Articles
<![CDATA[Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Investasi Pada Perusahaan Asuransi Jiwa ]]>
<![CDATA[Dasuki Santoso]]>;
<![CDATA[Helvis Helvis]]>;
<![CDATA[Markoni Markoni]]>
<![CDATA[ Jurnal Syntax Transformation Vol 3 No 03 (2022): Jurnal Syntax Transformation ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Syntax Corporation Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46799/jst.v3i3.534
<![CDATA[The problem of this research is how to manage the investment made by the company PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) according to the applicable Financial Services Authority (POJK) Regulations and the role of the state in providing legal certainty guarantees to customers of PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). This research uses normative juridical and empirical juridical research methods with reference to legal norms in legislation and investment management by the Jiwasraya Insurance company. This research is analytical descriptive by describing the investment management that is carried out and that occurs in the Jiwasraya Insurance company, which is associated with theory, practice, and applicable laws and regulations. With this research, it is hoped that the Financial Services Authority as a regulator will reform the insurance industry. This can cause problems, namely: First, what is the meaning of gambling and betting in the field of Limited Liability Company business; Second, whether the regulation of gambling and betting related to the line of business of the Limited Liability Company does not conflict with the principle of legal certainty; Third, what are the future arrangements so that the Notary deed regarding the establishment of a Limited Liability Company in the field of gambling and betting business does not conflict with the principle of legal certainty. This research is a normative juridical research. The results of this study conclude that First, gambling and betting is a game of chance by risking an uncertain amount of money. The gambling and betting business sector carried out by the Limited Liability Company occurs because of the will of the founder of the Limited Liability Company and the opportunity to play gambling which can be used as a livelihood. If the Limited Liability Company is in default, the gambling player cannot claim his rights. Second, the regulation of the gambling and betting business sector in the Central Statistics Agency Regulation No. 2 of 2020 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI) is contrary to the principle of legal certainty because it does not pay attention to special provisions governing gambling and betting and does not reflect the values of Pancasila and the 1945 Constitution. Third, future arrangements for the gambling business sector and betting must pay attention to 3 (three) legal objectives, namely justice, benefit and legal certainty by eliminating the gambling and betting business sector in the KBLI and there must be a regulation on the determination of the existing business fields in the KBLI.]]>
<![CDATA[Kewajiban Advokat dalam Upaya Mencegah Transaksi Keuangan Mencurigakan ]]>
<![CDATA[Yudhi Ongkowijaya]]>;
<![CDATA[Helvis Helvis]]>;
<![CDATA[Markoni Markoni]]>
<![CDATA[ Jurnal Syntax Admiration Vol. 2 No. 11 (2021): Jurnal Syntax Admiration ]]>
Publisher : <![CDATA[Ridwan Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46799/jsa.v2i11.347
<![CDATA[Advokat merupakan salah satu pihak pelapor terkait dengan dugaan transaksi keuangan mencurigakan yang berindikasi pada tindak pidana pencucian uang, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan Pemerintah tersebut mewajibkan Advokat untuk melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait adanya dugaan transaksi keuangan mencurigakan yang mengarah kepada tindak pidana pencucian uang, dalam perkara klien yang sedang ditanganinya. Berkaitan dengan hal ini, penulis akan mengkaji lebih dalam perihal Advokat sebagai pihak pelapor sehubungan dengan adanya dugaan transaksi mencurigakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dikaitkan dengan kewajiban Advokat untuk menjaga kerahasiaan informasi yang didapat dari klien. Bila ditinjau berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kewajiban Advokat sebagai pihak pelapor atas dugaan tindak pidana pencucian uang terkait penanganan perkara klien, ternyata bersinggungan dengan ketentuan Pasal 19 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, serta Pasal 4 huruf h Kode Etik Advokat Indonesia, yang mewajibkan Advokat harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari kliennya. Bahwa Advokat dapat mengesampingkan kewajiban dan etika profesinya dalam menjaga rahasia informasi dari klien, apabila sudah menyangkut kepentingan negara dan masyarakat yang jauh lebih luas, terutama yang berhubungan dengan adanya dugaan transaksi keuangan mencurigakan yang berindikasi pada tindak pidana pencucian uang. Agar tercipta kepastian hukum, sebaiknya dilakukan judicial review terkait ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut atau dilakukan revisi Undang-Undang Advokat agar lebih mengakomodir kedudukan Advokat dalam menjalankan kewajibannya menjaga kerahasiaan informasi sekaligus ikut berperan mencegah terjadinya transaksi keuangan mencurigakan yang mengarah kepada tindak pidana pencucian uang.]]>
