Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.827
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu-Ilmu Peternakan (Indonesian Journal of Animal Science) Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL ILMIAH LIVING LAW Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan PALAR (Pakuan Law review) Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam SIGn Jurnal Hukum Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat Pamulang Law Review JURNAL USM LAW REVIEW Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Journal of Rural and Urban Community Empowerment Case Law DEVELOPMENT : Journal of Community Engagement Sahid Banking Journal Jurnal Kajian Islam Modern JURNAL SAHID DA'WATII Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) Binamulia Hukum Jurnal Ilmiah Universitas Satya Negara Indonesia
Fitra, Deni
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Peralihan Saham Perseroan Terbatas yang Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu dalam Data Pribadi Nasution, Rahmat Faisal; Deni, Fitra; Herlina, Indah
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2025): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/rjih.v8i1.52935

Abstract

In this digital era, database management for both individuals and corporations plays a crucial role in facilitating various transactions, whether for individuals or legal entities. Notaries are required to adapt to these advancements, as numerous transactions and documents are now conducted electronically and must be properly recorded to create authentic deeds while preventing misuse. According to Article 16, Paragraph 1 of the Notary Position Act (UUJN), notaries must prioritize the principle of prudence, particularly in managing personal data ownership. Negligence or intentional misconduct by a notary in drafting a General Meeting of Shareholders (GMS) Deed for Share Transfer without following the procedures stipulated in the Company Law (UUPT) and obtaining the data owner's consent may result in criminal liability for the notary. The foundation for a notary's role as a controller and manager of personal data is regulated under the UUJN and the Personal Data Protection Law. The method used to address this issue is a normative juridical approach, which involves legal, case, and conceptual analyses. This study examines the legal implications of personal data misuse by notaries in drafting deeds, as well as the necessary follow-up actions to prevent and address such cases. It is essential for every notary to adhere to established standards and procedures to uphold the integrity of the legal profession.
Perlindungan Hukum Istri Dalam Kepailitan Suami: Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 01/Pailit/2019/PN.Niaga.Smg. Munah, Fatma; Deni, Fitra
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i1.834

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi istri dalam kasus kepailitan suami tanpa adanya perjanjian kawin. Latar belakang penelitian ini berfokus pada pentingnya hak dasar manusia untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta implikasi hukum yang muncul dari harta bersama dalam perkawinan. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi istri ketika suami mengalami kepailitan. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis-deskriptif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanpa perjanjian kawin, harta bersama menjadi tanggung jawab bersama dalam kasus kepailitan, yang berpotensi merugikan istri. Penelitian ini menggunakan studi kasus Putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 01/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg untuk menggambarkan penerapan hukum dalam kasus nyata, serta menyoroti pentingnya perjanjian kawin sebagai langkah perlindungan hukum bagi pasangan.
Analisis Pembuatan Akta Notaris Melalui Konsep Cyber Notary Terkait Ketidahadiran Fisik Penghadap Ditinjau Dari Teori Hukum Pembangunan Di Indonesia Andiny Rahimah Kaffah; Fitra Deni
Pamulang Law Review Vol. 8 No. 2 (2025): November : Pamulang Law Review
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi berbagai sektor, termasuk bidang kenotariatan, menuju digitalisasi layanan hukum. Salah satu inovasi yang muncul adalah konsep Cyber Notary, yakni pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembuatan akta notaris tanpa kehadiran fisik penghadap. Permasalahan utamanya adalah ketidakhadiran fisik penghadap dalam proses pembuatan akta yang berpotensi bertentangan dengan prinsip formalitas kehadiran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Penelitian ini menempati posisi penting dalam wacana pembaruan hukum kenotariatan, terutama dalam merespons kebutuhan masyarakat akan layanan hukum berbasis teknologi. Pertanyaan utama yang dibahas adalah: bagaimana permasalahan hukum terkait ketidakhadiran fisik penghadap dalam pembuatan akta notaris melalui Cyber Notary, dan bagaimana Teori Hukum Pembangunan dapat mengakomodasi hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai pelaksanaan Cyber Notary, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Namun, melalui pendekatan Teori Hukum Pembangunan, konsep ini dapat diterima sepanjang hukum mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, melalui pembaruan regulasi, kesiapan infrastruktur digital, dan perlindungan hukum yang menyeluruh.
Harmonizing Digital Authentication Regulations: Legislative Framework for the Use of QR-Code in Notarial Practice Irnanda, Firli; Deni, Fitra
Golden Ratio of Law and Social Policy Review Vol. 5 No. 1 (2025): July - December
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grlspr.v5i1.1789

