Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
12.117
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum MLJ Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Widya Yuridika WAJAH HUKUM Pagaruyuang Law Journal Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Jurnal Yustisiabel LEGAL BRIEF jurnal hukum das sollen Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Amsir Law Jurnal (ALJ) Jurnal Kewarganegaraan Journal Presumption of Law Keadilan Literacy : Jurnal Ilmiah Sosial Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial MAQASIDI IBLAM Law Review Case Law Journal of Innovation Research and Knowledge Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Tapis Berseri QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia LEX SUPERIOR Innovative: Journal Of Social Science Research TOFEDU: The Future of Education Journal Jurnal Pro Justitia (JPJ) Journal of Law, Education and Business JURNAL RETENTUM Influence: International Journal of Science Review LAWYER: Jurnal Hukum Jurnal Pengabdian UMKM Activa Yuris: Jurnal Hukum Keadilan ENDLESS : International Journal of Future Studies SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Journal of Health Education Law Information and Humanities Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Erlina B
Universitas Bandar Lampung
Religion Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 96 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 96 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
Pertimbangan Hakim Pada Sengketa Peralihan Hak Milik Atas Tanah Warisan Yang Dikuasai Oleh Mantan Istri Dari Salah Satu Ahli Waris (Studi Putusan No. 41/Pdt.G/2021/Pn Bta) B, Erlina; Ainita, Okta; Aini, Nurul
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 12 No. 1 (2023)
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v12i1.17454

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujun untuk mengetahui faktor penyebab peralihan hak atas tanah waris yang dikuasai oleh mantan istri dari salah satu ahli waris (Studi Putusan No. 41/Pdt.G/2021/PN Bta) dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusannya (Studi Putusan No. 41/Pdt.G/2021/PN Bta). Karena penggugat yang telah menjadi mantan istri dari almarhum Saiman Kesuma Dharma masih merasa mempunyai hak atas ahli waris tanah dan tergugat selaku saudara kandung dari almarhum Saiman Kesuma Indra berdalih kepemilikan atas tanah tersebut masih menjadi milik penggugat karena penggugat dan almarhum telah bercerai saat hidup didasari dengan Putusan Pengadilan Agama OKU Timur No.748/Pdt.G/2020/PA/Mpr. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris untuk mendapatkan hasil penelitian yang benar dan objektif. Kemudian untuk proses analisis data, data yang telah disusun secara sistematis dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan memberikan pemahaman terhadap data sesuai dengan fakta yang diperoleh di lapangan, sehingga benar-benar dari pokok bahasannya. di tangan dan disusun dalam kalimat demi kalimat. yang ilmiah dan sistematis berupa jawaban atas permasalahan berdasarkan hasil penelitian. Adapun hasil penelitian menjelaskan bahwa Pasal 174 Ayat 1 Lampiran Innstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Dari ketentuan tersebut maka ketika suami istri telah bercerai dan telah habis masa idah (masa tunggu), maka tidak ada lagi hubungan kewarisan antara keduanya. Hal ini karena hubungan perkawinanya telah putus. Pertimbangan Hakim dalam menolak gugatan penggugat secara keseluruhan. Karena gugatan pengugugat mengalami obscuur libel yaitu surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (oduidelijk), formulasi gugatan yang tidak jelas.
Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Memproduksi dan Memperdagangkan Beras Dengan Mengubah Merek Beras ke Dalam Kemasan Merek Lain (Studi Putusan Nomor 393/PID.SUS/2024/PN.TJK) Bachri, Erlina; Putra, Lucky Arijano Augusta
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5273

