Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : RIO LAW JURNAL

Praktek Penyelesaian Sengketa Konstruksi Diuar Pengadilan Di Indonesia Permatasari, Putu Milla; Dewi, Cokorde Istri Dian Laksmi
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1575

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menemukan: “pertama, pengaturan penyelesaian sengketa perdata di luar badan peradilan (non-litigasi) di Indonesia; kedua, praktek penyelesaian sengketa kostruksi di luar pengadilan di Indonesia”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan “pertama, pengaturan penyelesaian sengketa perdata di luar badan peradilan (non-nitigasi) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyediakan cara penyelesaian senketa di luar pengadilan yang meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase; kedua, praktek penyelesaian sengketa kostruksi di luar pengadilan di Indonesia lebih banyak menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu mediasi, konsiliasi dan arbitrase dibanding penyelesaian sengketa jasa konstruksi melalui pengadilan (litigasi). Dari mediasi, konsiliasi dan arbitrase, penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa jasa konstruksi di Indonesia”.
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) DI OBJEK VITAL DALAM MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI Dewi, Cokorde Istri Dian Laksmi; Widiani, Ni Luh Gede Nita Ary; Dewi, Kadek Ary Purnama
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1810

Abstract

ABSTRAKCCTV (Closed Circuit Television) merupakan alat yang digunakan untuk merekam kejadian di area tertentu untuk ditampilkan di monitor dengan cakupan publikasi yang terbatas. Di kota yang menganut konsep Smart City, nantinya kamera CCTV bisa berperan lebih aktif dan mampu melakukan pengawasan secara mandiri. Data dari CCTV dan perangkat-perangkat lain kemudian dihubungkan ke pusat server.Maka dari itu penulis membahas dua rumusan masalah Bagaimanakah efektivitas penggunaan Closed Circuit Television (CCTV) di objek vital dalam menangani kasus tindak pidana di Wilayah Hukum Polda Bali?  Apakah kendala dalam penggunaan Closed Circuit Television (CCTV) di objek vital dalam menangani kasus tindak pidana di Wilayah Hukum Polda Bali Metode Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian empiris merupakan penelitian yang mengkaji dan mengalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat (law in action) data utama yang digunakan adalah data yang bersumber dari lapangan. Kesimpulan CCTV dijadikan sebagai alat pengawasan jarak jauh yang dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalam suatu kasus tindak pidana, khususnya kekerasan, jika didapati kasus tindak pidana kekerasan yang jelas terekam. Rekaman CCTV memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti lainnya, tidak mengenal hierarki, dan kekuatan pembuktian tidak berdasarkan urutan. CCTV sebagai alat bukti elektronik memiliki syarat materiil dan formil yang diatur dalam UU ITE, termasuk syarat informasi elektronik yang sah, penggeledahan dan penyitaan dengan seizin ketua pengadilan, dan menjaga kepentingan pelayanan umum. Dengan demikian, CCTV dapat memiliki kekuatan hukum dan menjadi alat bukti yang sah jika tidak melanggar syarat-syarat tersebut dan membantu di persidangan.Kata Kunci: CCTV, Tindak Pidana, Kekerasan
PERNIKAHAN LINTAS AGAMA DALAM BAYANG-BAYANG AMBIGUITAS HUKUM: TINJAUAN TERHADAP UU NO. 1/1974 DAN PUTUSAN MA–MK Dyatmika, Gede Dewangga Prahasta; Dewi, Cokorde Istri Dian Laksmi; Dewi, Kadek Ary Purnama
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1795

Abstract

Interfaith marriage in Indonesia is a complex legal issue that remains unresolved within the national legal framework. Law No. 1 of 1974 on Marriage does not explicitly address interfaith marriage, leading to various conflicting legal interpretations. Rulings by the Supreme Court and Constitutional Court in relevant cases have reinforced ambiguity and contributed to legal uncertainty. This study aims to examine the legal vacuum surrounding interfaith marriage regulation and analyze the juridical implications of disharmony between statutory law and court decisions. Using a normative juridical approach, the research reviews legislation, jurisprudence, and legal doctrines. Findings indicate that the absence of clear provisions creates legal gaps that disadvantage citizens in exercising their constitutional right to marry. Therefore, a reformulation and harmonization of the law is urgently needed to reflect Indonesia's religious diversity and social realities, and to ensure the protection of human rights and legal certainty for interfaith couples.Keywords: interfaith marriage; legal vacuum; ambiguity; Marriage Law; MA–MK rulings
EFEKTIVITAS PEMANTAUAN LALU LINTAS PERSIAPAN PENGAMANAN HARI RAYA IDUL FITRI DI WILAYAH BALI Yoga, I Komang Gede Bisma Candra; Dewi, Cokorde Istri Dian Laksmi; Dewi, Kadek Ary Purnama
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1811

