperjuangkan ruang hidup dan lingkungan, dimaknai juga sebagai perjuangan atas harga diri dan martabat. Artikel ini menemukan perbedaan makna dan kepentingan akan “pengakuan” bagi individu yang memilih terlibat di dalam gerakan dan yang menolaknya.Kata kunci: ekofeminisme, gerakan sosial, pembingkaian, pengakuan
Peran dan Interaksi Aktor Lokal dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Citarum Hulu Inas Yaumi Aisharya; Budhi Gunawan; Oekan S. Abdoellah; Wahyu Gunawan; Jhon Jhohan Putra Kumara Dewa
Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management) Vol 12 No 2 (2022): Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (JPSL)
Publisher : Graduate School Bogor Agricultural University (SPs IPB)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jpsl.12.2.335-351

Abstract

Peran masyarakat dan kerjasama dengan aktor-aktor lain merupakan upaya yang dapat menjamin keberlangsungan pengelolaan hutan. Penelitian ini menganalisis peran untuk menentukan kekuasaan dan kepentingan serta mengklasifikasikan kelompok dengan menganalisis kepentingan dan pengaruh, dan menganalisis jaringan aktor dengan menggunakan Analisis Jejaring Sosial (SNA) dengan aplikasi KUMU. PHBM merupakan bentuk kerjasama antara Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan. Perhutani berperan sebagai Key Player dalam program tersebut dengan peran memprakarsai program PHBM yang memiliki kontrol besar atas pengelolaan hutan seperti pengawasan dan perizinan akses hutan, juga Petani Kopi sebagai subyek utama program. Analisis SNA menunjukkan bahwa aktor kunci PHBM adalah LMDH sebagai aktor yang paling banyak berhubungan dengan aktor lain, pusat informasi, perantara informasi, dan juga yang paling dekat dengan aktor lain karena memiliki jalur komunikasi terpendek. Peran dan interaksi LMDH mendukung keberhasilan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
Integritas Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden Tahun 2019 Sarief Saefulloh; Oekan S Abdoellah; Mudiyati R
Jurnal Civic Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Mei 2020
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v5i1.10999

Abstract

Pemilu merupakan salah satu mekanisme perubahan politik, perubahan tersebut bukan hanya ditujukan untuk para elit politik tetapi juga masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam pemilu akan berpengaruh pada proses kebijakan yang dikeluarkan dan sistem pada negara tersebut. Di Indonesia Pilpres secara langsung dilaksanakan secara berkala per lima tahun sekali sejak tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019, sepanjang pilpres tersebut ditemukan banyak permasalahan ataupun kesuksesaan selama penyelenggaraannya. Pilpres yang dikaji dalam penelitian ini adalah pilpres 2019 di Kota Bandung, karena pilpres 2019 dilaksanakan secara serentak dengan pemilihan DPR, DPD, DPRD Prov/Kota/Kab. Alasan mengapa di Kota Bandung karena banyaknya laporaan dari masyarakat kepada Bawaslu tentang dugaan tindak pidana, permasalahan administrasi, logistik, kampanye dan lain-lain, tentunya permasalahan itu berhubungan dengan integritas penyelenggara pemilu di KPU Kota Bandung.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif, data yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumenter, peneliti melakukan analisa dengan menggunakan teori electoral integirity yang bertujuan untuk mengetahui upaya KPU Kota Bandung dalam menjaga integritasnya. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa Komisisoner KPU Kota Bandung berintegritas pada penyelenggaraan Pilpres 2019 karena telah menerapkan 7 (tujuh) prinsip integritas pemilu dalam teori electoral integirity, diantaranya independen, imparsialitas, transparansi, efisiensi, profesionalisme, akuntabilitas dan pelayanan
VALUE RATIONALITY OF PEOPLE LIVING ON THE SLOPE OF MERAPI IN YOGYAKARTA Napsiah Napsiah; Budhi Gunawan; Oekan Soekotjo Abdoellah; Munandar Sulaeman
Analisa: Journal of Social Science and Religion Vol 1, No 1 (2016): Analisa : Journal of Social Science and Religion
Publisher : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (799.755 KB) | DOI: 10.18784/analisa.v1i1.201

