Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Rechtsidee Journal of Multidisciplinary Academic Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Syntax Transformation jurnal syntax admiration Jurnal Revolusi Indonesia Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Innovative: Journal Of Social Science Research Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Multidisciplinary Journal of Education, Economic and Culture Social Science Academic Journal Of Law Sciences (Legisci) Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Dame Journal of Law al Hairy | Journal of Islamic Law Jurnal Cinta Nusantara
Helvis, Helvis
Universitas Esa Unggul
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Public Health Social Sciences Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Authority of the Indonesian Doctors Association (IDI) in Providing Recommendations for Medical Practice Permits Gunawan, Rudi; Helvis, Helvis
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i1.2343

Abstract

The law says that doctors and dentists have the right to perform medical actions because their jobs are unique. A doctor who does not obtain consent for legal medical action and/or performs medical practices that are not in accordance with professional standards violates human rights and health. Violations of the right to health are also violations of human rights. The goal of this study is to examine the authority of the Indonesian Doctors Association (IDI), a professional organization that provides recommendations for the issuance of licenses to practice for doctors practicing in Indonesia, and how it, along with the Indonesian Medical Council (KKI), contributes to the maintenance and promotion of the professionalism and ethics of its members (the medical profession). The approach used in this study is a normative legal approach that focuses on the results of positive legal research. As for the results of this study, cooperation between the professional organization of the Indonesian Doctors Association (IDI) and the Central Government and Regency/City Regional Governments for medical practice licensing services and supervisory boards is needed to maintain the professionalism of IDI as the only professional doctor organization in Indonesia.
Mediation as an Alternative to Medical Dispute Settlement in Hospitals Banjarnahor, Hotma; Helvis, Helvis
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i1.2359

Abstract

Mediation is one way to try to solve a disagreement. In this process, both sides agree to bring in a neutral third party to act as a mediator.The purpose of this research is to examine the case of Deed of Peace No. 001/AP/III/2021, in which a lawsuit was filed against the doctor due to malpractice that resulted in the death of the patient. As for the method that researchers uses an empirical legal approach, and the type of legal study is a full analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The research and talk about it have led to a scientific work that is complete, clear, detailed, and well organized. Empirical Legal Research is a legal research method that uses empirical facts derived from human behavior, including both verbal behavior obtained through interviews and direct observation of real behavior. Empirical research is also used to look at the results of people's actions by looking at physical remains and old records. The results of this study are the constraints on the implementation of malpractice settlements in Deed of Peace No. 001/AP/III/2020 that are internal and external. Obstacles from within (internal) in the form of a lack of commitment and intention on the parties' part to reconcile While the inhibiting factors from outside (external) are the inability of the mediator to reconcile, the existence of advocates who seek profit by choosing the court route, and the absence of a special institution that is domiciled as a legal institution in each hospital, such as hospital ethics and law committees.
Pelindungan Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Henakin, Anna Stefania Peni; Kantikha, I Made; Helvis, Helvis; Saragih, Horadin; Elawati, Tuti
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.466

Abstract

Kebocoran data pribadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menjadi persoalan serius yang menuntut kehadiran hukum sebagai pelindung hak-hak fundamental warga negara, khususnya hak atas privasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum yang timbul akibat kebocoran data pribadi peserta BPJS Ketenagakerjaan baik bagi peserta maupun institusi penyelenggara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan teori perlindungan data pribadi, teori perlindungan hak atas privasi, dan teori perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebocoran data pribadi peserta BPJS menimbulkan akibat hukum berupa potensi kerugian materiel dan immateriel bagi peserta, serta tanggung jawab hukum bagi BPJS Ketenagakerjaan. Perlindungan hukum terhadap peserta saat ini masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas dalam pengelolaan data pribadi. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam pengawasan dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap peserta BPJS Ketenagakerjaan atas kebocoran data pribadi masih belum memadai dan membutuhkan penguatan secara normatif dan institusional. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan perlindungan data yang lebih komprehensif, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas BPJS dalam mengelola data peserta.
Pemidanaan Dampak pada Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 764/Pid.B/Lh/2023/Pn Btm) Hendy , Fadillah Herly; Markoni, Markoni; Helvis, Helvis; Widarto, Joko; Elawati, Tuti
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.468

