Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.558
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA LAW REFORM Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Jurnal Komunikasi Hukum JOSIKOM : Jurnal Online Sistem Komputer Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Udayana Journal of Law and Culture International Journal of Business, Law, and Education JHCLS East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) Focus Journal Law Review JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)
Putu Gede Arya Sumertayasa
Faculty Of Law Udayana University
Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences Other

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 41 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PERANAN BUPATI BADUNG SEBAGAI PENGAWAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Putu Ayu Mas Sugihandari; Putu Gede Arya Sumerthayasa; Nengah Suharta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 05, Juli 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (34.464 KB)

Abstract

Penerapan kewenangan kepala desa sesuai isi Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No 6 Tahun 2014   tentang Desa terkadang terjadi kendala dalam mengelola keuangan desa  sebagai akibat dari sumber daya perangkat desa yang kurang paham terhadap peraturan pengelolaan keuangan desa sehingga terkadang ada ketidak sesuaian dalam arah penggunaan dana desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui mekanisme pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung dalam rangka pengelolaan keuangan desa serta untuk mengetahui sanksi yang diberikan oleh Bupati jika terdapat penyimpangan terhadap pengelolaan keuangan desa. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah hukum primer, sekunder dan tersier, sedangkan teknik analisis bahan hukum mempergunakan cara deskriptif analis dan menyesuaian dengan argumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung dalam rangka pengelolaan keuangan desa ialah dengan memberikan bimbingan teknis atau diklat tentang keuangan desa. Sanksi berupa pengenaan denda administrasi dalam bentuk pengurangan alokasi dana pada tahun anggaran berikutnya, ataupun  dalam bentuk pengembalian dana ke kas daerah atau negara dan bilamana terbukti ada unsur pidana maka dikenakan sanksi pidana.
Pengawasan Pendaftaran Izin Usaha Biro Perjalanan Pariwisata Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2010 Dewa Ayu Anom Arini; Putu Gde Arya Sumertha Yasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.736 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah atas dasar adanya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2010 serta bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pendaftaran izin usaha pariwisata di Bali. Analitis regulasi daerah tersebut hanya diatur mengenai usaha kunjungan wisata yang mencangkup biro kunjungan wisata saja. Masyarakat di Provinsi Bali mendirikan dan menjalankan usaha mereka tanpa adanya izin atau TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata). Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pendaftaran izin usaha tersebut menyebabkan pelaksanaan pajak daerah terhambat, maka dilihat dari kacamata penulis terdapat kekaburan norma dimana seharusnya pemerintah daerah Provinsi Bali membuat peraturan mengenai norma yang mengatur serta sanksinya berkaitan dengan usaha pariwisata, prosedur dan tata cara pendaftaran izin usaha di bidang pariwisata, serta sanksi bagi yang tidak mendafarkan usaha di bidang pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode normatif adalah dengan menggunakan dan mengkaji peraturan-peraturan terkait dengan penelitian serta menggunakan pendekatan terhadap sumber data yang ada sesuai fakta yang diperoleh dan melakukan kajian terhadap pendukung dalam penulisan ini. Hasil dari penelitian ini dapat menunjukkan bahwa masyarakat banyak yang enggan untuk memiliki izin usaha pariwisata dan pemerintah juga kurang efektif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha di bidang pariwisata. Pemerintah dan masyarakat sebaikanya mampu saling mengawasi agar terlaksana pendaftaran izin dalam berusaha di bidang pariwisata. Kata Kunci : Pariwisata, Izin Usaha Pariwisata, Pengawasan This study aims to determine how the form of supervision by the government on the basis of existence on Bali Provincial Regulation Number 1 of 2010. In provincial regulation, it’s only regulated about tourism business, such as travel agentThey create and run their businesses without permission or TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata; which is translated to Business Tourism Registration Sign). The lack of people’s understanding regarding the importance of business permit registration causes the implementation of taxation being hampered. Therefore, from the writer’s eyes, there is a vague norm in which the Bali Government should’ve issued a regulation that regulates norms and their penalties that is related to tourism business, the procedure and how to register a tourism business permit in the tourism sector, and also the penalties for those who don’t register their businesses in tourism sector. Even though there is a Provincial Regulation Number 1 of 2010, but in that regulation there are still many illegal tourism businesses that are developing in Bali today and they are still going along without any incriminating penalty. This research is using normative method that uses data sources , norms approach, and supporting literatures for this research. The government and the community should be able to supervise each other in order to carry out registration of permits in business in the field of tourism. The results of this study can show that many people are reluctant to have a tourism business license and the government is also less effective in conducting surveillance of business actors in the tourism sector. The government and the community should be able to supervise each other in order to carry out registration of permits in business in the field of tourism. Key Words : Tourism, Tourism Business Permit, Supervision
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN KHUSUSNYA MENGENAI SANTUNAN KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH PERUSAHAAN DAERAH PARKIR DI KOTA DENPASAR I Putu Chandra Riantama; Putu Gede Arya Sumerta Yasa; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.99 KB)

