Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.269
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum MLJ Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Widya Yuridika WAJAH HUKUM Pagaruyuang Law Journal Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Jurnal Yustisiabel LEGAL BRIEF jurnal hukum das sollen Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Amsir Law Jurnal (ALJ) Jurnal Kewarganegaraan Journal Presumption of Law Keadilan Literacy : Jurnal Ilmiah Sosial Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial MAQASIDI IBLAM Law Review Case Law Journal of Innovation Research and Knowledge JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Jurnal Pengabdian Masyarakat Tapis Berseri LEX SUPERIOR Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Pro Justitia (JPJ) Journal of Law, Education and Business Influence: International Journal of Science Review LAWYER: Jurnal Hukum Jurnal Pengabdian UMKM Activa Yuris: Jurnal Hukum Keadilan ENDLESS : International Journal of Future Studies SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi
Erlina B
Universitas Bandar Lampung
Religion Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 89 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 89 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Strengthening Institutions Recipient of Compulsory Reporting Against the Prevalence of Drug Abusers in Lampung Province Zainab Ompu Jainah; Erlina B.; Intan Nurina Seftiniara; Melisa Safitri; Hendri Dunan
INFLUENCE: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE REVIEW Vol. 4 No. 2 (2022): INFLUENCE: International Journal of Science Review
Publisher : Global Writing Academica Researching and Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/influencejournal.v4i2.71

Abstract

The Recipient Institution of Compulsory Reporting opens the way for the government to eradicate drugs and cure the victims of drug abusers. Even so, socialization is felt to be lacking in society. People still view that victims of drug abuse are criminals and those who use drugs have a very big disgrace if they are known by their families and the surrounding community. The problems in this study are: How to strengthen the institution receiving the obligation to report on the prevalence of drug abusers in the province of Lampung? and What are the obstacles faced by recipient institutions that are required to report the prevalence of drug abusers? The research method used is a normative and empirical juridical approach. The results of the discussion in this study are the strengthening of reporting institutions on the prevalence of drug abusers in Lampung Province, including reporting drug abusers to mandatory reporting recipient institutions. After receiving mandatory reporting, a team of doctors consisting of doctors and psychologists conducts an assessment of narcotics abusers. The second process is the mechanism for implementing the rehabilitation through the Reporting Recipient Institution. Furthermore, addicts are tested urine (urinalysis) to detect the presence/absence of narcotics in the body of narcotics abusers. Provision of basic counseling is intended to increase patient motivation. The next stage is a re-evaluation which is intended to ensure that narcotics abusers are indeed using drugs or not. Narcotics addicts who have undergone mandatory reporting (shown by having an IPWL card) will not be legally processed. Constraints faced by recipient institutions are required to report on the prevalence of drug abusers in Lampung Province, including those related to regulatory policy constraints, socialization policies, coordination policies, human and institutional resources and management.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RESEP MINUMAN KOPI NUJU DALAM PRESPEKTIF RAHASIA DAGANG Muhammad Anta Difa; Erlina B; Suta Ramadan
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Coffee shop merupakan suatu bisnis yang sedang berkembang pesat di era industri saat ini. Permasalahan yang terdapat pada bisnis coffee shop dalam hal ini adalah terjadinya persaingan yang curang dalam bentuk pelanggaran rahasia dagang yang berupa pembocoran atau pencurian terhadap resep dan bahan biji kopi yang digunakan. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa informasi rahasia dagang dalam bisnis Coffee Shop yang berupa resep dan bahan biji kopi telah dilindungi oleh hukum dan tidak boleh diketahui oleh umum. Pihak yang telah menyalahgunakan atau membocorkan informasi rahasia dagang dapat dikenai sanksi perdata dan sanksi pidana yang telah diatur dalam UU No. 30 tahun 2000. Melihat masih banyak para pekerja yang membocorkan informasi rahasia dagang maka perlu adanya perjanjian kerja secara tertulis mengenai larangan untuk menyalahgunakan atau membocorkan rahasia dagang agar bisa digunakan sebagai alat untuk menuntut jika terjadi pelanggaran rahasia dagang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris untuk mendapatkan hasil penelitian yang benar dan objektif. Kemudian untuk proses analisis data, data yang telah disusun secara sistematis dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan memberikan pemahaman terhadap data sesuai dengan fakta yang diperoleh di lapangan, sehingga benar-benar dari pokok bahasannya. di tangan dan disusun dalam kalimat demi kalimat. yang ilmiah dan sistematis berupa jawaban atas permasalahan berdasarkan hasil penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi rahasia dagang pada resep minuman kopi nuju dalam prespektif rahasia dagang dan cara penyelesaian sengketa rahasia dagang apabila terjadi pelanggaran pada kedai kopi nuju. 
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TIDAK DI TERIMA OLEH MAJELIS HAKIM DALAM PERKARA SEWA MENYEWA RUMAH (Studi Putusan Nomor : 178/Pdt.G/2022/PN Tjk) Muhammad Bagas Baffadol; Erlina B; Suta Ramadan
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v4i2.1129