Abstract

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah, Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana memproduksi dan memperdagangkan beras dengan mengubah merek beras kedalam  kemasan merek lain berdasarkan Putusan Nomor 393/Pid.Sus/ 2024/ PN.Tjk). dan Pertangungjawaban hukum pelaku tindak pidana memproduksi dan memperdagangkan beras dengan mengubah merek beras kedalam  kemasan merek lain berdasarkan Putusan Nomor 393/Pid.Sus/ 2024/PN.Tjk). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah Pedekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) Bahan Hukum, yaitu, bahan Hukum Primer, sekunder dan tersier. Data Prime adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada objek penelitian (field research) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung mengenai kepada objek dalam penulisan skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, disimpulkan bahwa Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Memproduksi Dan Memperdagangkan Beras Dengan Mengubah Merek Beras Kedalam Kemasan Merek Lain didorong oleh dua faktor utama yakni faktor internal yang dimana Pelaku usaha ingin mendapatakan keuntungan besar dengan modal sedikit dan Faktor external yakni adanya celah di peratura terkait dengan pengoplosan beras sebagaimana tertuang dalam SNI 6128:2015, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 tahun 2017 tentang Kelas Mutu Beras, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras (HET). Dan Pertangungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Memproduksi Dan Memperdagangkan Beras Dengan Mengubah Merek Beras Kedalam  Kemasan Merek Lain Berdasarkan Putusan Nomor 393/Pid.Sus/ 2024/PN.Tjk). yang dilakuan oleh terdakwa dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,- (limajuta rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) hari. Adapun Untuk Pelaku usaha beras agar berpilaku jujur dan bertanggungjawab dalam melaksaankan kegiatan usahnya jangan melakukan tindakan yang meyalahi aturan guna mendapatakan keuntungan pribadi semata sehingga mengabaikan hak-hak kosumen. Dan Untuk pemerintah agar dapat memberi terobosan yang moderen dan invovasi mengenai  Penangana terhdapa Tindak Pidana Pangan khusunya beras yang mana banyak sekali cela-cela hukum dalam peraturan yang dapat di manfaatkan oleh oknum-oknum Pengusahan agar mendapatkan keuntungan.
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Obscuur Libel Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Proses Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor: 42/PDT.G/2023/PN.TJK) B, Erlina; Seftiniara, Intan Nurina; Adinda, Salsabilla
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.9057

Abstract

Tanah mempunyai peranan penting dalam keberlangsungan kehidupan rakyat Indonesia dan menjadi kebutuhan primer sebagai lahan permukiman. Konsep kepemilikan Hak atas tanah dan sertifikat tanah di Indonesia yaitu, hanya hak milik saja yang tidak dibatasi masa berlakunya oleh negara dan karenanya ia mempunyai harga atau nilai yang paling tanah lainnya untuk bidang tanah yang sama kualitasnya. Selain itu, sengketa tanah yang banyak terjadi saat ini biasanya menyangkut kepastian hukum hak atas tanah. Hak-hak atas tanah mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. Sengketa tanah yang sering terjadi saat ini biasanya menyangkut kepastian hukum hak atas tanah. Setiap jual beli tanah maupun bangunan, ketika transaksinya sudah selesai pasti akan mengurus terkait sertifikat. Dalam studi kasus putusan disini yang menjadi obyek sengketa adalah sertifikat tanah. Yang mana didalam kasus tersebut ada pihak yang bersepakat untuk membentuk suatu perikatan melalui jual beli tanah. Tetapi dalam faktanya, jual beli tanah tersebut tidak berjalan lancar dikarenakan salah satu pihak melakukan kelalaian dengan tidak memenuhi suatu prestasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan empiris. Hasil dari penelitian ini adalah gugatan penggugat tidak diterima karena Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah akibatnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan Penggugat Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp 2.425.000. Serta faktor yang menjadi faktor penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum dalam proses jual beli tanah harus terpenuhi 4 (empat) hal, yaitu Pertama, harus ada perbuatan. Kedua, perbuatan itu harus melawan hukum. Ketiga, adanya kerugian. Dan Keempat, Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang timbul. Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Perbuatan Melawan Hukum, Jual-Beli Tanah
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBERI KESEMPATAN PADA ORANG LAIN UNTUK MENGANGKUT MENJUAL BATU BARA Yunanda, Shopi; B, Erlina; Baharudin
IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 3 (2021): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.07 KB) | DOI: 10.52249/ilr.v1i3.25

Abstract

The company must have a Mining Business Permit,a Special Mining Business Permit (IUPK),and Business Permit to Transport and Sell Coal.One of the decisions regarding the criminal act of abusing mining business permits is in the decision Number:550/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk.The problems in this study are what are the factors causing and how judges consider criminal acts to provide opportunities for other people to use Mining Business Permits (IUP),IUPK and Business Permits to transport and sell coal.Decision Study Number:550/Pid.B/LH /2020/PN.Tjk).This study using secondary data sources and primary data.Factors causing the crime to provide opportunities for other people to use IUP,IUPK,and Business Permits to transport and sell coal were carried out by the Defendant because the Defendant was a worker who was ordered by his superior named Limanto to submit documents on behalf of PT.Prisma Jaya to the truck driver for transport and deliver coal.The judge's consideration of criminal act provides an opportunity for other people to use the IUP,IUPK and business permits to transport and sell coal where the Judge gives a verdict that the defendant is subject to imprisonment for 10 months and the Defendant remains detained and determines that the Defendant is burdened with paying court fees in amount of Rp.5,000.00
Analisis Peran Polsatwa K-9 Dalam Pidana Narkoba Berdasarkan Perpol 14 Tahun 2018 Cahyani, Erika; Marpaung, Lintje Anna; B, Erlina
Wajah Hukum Vol 7, No 2 (2023): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v7i2.1037

