Claim Missing Document
Check
Articles

DOMINASI ISTRI DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA Lidya Anggraeni; Joko Widarto; Markoni; Helvis
Jurnal Cinta Nusantara (JCN) Vol. 2 No. 1 (2024): JURNAL CINTA NUSANTARA
Publisher : CV. Bunda Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63754/jcn.v2i1.32

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pembagian harta bersama berdasarkan ketentuan pasal 97 kompilasi hukum Islam dalam pembagian harta bersama yang seharusnya yaitu masing-masing suami dan istri memperoleh setengah bagian dari harta bersama namun dalam Putusan Majelis Hakim memutuskan pembagian harta bersama didominasi oleh pihak istri.Dari latar belakang masalah tersebut penulis menganalisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat tersebut dengan rumusan masalah) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Harta Bersama yang pembagiannya didominasi oleh pihak istri?Teori yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah teori perjanjian, teori keadilan dan teori kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta undang-undang yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil pada penelitian ini adalah pertimbangan majelis hakim dalam penyelesaikan permohonan pembagian harta bersama dalam perkara dengan mendasarkan kepada asas keadilan dan kepastian hukum, hakim membagi harta bersama tidak hanya berdasarkan pada pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tapi juga melihat dari sisi sosiologis para pihak sehingga menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama adalah ¼ bagian (25%) menjadi bagian Suami, sedangkan yang ¾ bagian (75%) menjadi bagian Istri. Kesimpulan dari penelitian ini majelis hakim dalam memutuskan perkara ini yang perolehannya didominasi oleh pihak istri karena memperhatikan dengan sungguh-sungguh sisi sosiologis dan nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Kemudian penulis menyarankan dalam mengambil keputusan majelis hakim selain berpegangan kepada hukum yang berlaku (Kompilasi Hukum Islam), majelis hakim juga mempertimbangkan sisi lain seperti sisi sosiologi para pihak dalam mengambil keputusan.
AKIBAT HUKUM DIKABULKANNYA PERMOHONAN PRAPERADILAN ATAS SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO BEKASI NO S.TAP/38/IV/2021 /RESTO BKS TERTANGGAL 6 APRIL 2021 BERDASARKAN PUTUSAN PRAPERADILAN PENGADILAN NEGERI CIKARANG NOMOR 2/ Sukarman; Helvis; Markoni; Malemna Sura Anabertha Sembiring
Jurnal Cinta Nusantara (JCN) Vol. 2 No. 1 (2024): JURNAL CINTA NUSANTARA
Publisher : CV. Bunda Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63754/jcn.v2i1.34

Abstract

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir dari pemikiran sebagai tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang. Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka maupun keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum dikabulkannya permohonan praperadilan atas Surat Pemberhentian Penyidikan Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi No S.Tap/38/IV/2021 /Resto Bks tertanggal 6 April 2021. Penelitian ini menggunakan Metode jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitiannya adalah terhadap surat SP3 yang dikeluarkan oleh Penyidik Polres Bekasi dilanjutkannya kembali pemeriksaannya perkara berdasarkan hasil putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Cikarang Dalam Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2022/PN.Ckr. kesimpulannya Akibat hukum dari dibatalkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yaitu penyidik Nomor B/38/IV/2021 /Restro Bks tertanggal 6 April 2021 oleh Hakim Pengadilan Negeri Cikarang dalam Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2022/PN.Ckr adalah perkara tersebut dibuka dan dilanjutkan kembali penyidikannya demi kepentingan dan kepastian hukum. Sedangkan akibat hukum dari dikabulkannya praperadilan akibat ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan maka dapat diajukan ganti rugi dan rehabilitasi kepada negara melalui permohonan ke Pengadilan Negeri.
ANALISIS YURIDIS PENYEBARAN VIDEO PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 215/Pid.B/2021/PN.Tgt) Mario Marco Leaniel; Helvis; I Made Kantikha; Malemna Sura Anabertha Sembiring
Jurnal Cinta Nusantara (JCN) Vol. 2 No. 04 (2024): JURNAL CINTA NUSANTARA
Publisher : CV. Bunda Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63754/jcn.v2i04.55

Abstract

Fenomena penyebaran konten pornografi di media sosial telah menjadi masalah yang serius, mengingat dampaknya terhadap moralitas masyarakat dan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. dan tujuan penelitian tentang pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan hukuman terhadap penyebar vidio yang melanggar norma kesusilaan studi kasus putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 215/Pid.B/2021/PN.Tgt. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Hasil penelitiannya adalah Majelis hakim dalam memberikan pertimbangan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur pelanggaran dalam undang-undang tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. Kesimpulannya adalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 215/Pid.B/2021/PN.Tgt. mempertimbangkan fakta hukum, dampak sosial, motif terdakwa, penyesalan, dan kepentingan hukum untuk menentukan hukuman yang adil terhadap penyebar video yang melanggar norma kesusilaan. Sarannya adalah agar vonis hakim dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan juga dapat membuat masyarakat takut untuk melakukan perbuatan pornografi