Abstract

Artikel ini dilatarbelakangi oleh permasalahan hukum pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran Mengenai Santunan Kehilangan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Daerah Parkir Di Kota Denpasar. Adapun tujuan dari penulisan artikel ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan ganti rugi atas kehilangan kendaraan bermotor oleh Perusahaan Daerah Parkir di Kota Denpasar, serta untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan ganti rugi atas kehilangan kendaraan bermotor oleh Perusahaan Daerah Parkir di Kota Denpasar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian artikel ini adalah metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian terhadap indentifikasi hukum dan mengkaji efektivitas hukum. Adapun kesimpulannya adalah implementasi Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005, sudah berjalan sesuai dengan apa yang tercantum dalam Peraturan Daerah, dalam artian semua orang yang mengklaim kehilangan kendaraan bermotornya selama ini di daerah Parkir Kota Denpasar, diberikan santunan, sudah sesuai dengan kententuan yang terdapat pada Bab IV Tentang Syarat Klaim Dan Besaran Ganti Rugi Atas Kehilangan Kendaraan Bermotor Peraturan Walikota Denpasar Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005. Adapun kendala yang dihadapi dalam implementasi Perda 11/2005, antara lain; singkatnya jangka waktu permohonan pengklaiman ganti rugi kehilangan kendaraan bermotor, kurang pahamnya juru parkir, mengenai ketentuan santunan ganti rugi atas kehilangan kendaraan bermotor, kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Kota Denpasar tentang Perda 11/2005 dan Perwali 30/2006, ketidaktahuan masyarakat dalam mengurus persyaratan pengklaiman ganti rugi kehilangan kendaraan bermotordan kebiasaan masyarakat tidak meminta dan menerima karcis dari juru parkir. Kata Kunci: Santunan,Kota Denpasar, Parkir, Perusahaan Daerah Parkir.
KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PENERBITAN IZIN NPPBKC BAGI PENGUSAHA MMEA DAN AKIBAT HUKUMNYA Made Dharma Satya Varuni; Putu Gede Arya Sumertayasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (81.715 KB)

Abstract

Government oversight of sales without having permission NPPBKC MMEA, the Directorate General of Customs and Excise with through the Office of Surveillance and Customs and Excise are there in these areas often go directly into the field to conduct licensing examinations for entrepreneurs who sell MMEA. This research using the emperis judicial conduct field research on the issues. The conclusions that can be drawn is that the government has the authority to supervise the entrepreneurs in conducting sales MMEA.
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA YOGA MESARI DESA MENGWI MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA I Made Ega Prayoga Kusuma; Putu Gede Arya Sumerthayasa; Nengah Suharta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (188.21 KB)

