Claim Missing Document
Check
Articles

ANALISIS KONSINYASI TITIPAN UANG DI PENGADILAN NEGERI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN PEMBEBASAN LAHAN JALAN TOL SUMATERA DI PENGADILAN NEGERI KALIANDA Dilla Nandya Oksitania; Erlina B; Yulia Hesti
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 19 No 2 (2021): Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v19i2.483

Abstract

Abstract Land is the most important element for humans to be able to live, this is because it is where natural and man-made resources grow and are also built. Indonesia regulates land ownership through this land law so that land use or management can be carried out carefully now and in the future. The land issue concerns the most basic rights of the people. The purpose of the study was to determine the consignment process in the District Court as a form of settlement of compensation for toll road land acquisition and its legal consequences. The results showed that the consignment process for compensation began with an application for consignment safekeeping, then an offer was made by the court bailiff accompanied by 2 (two) witnesses at the respondent's residence. The consignment waives the obligation as the debtor, because the consignment can be equated with making payments. All processes must be carried out in a manner that has been regulated by laws and regulations. Consignment is carried out so that government projects continue to run, through a deliberation mechanism that should be a means to find a middle way in determining the amount of compensation, often no agreement is reached. Keywords : Sumatra Toll Road, Consignment, Land Acquisition.
Implementation of the Utilization of West Lampung Traditional Cultural Expression in the Legal System Perspective of Intellectual Property Erlina B.; Zainab Ompu Jainah; Melisa Safitri; Intan Nurina Seftiniara
ENDLESS: INTERNATIONAL JOURNAL OF FUTURE STUDIES Vol. 5 No. 3 (2022): ENDLESS : International Journal of Future Studies
Publisher : Global Writing Academica Researching & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/endlessjournal.v5i3.99

Abstract

The embodiment of West Lampung Traditional Cultural Expressions has not been optimal both in terms of intellectual property protection and in terms of its usefulness for the local community of West Lampung. In this article, we will discuss how intellectual property legal protection is implemented if it is implemented in the protection of traditional cultural expressions and how far has the West Lampung Regency Government tried to protect and utilize the potential of traditional cultural expressions. This article aims to identify a model of protection against traditional cultural expressions in West Lampung by using normative and empirical legal research methodologies. The results of the discussion show that the Protection of Traditional Cultural Expressions is carried out based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, Law Number 5 of 2017 concerning the Advancement of Culture, Law Number 11 of 2010 concerning Cultural Conservation and Government Regulation Number 6 of 2017. 2015 concerning Museums, and Regulation of the Minister of Culture Number 106 concerning Indonesian Intangible Cultural Heritage in addition to the autonomy of the Regional Government of West Lampung Regency has also made efforts to preserve istiadar custom through the Regional Regulation of West Lampung Regency Number 14 of 2000 concerning the Guidance, Preservation, and Development of Indigenous Peoples. and Customary Institutions. The West Lampung Regency Government also seeks to protect and preserve traditional cultural expressions by participating in activities such as traditional festivals organized by the Lampung Provincial Government so that the existence of traditional cultural expressions in West Lampung Regency is known to the public. However, overall the protection of the majority of traditional cultural expressions has not been inventoried and utilized optimally, including the traditional cultural expressions of West Lampung. There should be immediate efforts to regulate the protection of traditional cultural expressions in a sui generis manner apart from the Copyright Law.
Komersialisasi Ekspresi Budaya Tradisional Sastra Lisan Lampung Melalui Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (Studi pada Dirjen Ki Kanwil Lampung) Erlina Bachri; Elin Novita
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 1, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v1i2.3557