Abstract

Sniffer dogs as police partners can ease the task of investigators because of the expertise of dogs. Dogs have special abilities in their sense of smell, which include being able to detect indications that someone is carrying explosives or narcotics. The research method used in this study is a normative juridical approach so that it only examines the contents of the Indonesian National Police Regulation No. 14 of 2018 concerning changes to the Regulation of the Republic of Indonesia National Police No. 22 of 2010 concerning the organizational structure and work procedures of the regional police, and sources, namely secondary data sources, primary data and tertiary data. In this study, the technique of collecting data obtained from library research and field studies was carried out by means of observation and interviews. The results of this study explain that the role of the K-9 Animal Police Unit in Drug Crimes Based on the Regulation of the Indonesian National Police No. 14 of 2018, sniffer dogs in investigations have a very large role, because they are very helpful for investigating officials to uncover criminal events, but dogs Drug trackers owned by the Ditsamapta Police Unit of the Lampung Police are very limited. The lack of sniffer dogs and handler personnel makes the role of the animal police unit less effective.
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR YANG MEMBAWA SENJATA API ATAU BENDA TAJAM (STUDI PUTUSAN NOMOR : 17/PID.SUS-ANAK/2023/PN. TJK) B, Erlina; Lembasi, Krisnanda Meycel Buay
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 4 (2024): Vol. 7 No. 4 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i4.34655

Abstract

Perkembangan anak pada usia prasekolah sangat penting karena anak akan mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Salah satu kejahatan yang terjadi dalam masyarakat adalah kejahatan yang menggunakan senjata tajam, Belakangan ini kejahatan yang marak terjadi adalah kejahatan yang disertai dengan penggunaan senjata tajam yang dillakukan oleh anak. Dimana penggunaan senjata tajam tidak sesuai fungsinya maka akan menimbulkan masalah dan tindakan kriminal. Permasalahan pada kasus ini apakah faktor-faktor penyebab tindak pidana anak dibawah umur yang membawa senjata api atau benda tajam dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam kasus Tindak Pidana Anak Dibawah Umur Yang Membawa Senjata Api atau Benda Tajam berdasarkan Studi Putusan Nomor : 17/Pid-Sus-Anak/2023/Pn TJK. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, pendekatan yuridis normatif dilaksanakan dengan studi kepustakaan (Library Research) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan wawancara terhadap narasumber.
Implementation Of Legal Protections Of Geographical Indications Of Lampung Robusta Coffee In Improving The Economy Of West Lampung Coffee Farmers Erlina B
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 1 (2023): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i1.2322

Abstract

West Lampung Regency is one of the Robusta coffee producing areas. Lampung Robusta Coffee is registered by obtaining a Geographical Indication Certificate Number: ID G 000000026 dated May 13, 2014. The problems in this study are a) How is the implementation of legal protection for Lampung Robusta coffee geographical indications in improving the economy of West Lampung coffee farmers and b) What are the factors What are the obstacles in implementing legal protection for Lampung Robusta coffee geographical indications in improving the economy of West Lampung coffee farmers? The research method used is juridical normative and juridical empirical. The conclusion of this study is the implementation of legal protection for Lampung Robusta coffee geographical indications in improving the economy of West Lampung coffee farmers is to provide preventive and repressive forms of protection with reference to the theory of Intellectual Property Rights Robert M. Sherwood. The constraining factors in the implementation of legal protection for Lampung Robusta coffee geographical indications in improving the economy of West Lampung coffee farmers are the low level of public education, the lack of awareness of coffee farmers in West Lampung Regency in including West Lampung Robusta Coffee Geographical Indications in product design, the absence of regulations at the level The Government of West Lampung Regency in implementing the inclusion of Geographical Indications for West Lampung Robusta Coffee and the weak legal awareness of the community towards the importance of Geographical Indications
Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Kejaksaan Negeri Oku Timur (Studi Penetapan No. R-1/L.6.21/Eoh.2/03/2025) B, Erlina; Maharani, Ledina
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.6892