<![CDATA[Perbandingan Pidana Denda Dengan Pidana Penjara Terhadap Kejahatan Obat Agar Menimbulkan Efek Jera ]]>
<![CDATA[Sukriadi Darma]]>;
<![CDATA[Helvis Helvis]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6351
<![CDATA[Ragam bentuk kejahatan obat-obatan palsu di Indonesia sangat bervariasi dan di antaranya berasal dari industri obat dan impor obat illegal yang didistribusikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau hukum kepustakaan. Dari hasil penelitian ini menggambarkan bahwa keberadaan pidana denda di Indonesia masih dianggap sebagai sanksi sekunder dibandingkan dengan pidana penjara, hakim perlu mempertimbangkan agar penerapan pidana denda untuk dapat lebih diutamakan. Pedagang Besar Farmasi yang bertugas untuk mendistribusikan obat melalui sarana pelayanan kesehatan yang legal hingga sampai ke masyarakat (end user) harus menerapkan prinsip prinsip CDOB yang benar. Dalam hal ini memastikan proses pengadaan, penyimpanan, hingga penyaluran diimplementasikan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Dalam penerapan denda dua mekanisme yang dapat digunakan bagi pelaku kejahatan obat yaitu denda dapat dihitung berdasarkan efek kesehatan yang ditimbulkan terhadap korban pidana atau denda dihitung berdasarkan seberapa besar keuntungan ekonomi yang didapatkan pelaku kejahatan.]]>
<![CDATA[Pemenuhan Syarat Dua Kreditor Sebagai Dasar Permohonan Pailit di Pengadilan Niaga Melalui Cessie atas Sebagian Jumlah Piutang ]]>
<![CDATA[Peter Anthony]]>;
<![CDATA[Markoni]]>;
<![CDATA[Joko Widarto]]>;
<![CDATA[Helvis]]>
<![CDATA[ Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Vol. 2 No. 1 (2024): Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Al Makki Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57185/mutiara.v2i1.112
<![CDATA[Mekanisme cessie atas sebagian jumlah digunakan oleh kreditor untuk memenuhi syarat 2 (dua) kreditor, adanya praktik cessie atas sebagian jumlah menjadikan debitor mempunyai 2 (dua) kreditor, yaitu kreditor asal ‘cedent’ dan kreditor penerima cessie ‘cessionaris’, yang mana keduanya mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan pemenuhan pembayaran dari debitor pada tanggal jatuh tempo yang sama dengan jumlah piutangnya sebagai hasil dari cessie atas sebagian jumlah. Permasalahnnya yaitu, permohonan pailit yang diajukan kepada Pengadilan Niaga dalam Ratio Decidendi Majelis Hakim menilai bahwa dengan adanya cessie atas sebagian jumlah menjadikan pembuktian dalam perkara kepailitan tidak dapat dibuktikan secara sederhana dan dalam putusannya Majelis Hakim menolak permohonan pailit tersebut karena bertentangan dengan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Tujuan penelitian yaitu Mengkaji, Menganalisa, dan Menjelaskan akibat hukum permohonan pailit yang diajukan dengan adanya cessie atas sebagian jumlah dan Mengkaji, Menganalisa, dan Menjelaskan kedudukan cessionaris dalam permohonan pailit debitor (cessus). Metode penelitian yang dipakai yaitu penelitian yuridis normatif dengan menggunakan studi pustaka yang mana dilakukan dengan menelaah semua undang-undang, regulasi, buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti, Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualtitatif yang merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang ilmiah. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari permohonan pailit dengan adanya cessie mengakibatkan pembuktiannya tidak sederhana, sehingga ditolak oleh hakim. Belum adanya legal standing yang jelas bagi kreditor penerima cessie (cessionaris) sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit. Tidak ada aturan yang secara tegas melarang hal tersebut.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Pekerja yang Uang Pesangon dan atau Penghargaan Masa Kerja Tidak Dibayar Oleh Pengusaha ]]>
<![CDATA[Raditya Pratomo]]>;
<![CDATA[Helvis Helvis]]>;
<![CDATA[Markoni Markoni]]>;
<![CDATA[Malemna Sura Anabertha]]>
<![CDATA[ Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Vol. 2 No. 1 (2024): Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Al Makki Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57185/mutiara.v2i1.126