Abstract

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi. Salah satu bentuk EBT adalah sastra lisan, sastra lisan merupakan salah satu jenis karya sastra yang ada di dunia ini. Di lihat dari segi pengertian etimologinya, sastra Lisan berarti sebuah karya sastra yang berbentuk abstrak dan disampaikan dengan cara moral. Provinsi Lampung memiliki kebudayaan yang sangat khas dan beragam salah satunya adalah sastra lisan, sastra lisan lampung sangat beragam fungsi dan kegunaanya salah satu nya adalah sebagai media Pendidikan dan pertunjukan seni yang di kemas dalam bentuk buku, video, serta media hiburan lain. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Upaya pemerintah dan tokoh adat untuk melakukan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional sastra lisan lampung kekayaan intelektual Masyarakat lampung serta Bagaimana bentuk komersialisasi ekspresi budaya sastra lisan lampung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah Pedekatan yuridis normative dan pendekatan empiris. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) seperti buku-buku literature dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) Bahan Hukum, yaitu, bahan Hukum Primer, sekunder dan tersier. Data Prime adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada objek penelitian (field research) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung mengenai kepada objek dalam penulisan skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah mengambil langkah dalam melindungi sastra lisan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung. Pasal 23 menetapkan perlindungan budaya melalui pendidikan, penelitian, pengembangan, pembinaan, dan kodifikasi, yang meliputi penyusunan tata bahasa, kamus, dan rekaman tuturan. Kodifikasi ini penting untuk mendokumentasikan dan menyebarluaskan sastra lisan, dengan pemerintah berperan dalam memfasilitasi penerbitannya untuk memastikan pengetahuan budaya tetap terjaga. Pasal 24 mendukung perlindungan hukum dengan pendaftaran hak cipta untuk karya seni dan sastra Lampung, mencegah penyalahgunaan dan melindungi hak pencipta. Tokoh adat juga berkontribusi besar dalam pelestarian sastra lisan dengan mendidik generasi muda, menyebarluaskan sastra melalui acara budaya, dan bekerja sama dengan pemerintah serta LSM dalam kebijakan pelestarian budaya, termasuk pendanaan dan penelitian. Serta Komersialisasi ekspresi budaya sastra lisan Lampung bertujuan untuk memperkenalkan dan mempertahankan kekayaan budaya khususnya sastra lisan. Komersialisasi melibatkan berbagai bentuk media dan produk yang dapat menjangkau audiens yang lebih luas, serta berpotensi untuk meningkatkan apresiasi dan pelestarian budaya Lampung. Terdapat tiga bentuk utama komersialisasi ekspresi budaya sastra lisan Lampung, yaitu meliputi rekaman audio atau video, buku atau penerbitan teks, serta produksi film atau pertunjukan teater. Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penulisan ini ialah Saran Penulis Perlu adanya upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai peraturan mengenai hak cipta dengan program sosialisasi, guna memastikan perlindungan hukum bagi karya daerah, Optimalisasi komersialisasi sastra lisan melalui riset pasar dan strategi pemasaran yang tepat, sehingga dapat menarik audiens khususnya masyarakat Lampung. Perlu adanya pengembangan kurikulum pendidikan yang mencakup sastra lisan.
Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisonal Belah Ketupat (Studi pada Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Lampung) Erlina Bachri; Aprinisa Aprinisa; Anita Fitriyani
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 1, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v1i2.3548

