Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

Hukum Waris Adat Bali (Analisis: Putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PN Bli) Sanjaya, Rian; Fajriatunnisa; Yumarni, Ani; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.18138

Abstract

Penelitian ini membahas hukum waris adat Bali yang berakar dari sistem kekerabatan patrilineal dan mayorat. Dalam masyarakat Bali, hukum waris adat memiliki norma-norma yang mengatur pembagian harta kekayaan berdasarkan garis keturunan laki-laki. Studi ini mengkaji putusan Pengadilan Negeri Nomor 55/Pdt.G/2019/PN Bli yang menyangkut sengketa waris tanah di Desa Sekaan, Kabupaten Bangli. Dalam kasus ini, penggugat menuntut hak atas tanah sengketa berdasarkan tradisi hukum adat Bali. Namun, majelis hakim menyatakan bahwa gugatan dari penggugat tidak dapat diterima karena tidak melibatkan pihak desa adat sebagai pemilik tanah yang berkepentingan. Analisis ini menggunakan pendekatan yuridis kualitatif dan berfokus pada aspek legalitas gugatan serta prinsip-prinsip hukum adat yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang aturan tradisional dalam penyelesaian perselisihan warisan untuk mencapai keadilan yang inklusif.
Sengketa Hak Waris Tanah Adat dalam Sistem Patrilineal di Rote Ndao (Putusan Mahkamah Agung No. 1048 K/Pdt/2012) Rahayu, May Riski Anita; Nurwansa, Muhammad Yusuf Raika; Larashati, Ligar; Yumarni, Ani; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.18140

Abstract

Putusan MA No. 1048 K/Pdt/2012 mengungkap kompleksitas sengketa waris tanah adat di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, yang berakar pada sistem patrilineal yang berlaku.  Sistem ini, yang menitikberatkan garis keturunan laki-laki dalam pewarisan hak atas tanah, seringkali menimbulkan konflik antar anggota keluarga, terutama antara anak laki-laki dan perempuan, atau antar generasi.  Kasus ini mengilustrasikan bagaimana perbedaan interpretasi atas aturan adat, kurangnya dokumentasi kepemilikan tanah yang jelas, dan lemahnya penegakan hukum adat dapat memicu perselisihan yang berlarut-larut.  Putusan tersebut menyoroti pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap hukum adat setempat,  pentingnya dokumentasi kepemilikan tanah yang akurat, dan upaya untuk memperjelas aturan waris agar dapat mencegah dan menyelesaikan sengketa sejenis di masa mendatang.  Kasus ini juga menunjukkan tantangan dalam menyeimbangkan hukum adat dengan sistem hukum nasional dalam menyelesaikan tanah sengketa.
Prinsip “Harato Pusako Tinggi” Masyarakat Matrilineal dalam Putusan Mahkamah Agung No.1877 K/PDT/2012 Rohmadi, Agung; Fauziah, Nazwa Siti; Yumarni, Ani; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.18141

Abstract

Dalam perkembangan dinamika hukum nasional dan pengaruh budaya islam di Indonesia, tidak menjadi alasan untuk menjalankan eksistensi dan prinsip Harato Pusako Tinggi dalam masyarakat matrilineal, khususnya dalam konteks Putusan Mahkamah Agung No. 1877 K/PDT/2012. Prinsip harato pusako tinggi pada dasarnya merujuk pada harta pusaka utama yang diwariskan secara turun-temurun melalui jalur perempuan. Berbeda dengan sistem patrilineal yang menekankan pewarisan melalui garis keturunan laki-laki, sistem matrilineal menempatkan perempuan sebagai pusat pewarisan kekayaan dan status sosial. Harta pusaka ini bukan hanya sekadar benda fisik, tetapi juga mencakup tanah, hak ulayat, dan berbagai aset lainnya yang memiliki nilai historis dan kultural yang tinggi bagi komunitas matrilineal. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1877 K/PDT/2012 merupakan sebuah kasus penting yang mencerminkan kompleksitas penerapan hukum adat dalam konteks masyarakat matrilineal di Indonesia. Kasus ini berpusat pada sengketa kepemilikan atas dua bidang sawah yang diklaim sebagai harato pusako tinggi oleh para penggugat, yang merupakan anggota dari sebuah kaum matrilineal di Minangkabau.
Analisis Penyelesaian Sengketa Hak Waris dalam Perspektif Hukum Positif : Studi Kasus Putusan Nomor : 396/K/PDT/2019 Mursid, Sri Rizka Novi Anggraeni; Pradygta, Rasellino; Yumarni, Ani; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.18142