Abstract

The rapid development of information technology has significantly impacted notarial practices, particularly in the authentication of documents. One emerging innovation is the use of the Quick Response Code (QR code) as a verification tool and potential substitute for signatures on copies of notarial deeds. However, the current Indonesian legal framework does not explicitly regulate the legitimacy of QR-Codes within notarial procedures. This study aims to analyze the necessity of harmonizing Law No. 2 of 2014 on Notary Positions (UUJN) with Law No. 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions (UU ITE) to accommodate digital authentication through QR-Codes. Using a normative juridical method combined with statutory, conceptual, and comparative approaches, this research examines the coherence of existing legal norms governing electronic signatures and notarial authority. The findings indicate that while QR-Codes offer advantages in terms of security, efficiency, and accuracy, the absence of explicit legal recognition creates uncertainty regarding the validity of digitally authenticated notarial documents. Therefore, regulatory harmonization through amendments to the UUJN and the issuance of implementing regulations is essential to establish legal certainty, security, and accountability in the use of QR-Codes. Such efforts are expected to promote a digital notarial system that is adaptive, transparent, and aligned with the principles of legal certainty in Indonesia.
Refleksi atas Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan melalui Budidaya dan Pengolahan Ikan Lele Terintegrasi: Studi Kasus Intervensi Pascapandemi di Tanjung Rhu, Indonesia Lesmana, Indra; Iriani, Dian; Satriawati, Nofri; Damayanti, Rizka; Sufriyanti, Fitria; Fitra, Deni
Journal of Rural and Urban Community Empowerment Vol. 7 No. 1 (2025): Oktober
Publisher : Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jruce.7.1.33-45

Abstract

Masyarakat perkotaan berpenghasilan rendah kerap menghadapi keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi produktif, terutama di masa pascapandemi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas program pengabdian masyarakat berbasis integrasi budidaya dan pengolahan ikan lele dalam meningkatkan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat di Kelurahan Tanjung Rhu, Kota Pekanbaru. Metode pelaksanaan melibatkan pelatihan teknis budidaya sistem bioflok, pengolahan hasil menjadi produk olahan Snack Lehan, pelatihan manajemen usaha berbasis Business Model Canvas (BMC), dan pendampingan kelembagaan komunitas. Hasil program menunjukkan peningkatan pendapatan warga, terbentuknya kelompok usaha “Berkah Usaha”, serta terciptanya produk olahan lokal yang dipasarkan secara konvensional. Meski demikian, ditemukan keterbatasan dalam literasi digital dan sistem monitoring usaha. Implikasi program menunjukkan perlunya skema pendampingan jangka panjang, penguatan ekosistem digital, dan pengelolaan etis atas dokumentasi warga. Program ini berpotensi direplikasi di wilayah dengan karakteristik serupa guna mendukung ketahanan ekonomi lokal secara inklusif dan berkelanjutan
Legalisasi QR-Code sebagai Validasi dan Pengganti Tanda Tangan Pada Salinan Akta Notaris Fitra Deni; Irnanda, Firli
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 1 (2026): -
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i1.12427