Abstract

Penelitian ini berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Tidak Di Terima Oleh Majelis Hakim Dalam Perkara Sewa Menyewa Rumah Yang Tidak Diterima Oleh Ahli Waris (Studi Putusan Nomor : 178/Pdt.G/2022/PN Tjk)”. Adapun rumusan masalah faktor-faktor yang menyebabkan gugatan tidak di terima oleh majelis hakim dalam perkara sewa menyewa rumah yang tidak diterima oleh ahli waris (Studi Putusan Nomor 178/Pdt.G/2022/PN.Tjk), dan pertimbangan hakim dalam Kasus Perkara sewa menyewa rumah yang tidak diterima oleh ahli waris (Studi Putusan Nomor 178/Pdt.G/2022/PN.Tjk). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris untuk mendapatkan hasil penelitian yang benar dan objektif. Kemudian untuk proses analisis data, data yang telah disusun secara sistematis dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan memberikan pemahaman terhadap data sesuai dengan fakta yang diperoleh di lapangan, sehingga benar-benar dari pokok bahasannya. di tangan dan disusun dalam kalimat demi kalimat. yang ilmiah dan sistematis berupa jawaban atas permasalahan berdasarkan hasil penelitian. Dari hasil kesimpulan bahwa gugatan tidak diterima oleh majelis hakim karena tidak ada itikad baik dari penggugat untuk menghadiri kasus perkara dan apabila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan. 
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PEMBERIAN KETERANGAN PALSU OBJEK JAMINAN FIDUSIA PADA PT BFI FINANCE (Studi Putusan Nomor :533/Pid.Sus/2022/PN.Tjk) Aldo Kurniawan; Erlina B; Okta Ainita
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 3 (2023): EDISI BULAN SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i3.2777

Abstract

Penelitian ini memiliki fokus dalam mengetahui dan menganalisis faktor penyebab tindak pidana pemberian keterangan palsu objek jaminan fidusia pada PT BFI Finance terhadap Putusan Nomor :533/Pid.Sus/2022/PN.Tjk serta mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana keterangan palsu objek jaminan fidusia pada PT BFI Finance pada Putusan Nomor :533/Pid.Sus/2022/PN.Tjk. Pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris ialah metodologi penelitan yang digunakan pada studi ini. Studi kepustakaan (library reseach) ialah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan digunakan sebagai data sekunder. Contoh studi kepustakaan ialah buku literasi dan karya ilmiah terkait fokus penelitian. Data sekunder memuat tiga bahan hukum, di antaranya adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian lapangan terhadap subjek penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati langsung subjek penelitian dan mengajukan pertanyaan sambil menulis penelitian merupakan Data primer. Penelitian menunjukkan bahwa dengan sengaja melakukan pemalsuan, perubahan, menghapus ataulmenghilangkan, dan memberikan informasi yang menyesatkan, dapat dipidana antara kreditur dan debitur terbukti dapat dituntut secara adil, bagi yang bertindak akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan pertanggungjawaban pidana didasari dengan asas kesalahan. Dan penjatuhan pidana bukan hanya sebagai metode penghukum subjek yang melakukan tindak pidana, melainkan juga sebagai instrument untuk mendidik subjek ang melakukan tindak pidana agar tidak mengulang perbuatannya di masa mendatang.
Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang Memiliki Muatan yang Melanggar Kesusilaan Rian Haky Pratama; Erlina Bachri
JLEB: Journal of Law, Education and Business Vol 1, No 2 (2023): Oktober 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v1i2.994

