Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.318
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jurnal Hukum Samudra Keadilan Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar Jurnal Abdidas Jurnal Geuthee REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Asia-Pacific Journal of Public Policy Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Ilmu Hukum Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Malikussaleh Mengabdi
Romi Asmara
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM Yusrizal; Romi Asmara; Hadi Iskandar
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 16 No 2 (2021): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v16i2.4691

Abstract

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan pelindungan khusus, terutama pelindungan hukum dalam sistem peradilan. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimanakah penerapan restorative justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Banda Aceh serta hambatannya dalam penerapan restorative justice. Penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis empiris (sosiologis) dilakukan analis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian antara lain penerapan restorative justice dilksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik ditingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan serta Badan Narkatika Nasional di Aceh. Hambatan dalam pelaksanaan restorative justice adalah uang ganti rugi yang begitu besar, tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh anak. Selanjutnya, belum meratanya pemahaman aparatur desa dalam melakukan restorative justice terhadap anak yang berhadapan hukum
Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Utara) Yusrizal Y; Romi Asmara
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 8, No 1 (2020): Mei
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v8i1.2606

Abstract

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang mencoba melihat kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah kabupaten Aceh Utara tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis. Studi penelitian ini menunjukkan ada beberapa kebijakan penanggulangan gelandangan dan pengemis yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara serta Satuan Polisi Pamong Praja, diantaranya adalah: melakukan penertiban/razia terhadap gelandangan dan pengemis, upaya pemberdayaan Pengemis, seperti diberikan pelatihan keahlian sesuai minat dan bakat, juga adanya pemberdayaan ekonomi yang bersifat produktif yang anggarannya berasal dari anggaran pemerintah kabupaten maupun provinsi, diberikannya bantuan langsung tunai untuk menopang perekonomian yang termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial yang cacat secara fisik. 
RESTORATIVE JUSTICE HAKIM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE Sumiadi Sumiadi; Laila M Rasyid; Romi Asmara
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (58.626 KB) | DOI: 10.22146/jmh.25473

Abstract

Children are part of the younger generation as one of the human resources as potential successors inthe future. Violation of law that occurs in the community not only done by adults but also by children,the implementation of the sentence would have been very different from adults. In children should morebe rehabilitation rather than punitive. The results showed that judge who examine and rule on cases ofchildren in conflict with the law in District Court Lhokseumawe still think positivistic/legalistic wheredecisions are decided by the judges commonly used approach based on the criminal justice system.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PEREMPUAN KORBAN KEJAHATAN KESUSILAAN DI KOTA LHOKSEUMAWE Romi Asmara; Laila M. Rasyid
Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (107.027 KB) | DOI: 10.30652/jih.v3i2.1818

Abstract

Children has very central positionin the life of nation andstate,specially the nation's hope.As a chilid, needs specialtreatment in order to growreasonably good physical, mentaland spiritual, as well as the needfor legal protection if a child is inconflict with the law. Crimesagainst children, particularly girloften suffer from rape, sexualabuse and other violent sex drivebe motivated real danger thatthreatens girls, when, whereandby anyone. About this case most ofthe actor share the nearest ofExistenceoflegalvictims.protectionisstilllessthanexpectations, public system in theCriminal Code does not providefor the child's criminal victimcompensation violence relating tomorality, not because the victim'sdetection trauma cases that arenot reported, and stiffness provingto be one of the constraints facedby the apparatus law enforcement.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Perempuan,Kesusilaan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI PEKERJA ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK Arfah Azhari; Romi Asmara; Eny Dameria
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 2 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i2.6878

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan aturan hukum eksploitasi anak sebagai pekerja dalam undang-undang Perlindungan Anak dan Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam tindak pidana eksploitasi pekerja anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Didalam Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggung jawaban oranng tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus menerus agar dapat terlindunginya hak anak tersebut. Pada Pasal 76I mengatur tentang Perlindungan anak secara Eksploitasi ekonomi dan seksual yaitu tindakan atau perbuatan memperalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keutungan pribadi, keluarga ataupun golongan. Bentuk Perlindungan hukum mengenai tindakan eksploitasi anak ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahuun 2002 tentang Perlindungan Anak, tepatnya di dalam Pasal 66. Saran yang diberikan yaitu agar pemerintah sebaiknya membuat aturan hukum yang lebih tegas lagi tentang tindak pidana eksploitasi mempekerjakan anak. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang tindak pidana eksploitasi pekerja anak pada bentuk pekerjaan terburuk agar masyarakat dapat mengetahui bahwa mempekerjakan anak diluar batas kemampuannya termasuk tindak pidana.
Police and the prosecutor's effort on supervision social help during the covid-19 pandemic Budi S.H. Bahreisy; Yusrizal Hasbi; Zulkifli S.H.,M.H.; Hadi Iskandar; Ferdy Saputra; Romi Asmara
Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 6, No 1 (2023): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin
Publisher : Geuthèë Institute, Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52626/jg.v6i1.233