Abstract

This study aims to describe rationality of the people who live in the eruptionprone areas of Mount Merapi and who refuse to be relocated. A qualitative research method with interpretative phenomenological analysis is used in this research. Informants are selected by snowball sampling technique. The location of research is in Pangukrejo village which is a village in the southern slopes of Merapi. The results show that people think Merapi as a place of origin where they obtain senses of comfort and safety. Merapi is also a place where they acquire and preserve community value system. Merapi is a symbol of their dignity that must be maintained. In this relation, eruption is interpreted as destiny, eruption is interpreted as destiny of God that can not be circumvented. At that time, their living conditions were on the bottom and could be overcome by means of mutual cooperation to return to normal condition. The value rationality motivate them to resettle in their homes after the great eruption of Merapi.
Analysis of The Sustainable Development Policies of Local Communities in Indonesia Iqra Sugandi; Oekan S Abdoellah; Budhi Gunawan
TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan- Volume 14, Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtp.v14i2.2258

Abstract

Historically, development has been viewed as an economic process that generates many social difficulties, ranging from increased environmental degradation and inequality to social fragility within the local community’s culture. The problems require a new strategy by applying the principles of human and ecological-based development. This study takes a qualitative approach to analyze the sustainable development policies of local communities and resolve environmental problems. Meanwhile, SDGs are localized through the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration’s Regulation No. 21 of 2020 on General Guidelines for Village Development and Empowerment of Village Communities. SDGs Desa lists the 18 objectives as a policy direction for rural community development and empowerment. The integration of sustainable development into village planning can increase success in designing a policy focused on the effectiveness of implementing, evaluating, reporting, and achieving goals. By adopting these strategies, the village can build awareness of the importance of tackling environmental degradation. Keywords: Development; Government; Policy; Sustainability Abstrak Pembangunan selalu dilihat sebagai fenomena ekonomi. Banyaknya permasalahan sosial yang diakibatkan oleh proses pembangunan yang hanya berorientasi pada ekonomi, mulai dari kerusakan lingkungan yang semakin meningkat, ketimpangan sosial, hingga kerawanan sosial dalam budaya masyarakat setempat. Permasalahan tersebut memerlukan strategi pembangunan baru, dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berbasis manusia, dan berbasis ekologi. Penelitian ini bertujuan menganalisa penerapan SDGs pada tingkat lokal desa, untuk mengetahui tantangan serta solusi agar penerapannya menjadi maksimal. Penelitian ini merupakan studi lapangan menggunakan pendekatan kualitatif dengan mempelajari berbagai literatur tentang keterlibatan pemerintah lokal dalam melaksanakan kebijakan pembangunan berkelanjutan, permasalahan kerusakan lingkungan, dan pendekatan solusi yang tepat. Lokalisasi SDGs diwujudkan melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan mencantumkan 18 tujuan SDGs Desa sebagai arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan pembangunan desa dapat meningkatkan keberhasilan dalam merancang kebijakan yang lebih menitikberatkan pada efektivitas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan pencapaian tujuan pembangunan desa. Dengan mengadopsi hal tersebut, desa akan mampu membangun kesadaran akan pentingnya menanggulangi kerusakan lingkungan yang ada. Kata kunci: Keberlanjutan; Pemerintah Lokal; Pembangunan
Power Relation and Cooperation between Actors: Issue of Nickel Mining Business Licenses in Konawe Regency Andi Muh Dzul Fadli; Oekan S Abdoellah; Agustinus Widanarto; Muradi Muradi
Jurnal Studi Sosial dan Politik Vol 6 No 2 (2022): Jurnal Studi Sosial dan Politik
Publisher : FISIP Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/jssp.v6i2.13692