Abstract

Artikel ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui faktor–faktor penyebab terdakwa melakukan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang melanggar kesusilaan (studi putusan nomor: 468/pid.sus/2022/pn tjk). Metode penelitian dalam penulisan artikel ilmiah ini memakai metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan adalah faktor sakit hati dan ingin balas dendam, dan faktor untuk mengancam korban agar korban ingin melakukan perbuatan asusila lagi. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terdiri dari dua faktor, yaitu faktor yuridis dan faktor non yuridis. Faktor yuridis pertimbangan hakim terdiri dari dakwaan jaksa penuntut umum, serta alat bukti dan barang bukti. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, jaksa akan menuntut terdakwa dengan pasal tertentu serta tuntutan hukuman untuk pelaku, tuntutan hukuman yang diajukan jaksa ini dapat berbeda pada tiap pelaku meski mereka di dakwa pasal yang sama. Sedangkan faktor non yuridis pertimbangan hakim terdiri dari motif terdakwa melakukan kejahatan, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
Analysis of the Distribution of Heirth Rights to Adopted Children with Wajibah Testament Halimahtus Sadiah; Erlina B; Melisa Safitri
Activa Yuris: Jurnal Hukum Vol 2, No 1 (2022)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25273/ay.v2i1.11879

Abstract

Adoption of a child is a legal act, because it must have legal consequences. Some of the legal consequences of adopting a child are regarding the position or status of the adopted child as heirs to the adoptive child's parents. Adopted children can not become heirs of adoptive parents, but adopted children have the right to become heirs if the adoptive parents submit a will to the child, this called testament wajibah. The researcher used library research and interview methods. By using this method, the researcher obtained the result that the adopted child could inherit with the determination that it was not more than 1/3 of the inheritance of the adoptive parents. Based on the provisions of Islamic law, adopted children cannot be appointed as heirs, because in the provisions of Islamic law, those who can be appointed as heirs are those who are related by blood to the heir. A will (testament) is different from a gift or what is called a "grant". The difference between a testament and a grant is that a will, even though it has been made when the testator is still alive, is only enforced after the testator has died, while the grant itself is valid when the grantor is still alive.
Judicial Overview On Criminal Liability Against A Person Who Deliberately Use, Sell Or Export An Industrial Design Without Getting Approval From The Exclusive Rightholders Of Industrial Design Based On Industrial Design Law Akbar Sigratama; Erlina B; Melisa Safitri
Activa Yuris: Jurnal Hukum Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25273/ay.v1i1.10244

Abstract

Industrial design is a part of the intellectual property created by tasteful and corrosive thought and imagination. Protection against industrial design was indispensable to the certainty of laws to designers. This research issue to find out how the protection of industrial design that has conforms to industry design is listed in the general list under the 31st year 2000 act. This method of research USES the yuridis normatif and empirical approaches. The type of data used is secondary and primary data. The study concluded that a designer who lists industrial design products in the registry, has the exclusive rights granted to him by the republic of Indonesia. It can forbid anyone without his consent to use, sell, manufacture, export, import. When using bad faith, as holders of exclusive rights may file a civil suit and/or criminal charges. The conclusion is that the industrial design that industrial design could provide with the design of science-based on the design of science-based, should fill with novelty of that industry's design and yet no public announcement was made
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Pada Anak I Made Wisnu Adi Jaya; Erlina Bachri; Yulia Hesti
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2023): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v8i2.2460

Abstract

Literally, children are a mandate as well as a gift from God Almighty, even children are considered the most valuable wealth compared to other property assets. Therefore children as a mandate from God must always be guarded and protected because in children inherent dignity and rights as human beings which must be upheld, but crimes are increasingly occurring regardless of who the object is. Indonesia has laws to protect children in the legal context of perpetrators who commit crimes against minors. The purpose of this research is to analyze the arrangement of criminal responsibility for the perpetrators of the murder of minors.
Pertimbangan Hakim Dalam Perwalian Harta Waris Penyandang Autis Ditta Aulina Bakara; Erlina Bachri
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2023): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v8i2.2456

