Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.339
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA LAW REFORM Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Jurnal Komunikasi Hukum JOSIKOM : Jurnal Online Sistem Komputer Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Udayana Journal of Law and Culture International Journal of Business, Law, and Education JHCLS East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) Focus Journal Law Review JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)
Putu Gede Arya Sumertayasa
Faculty Of Law Udayana University
Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
PENERAPAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PADA OBYEK WISATA KERTHA GOSA SEBAGAI PENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG Pande Putu Adhyatmika; Putu Gede Arya Sumerthayasa; Nengah Suharta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.521 KB)

Abstract

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh Penerapan Pemungutan Retribusi Pada Obyek Wisata Kertha Gosa Sebagai Penunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Retribusi Pada Obyek Wisata Kertha Gosa Guna Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung dan Faktor Penghambat Dalam Pemungutan Retribusi Obyek Wisata Kerta Gosa Guna Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung. Tulisan ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan terhadap permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat kemudian menganalisanya dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan retribusi pada obyek wisata Kertha Gosa guna untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klungkung, belum dilakukan secara optimal. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa hambatan-hambatan yang terjadi dalam penerapan retribusi tersebut diantaranya belum disahkannya Peraturan Bupati Klungkung Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga, dan juga kurang efektifnya sarana prasarana di objek wisata Kertha Gosa. Adapun faktor penghambat dalam pemungutan retribusi obyek wisata Kertha Gosa guna menunjang pendapatan asli daerah Kabupaten Klungkung, antara lain; Belum disahkannya Peraturan Bupati Klungkung tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga, serta kurang efektifnya sarana prasarana di objek wisata Kertha Gosa.
IMPLIKASI YURIDIS DENGAN DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP KEWENANGAN PENGELOLAAN LAUT, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL Anak Agung Gede Manik Surya Wira Djelantik; Putu Gede Arya Sumerthayasa; Nengah Suharta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (48.682 KB)

Abstract

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri ataslautan. Implikasi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014Tentang Pemerintahan Daerah terjadi adanya pengurangan Kewenangan pengelolaanoleh Kabupaten/Kota terhadap pengelolaan sumber daya laut. Tujuan dari penulisanini untuk mengetahui apakah ada terjadi ketidakselarasan terhadap Undang-Undangterkait. Metode yang digunakan dalam tulisan ini metode penelitian hukum normatif.Hambatan-hambatan kewenangan pengelolaan wilayah laut terkait di sahkannyaUndang Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah adalah terjadinyakonflik norma antara pembagian urusan pemerintahan konkuren tentang kelautanyang diberikan oleh Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerahdengan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang PerubahanAtas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah PesisirDan Pulau-Pulau Kecil.
EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI SAMPAH RUMAH TANGGA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN Ida Bagus Japa Suyoga; Putu Gede Arya Sumerthayasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.011 KB)

Abstract

Salah satu retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten Gianyar ialah retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan yaitu pungutan terhadap pelayanan persampahan atau kebersihan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi maupun badan. Permasalahan yang terjadi yaitu pelaksanaan pemungutan retribusi sampah rumah tangga berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2011 tentang kelemahankelemahan dan permasalahan yang telah dan mungkin akan timbul dari cara pemungutan retribusi sampah dengan sistemyang sedang diterapkan dan solusi dari cara pemungutan retribusi sampah yang diprediksikan akan dapat diterapkan dilapangan.Metode penelitian yang dipergunakan yaitu metode penelitian hukum empiris.Berdasarkan analisa, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi sampah rumah tangga berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan belum efektif walau sudah berjalan selama tujuh tahun karenapenerapan sanksi hukum belum terlaksana. Faktor penghambat pemungutan retribusi sampah rumah tangga di Kabupaten Gianyar yaitu objek pemungutan retribusi sampah sampai saat ini belum mencakup semua wilayah di kabupaten Gianyar, dimana baru hanya 2 (dua) kecamatan yang aktif untuk pemungutan retribusinya, faktor penghambat lainnya adalah kurangnya armada pengangkut sampah dan sumber daya manusia (SDM)yang turun kelapangan dalam pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan retribusi sampah, disamping belum adanya penegakan sanksi hukum yang jelas dikarenakan kesadaran masyarakat dalam pembayaran retribusi sampah yang masih kurang.
The Form of The Presidential System in Indonesia: A Comparative Study of Several Countries Putu Gede Arya Sumerta Yasa
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 2 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p07