Abstract

Natural resource management (SDA) such as nickel has become a logical choice for local governments to achieve results for regional development achievement. This is because nickel is one of the trade and business commodities between countries. However, a permit is required for the management of these natural resources. Meanwhile, the government cannot be separated from the cooperation between actors in the context of social situations regarding decisions about issuing permits for mining companies (IUP). Therefore, this paper aims to interpret the context of the social situation in nickel mining permit decision-making. In this paper, the data were obtained based on interviews with 26 informants, observations, and a review of documents. The study's results, in a review of the theory of manifestation of power relations, show that there is cooperation among regional heads, businesses, brokers, and village government officials. On the other hand, in the examination of the three-dimensional theory of power, the context of the social situation is that there is no latent conflict between the actors. The finding in this paper is the neglect of the role of local NGOs in the nickel IUD issuance process, particularly in defending the interests of local communities in the pre-mining phase.
Strategi Adaptasi Ekonomi Petani Penggarap terhadap Dampak Pembangunan Jalan Tol Rifky Achmad Julio; Oekan S. Abdoellah
Umbara Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/umbara.v7i2.43048

Abstract

The construction of Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) toll road has indirectly affected peasants of Kampung Asri in Bogor Regency. The groundwater flow has decreased since the construction began and affected rice field irrigation. The waterways have been constructed to overcome this problem, however there were damages and water decrease continues to occur. The shortage of water led the land owners to sell their properties, which can not be cultivated for rice farming,  to developers. As a consequence peasants lost their source of  income. This study describes the socio-cultural adaptive strategy of peasants at Kampung Asri who lost their source of income.  This study applied a qualitative method. Data were collected through secondary data collection, observation, and in-depth interviews. The findings of this study suggest that peasants of Kampung Asri changed their farm commodity and type of income generating activities to adjust to the changing situation. This strategy depicts their adaptive strategy to save their livelihood.
Economic Rationality of Residents Living in the Area Prone to Merapi Volcanic Disaster Napsiah, Napsiah; Gunawan, Budhi; Abdoellah, Oekan Soekotjo; Sulaeman, Munandar
Komunitas Vol 9, No 2 (2017): September 2017
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/komunitas.v9i2.10002

Abstract

The research concerned here was to know the economic rationality of residents who dwelled again in their former village after the eruption of Mount Merapi in 2010 and refused to be relocated by the government. A combined research method, namely, a combination between a qualitative method and a quantitative one, was used to uncover the rationality. The qualitative part of the research was conducted first by deciding informants considered knowledgeable about the matter under research. Then the informants were interviewed in turns decided via snowball sampling. Some secondary data were used to support the qualitative research. As for the quantitative part of the research, it was conducted afterwards by turning members of the households in the village into respondents. The finding of the research is as follows. The residents perceive the disaster not only as a dangerous natural phenomenon but also as an economic blessing because tourists’ visits to the areas suffering from the impact of the disaster enable residents to have activities that have economic value. That economic rationality was what motivated them to return to their village though its condition is categorized by the government as unfit for dwelling.
BECOMING MAJIKAN IN OUR OWN FARM: A STUDY ON WOMEN AND AGROFORESTRY IN CIANJUR, WEST JAVA Dede Tresna Wiyanti; Oekan Soekotjo Abdoellah; Johan Iskandar; Parikesit Parikesit
Sosiohumaniora Vol 25, No 1 (2023): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v25i1.44727