Abstract

Pencemaran lingkungan akibat limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merupakan isu krusial dalam perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai hukum dapat berdampak serius terhadap kesehatan manusia dan ekosistem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 764/Pid.B/LH/2023/PN.Btm. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan teori pemidanaan dan teori penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan limbah B3 wajib melalui prosedur ketat dan berizin, mulai dari pengurangan hingga pemusnahan. Dalam kasus ini, kapal MT. Arca 1 membawa limbah B3 tanpa izin dan berencana membuangnya di wilayah yurisdiksi Indonesia, yang telah melanggar ketentuan hukum dan berpotensi mencemari lingkungan. Pemidanaan terhadap tindakan tersebut dapat dibenarkan dari sudut teori pembalasan maupun pencegahan. Meski proses hukum telah memenuhi asas legalitas dan yurisdiksi, putusan hakim dinilai terlalu ringan karena mengabaikan potensi bahaya pencemaran. Penegakan hukum yang terlalu formalistik tanpa mempertimbangkan risiko ekologis akan menghambat terwujudnya keadilan lingkungan. Pemerintah perlu memperkuat regulasi teknis dan pengawasan, khususnya terhadap kapal asing yang masuk wilayah yurisdiksi Indonesia
Analisis Yuridis Subrogasi dan Perjanjian Buy Back dalam Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Cbi) Wibowo, Ari; judge, Zulfikar; Helvis, Helvis; Fitria, Annisa; elawati, Tuti
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.475

Abstract

Sengketa utang piutang sering kali menimbulkan persoalan hukum terkait pengalihan hak tagih melalui mekanisme subrogasi dan perjanjian buy back guarantee. Penelitian ini bertolak dari Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Cbi yang memutus sengketa antara debitur, kreditur, dan penjamin yang telah melunasi utang debitur. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum subrogasi dalam KUH Perdata serta menelaah kedudukan dan pelaksanaan perjanjian buy back dalam penyelesaian sengketa utang piutang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, doktrinal, dan studi putusan. Teori Kepastian Hukum dan Teori Keadilan digunakan sebagai landasan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan subrogasi dalam Pasal 1400–1403 KUH Perdata memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur pengganti yang melunasi utang debitur. Dalam perkara tersebut, subrogasi dianggap sah karena didukung bukti pembayaran, akta subrogasi, dan perjanjian kredit. Perjanjian buy back tidak menghapus utang debitur, namun memperkuat hak regres penjamin. Kesimpulannya, subrogasi merupakan instrumen hukum yang efektif dalam melindungi hak kreditur dan mewujudkan keadilan. Disarankan agar klausul subrogasi dicantumkan secara eksplisit dalam perjanjian kredit
Analisis Yuridis Kewenangan Polri dalam Penanganan Tindak Pidana Pemberi Kerja Yang Tidak Membayarkan Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja Wibawa , Adhitiya Wahyu; Markoni, Markoni; Helvis, Helvis; Saragih , Horadin; Elawati, Tuti
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.491

Abstract

  Masalah tidak dibayarkannya kompensasi PHK kepada pekerja oleh pemberi kerja merupakan bentuk pelanggaran hak normatif pekerja yang berdampak serius terhadap perlindungan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam konteks ini, penegakan hukum pidana menjadi instrumen penting, terutama ketika mekanisme administratif tidak berjalan efektif. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat tumpang tindih kewenangan antara Polri PPNS di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan dalam menangani tindak pidana ketenagakerjaan. Penelitian bertujuan untuk menganalisis kewenangan Polri dalam menangani tindak pidana tidak dibayarkannya kompensasi pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja oleh pemberi kerja dan kedudukan Polri jika dikaitkan dengan PPNS di Kementerian Ketenagakerjaan dalam menangani tindak pidana tidak dibayarkannya uang kompensasi PHK kepada pekerja. Teori yang digunakan adalah teori kewenangan, teori hubungan industrial. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polri secara yuridis memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana ketenagakerjaan, termasuk tidak dibayarkannya kompensasi PHK. Namun, kewenangan ini perlu dijalankan secara harmonis bersama PPNS yang juga memiliki wewenang serupa berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.  Kesimpulannya praktiknya terdapat kebutuhan untuk penguatan koordinasi dengan PPNS agar penegakan hukum berjalan optimal. Kedudukan Polri dalam relasi dengan PPNS seharusnya bersifat sinergis, bukan hierarkis, sehingga menciptakan sistem penegakan hukum ketenagakerjaan yang adil dan efisien. Sarannya adalah perlu dilakukan penguatan koordinasi kelembagaan antara Polri dan PPNS serta peningkatan kapasitas serta jumlah PPNS agar mampu menjalankan fungsi penyidikan secara profesional dan setara dengan penyidik Polri.
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Lansia Demensia Yang Melakukan Perbuatan Tindak Pidana Tia, Hendry Fand; Helvis, Helvis; Khantika, I Made; Nardiman, Nardiman
Multidisciplinary Journal of Education , Economic and Culture Vol. 2 No. 1 (2024): March 2024
Publisher : Yayasan Pondok Pesantren Sunan Bonang Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61231/mjeec.v2i1.212