Abstract

The condition of the Covid-19 pandemic requires the country to focus more on the protection of citizens, especially regarding the use of social assistance. Meanwhile, supervision of the distribution of social assistance funds is very important to be improved in order to avoid various practices of irregularities that open loopholes for corruption. The research used in this research is juridical empirical. The results of research related to the supervision of social assistance carried out by the police and the prosecutor's office in this supervision continue to conduct monitoring/monitoring as a form of prevention. Legal counseling and information were carried out in terms of the use of Covid-19 funds as well as the right targeted social assistance distribution mechanism. The next step is to continuously coordinate between stakeholders. The next step is to continuously coordinate between stakeholders. The implication of this research is that cooperation, coordination and harmonization between the central government, regional governments and private institutions are needed to be right on target, effective and efficient and supported by a good, integrated, transparent and accountable system in the distribution of social assistance. There has not been an accurate record of recipients of social assistance, so the monitoring process by both the National Police and the Attorney General's Office is not running optimally. Furthermore, there is still a lack of local government transparency regarding social assistance.
The Constitutional Court’s Protection and Fulfilment of the Citizens’ Rights: Constitutional and Islamic Law Perspectives A. Gani, Iskandar; Asmara, Romi; Sulaiman, Sulaiman; Husna, Asmaul
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 8, No 1 (2024): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v8i1.22215

Abstract

This study aims to examine the degree to which the Constitutional Rights of Indonesian Citizens are maintained by the state, specifically focusing on democratic Public Elections (Pemilu) and Public Elections for Regional Heads (Pemilukada). This study centers on the advancement of the political democratic process, particularly concerning law enforcement and the safeguarding of human rights. This analysis focuses on the implementation of these features by the Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi), which has the responsibility of handling post-conflict public election issues. This study utilizes empirical legal methodologies, employing a framework that combines the constitutional law and the Islamic law. The data was acquired through in-depth interviews and a meticulous examination of pertinent literature. The participants were experts in the domains of the constitutional law and the Islamic law. This paper argues that the state has successfully protected the legal rights of citizens by incorporating them into laws, so fulfilling their constitutional privileges. Constitutional rights refer to essential human rights, particularly the right to engage in the democratic process through voting or candidacy in public elections. In the Indonesian state administration system, citizens have the privilege to report any election matters to the appropriate authorities and have it lawfully resolved by the Constitutional Court Institution. The Islamic law supports the harmonization of law enforcement and the protection of citizens' rights within the context of human rights. In Aceh, a region that implements special autonomy and the Islamic law, there is no prejudice against the rights of individuals based on their gender or religion. Under the Islamic law, voting or running for office is regarded as a right rather than an obligation. However, participating in the act of voting is highly valued as it provides benefits and serves as a preventive measure against damage.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA TERHADAP IBU BABY BLUES SYNDROME YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK Asyri, Al; Asmara, Romi; Arnita, Arnita
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 7, No 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16096

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum pidana Indonesia terhadap Ibu pengidap baby blues syndrome yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak, dan juga bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana yang mengidap baby blues syndrome. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Adapun pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan, dan teknik analisis data dilakukan dengan kualitiatif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya ibu pengidap baby blues syndrome yang melakukan tindak pidana mesti di periksa oleh ahli kejiwaan sehingga dapat mengetahui apakah si ibu menderita baby blues atau tidak, apabila si ibu mengidap baby blues atau sudah tergolong sakit jiwanya/gila maka hakim mesti mengajukan rehabilitasi ke rumah sakit jiwa untuk pemulihan jiwanya, serta memberikan alasan pemaaf sebagaimana di atur pada pasal 44 KUHP.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KOTA LHOKSEUMAWE Lazuardi, Abit; Asmara, Romi; Bahreisy, Budi
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 6, No 4 (2023): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i4.13100