Abstract

Badan Usaha Milik Desa Yoga Mesari didirikan melalui musyawarah desa dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa Mengwi melalui Sumber Daya yang ada di Desa, baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya modal serta berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Mengwi. Karya tulis ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Mengwi serta peranan Badan Usaha Milik Desa Yoga Mesari terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa dan kesejahteraan masyarakat desa Mengwi. Dalam penulisan ini, digunakan metode penilitian hukum empiris. Desa Mengwi sudah mendirikan Badan Usaha Milik Desa pada Bulan Desember Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Mengwi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Yoga Mesari Desa Mengwi. Pelaksanan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa di Desa Mengwi belum secara keseluruhan sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Perda tersebut, hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa hambatan yang dialami dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Yoga Mesari yaitu kesulitan dalam menentukan ide usaha baru dan menentukan Sumber Daya Manusia pengelola Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa Yoga Mesari berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Mengwi serta berperan terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Mengwi melalui pelayanan umum, menciptakan lapangan pekerjaan dan sebagai motor penggerak perekonomian desa.Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa; Pendapatan Asli Desa; Pemerintahan Desa
PELAKSANAAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PADA DESA SUKAWATI KABUPATEN GIANYAR Made Putri Indra Prabawati; Putu Gede Arya Sumerthayasa; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Januari 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kurangnya lahan khusus parkir di suatu tempat mengakibatkan masyarakat memarkirkan kendaraannya di bahu jalan dan menggunakan sebagian badan jalan sebagai tempat parkir. Dengan berlakunya Peraturan Daerah mengenai Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, memberikan peraturan jelas terhadap kendaraan yang parkir di sebagian badan jalan, sehingga tercipta keuntungan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mengkaji mengenai pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum pada Desa Sukawati Kabupaten Gianyar. Dari hasil penelitian yuridis empiris, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum pada Desa Sukawati Kabupaten Gianyar tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang di dalamnya mengatur pula tentang tatacara pemungutan retribusi parkir.
PENERAPAN SISTEM ONLINE DALAM PEMBAYARAN PAJAK HOTEL PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BADUNG Putu Intan Puspitasari; Putu Gede Arya Sumerthayasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, April 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sejak tahun 2013 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung menerapkan sistem online dalam pembayaran serta pelaporan pajak daerah. Makalah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pajak online di Kabupaten Badung. Makalah ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Kesimpulan makalah ini adalah pelaksanaan pajak online di Kabupaten Badung sudah berjalan dengan baik hanya saja terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya yaitu salah satunya adalah masih banyak pihak hotel hanya melaporkan saja transaksi pajaknya tanpa membayar. Ini disebabkan karena sanksi denda tidak melaporkan pajak lebih besar dari sanksi tidak membayar pajak.
PENEGAKAN SANKSI LINGKUNGAN TERKAIT PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH LIMBAH USAHA KACANG KACE DI DESA NYANGLAN KABUPATEN KLUNGKUNG I Putu Agus Eka Budiarta Yoga; Putu Gede Arya Sumerta Yasa; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (150.394 KB)

Abstract

Di dalam Penulisan skripsi yang berjudul “Penegakan Sanksi Lingkungan TerkaitPencemaran Lingkungan Oleh Limbah Usaha Kacang Kace diDesa Nyanglan KabupatenKlungkung”. Metode penulisan yang digunakan adalah hukum empiris. Pencemaran lingkunganadalah kegiatan yang sangat bertentangan dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan yangberlaku. Salah satu pencemaran lingkungan ini adalah pencemaran air yang dilakukan olehusaha kacang kace di desa nyanglan kabupaten klungkung. Dalam hal ini terdapat permasalahanyaitu bagaimana kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pencemaran limbah kacang kace diKabupaten Klungkung dan bagaimana penegakan sanksi lingkungan yang diterapkan untukmenindak pencemaran yang dilakukan oleh pengusaha kacang kace di Kabupaten Klungkung.
MATERI MUATAN DISKRIMINATIF FATWA LEMBAGA ADAT MELAYU DALAM PELAKSANAAN PILKADA DI KABUPATEN ROKAN HULU Seira Tamara Herlambang; Putu Gede Arya Sumerthayasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 04, Oktober 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.324 KB)

Abstract

Lembaga Adat Melayu di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) mengeluarkan sebuah fatwa pada tahun 2011 yang menyatakan bahwa bakal calon kepala daerah di Kabupaten Rohul harus berasal dari putra asli daerah atau orang yang lahir dari keturunan asli Rohul. Fatwa tersebut masih tetap berlaku hingga pilkada Kabupaten Rohul yang diselenggarakan tahun 2015 lalu. Bahkan hingga saat ini fatwa tersebut juga belum dicabut sehingga besar kemungkinan akan tetap dipakai sebagai acuan dalam pilkada Kabupaten Rohul yang akan dilaksanakan tahun 2021 mendatang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisa konsep hukum. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah fatwa tersebut bersifat diskriminatif dan untuk mengetahui apakah fatwa tersebut relevan untuk dijadikan acuan dalam penetapan calon kepala daerah di Kabupaten Rohul.
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BADUNG Made Ayu Trisnawati; Putu Gede Arya Sumerthayasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, April 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.433 KB)