Abstract

Peningkatan volume kendaraan dan mobilitas masyarakat selama Hari Raya Idul Fitri Di Bali memerlukan upaya pemantauan lalu lintas dan pengamanan yang maksimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas pemantauan lalu lintas dan persiapan pengamanan yang dilakukan oleh pihak terkait dalam rangka menyambut perayaan Idul Fitri di Bali. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, melalui pengumpulan data dari wawancara dengan aparat kepolisian, petugas Dinas Perhubungan, serta observasi lapangan pada beberapa titik strategis di Bali, seperti jalur utama menuju objek wisata, bandara, dan pelabuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi, penggunaan teknologi pemantauan lalu lintas, serta peningkatan kapasitas personel sangat berpengaruh terhadap kelancaran arus lalu lintas dan pengamanan. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan signifikan terkait kemacetan di beberapa titik dan peningkatan pengawasan di lokasi wisata yang padat pengunjung. Secara keseluruhan, upaya pemantauan dan pengamanan telah cukup efektif, namun perlu adanya perbaikan dalam hal distribusi personel dan penerapan teknologi berbasis data untuk meminimalisir potensi gangguan yang terjadi. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan sinergi antarinstansi serta penggunaan sistem manajemen lalu lintas yang lebih canggih untuk mendukung pengamanan di masa mendatang.Kata kunci: pemantauan lalu lintas, pengamanan, Hari Raya Idul Fitri, Bali, efektivitas, koordinasi antarinstansi.
STATUS HUKUM ASET DIGITAL SEBAGAI BARANG MILIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA Wijaya, Komang Adi; Dewi, Kadek Ary Purnama; Dewi, Cokorde Istri Dian Laksmi
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1796

Abstract

The advancement of digital technology has led to the emergence of digital assets such as cryptocurrencies and Non-Fungible Tokens (NFTs), which hold significant economic value in society. However, within Indonesia's legal system, the legal status of digital assets as objects of ownership remains undefined. This study aims to analyze the legal status of digital assets as property under Indonesian civil law, examine the regulations governing their ownership, and identify legal challenges related to the recognition and protection of digital assets. This research employs a normative legal method with a qualitative approach, analyzed through content analysis and interpretation of legal norms. The findings indicate that digital assets can be categorized as intangible movable objects that potentially qualify as property, although they currently lack comprehensive legal grounding. Regulatory fragmentation, dual supervision, and weak legal protection present major obstacles to ensuring legal certainty for digital asset holders. Therefore, an integrated and responsive legal framework is needed to regulate ownership and provide legal protection for digital assets in Indonesia.Keywords: digital assets, property law, ownership
Perkembangan Artificial Intelligence (AI) Terhadap Ketenagakerjaan di Indurstri E-Commerce” Trisna, Ida Ayu Putu; Dewi, Cokorde Istri Dian Laksmi; ., Karyoto
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i2.1451

Abstract

ABSTRAK Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan signifikan dalam industri e-commerce dan berdampak pada ketenagakerjaan. Dalam artikel ini, kita menjelajahi beberapa aspek penting dari penggunaan AI dalam industri e-commerce. Pertama, AI digunakan untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin seperti pengolahan pesanan dan manajemen inventaris, mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia. Kedua, AI memungkinkan personalisasi pengalaman pengguna dengan menganalisis data pelanggan dan memberikan rekomendasi produk yang lebih relevan. Ketiga, AI digunakan untuk menganalisis data besar dan memberikan wawasan bisnis yang berharga, membantu perusahaan e-commerce dalam pengambilan keputusan strategis. Keempat, chatbot berbasis AI dapat memberikan dukungan pelanggan otomatis, mengurangi beban pekerjaan pada karyawan. Terakhir, perkembangan AI juga menciptakan pekerjaan baru yang terkait dengan pengembangan dan manajemen sistem AI. Meskipun AI dapat meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan, tantangan etis dan implikasi sosial terkait dengan perubahan dalam ketenagakerjaan harus diatasi. Perusahaan dan pekerja perlu terus mengembangkan keterampilan yang relevan untuk memanfaatkan potensi AI secara efektif dan menghadapi perubahan dalam industri e-commerce...Penelitian ini menggunakan Penelitian hukum normatif adalah sebuah metode penelitian yang fokus pada analisis bahan hukum primer dan sekunder. Metode ini juga sering disebut sebagai penelitian doktrinal. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan bahan hukum seperti undang-undang, putusan pengadilan, peraturan, dan literatur hukum lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, yang berarti data yang telah ada sebelumnya dan dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti kemudian menganalisis data tersebut secara kualitatif, artinya mencari pola, tema, dan hubungan antara bahan hukum yang dikaji.Hasil penelitian mengungkapkan Artificial Intelligence (AI) telah memberikan dampak yang signifikan terhadap ketenagakerjaan di industri e-commerce. Penggunaan AI dalam otomatisasi tugas rutin, personalisasi pengalaman pengguna, pengolahan data dan analisis, serta pengembangan chatbot telah mengubah cara kerja dan mempengaruhi jenis pekerjaan yang dibutuhkan. Meskipun AI dapat meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pengguna, penting bagi perusahaan dan pekerja untuk terus mengembangkan keterampilan yang relevan dan mengatasi implikasi sosial dan ekonomi yang terkait dengan perkembangan AI.  Kata Kunci       : Artificial intelligence; Perkembangan; Cyber Crime.
ANALISIS YURIDIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA Baskara, Rinaldy Restayuda; Dewi, Cokorde Istri Dian Laksmi; Aryana, I Wayan Putu Sucana
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i2.1452