Abstract

Kemampuan untuk menghasilkan dan menyebarluaskan konten di berbagai platform media sosial telah melahirkan berbagai kasus pencemaran nama baik yang berpotensi melanggar UU ITE. Terlepas dari upaya keras aparat penegak hukum, penyebaran informasi palsu dan fitnah di Kota Lhokseumawe terus berlanjut.Tujuan penelitian ini guna mengetahui dan menjelaskan ketentuan hukum mengenai pencemaran nama baik lewat media sosial sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenaiInformasi dan Transaksi Elektronikdan pengimplementasian hukum pidana atas pelaku pencemaran nama baik lewat media  sosial  menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenaiInformasi dan Transaksi Elektronik di Kota Lhokseumawe.Jenis penelitian ini yaituyuridis hukum empirisdengan pendekatan kasus  dan pendekatan undang-undang, sifatnyadeskriptif analitis, dengan bentuk penelitian kualitatif,. Sumber data yang di pakai yaitu data primer meliputi hasil wawancara dengan responden dan informan.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwasaya; Aturan hukum mengenai pencemaran nama baik melalui media sosial dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya pada Bab XI Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 36 UU ITE. Ancaman pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE dengan pidana penjara paling lama enam bulan dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Ketentuan tersebut berfungsi untuk menjaga ketertiban dan melindungi individu yang telah dicemarkan. Khusus kasus Kota Lhokseumawe, tuntutan pidana telah diajukan dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang mengalami pencemaran nama baik. Penting untuk dicatat bahwa dalam kasus ini, majelis hakim tidak berkewajiban untuk secara ketat mematuhi tuntutan jaksa. Pidana yang dijatuhkan dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari tuntutan jaksa, karena hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan berdasarkan pertimbangan formil dan materiil dalam mengambil putusan.Sangat disarankan kepada masyarakat umum untuk tidak menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mencemarkan nama baik orang lain, karena hal ini dapat menimbulkan akibat hukum yang berat. Sangat penting bagi aparat penegak hukum, khususnya para hakim yang mengadili perkara di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, untuk mengetahui kejadian tersebut agar dapat memberikan putusan yang adil berdasarkan tingkat kesalahan yang terlibat, sehingga memastikan penegakan hukum yang adil.
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Langkat) -, Erinawati; Asmara, Romi; Nur, Muhammad
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 6, No 2 (2023): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i2.4741

Abstract

AbstrakJudi toto gelap adalah satu bentuk permainan perjudian dengan menggunakan angka untuk menebak nebak supaya mendapat keuntungan dengan angka yang telah di tetapkan pada saat di keluarkan. Judi menjadi pilihan bagi sebagian warga sebagai solusi ekonomi di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini membahas mengenai upaya penanggulangan tindak pidana perjudian toto gelap di masa pandemi covid 19 (studi penelitian di Kepolisian Resor Langkat). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penanggulangan perjudian toto gelap di masa pandemi covid 19 Kepolisian Resor Langkat. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif yaitu dengan mengelola data primer yang bersumber dari Kepolisian Polres Langkat. Hasil penelitian dari penulisan ini menunjukkan bahwa: 1) Upaya penanggulangan tindak pidana perjudian toto gelap di masa pandemi covid 19 di Polres Langkat melalui upaya penal dan non penal; 2) Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Melakukan Penanggulangan Perjudian Toto Gelap di Masa Pandemi Covid 19 diwilayah Kepolisian Resort Langkat adalah Kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan pihak Kepolisian, Masyarakat tidak mau bekerjasama dengan polisi untuk  memberikan informasi, Adanya pembackingan perjudian oleh oknum-oknum tertentu dan Sulitnya menemukan alat bukti. Kata Kunci: Penanggulangan, Tindak Pidana, Toto Gelap, Covid 19
Co-Authors -, Erinawati A. Gani, Iskandar Afrianti Simatupang, Golan Lerian Alfajri, Alfajri Arfah Azhari Arif Rahman Arnita Arnita Asmaul Husna Asyri, Al Bakhtiar Bobby Rahman Br Lumban Gaol, Devinta Kristi Budi Bahreisy Budi S.H. Bahreisy Dayana, Putri Ayu Dian Varesa Dicky Armanda Eko Gani PG Eny Dameria Faisal Faisal Faisal Fauzah Nur Aksa Ferdy Saputra Fitri Ningsih Fitria Mardhatillah Hadi Iskandar Hamdani Hamdani Hapzi Ali Harahap, Nelistia Hildani Hidayat Hidayat Humaira, Dinda Husni Husni Husni Jamidi, Jamidi Johari Johari Johari Laila M. Rasyid Lazuardi, Abit M. Rasyid, Laila Malahayati Malahayati Muammar Muammar, Muammar Muarif, Sahrul Muhammad Nasir Muhammad Nur Muhammad Rasyid, Laila Muksalmina Muksalmina Mustafa, Rois Nasution, Prayudi Nur Ainun Nuribadah Nuribadah Rudi Kurniawan Saleha, Ella Annisa Saputra, Ferdy Shira Thani Sinaga, Muhammad Ardiansyah Putra Siti Nurhaliza Sofyan Jafar Sulaiman Sulaiman Sumiadi Sumiadi Sumiadi, Sumiadi Syukriah Syukriah, Syukriah Takdir Takdir Ummi Kalsum Wahyu Maulana Y, Yusrizal Yusrizal Y Yusrizal Yusrizal Yusrizal, Yusrizal Zahara, Annisa Zulfiqri, Muhammad Zulkifli