Abstract

Penulisan ini membahas tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Badung setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dan peraturan pelaksananya termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015. Dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 disebutkan bahwa peraturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ditetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten/Kota selambat-lambatnya satu tahun sejak peraturan ini ditetapkan. Namun hingga saat ini Kabupaten Badung belum menetapkan peraturan daerah berdasarkan Permendagri tersebut. Keadaan ini menimbulkan kekosongan norma tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Badung sehingga menimbulkan keresahan perangkat desa karena hal ini terkait dengan masa tugas dirinya. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Badung sebelum dan setelah ditetapkannya Permendagri Nomor 83 Tahun 2015. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan alisis konsep hukum. Hasil penelitian menunjukkan sebelum Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 ditetapkan di Kabupaten Badung untuk perangkat desa lainnya melaksanakan tugas sampai umur 60 tahun khusus untuk kelian dinas dibatasi masajabatannya yakni 6 tahun dan setelah ditetapkannya Permendagri tersebut Kabupaten Badung belum menetapkan peraturan daerah tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, maka Bupati Badung mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh kepala desa di Kabupaten Badung yang menyebutkan bahwa kepala desa dapat mengeluarkan Surat Keputusan pengukuhan kembali perangkat desa sampai dengan usia 60 tahun.
Co-Authors A. A. Istri Chintya Paramitha A. A. Ngurah Wiradarma A.A Bagus Adhi Mahendra Putra Anak Agung Gede Manik Surya Wira Djelantik Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anom Eka Kusyadi Cait, Lamberton Cokorda Dalem Dahana Cokorde Dalem Dahana Dananjaya, A.A. Gde Agung Danial Kelly Dea Widya Karisma Desak Putu Dewi Kasih Dewa Ayu Anom Arini Dewa Ayu Febryana Putra Nuryanti Dewi, Ni Luh Sri Mahendra Francisco Amaral Da Silva Gede Yoga Satrya Wibawa Gusti Komang Surya Pratyaksa Irawan Hermanto, Bagus I Dewa Agung Yuda Tri Adnyana I Dewa Ayu Maheswari Adiananda I Dewa Bagus Dhanan Aiswarya I Dewa Gde Agung Oka Pradnyadana I Gede Handara Ratrya Pratama I Gede Yusa I Gst.Ngr.Gd.Ag. Mariswara I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Ngurah Prawira Kukuh I Gusti Agung Putra Wiryawan I Gusti Ayu Putri Kartika, I Gusti Ayu I Gusti Ngurah Darma Paramartha I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja I Ketut Suardita I Made Arya Utama I Made Budi Arsika I Made Ega Prayoga Kusuma I MADE SUBAWA I Nengah Suharta I Nym. Yudi Anggara Wijaya, I Nym. Yudi I Nyoman Ari Kurniawan I Nyoman Bagiastra I Nyoman Suyatna I Putu Agus Eka Budiarta Yoga I Putu Chandra Riantama I Wayan Parsa I Wayan Wiryawan Ibrahim R IDA AYU ASTARINI Ida Ayu Kade Febriyana Dharmayanti Ida Ayu Made Dewi Antari Ida Bagus Dobi Suandika Ida Bagus Japa Suyoga Ivory, Jared Kadek Mirah Ananta Sukma Dewi Kadek Sarna Kriviņš, Anatolijs Made Ayu Trisnawati Made Dharma Satya Varuni Made Putri Indra Prabawati Mega Rasnawati Mulyawarman, I Gede Adhi Nadirsyah Hosen Nengah Suharta Ni Ketut Devi Damayanti Ni Made Ayu Rastiti Ni Nyoman Nia Oktaviani Ni Putu Dian Putri Pertiwi Darmayanti Ni Putu Janitri Ni Putu Niti Suari Giri Nyoman Satyayudha Dananjaya Owen Dihardja Pande Putu Adhyatmika Putu Ayu Mas Sugihandari Putu Intan Puspitasari Reimon Simamora Rizka Rahmawati Seira Tamara Herlambang Shara, Made Cinthya Puspita Sugeng Santoso Sukmayoga Wiweka, Gede Rhama Syifa Namira Wijaya, I Ketut Reksa Yohanes Usfunan