Abstract

ABSTRAK Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang umum (norma kosong) menyebabkan hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana dan tinggi atau rendahnya pidana. Bisa terjadi dalam suatu delik yang sama atau sifat berbahayanya sama tetapi pidananya tidak sama. Namun kebebasan ini tidak berarti bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana dengan kehendaknya sendiri tanpa ukuran tertentu. Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis (1) Penyebab terjadi disparitas putusan hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap penyalahguna narkotika; dan (2) Pengaturan disparitas penjatuhan pidana oleh hakim dalam perkara tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan teknik analisis data kualitatif dengan interaktif model dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan (1) Penyebab terjadi disparitas putusan hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap penyalahguna narkotika meliputi tidak bekerjanya elemen-elemen Sistem Peradilan Pidana sebagaimana mestinya menurut aturan perundang-undangan yang berlaku; dan (2) Pengaturan disparitas penjatuhan pidana oleh hakim dalam perkara tindak pidana narkotika berdasarkan prinsip kemerdekaan hakim, kemerdekaan hakim atau independensi hakim merupakan cara berpikiran hakim terhadap subjek maupun objek di dalam suatu kasus/perkara di luar dirinya sehingga dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara berdasarkan fakta, hukum, dan keyakinan dalam diri hakim. Kata Kunci: Disparitas, Putusan Hakim, Pengadilan Negeri, Narkotika. 
Co-Authors ., Karyoto Ahmad, Karyoto Anak Agung Gde Raka Anak Agung Gede Triyatna Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anak Agung Mayun Widiastiti Utami Anbiya Resti Cendani Baskara, Rinaldy Restayuda Benjamin D Tungga Benyamin Tungga Brata, I Made Arya Dewi Bunga Dewi Bunga Dewi, Kadek Ary Purnama Dharma, Ida Bagus Wirya Dumaria simanjuntak Dwijayanthi, Putri Triari Erwin Firmansyah Erwin Firmansyah Fajar, Ni Made Anggia Paramesthi Gede Dewangga Prahasta Dyatmika I Dewa Ayu Sri Ratnaningsih I Gusti Bagus Rai Utama I Made Krisnan Wijaya Putra I Made Sudarma I Made Sumartana I Nyoman Dwija Putra I Putu Nuriyanto I Wayan Eka Wijaya I Wayan Putu Sucana Aryana I Wayan Putu Sucana Aryana, I Wayan Putu Sucana I Wayan Putu Sucaya Aryana I Wayan Sucana Aryana i wayan, ariyarta Ida Ayu Putu Sri Widnyani Ida Bagus Gede Indramanik Indah Damayanti Indah Damayanti, Indah Indramanik, Ida Bagus Gede Jerry Prima Jimmi Pesta Sirait Kadek Ary Purnama Dewi Kadek Yuli Arini karyoto karyoto KARYOTO, KARYOTO Komang Dita Kusuma Anthara Luh Nila Winarni Luh Nila Winarni Lukas Sambiono Made Anggia Paramesthi Fajar Mukaromah, Dwi Asri Ni Luh Nila Winarni Ni Putu Tirka Widanti Novan Syahputra Nyoman Andika Kerta P. Karo, Rizky Pratama Pemayun, Cokorde Trisna Dewi Permatasari, Putu Milla Pradnyana, I Wayan Amerta Nur PRISCYLLIA, FANNY - Putu Eka Trisna Dewi Putu Eka Trisna Dewi Putu Eka Trisna Dewi, Putu Eka Putu Milla Permatasari Reni Desnita Purba Rimbawa, I Made Artha Roni Eko Susanto Rudin, Denny Sang Made Suartama Semirayasa, I Nyoman Sidharta, Ridwan Sucana Aryana, I Wayan Putu Sumartana, I Made Suparyana, I Gde Oka Susanto, Roni Eko Trisna, Ida Ayu Putu Tungga, Benyamin Widiani, Ni Luh Gede Nita Ary Wijaya, Komang Adi Y. Edo Budi Prasetyo Yasir Yoga, I Komang Gede Bisma Candra