<![CDATA[Perlindungan hukum terhadap pekerja yang di pemutusan hubungan kerja untuk mendapat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian merupakan hak pekerja dan menjamin keseimbangan kepentingan antara pengusaha dan pekerja tanpa diskriminasi. Tujuan penelitian ini sebagai berikut: Menganalisis sanksi hukum bagi pengusaha yang tidak membayar pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak pekerja, menganalisis sanksi pidana menurut Undang-Undang Cipta kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang mengatur tentang uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan studi kasus diketahui bahwa Sanksi hukum kepada pengusaha yang tidak membayar pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak bagi pekerja tidak serta merta membuat pengusaha membayarkan uang pesangon dan atau penghargaan masa kerja. Penerapan sanksi hukum pidana memuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 cipta kerja Pasal 156 ayat (1) berupa sanksi pidana paling singkat penjara 1 tahun dan paling lama 4 tahun atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta dalam pelaksanaannya tidak efektif karena sampai saat ini belum ada penggusaha yang dijatuhkan sanksi pidana.]]>
<![CDATA[Authority of the Indonesian Doctors Association (IDI) in Providing Recommendations for Medical Practice Permits ]]>
<![CDATA[Gunawan, Rudi]]>;
<![CDATA[Helvis, Helvis]]>
<![CDATA[ AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 5 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah INSURI Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37680/almanhaj.v5i1.2343
<![CDATA[The law says that doctors and dentists have the right to perform medical actions because their jobs are unique. A doctor who does not obtain consent for legal medical action and/or performs medical practices that are not in accordance with professional standards violates human rights and health. Violations of the right to health are also violations of human rights. The goal of this study is to examine the authority of the Indonesian Doctors Association (IDI), a professional organization that provides recommendations for the issuance of licenses to practice for doctors practicing in Indonesia, and how it, along with the Indonesian Medical Council (KKI), contributes to the maintenance and promotion of the professionalism and ethics of its members (the medical profession). The approach used in this study is a normative legal approach that focuses on the results of positive legal research. As for the results of this study, cooperation between the professional organization of the Indonesian Doctors Association (IDI) and the Central Government and Regency/City Regional Governments for medical practice licensing services and supervisory boards is needed to maintain the professionalism of IDI as the only professional doctor organization in Indonesia.]]>
<![CDATA[Mediation as an Alternative to Medical Dispute Settlement in Hospitals ]]>
<![CDATA[Banjarnahor, Hotma]]>;
<![CDATA[Helvis, Helvis]]>
<![CDATA[ AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 5 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah INSURI Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37680/almanhaj.v5i1.2359
<![CDATA[Mediation is one way to try to solve a disagreement. In this process, both sides agree to bring in a neutral third party to act as a mediator.The purpose of this research is to examine the case of Deed of Peace No. 001/AP/III/2021, in which a lawsuit was filed against the doctor due to malpractice that resulted in the death of the patient. As for the method that researchers uses an empirical legal approach, and the type of legal study is a full analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The research and talk about it have led to a scientific work that is complete, clear, detailed, and well organized. Empirical Legal Research is a legal research method that uses empirical facts derived from human behavior, including both verbal behavior obtained through interviews and direct observation of real behavior. Empirical research is also used to look at the results of people's actions by looking at physical remains and old records. The results of this study are the constraints on the implementation of malpractice settlements in Deed of Peace No. 001/AP/III/2020 that are internal and external. Obstacles from within (internal) in the form of a lack of commitment and intention on the parties' part to reconcile While the inhibiting factors from outside (external) are the inability of the mediator to reconcile, the existence of advocates who seek profit by choosing the court route, and the absence of a special institution that is domiciled as a legal institution in each hospital, such as hospital ethics and law committees.]]>
<![CDATA[Kebijakan Yudikatif untuk Mengatasi Disparitas Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi yang Dikaitkan dengan Prinsip Kebebasan Hakim ]]>
<![CDATA[Antoni, Agus]]>;
<![CDATA[Helvis, Helvis]]>;
<![CDATA[Nardiman, Nardiman]]>;
<![CDATA[Kartika, I Made]]>
<![CDATA[ Social Science Academic Vol 2 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37680/ssa.v2i2.5869