Abstract

Article 28B, Paragraph 2 of the 1945 Constitution explains that every child has the right to survival, growth, and development, as well as the right to protection from violence and discrimination. Not all children are born perfectly; some are born imperfect. One example is a child with a disability, such as autism. Nevertheless, they possess the right to receive education, healthcare, and freedom of expression. Additionally, children also have the entitlement to preserve their cultural and religious identity and engage in social, cultural, and political aspects of life without facing discrimination. Their rights go beyond just receiving protection; they also have the right to inherit assets in accordance with their entitlement. The purpose of this study is to identify the factors that necessitate the inheritance of these assets and to explore how judges consider the guardianship of inheritance for individuals with autism, based on decision number 121/Pdt.P/2023/PN.Tjk. The research methodology employs a normative juridical approach, involving the examination of applicable laws and regulations. Additionally, an empirical approach is used, involving on-site observations and interviews to address research-related issues. The results of this study indicate that the factors driving the need for inheritance representation stem from the fact that the petitioner's child is a minor and has a mental disability, namely autism. This is grounded in Article 330 of the Civil Code. Consequently, the appointment of a guardian is necessary to sell one of the assets left by the deceased husband, in order to finance the medical treatment of the petitioner's child with autism or mental disability. Furthermore, in deciding this case, the judge considers that pursuant to Article 360 of the Civil Code, the appointment of a guardian is deemed necessary based on requests from blood relatives of the underage child, creditors, or other relevant parties to ensure the continuity of the trial process.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR Erlina B; Okta Ainita; Fissabilla Novita
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 19 No 1 (2021): Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v19i1.315

Abstract

The main focus of this research is the factors that cause criminal acts, participate in marketing timber from illegal logging and the application of environmental criminal law to the perpetrators of criminal acts and participate in marketing timber from illegal logging. The research method used in this research is juridical normative and empirical. Based on the research results, it was found that the causes of illegal logging in Cikolak Teluk Pandan Village, Pesawaran District, included internal factors including educational factors, personal factors, biological pathogenic factors and pneumonia. External factors include environmental factors, lack of protection, lack of community empowerment, global development factors and economic factors. Enforcement of environmental criminal law against perpetrators of criminal acts by participating in marketing timber from illegal logging, namely imprisonment for 1 (one) year and a fine of Rp. 500,000,000.00 (five hundred million rupiah) provided that if the fine is not paid, it will be replaced by imprisonment for 2 (two) months.
Co-Authors . Baharudin Adinda Salsabila Adinda, Salsabilla Agustuti Handayani Aini Nurul Ainita, Okta Akbar Sigratama Aldo Kurniawan AMINAH andri akasi akasi Anggalana angra adinda lara kasih Anita Fitriyani Anugrah, Erwin C Aprinisa Asti Amalia Suci Azzura, Salsabilla Nur Bafaddol, M Bagas Baharudin Baharudin Baharudin , Baharudin Bambang Hartono Cahyani, Erika Dharmawan Triantoro Santoso Difa, Muhammad Anta Dilla Nandya Oksitania Ditta Aulina Bakara Dwi Y, Annisa Eddy S Wirabhumi Elin Novita Eliza Kana Riwu, Keren Mawar Erina Pane Fadel Wildinata, Muhammad Ilham Fayola Fayola Ferdi Irawan Fissabilla Novita Halimahtus Sadiah Hendra Gunawan Hendri Dunan I Made Wisnu Adi Jaya Intan Nurina Seftiniara Irawan, Ferdi Khairudin Lanando Azhari, Muhammad Larakasih, Angra Adinda Lembasi, Krisnanda Meycel Buay Lintje Anna Marpaung Lintje Anna Marpaung Lukmanul Hakim M. Ardiansyah M. Ardiansyah Melisa Safitri Melisa Safitri Melisa Safitri Muhammad Ade Rafli Muhammad Anta Difa Muhammad Arif Fadli Syahputra Muhammad Arif Fadli Syahputra Muhammad Bagas Baffadol Muhammad Guntur, Muhammad Muhammad Ryan Ridwa Nadia Asmelinda Nadia Asmelinda Namira, Rizki Naura Nisrina P Nisrina P, Naura Nita Yolanda Nurina, Intan Nurul Aini Okta Ainita Okta Ainita Okta Ainita Okta Ainita Ramadan, Suta Recca Ayu Hapsari Rendi Yusuf Rendi Yusuf Rian Haky Pratama Risti Dwi Ramasari Riyan Saputra, Riyan Rosella Setya Cipta Phourtuna S Endang Prasetyawati Salsabila, Adinda Sopian, Ryo Martin Sukma, Masayu Nirmala Sukoco SP Suta Ramadan Syifa Mustika Tami Rusli Tami Rusli Wayguna, Candra Wijaya, Bagas Satria Yoga Saputra Alam Yuda, Arya Dwi Yulia Hesti Yunanda, Shopi Yunandar, Shopi Zainab Ompu Jainah Zainab Ompu Zainah Zainudin Hassan Zulfi Diane Zaini