Abstract

The purpose of this research is to determine how the form of the presidential system adopted by Indonesia and to compare the presidential system in Indonesia with several countries such as the United States, South Korea and the Philippines. The research method used in this study is a normative legal research which used statute approach, conceptual approach, and comparative approach to examine the vacuum of norm regarding the presidential system in Indonesia. The results show that Indonesia adheres to non pure presidential system, namely a quasi-presidential system which is indicated by the horizontal relationship between state institutions. In the implementation of the presidential government system, every country has different characteristics so that it undergoes modifications depending on the situation and conditions of the country that adheres to it. When Indonesian presidential system compared with the United States, South Korea and the Philippines, it will show the special characteristics and weaknesses of each country. The indicators used in comparing presidential systems in several countries are the form of the presidential system, special characteristics, and weaknesses which in general are excess power in the executive.
Determination of the Benoa Bay Maritime Conservation Area in the Effectiveness of Environmental Maintenance Mega Rasnawati; Putu Gede Arya Sumerta Yasa
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 1 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i01.p04

Abstract

Reclamation based on the revitalization of Benoa Bay-Bali which is regulated in Presidential Decree No. 51 of 2014 has the goal of increasing competitiveness in the field of tourism destinations. However, many Balinese people reject the reclamation of Benoa Bay-Bali because the Benoa Bay area is a conservation area. With various objections from the Balinese people, KEPMEN KP No: 46/ KEPMEN-KP/2019 was issued regarding the management of the maritime cultural protection area of ??Benoa Bay-Bali by appointing the Bali Provincial Government as the manager. This study aims to examine policies regarding the maritime conservation area of ??Benoa Bay-Bali managed by the Provincial Government of Bali, as well as the determination of the Benoa Bay-Bali maritime conservation area to function effectively in the framework of environmental preservation. Using sociolegal research with a statutory approach and a case approach. The result of the research is that there is no further regulation regarding the Bali Provincial Regulation regarding the management of the Benoa Bay maritime conservation area, so that there is a norm vacuum. It is hoped that the determination of the Benoa Bay maritime conservation area to be able to effectively provide a positive impact in environmental maintenance activities, in which to ensure its wise use and increase the quality of its value and diversity.
Distribution and Revenue Sharing of Natural Resources in Indonesia: Autonomous Region and Legal Pluralism Perspective Putu Gede Arya Sumerta Yasa
Udayana Journal of Law and Culture Vol 5 No 2 (2021)
Publisher : Faculty of law Udayana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/UJLC.2021.v05.i02.p05

Abstract

The distribution and revenue sharing of natural resources in Indonesia is considered a very important issue. The exploitation of natural resources of a particular region can be implemented by referring to the concept of regional autonomy. In practice, not all regional governments can take advantage of the natural resources situated in the region. The research aims to review and analyze the arrangement of revenue sharing and natural resources based on the principle of decentralization in the balance of national and regional finances in Indonesia and analyze the autonomous region in Indonesia from a legal pluralism perspective. This study is normative legal research using statutory, conceptual, and analytical approaches. The results suggested that the arrangement of the division of funds for revenue based on decentralization in Indonesia has not fully reflected the principle of proportionality, as it is perceived not providing just and proper share for some regions. In achieving public welfare and social justice at the lowest level of governance, the existence of customary villages in Bali may serve as a solution in addressing the issue of regional management on natural resources along with its potential benefits. Parallel to this concern, the customary village can also play an indirect role in achieving justice, equity, and harmony in the regions. Therefore, the synergy between the national and regional governments, including customary villages undoubtedly reflects legal pluralism.
URGENSI LEGALITAS USAHA BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM) Ni Nyoman Nia Oktaviani; Putu Gede Arya Sumerta Yasa
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legalitas usaha ialah suatu izin yang harus dimiliki oleh seluruh pelaku usaha. Dimana legalitas usaha ini akan menjadi suatu perlindungan hukum terhadap pelaku usaha. Sehingga kepengurusan legalitas usaha sangatlah diperlukan oleh pelaku usaha. Penulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui peraturan hukum terkait dengan legalitas dan urgensi terkait dengan legalitas usaha. Penelitian ini ditulis menggunakan metode penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan kualitatif. Pada proses penulisan sumber datanya yaitu data primer yakni hasil wawancara dan data sekunder yakn studi kepustakaan. Hasil studi menunjukkan bahwa legalitas usaha sangatlah penting bagi pelaku usaha. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian menyebutkan setiap kegiatan usaha industri wajib memiliki izin usaha industri. Oleh karena itu legalitas usaha sangatlah penting bagi pelaku usaha karena izin usaha ini dapat menjadi perlindungan hukum bagi pelaku usaha.
Formulation of Online Dispute Resolution in Realizing Fair Industrial Relations Dispute Settlement: A Comparative Study Kadek Agus Sudiarawan; Yasa, Putu Gede Arya Sumerta; Desak Putu Dewi Kasih; Nyoman Satyayudha Dananjaya; Ni Ketut Devi Damayanti
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v12i2.1308