Abstract

Child molestation is a despicable act that is not only committed by any adults, but also elderly people who may suffer from dementia that may be at cronic stage. Criminal liability for elderly people with dementia has to be medically observed or medical forensic observation by certified mental health doctors. If a psychiatric expert states that the defendant suffer from a severe mental health that may be exampted by the law, then the defendant has the potential to be waved from penal punishment. The aim of this research is to determine the judge's considerations in giving sentences to defendants who is an elderly with cronic dementia. This research uses a normative juridical research method. The results of his research showed that elderly people with dementia were still found guilty because they were proven to have committed a criminal act, in their consideration the judge took into account aggravating and mitigating factors so that in their decision the judge sentenced the defendant to serve his sentence not in prison but sent him to a mental hospital. to be treated. In conclusion, the judge still sentenced the defendant because the judge believed that the defendant committed his actions before experiencing dementia, so the Panel of Judges at the South Jakarta District Court sentenced the defendant to 6 (six) months in prison and a fine of Rp. 20,000,000.00 (twenty million rupiah), and pay restitution in the amount of Rp. 38,736,550 (thirty-eight million seven hundred thirty-six thousand five hundred and fifty rupiah).
Problematika Perpecahan Organisasi Advokat: Problematika Perpecahan Organisasi Advokat Helvis, Helvis; Nugraha, Iqbal Subhan
Dame Journal of Law Vol 1 No 1 (2025): DJL
Publisher : Yapilin Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64344/djl.v1i1.18

Abstract

The advocate profession has a central role in the legal system as a guardian of justice and a protector of human rights. However, the integrity of this profession faces serious challenges due to the division of advocate organizations in Indonesia. This phenomenon is triggered by various factors, such as differences in internal and external interests, power dynamics, and disagreements regarding ethical standards and professionalism. Organizational fragmentation not only weakens the position of advocates as a collective entity, but also negatively impacts the effectiveness of the justice system and public trust. This article aims to examine the root causes of these divisions and offer strategic solutions to strengthen the unity and professionalism of advocacy organizations. With an analytical and reflective approach, this research is expected to contribute to the reconstruction of advocate institutions that are more inclusive and equitable in Indonesia.
The Dilemma of Modernity: Value Conflict in The Application of Customary Criminal Law in Multicultural Society: Dilema Modernitas: Konflik Nilai dalam Penerapan Hukum Pidana Adat pada Masyarakat Multikultural Lubis, Rahmad; Helvis, Helvis; Purnama, Desi; Yunus, Nur Rohim; Shapiulayevna, Aliyeva Patimat
al Hairy | Journal of Islamic Law Vol. 1 No. 1 (2025): al Hairy
Publisher : Yapilin Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64344/hry.v1i1.1