<![CDATA[Korupsi di Indonesia terjadi secara sistimatis dan berkembang ke hampir seluruh daerah di Indonesia baik di sektor pemerintahan maupun sector swasta (perusahaan). Hal ini tentu merugikan, sehingga sebagai bentuk upaya pemberantasan tindak pidana korupsi maka pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara independent berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara khusus tentang KPK kemudian disempurnakan kembali dan terbitlah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Dalam penerapan asas kebebasan hakim, sudah seharusnya hakim mempunyai persepsi yang sama tentang menerapkan aturan hukum sehingga mengurangi terjadinya disparitas putusan. Selain itu, menerbitkan suatu pedoman dalam penjatuhan tindak pidana juga dibutuhkan untuk menyelaraskan pandangan hakim dalam menjatuhkan vonis perkara korupsi. Dengan adanya keseragaman pola pikir di dalam penjatuhan vonis perkara korupsi maka diharapkan tidak terjadi lagi adanya disparitas pemidanaan yang berujung kepada ketidakpuasan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dan bertujuan untuk mengetahui tentang kaitannya asas kebebasan hakim dalam menyelesaikan perkara pidana serta bagaimana penerapan PERMA 1/2020 sebagai salah satu Langkah dalam mengurangi disparitas putusan pemidanaan.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-XXI/2023 Pasal 169 Huruf Q UU 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ]]>
<![CDATA[Vagunaldi, Vagunaldi Vagunaldi]]>;
<![CDATA[Widarto, Joko]]>;
<![CDATA[Markoni, Markoni]]>;
<![CDATA[Helvis, Helvis]]>
<![CDATA[ AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584) Vol 5 No 01 (2024): Al-Mikraj, Jurnal Studi Islam dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37680/almikraj.v5i01.5873
<![CDATA[This thesis presents an in-depth legal analysis of the Constitutional Court (MK) Decision Number 90/PUU-XXI/2023 relating to the age requirements for presidential and vice presidential candidates as stipulated in Article 169 letter q of the Election Law. This study uses a normative legal method, in critically evaluating the legal standing of the applicant who questions the provisions of the article and the fairness of the decision that has been taken. Prior to the Constitutional Court's decision, the law required presidential and vice presidential candidates to be at least 40 years old. However, since this decision, the law has reinterpreted the age requirement not only as a minimum age of 40 years but also to include anyone who has or is currently holding a regional head position elected through general elections. This interpretation potentially expands the criteria in the election law. This decision also marks a significant shift in the role of the Constitutional Court from negative legislature to positive legislature, where previously the Constitutional Court only assessed the constitutionality of existing regulations without changing the substance of the law, the court actively formulated and determined new legal norms through its interpretation. This change not only opens up space for qualified candidates, but also sparks debate about the extent to which the Constitutional Court should be involved in the formation of public policy. As well as questioning the division of powers stated in the 1945 Constitution between the legislative, judiciary and executive within the framework of the Indonesian rule of law which has been the subject of criticism because it is considered to accommodate political interests more than legal interests]]>
<![CDATA[Ganti Rugi terhadap Korban Salah Tangkap Perkara Tindak Pidana Umum oleh Kepolisian Ditinjau dari Prespektif Keadilan ]]>
<![CDATA[ega shintia putri]]>;
<![CDATA[Malemna Sura Anabertha Sembiring]]>;
<![CDATA[Helvis]]>;
<![CDATA[I Made Kantika]]>
<![CDATA[ Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 3: November (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Almubarak Fil Ilmi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Korban salah tangkap adalah individu atau kelompok yang mengalami penderitaan fisik atau mental akibat kesalahan prosedur atau penyidikan oleh aparat penegak hukum. Negara bertanggung jawab atas perlindungan hak asasi manusia dan korban dapat mengajukan ganti rugi sesuai Pasal 95 ayat (1) KUHAP. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis hambatan-hambatan dan mekanisme mengajukan ganti rugi bagi korban salah tangkap oleh Kepolisian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban salah tangkap oleh kepolisian menghadapi berbagai hambatan untuk mendapatkan ganti rugi, seperti proses hukum yang panjang dan kompleks, beban pembuktian, kurangnya pemahaman hukum, perlindungan institusi kepolisian, ketakutan akan balas dendam, ketiadaan mekanisme pengaduan yang efektif, serta minimnya preseden hukum. Meskipun mekanisme ganti rugi diatur dalam KUHAP dan Keputusan Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983, banyak korban tetap mengalami kesulitan dalam mengajukan klaim dan mendapatkan hasil yang memadai.]]>