Abstract

Although alternative method exists as stipulated in Article 3 paragraph (1) and Article 4 paragraph (3) of the Industrial Relations Dispute Settlement Law, in fact, the dispute resolution in Indonesia’s industrial relation has been focusing on litigation mechanisms. However, litigation is not the best way to fulfill both disputing parties’ desire for justice as the output is win-lose. As such, alternative method exists, puts forward the ‘win-win’ solution. Nonetheless, the current legal framework only sets the clear rule of the aforementioned alternative method to be conducted in person, despite the global pandemic Covid-19. Accordingly, ODR is established to enable virtual procurement. This article will analyze the conception and benefits of online dispute resolution, its implementation gaps in the context of industrial relations dispute resolution, and its regulatory formulation to gain legitimacy in Indonesian law. Applying normative legal research, this article uses statutory, conceptual and comparative approaches. From the research conducted, it is indicated that online dispute resolution is technically superior as it is simple, fast, and low in cost. Even under the Industrial Relations Dispute Settlement Law, its application is feasible, specifically through mediation and conciliation. In Indonesia, implementation of online dispute resolution is possible by amending the Industrial Relations Dispute Settlement Law, considering the prioritization of alternative dispute resolution based on practices in Cambodia, Spain, and ILO Guidelines, as well as the superiority of online dispute resolution based on practices in the United States and UNCITRAL Technical Notes.
The Dynamics of Government Fiscal Policy Post COVID-19 Pandemic in Indonesia (Legal Analysis of Government Regulation instead of Law Number 1 Year 2020) Giri, Ni Putu Niti Suari; Yusa, I Gede; Sumerthayasa, Putu Gede Arya; Kelly, Danial; Ivory, Jared
LAW REFORM Vol 20, No 1 (2024)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/lr.v20i1.63339

Abstract

The COVID-19 pandemic had a significant impact on various countries, including Indonesia, in particular on the securing of the state budget and state financial stability in anticipation of the systemic and comprehensive impact of the pandemic. This deviation is not in line with the Indonesian constitution, welfare state principles, and even regulations based on the principles of good legislation. This article will examine three aspects of the problem: firstly, the formation of Government Regulation Number 1 of 2020 (Perppu) concerning State Financial Policy and Stability under COVID-19 countermeasures by the formation mechanism; secondly, the constitutionality issue in the drafting of Perppu; and thirdly, the legal issue of Article 27 on the immunity of officials who carry out financial policies. This paper employs a combination of normative legal research methods, including a statutory approach, a legal conceptual approach, a legal fact approach, and a relevant case law approach. The result of the research is  that Perppu is a policy in an emergency period that contains a policy of relaxation of the implementation of the APBN is constitutional. The form of deviation that appears from Perppu is that this Perppu implements financial relaxation or sets state financial policies without involving the DPR. This has been constitutionally confirmed by Article 12 of the 1945 Constitution that the government and the DPR must determine state financial policies together. Although the constitutionality of Perppu in terms of fiscal policy is not in question, the provisions of Article 27 of Perppu that are unconstitutional can be cancelled by the Constitutional Court. The legality of Perppu relating to immunity must be implemented by prioritising the principle of good faith in carrying out the duties and functions of each state financial stakeholder during the emergency period.
Blocking Dangerous Content in Electronic Communications Networks: Evidence from Netherlands, United States and Singapore Mulyawarman, I Gede Adhi; Arya Sumerta Yasa, Putu Gede; Cait, Lamberton
Journal of Human Rights, Culture and Legal System Vol. 4 No. 1 (2024): Journal of Human Rights, Culture and Legal System
Publisher : Lembaga Contrarius Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53955/jhcls.v4i1.216