Abstract

Modernity has brought significant changes in social, cultural, and legal structures in various parts of the world, including in multicultural societies. One of the main challenges that arise is the conflict of values in the application of customary criminal law. Customary criminal law, which has long been an integral part of traditional people's lives, now faces pressure from a modern legal system that tends to be universal and based on human rights. This study aims to analyze the dilemmas arising from the tension between the two legal systems, focusing on how customary criminal law is applied in a multicultural society, where diverse cultural and religious values often clash. In this context, the application of customary criminal law often faces challenges in maintaining a balance between maintaining local values and accommodating the principles of modernity, such as gender equality, individual rights, and social justice. This research suggests the need for a more inclusive and dialogical approach between customary law and state law in order to create a legal system that is responsive to cultural diversity, without neglecting the basic principles of human rights.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG MENGUNDURKAN DIRI YANG TIDAK MENDAPATKAN UANG PESANGON BERDASARKAN PASAL 156 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 122/PDT.SUS-PHI/2020/PN.BDG) Stephen William; Helvis
Jurnal Cinta Nusantara (JCN) Vol. 2 No. 1 (2024): JURNAL CINTA NUSANTARA
Publisher : CV. Bunda Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63754/jcn.v2i1.26

Abstract

Secara filosofis yuridis kedudukan pekerja tidak setara dengan pengusaha, karena ada hubungan diperatas atau hubungan subordinasi, sehingga kedudukan pengusaha selalu berada diatas pekerja. Demikian juga pengusaha dalam memerintah tidak boleh semena-mena, tetapi harus seirama dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bahkan harus sesuai dengan keadaan sarana-sarana pendukungnya. Penelitian ini menggunakan metode normative empiris. Data penelitian dikumpulkan melalui bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini seharusnya pihak perusahaan tersebut seharusnya memberikan atau membayarkan uang pesangon bagi pekerja sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Apalagi kalau pihak pekerja mengundurkan diri akibat di demosi oleh pihak perusahaan dengan alasan yang tidak jelas. Dengan Pertimbangan Hakim atau Ratio Decidendi dapat menciptakan kepastian hukum dalam rangka penegakan hukum dan terjaminnya keadilan bagi para pihak yang berperkara. Saran yang penulis berikan dalam persoalan ini adalah perusahaan tidak boleh asal atau sembarangan untuk mendemosi karyawannya, bila tidak ada alasan yang mendasar. Karena jika dilihat dari kasus yang penulis angkat, karyawan di demosi oleh perusahaan dengan alasan yang tidak jelas dan memang tidak terbukti kalau si karyawannya berbuat seperti apa yang diterangkan. Dalam memutus perkara Hakim harus lebih tegas dan adil dalam memberikan dan menjatuhkan hukuman agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam memutus perkara juga Hakim harus bisa bersikap netral tidak memihak pada pihak manapun, agar bisa tercipta putusan yang seadil-adilnya bagi kedua belah pihak.
Co-Authors Adhijasya Satrio Aditya Redaya Alfii, Muhammad Annisa Fitria Anthony, Peter Antoni, Agus Apit Abdul Majid Ari Wibowo Banjarnahor, Hotma Dasuki Santoso Edward Fernando Siregar ega shintia putri Elawati, Tuti Elmy Indrya Sukmawati Fajar Sudariyanto Henakin, Anna Stefania Peni Hendy , Fadillah Herly Horadin Saragih I Made Kanthika I Made Kantika I Made Kantikha I Made Kantikha I Made Kartika Joko Widarto Julywaty Tenteram Kantikha, I Made Khantika, I Made Lidya Anggraeni Liong, Steven Lubis, Rahmad Malemna Sura Anabertha Malemna Sura Anabertha Sembiring Malemna Sura Anabertha Sembiring Mansyur Naseh Husein Mario Marco Leaniel Markoni Markoni Markoni Markoni Markoni Markoni Markus sihombing Nardiman Nardiman Nardiman, Nardiman Nugraha, Iqbal Subhan Peter Anthony Pratomo, Raditya Purnama, Desi Raditya Pratomo Revaldy Nugraha Revi Revi Rudi Gunawan Saragih , Horadin Satria Bintang, Angga Shapiulayevna, Aliyeva Patimat Stephen William Sukarman Sukriadi Darma Sura Anabertha, Malemna Tia, Hendry Fand Vagunaldi, Vagunaldi Vagunaldi Wasis Susetio Wibawa , Adhitiya Wahyu Yudhi Ongkowijaya Yunus, Nur Rohim Zulfikar Judge