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perlunya pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana ringan yang melibatkan pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dengan mengedepankan keadilan restoratif sebagai solusi pemulihan sosial dan keadilan partisipatif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kejaksaan Negeri OKU Timur berdasarkan Penetapan No. R-1/L.6.21/Eoh.2/03/2025 memberikan solusi yang efektif dan manusiawi dalam menyelesaikan perkara pidana ringan dengan mengutamakan prinsip keadilan restoratif. Proses ini telah berhasil mempertemukan pelaku dan korban dalam suatu kesepakatan damai, memenuhi kebutuhan korban, menumbuhkan tanggung jawab pada pelaku, serta memulihkan hubungan sosial di masyarakat. Adapun faktor penghambat dalam upaya penerapan restorative justice ini mencakup kendala yuridis, resistensi dari korban, kurangnya pemahaman dari pelaku, keterbatasan sumber daya, dan minimnya dukungan masyarakat. Kendala-kendala tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas institusi kejaksaan, memperluas penyuluhan hukum kepada masyarakat, serta membangun kolaborasi yang lebih efektif dengan aparat penegak hukum lainnya.
Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Karena Hubungan Kerja (Studi Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN.Tjk) B, Erlina; Sianturi, Roberto Aprin Gunawan; Ramadhan, Bintang Giri
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7015

Abstract

Tindak pidana penggelapan adalah suatu tindak pidana yang erat kaitannya dengan harta kekayaan atau harta benda, yang sering terjadi di dalam kehidupam masyarakat, seperti halnya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Rendi Sundawa Bin Jarno dan Terdakwa II Sutiyoso Bin M. Warsana (Alm) dalam Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN.Tjk. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu apa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja berdasarkan Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN.Tjk? dan bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja berdasarkan Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN.Tjk? Metode penelitian menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan, serta diolah melalui teknik klasifikasi, editing dan sistematika data. Selanjutnya data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja berdasarkan Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN.Tjk antara lain faktor ekonomi, pemenuhan kebutuhan hidup, lingkungan pergaulan, dan norma keagamaan (rendahnya tingkat keimanan). Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja berdasarkan Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN.Tjk dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana hal ini cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya.
Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan PP No. 24 TAHUN 1997 Tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah (Studi Putusan Nomor: 93/Pdt.G/2024/PN Tjk) Panjaitan, Zaen Evendy; B, Erlina
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7933