Abstract

This study aims to examine the legality of using QR-Codes as a validation mechanism and a substitute for signatures on copies of notarial deeds within the Indonesian legal system and to formulate directions for regulatory reform. The research is motivated by the increasing risk of forgery of notarial deed copies and the limitations of the Notary Law (UUJN), which has not explicitly accommodated electronic authentication mechanisms, despite the recognition of electronic signatures under the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, comparative, and philosophical-progressive approaches. The findings indicate that under the current legal framework (lex lata), QR-Codes cannot yet be fully recognized as a substitute for notarial signatures on deed copies. However, normatively and conceptually, QR-Codes possess strong potential to be legalized as an electronic authentication mechanism, provided that they are synchronized with the UU ITE and supported by an official state verification system. The novelty of this study lies in proposing a normative synchronization model between the UUJN and the UU ITE that positions QR-Codes as a form of electronic validation, as well as in formulating a regulatory blueprint for QR-Code-based verification of notarial deed copies integrated with the AHU Online system. This study recommends regulatory reform in notarial law to enhance legal certainty, prevent document forgery, and improve efficiency and public trust in notarial practices in the digital era.   Penelitian ini bertujuan menganalisis legalitas penggunaan QR-Code sebagai validasi dan pengganti tanda tangan pada salinan akta notaris dalam sistem hukum Indonesia serta merumuskan arah pembaruan pengaturannya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya risiko pemalsuan salinan akta notaris dan keterbatasan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang belum secara eksplisit mengakomodasi mekanisme autentikasi elektronik, meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mengakui keabsahan tanda tangan elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan filosofis-progresif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum positif (lex lata), QR-Code belum dapat diposisikan sepenuhnya sebagai pengganti tanda tangan notaris pada salinan akta, namun secara normatif dan konseptual memiliki potensi kuat untuk dilegalkan sebagai mekanisme autentikasi elektronik sepanjang disinkronkan dengan ketentuan UU ITE dan didukung oleh sistem verifikasi resmi negara. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan model sinkronisasi norma antara UUJN dan UU ITE yang menempatkan QR-Code sebagai instrumen validasi elektronik, serta penyusunan blueprint regulasi verifikasi salinan akta notaris berbasis QR-Code yang terintegrasi dengan sistem AHU Online. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan regulasi kenotariatan guna memperkuat kepastian hukum, mencegah pemalsuan dokumen, dan meningkatkan efisiensi serta kepercayaan publik terhadap praktik kenotariatan di era digital.
Co-Authors Adnan Hamid Ananda Mucra, Dewi Andawaty Andiny Rahimah Kaffah Anwar Efendi Harahap Apriadi Pasaribu Arie Vanensa, Triami Arief, Irma Isnafia Arrisman Aswan Aswan BF. Sihombing Dewi Febrina Dian Iriani Djuliyanto, Erik Edi Erwan Edi Erwan El Hakam Hilmy, Muhammad Elfawati Elfawati Elviriadi Endah Purnamasari Endra Wijaya Erwan, Edi Faturrahman, Raden Mohammad Rangga Febrian, Wahyu Rifqi Guslian Abdul Basir Herlina, Indah I ketut Oka Setiawan Indra Lesmana Irawati, Evi Irdha Mirdhayati Irma Isnafia Arief Irnanda, Firli Jelita Putri, Annasyanda Juliantoni, Jepri Jully Handoko Khairuddin Labibah Iqbal, Asyaima Luki Abdullah Maulidiana, Amalia Rahma Meliantha, Vania Mochammad Ferdion Firdaus Muhammad Fadil Muhayar, Muhayar muhayar, yahya Munah, Fatma Nasution, Rahmat Faisal Niken Ulupi Nurfahda, Amanda Faizah Rahmad Yusuf Rahmad, Riko Rahmadina, Hannah Syahida Rahmi Febriyanti Rasyaad Akmal, Athaya Restu Misrianti Rita Mutia Rizka Damayanti Rodiallah, Muhamad Rumainur Sadarman Sadarman Sadarman Safira, Nurul Saleh, Eniza Satriawati, Nofri Setiawan, Sania Aqila Simatupang, Alan Yohansyah Sina, Servasius Sufriyanti, Fitria Tutik Subiah Umar Faruq Umar Faruq Utami, Widya Wahyu Wahyudi Wahyudi Wisnu Anggoro Yardi, Nayottama Aryasuta Yendraliza - Zulfadli Barus Zumarni