Abstract

This study examines the relation between women and agroforestry in Cijedil and Wangunjaya Villages, Cugenang District, Cianjur Regency, West Java. The study of the dynamics of agroforestry management, which is an agricultural practice carried out on forest land or land that resembles a forest, is carried out using an ecofeminist perspective. The study was conducted in two villages in Cianjur, West Java, Indonesia. These two villages are representatives of agroforestry land variations, which consist of forest, agroforestry, and agricultural land. This land type represents the level of human intervention in forest land management. The research was conducted using quantitative and qualitative research methods, using interviews and observation as key data collection instruments. The results of the study found that the division of labor based on gender in agroforestry practices has changed. Significant changes were also found in the relations between women and agroforestry, as well as gender relations in the decision-making process related to agroforestry in farmer households. From an eco-feminist perspective, this study shows that the dynamics of women in managing agroforestry not only increases the role of women, but also strengthens the position of women as employers in their own agroferestry land.
Collaborative Post-Mining Area Management in Kampoeng Reklamasi Air Jangkang, Bangka Regency, Indonesia Indi Agung Pratama; Oekan S. Abdoellah; Budhi Gunawan
TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan- Volume 15, Nomor 2, Tahun 2023
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtp.v15i2.3094

Abstract

Abstract The mining sector is one of the significant contributors to revenue structure of the country but despite evident material benefits, certain problems often occur. One example is found in Tin mining, where aside from creating pits, reclaimed post-mining areas still retain the potential for community cultivation due to residual tin deposits. To address these concerns, efforts have been made to engage various stakeholders through the collaborative management method in the post-mining area. Currently, this method is being implemented in Kampoeng Reklamasi Air Jangkang, Merawang District. Therefore, this study aimed to measure the achievements of collaborative post-mining area management implemented at Kampoeng Reklamasi Air Jangkang. The mixed methods were used with a concurrent design measured through three variables, namely Economic, Social, and Ecological. The results showed that collaborative post-mining area management fell into the "successful" category with a success coefficient of 83.64%. Although positive changes were observed, improvements were needed in several aspects to achieve greater impacts. The impacts were also currently localized to specific program indicators within the region showing the need for more in-depth studies at a broader level and scale to measure the changes generated on a larger scope. Keywords: Management; Collaborative; Post-mining Area Abstrak Sektor pertambangan menjadi salah satu sektor yang berkontribusi besar dalam struktur pendapatan negara. Namun, dibalik keuntungan materiil yang diterima, persoalan-persoalan yang ditimbulkan kerap terjadi. Salah satu contoh terjadi pada pertambangan Timah, selain menyisakan lubang-lubang bekas galian, kawasan pascatambang yang telah dilakukan upaya reklamasi oleh perusahaan masih berpotensi untuk digarap kembali oleh masyarakat karena masih dapat ditemukan sisa-sisa endapan timah. Salah satu upaya yang dilakukan pada kegiatan reklamasi yaitu dengan melibatkan berbagai stakeholders melalui pendekatan Collaborative Management. Saat ini, pengelolaan kawasan pascatambang yang telah dilakukan dengan menggunakan pendekatan Collaborative Management berada di Kampoeng Reklamasi Air Jangkang, Kecamatan Merawang. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur capaian pengelolaan kawasan pascatambang secara kolaboratif yang dilaksanakan di Kampoeng Reklamasi Air Jangkang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode Penelitian Campuran (Mixed Methods) dengan model concurrent design yang diukur melalui tiga variabel yaitu Ekonomi, Sosial dan Ekologis. Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil capaian pengelolaan kawasan pascatambang secara kolaboratif yang dilakukan di Kampoeng Reklamasi Air Jangkang masuk ke dalam kategori “berhasil” dengan koefisien keberhasilan sebesar 83,64%. Secara dampak yang dihasilkan telah memberikan perubahan ke arah positif namun masih perlu adanya perbaikan di beberapa sisi agar dapat membawa perubahan yang lebih baik lagi. Selain itu, pada beberapa indikator, dampak masih dirasakan dalam skala program yang berada dalam lingkup kawasan. Perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam serta pada level dan skala penelitian yang lebih luas, agar dapat mengukur dampak yang dihasilkan dalam lingkup yang lebih besar. Kata kunci: Pengelolaan; Kolaboratif; Kawasan Pascatambang