Abstract

Dalam hal kepastian hukum, subjek hukum baik itu orang maupun badan hukum menggunakan Sertifikat Hak atas tanah sebagai bukti otentik kepemilikan hak atas tanah. Namun, bukti otentik sebagaimana sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah dapat menjadi objek gugatan untuk membuktikan sebaliknya bahwa bukti otentik tersebut tidak berlaku sebagaimana dalam perkara a quo . Dalam hal ini, sengketa hak atas tanah timbul karena masing masing pihak memiliki bukti surat atas objek tanah. Permasalahan hukum yang timbul disebabkan oleh pendaftaran tanah tersebut salah satunya seperti pada Putusan Nomor : 93/Pdt.G/2024/PN Tjk. Dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat I atas nama Subagio dan Penggugat II atas nama Esi Sukaisy. Dalam gugatan penggugat mendalilkan tanah dengan luasan 17.239 M2 yang beralamat di Kelurahan Sumur Batu, Kec.Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, merupakan hak dari penggugat. Hal itu didasari oleh surat keterangan kepemilikan tertanggal 26 Desember 1950 yang ditandatangani oleh kepala kampung Sumur Batu saat itu yaitu Djamsari. Selain itu, proses peralihan hak atas Tanah tidak luput dari masalah-masalah hukum, hal itu disebabkan dari proses yang belum jelas, atau pihak yang melakukan proses peralihan yang sudah meninggal dunia dan hanya berdasarkan lisan yang sulit dibuktikan, selain itu tergugat yang memiliki surat yang dikeluarkan oleh BPN tidak luput dari gugatan atas keabsahan surat tersebut sebagaimana yang terjadi dalam perkara a quo. Penelitian ini berfokus pada apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya sengketa hak milik atas tanah berdasarkan putusan nomor: 93/Pdt.G/2024/PN Tjk dan Bagaimana kekuatan hukum sertifikat Hak Milik Atas Tanah berdasarkan putusan nomor: 93/Pdt.G/2024/PN Tjk. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti buku literatur dan karya ilmiah yang relevan dengan masalah penelitian, disebut data sekunder. Data primer berasal dari penelitian di lapangan, yang dilakukan melalui observasi dan wawancara langsung dengan subjek penelitian ini. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terdiri dari data sekunder. Faktor penyebab dari terjadinya sengketa hak milik atas tanah dalam perkara a quo dibagi menjadi 2 kelompok yakni, faktor internal dan faktor external yaitu; pertama, perbedaan alas hak. Dalam perkara ini, penggugat mendalilkan memiliki hak atas tanah berdasarkan Surat yang ditanda tangani oleh kepala Kampung Sumur Batu yang bernama Djamsari dan Camat Teluk Betung Tertanggal 26 Desember. Sedangkan Tergugat Memiliki Sertifikat hak Pakai Nomor. 40/SB tertanggal 22 Februari 1994 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1491, hal ini menjadi faktor terjadinya sengketa hak milik. Kedua, Sebagaimana didalilkan oleh penggugat bahwa penggugat memiliki objek tanah a quo, seharusnya orang tua mendaftarkan tanah kepada BPN sehingga tidak mengakibatkan sengketa hak milik disebabkan perbedaan alas hak. Ketiga, tanah yang ditelantarkan. Faktor external terjadinya sengketa hak atas tanah adalah pertama Lembaga yang berwenang untuk melaksanakan pendaftran tanah tidak berjalan maksimal hal itu disebabkan oleh maraknya sengketa hak milik atas tanah. Selain dari pada itu,kekuatan hukum sertifikat hak milik atas tanah dalam perkara ini adalah pertama, Sertifikat hak milik tergugat 2 dan sertifikat hak pakai milik tergugat 1 memiliki kekuatan hukum yang kuat hal ini di dasari oleh keabsahan surat hal ini dikarenakan melalui proses formil pendaftaran sertifikat hak atas tanah di Badan Pertanahan Nasioanl. Kedua, Kekuatan sertifikat hak milik dan hak pakai sebagaimana menjadi alas hak tergugat 1 dan tergugat 2 selain, tidak hanya menjadi data yuridis dan data fisik, selain dari pada itu para pihak juga menguasai secara fisik hal ini menjadi alasan kekuatan hukum kedua surat tersebut adalah kuat.
Co-Authors . Baharudin Adinda Salsabila Adinda, Salsabilla Agustuti Handayani Aini Nurul Akbar Sigratama Aldo Kurniawan AMINAH andri akasi akasi Anggalana Anggalana, Anggalana angra adinda lara kasih Anita Fitriyani Anugrah, Erwin C Aprinisa Asmelinda, Nadia Asti Amalia Suci Azzura, Salsabilla Nur Bafaddol, M Bagas Baharudin Baharudin Baharudin , Baharudin Bambang Hartono Cahyani, Erika Dharmawan Triantoro Santoso Difa, Muhammad Anta Dilla Nandya Oksitania Ditta Aulina Bakara Dwi Y, Annisa Eddy S Wirabhumi Elin Novita Eliza Kana Riwu, Keren Mawar Erina Pane Fadel Wildinata, Muhammad Ilham Fayola Fayola Ferdi Irawan Fissabilla Novita Gumintang, Soca Ahmad Halimahtus Sadiah Hendra Gunawan Hendri Dunan I Made Wisnu Adi Jaya Intan Nurina Seftiniara Irawan, Ferdi Kasidi, Bintang Khairudin Lanando Azhari, Muhammad Larakasih, Angra Adinda Lembasi, Krisnanda Meycel Buay Lintje Anna Marpaung Lintje Anna Marpaung Lukmanul Hakim M. Ardiansyah M. Ardiansyah Maharani, Ledina Masir, Shahira Fatiha Melisa Safitri Melisa Safitri Melisa Safitri Muhammad Ade Rafli Muhammad Anta Difa Muhammad Arif Fadli Syahputra Muhammad Arif Fadli Syahputra Muhammad Bagas Baffadol Muhammad Guntur, Muhammad Muhammad Ryan Ridwa Nadia Asmelinda Nadia Asmelinda Namira, Rizki Naura Nisrina P Nisrina P, Naura Nita Yolanda Nurina, Intan Nurul Aini Octanelsha, Berlian Cikka Okta Ainita Okta Ainita Okta Ainita Okta Ainita Panjaitan, Zaen Evendy Putra, Lucky Arijano Augusta Putra, M Farhan Frans Ramadan, Suta Ramadhan, Bintang Giri Recca Ayu Hapsari Rendi Yusuf Rendi Yusuf Rian Haky Pratama Risti Dwi Ramasari Riyan Saputra, Riyan Rosella Setya Cipta Phourtuna S Endang Prasetyawati Salsabila, Adinda Sanjaya, Islan Sianturi, Roberto Aprin Gunawan Sopian, Ryo Martin Sukma, Masayu Nirmala Sukoco SP Suta Ramadan Syifa Mustika Tami Rusli Tami Rusli Wayguna, Candra Wijaya, Bagas Satria Yoga Saputra Alam Yuda, Arya Dwi Yulia Hesti Yunanda, Shopi Yunandar, Shopi Zainab Ompu Jainah Zainab Ompu Zainah Zainudin Hassan Zulfi Diane Zaini