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa hak waris dalam perspektif hukum positif Indonesia dengan mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor: 396/K/PDT/2019. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, yang berfokus pada penafsiran hukum dan penerapan peraturan perundang-undangan terkait penyelesaian sengketa waris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut menegaskan pentingnya pembuktian dokumen hukum dan keselarasan dengan hukum waris nasional untuk mencapai keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Studi ini juga menyoroti peran hakim dalam memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam praktik penyelesaian sengketa waris.
Analisis Penyelesaian Sengketa Waris Secara Kasasi dalam Adat Kabupaten Mamuju Studi Putusan No.452 K/Pdt/2021 Fawwaz, Adnan; Latifah, Futri Imelda; Yumarni, Ani; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.18150

Abstract

Ada beberapa alternatif penyelesaian sengketa dalam bermasyarakat, beberapa melalui saluran formal (litigasi) dan beberapa melalui saluran informal (non-litigasi). Salah satu cara menyelesaikan sengketa secara informal adalah dengan menggunakan pendekatan adat yang dilakukan oleh institusi adat. Penyelesaian sengketa melalui pendekatan adat memiliki tujuan utama untuk menjaga hubungan antar komunitas, hal ini tidak hanya memberikan kepastian hukum akan tetapi juga memastikan terwujudnya keadilan. Dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Barat, khususnya Mamuju, penyelesaian sengketa adat dilakukan melalui mekanisme musyawarah adat yang melibatkan para pemimpin adat. Untuk alasan ini, penyelesaian sengketa adat telah ditetapkan dalam beberapa peraturan regional Mamuju. Namun, peran pemerintah juga sangat penting dalam mendukung penyelesaian sengketa adat, terutama untuk memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi dan proses penyelesaian sengketa tidak bertentangan dengan hukum adat setempat.
Analisis Waris Adat Batak terhadap Hak Perempuan pada Corak Patrilineal (Studi Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst) Indhira, Maya; Mardiansyah, Rifal Arya; Yumarni, Ani; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.18153

Abstract

Penelitian ini bertujuan guna menelaah, mengkaji dan membahas mengenai alasan yang menjadi dasar pertimbangan Hakim terhadap hak Perempuan keturunan batak dengan paham patrilineal pada Putusan dengan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jakarta Pusat dengan salah satunya melalui sistem meleburkan adat dalam waris juga merujuk pada dua Putusan Mahkamah Agung. Penelitian ini berjenis yuridis normatif dengan berbasis pada sebuah putusan pengadilan yang relevan dengan isu yang akan dibahas dan pada bagian pendekatan penulis menggunakan pendekatan kasus. Hukum primer dalam penelitian ini berupa hasil putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder hasil penelitian serupa yaitu membahas mengenai sengketa waris adat dengan corak patrilineal. Putusan tersebut dilakukan dengan pertimbangan untuk mencapai keadilan, kepastian dan juga kemanfaatan hukum dengan melihat dari berbagain perspektif tidak hanya terpaku kepada ketentuan hukum waris adat, perempuan diikutsertakan dalam memperjuangkan hak waris sebagai anak kandung, sekalipun keluarganya menganut sistem kekerabatan patrilineal. Akan tetapi, kehidupan masyarakat yang dinamis mengharuskan hukum adat untuk menyesuaikan perkembangan masyarakat tersebut dan apabila bertentangan maka harus dikesampingkan guna mencapai keadilan, kesetaraan dan kebahagiaan.
Penyelesaian Sengketa Waris Hukum Adat Manggarai (Studi Putusan Pengadilan Negri Ruteng Nomor 1130 K/Pdt/2017) Damayanti, Febri; Syah, Aditia Thaariq; Yumarni, Ani; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.18154

Abstract

Dalam kasus ini dilatar belakangi oleh perkara perselisihan harta warisan dalam hukum adat Manggarai salah satu suku Nusa Tenggara Timur dari perkara ini penggugat mengajukan gugatan harta waris adat Manggarai bahwa para tergugat memiliki hak atas tanah dan struktur yang dipermasalahkan Sedangkan berdasarkan undang-undang adat Manggarai, anak perempuan (tergugat) tidak berhak mendapatkan anak perempuan mewarisi harta benda orang tuanya, karena mereka akan mengikuti klan suaminya setelah menikah dan berhak mendapatkan warisan dari pihak suami. Dari perkara tersebut Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data-data yang dikumpulkan bersumber dari Jurnal, Internet, Website, dan Sumber media elektronik lainnya. Putusan ini menganalisis dasar hukum yang dijadikan acuan oleh hakim dalam menangani sengketa waris Pengadilan Negri (PN) Nomor 1130 K/Pdt/2017. Sistem kekerabatan di Manggarai bersifat patrilineal atau patriarkat (berdasarkan keturunan laki-laki) anak laki-laki dalam tradisi Manggarai dikenal dengan sebutan “ata one” (orang dalam). Menurut hukum adat, mereka memiliki hak untuk menguasai dan mewarisi harta orang tua serta harta dalam persekutuan adat.
Analisis Penyelesaian Sangketa Hak Waris Adat Dalihan Natolu berdasarkan Putusan Nomor :1/PDT.G/2015/PN.BLG Maulidin, Muhamad Ardi; Pertiwi, Wanda Fasha; Yumarni, Ani; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.18156