Abstract

In recent years, the blocking of internet sites with harmful content or those deemed to be (illegal content) has increased. The policy of blocking dangerous sites has pros and cons regarding freedom of expression. Blocking is considered to be carried out to control citizens' expression, which can impact all areas, especially freedom of opinion, which can be seen as a threat to certain parties. This research aims to compare criminalization policies for blocking dangerous content in electronic communications networks in the Netherlands, the United States, and Singapore and provide thoughts on law enforcement models for blocking dangerous content in more democratic electronic communication networks. This is normative legal research using a law and case approach and comparing several countries. The conceptual approach is directed at the concept of a democratic state and the protection of human rights to formulate relevant policy models. The results of blocking studies in the Netherlands, The USA, and Singapore already have regulations and policy directions for blocking dangerous content, or at least rules regarding law enforcement for cybercrime. The difference is in the level of sensitivity to the specifications of existing problems. The policy model for blocking dangerous content with special regulations outside the Criminal Code must be carried out in a non-repressive manner so that it does not violate the ultimum remedium principle and becomes over-criminalized. The formulation of policy model of all crime prevention plans using the criminal law system, which pays attention to the problem of formulating criminal acts (criminalization), criminal responsibility, and criminal regulations and punishment.
Co-Authors A. A. Istri Chintya Paramitha A. A. Ngurah Wiradarma A.A Bagus Adhi Mahendra Putra Anak Agung Gede Manik Surya Wira Djelantik Anom Eka Kusyadi Cait, Lamberton Cokorda Dalem Dahana Cokorde Dalem Dahana Danial Kelly Dea Widya Karisma Desak Putu Dewi Kasih Dewa Ayu Anom Arini Dewa Ayu Febryana Putra Nuryanti Dewi, Ni Luh Sri Mahendra Francisco Amaral Da Silva Gede Yoga Satrya Wibawa Gusti Komang Surya Pratyaksa Irawan Hermanto, Bagus I Dewa Agung Yuda Tri Adnyana I Dewa Ayu Maheswari Adiananda I Dewa Bagus Dhanan Aiswarya I Dewa Gde Agung Oka Pradnyadana I Gede Handara Ratrya Pratama I Gede Yusa I Gst.Ngr.Gd.Ag. Mariswara I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Ngurah Prawira Kukuh I Gusti Agung Putra Wiryawan I Gusti Ayu Putri Kartika, I Gusti Ayu I Gusti Ngurah Darma Paramartha I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja I Ketut Suardita I Made Arya Utama I Made Budi Arsika I Made Ega Prayoga Kusuma I MADE SUBAWA I Nengah Suharta I Nym. Yudi Anggara Wijaya, I Nym. Yudi I Nyoman Ari Kurniawan I Nyoman Bagiastra I Nyoman Suyatna I Putu Agus Eka Budiarta Yoga I Putu Chandra Riantama I Wayan Parsa I Wayan Wiryawan Ibrahim R IDA AYU ASTARINI Ida Ayu Kade Febriyana Dharmayanti Ida Ayu Made Dewi Antari Ida Bagus Dobi Suandika Ida Bagus Japa Suyoga Ivory, Jared Kadek Mirah Ananta Sukma Dewi Kadek Sarna Kriviņš, Anatolijs Made Ayu Trisnawati Made Dharma Satya Varuni Made Putri Indra Prabawati Mega Rasnawati Mulyawarman, I Gede Adhi Nadirsyah Hosen Nengah Suharta Ni Ketut Devi Damayanti Ni Made Ayu Rastiti Ni Nyoman Nia Oktaviani Ni Putu Dian Putri Pertiwi Darmayanti Ni Putu Janitri Ni Putu Niti Suari Giri Nyoman Satyayudha Dananjaya Owen Dihardja Pande Putu Adhyatmika Putu Ayu Mas Sugihandari Putu Intan Puspitasari Reimon Simamora Rizka Rahmawati Seira Tamara Herlambang Shara, Made Cinthya Puspita Sugeng Santoso Syifa Namira Wijaya, I Ketut Reksa Yohanes Usfunan