Abstract

Indonesia, sebagai negara dengan keanekaragaman budaya dan suku, memiliki sekitar 360 suku yang masing-masing memiliki hukum adat yang berbeda. Hukum adat, yang tidak tertulis, sering kali berperan dalam penyelesaian penyelesaian, termasuk dalam hal waris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum waris adat Batak dalam putusan No 1/PDT.G/2015/PN.BLG, serta pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pengumpulan data melalui studi literatur, termasuk jurnal dan undang-undang yang relevan. Penelitian ini menganalisis keputusan pengadilan yang melibatkan penjualan kepemilikan tanah antara dua kelompok keluarga yang mengklaim sebagai ahli waris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diserahkan, termasuk surat keterangan silsilah dan keterangan Saksi, untuk membuktikan hak milik penggugat atas tanah pembelaan. Selain itu, hakim juga menilai bahwa tindakan tergugat dalam penguasaan tanah tanpa hak merupakan pelanggaran hukum yang merugikan penggugat, baik secara materiil maupun immateriil.
Kajian Hukum Penyelesaian Sengketa Wakaf Mesjid Nurussobah dengan Keterlibatan Masyarakat sebagai Mau’quf Alaih Awaliya, Devi; Yumarni, Ani; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 5 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i5.18611

Abstract

Agama adalah aturan tentang keyakinan kepada Tuhan dan cara beribadah serta tata cara berinteraksi dengan sesama manusia. Wakaf adalah bagian dari ajaran Islam yang berasal dari Hukum Islam, namun dalam perakteknya ada permasalah sengketa wakaf yang sebabkan permasalahan sosial ataupun pergeseran nilai dan tatanan masyarakat, dalam penyelesaian sengketa wakaf Pasal 62 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Ayat (1) dan (2). Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat empiris. Untuk itu, dilakukan studi kepustakaan yang mengacu pada undang-undang, serta pendekatan sosial melalui wawancara. Hasil penelitian dalam penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi yaitu musyarwah antara Nazhir, Waqif, Masyarakat yang dipimpin oleh tokoh agama atau tokoh masyarat tanpa merupikan pihak lain.
Peran Korps Brimob Resimen III Cikeas dalam Pengamanan Aksi Demonstrasi Bereskalasi Tinggi sebagai Keamanan dalam Negeri Berdasarkan PERDANKOR NO.02 tahun 2021 Dharmawan, Edy; Aridhayandi, M. Rendi; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 5 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i5.19257

Abstract

Saat ini penanganan kerusuhan yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum yang dilakukan oleh demonstran bereskalasi tinggi belum maksimal, karena kajadian-kejadian yang disebabkan oleh aksi anarkis demonstran bereskalasi tinggi selalu saja terjadi dan sangat meresahkan masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis peran korps brimob resimen iii cikeas dalam pengamanan aksi demonstrasi bereskalasi tinggi sebagai keamanan dalam negeri berdasarkan Perdankor No.02 Tahun 2021. Metode penelitian ini ialah yuridis empiris yaitu suatu kajian terhadap persoalan hukum yang timbul dari perilaku  masyarakat dengan pendekatan yuridis normatif yaitu regulasi, teori, doktrin dan hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Korps Brimob Resimen III Cikeas dalam pengamanan aksi demonstrasi bereskalasi tinggi sebagai keamanan dalam negeri berdasarkan Perdankor Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penindakan Huru Hara yaitu: dilakukan melalui tindakan pencegahan, tindakan penanganan, dan tindakan pasca terjadinya huru hara. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Korp Brimob dalam penanganan aksi demonstrasi bereskalasi tinggi yaitu kemampuan personil yang terbatas, masih kurangnya biaya pendidikan, pelatihan dan penanganan, kurangnya fasilitas sarana pendudkung pelaksanaan tugas dan fungsi, rotasi personil yang kurang tepat, dan komunikasi yang kurang baik.