Abstract

Pasal 33 Undang-Undang Hak Cipta nomor 19 Tahun 2002 menjelaskan berlaku tanpa batas waktu dan Pasal 34 Undang-Undang Hak Cipta nomor 19 Tahun 2002 menyebutkan tentang masa berlakunya perlindungan hak cipta, “bahwa hak cipta berlaku seumur hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun sesudah ia meninggal”. Kemudian Pasal 29 ayat (2) juga menyebutkan bahwa jika hak cipta itu diwakili oleh dua orang atau lebih, maka hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 tahun sesudahnya. Kemudian perlindungan Undang-Undang tersebut diperbarui menjadi Undang-Undang Hak Cipta baru Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 58 ayat (2). Ekspresi budaya tradisional atau EBT (Traditional Cultural Expressions/Expressions of Folklore) sebagai salah satu bentuk dari kekayaan intelektual tradisional. EBT memiliki nilai budaya yang sangat besar sebagai bentuk warisan budaya yang terus menerus berkembang bahkan dalam masyarakat modern di penjuru dunia. Sementara di sisi lain, mereka juga memegang peran penting sebagai bagian dari identitas sosial dan wujud ekspresi budaya dari suatu masyarakat lokal. Ekspresi budaya tradisional Indonesia juga mempunyai potensi ekonomi yang menjanjikan terutama terkait dengan industri pariwisata dan industri ekonomi kreatif. Motif Belah Ketupat adalah motif khas kabupaten Tanggamus Lampung adat Saibatin. Motif ini berbentuk potongan-potongan kain berwarna putih, kuning, merah dan hitam yang menjadi motif unik khas Tanggamus. Masing- masing warna tersebut melambangkan strata atau kedudukan dalam adat masyarakat Lampung. Permasalahan pada skripsi ini siapakah yang berhak mengajukan perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisonal Belah Ketupat? Bagaimana Efektiftas perlindungan Hukum terhadap Espresi Budaya Tradisonal Belah Ketupat? Metode penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan permasalahan di atas dapat ditarik kesimpulan Motif Belah Ketupat banyak sekali di gunakan oleh masyarakat tanggamus mau pun masyarakat luar, sehingga masyarakat tanggamus dan pemerintahan mendaftarkan motif belah ketupat melalui Dinas Pariwisata dan kebudayaan untuk mewakili masyarakat Tanggamus agar Motif Belah Ketupat tidak mudah di ambil oleh pihak asing. Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten tanggamus telah mendaftarkan dua karya seni dan satu karya budaya lokal sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Motif Belah Ketupat telah di mendaftarkan secara online dan melakukan tahapan berupa sidang rekomendasi atau lanjutan lalu sidang penetapan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB). sebagaimana di ketahui WBTB merupakan karya budaya yang masih hidup dalam identitas budaya dan masih di ingatan dengan manusia Maka WBTB itu dilindungi oleh Undang-Undang yang Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Motif Belah Ketupat telah efektif setelah di daftarkan oleh pemerintahan, masyarakat menjadi lebih leluasa untuk mengembangkan dan mengenal kan motif tersebut ke masyarakat luar, sehingga masyarakat luar menjadi mengetahui lebih dalam terhadap ciri khas Kabupaten Tanggamus. Adapun saran yang dapat penulis berikan Kepada Pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Lampung hendaknya untuk lebih banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Tanggamus dan sekitarnya terkait dengan mengembangkan budaya dan menjaga karya yang di miliki oleh Kabupaten Tanggamus serta menjaga kelestarian. Sosialisasi juga harus dilakukan pada daerah-daerah kecil dan desa-desa yang masih minim teknologi agar karya yang di miliki mereka bisa di kenal dengan luas. Hal ini dilakukan agar masyarakat di luar Lampung bisa memakai karya miliki Kabupaten Tanggamus . Kepada masyarakat Kabupaten Tanggamus tetap melestarikan karya dan seni budaya, karena semakin berkembangnya Teknologi sekarang akan menjadi punah, Budaya yang sudah ada dari zaman hindu budha harus tetap dilestarikan dan di kembangkan oleh masyarakat sekitar.
Pertanggungjawaban Pelaku Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menggunakan Merek Terdaftar Pihak Lain (Studi Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2023/PN TJK) B, Erlina; Azzura, Salsabilla Nur
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1933

Abstract

Penggunaan merek terdaftar pihak lain merujuk pada praktik penggunaan merek dagang yang telah didaftarkan oleh suatu entitas oleh pihak lain tanpa izin resmi. Fenomena ini dapat mencakup berbagai situasi, mulai dari pemalsuan produk hingga penggunaan merek secara tidak sah dalam konteks komersial. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak dan implikasi penggunaan merek terdaftar pihak lain terhadap pemilik merek asli, konsumen, dan pasar secara umum. Metode penelitian yang digunakan mencakup analisis hukum, studi kasus, dan pendekatan survei untuk mengumpulkan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan merek terdaftar pihak lain dapat merugikan pemilik merek asli secara finansial dan merusak reputasi merek. Selain itu, konsumen dapat mengalami kerugian karena mungkin terpapar pada produk atau layanan yang tidak memenuhi standar kualitas yang dijanjikan oleh merek asli. Dalam Putusan Nomor : 381/Pid.Sus/2023/PN TJK, terdakwa  melanggar Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Indikasi Geografis dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, hakim  menjatuhkan  putusan  terdakwa  dihukum selama 1 (satu) tahun penjara.
Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Wanprestasi Atas Ggatan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor: 236/Pdt.G/2022/PN TJK) B, Erlina; Mustika, Syifa
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1910

Abstract

Kasus perselisihan antara dua orang yang melakukan perjanjian terhadap jual beli seringkali terjadi di Negara ini. Masalah-masalah yang muncul dari perjanjian yang telah dibuat menyebabkan kerugian  baik dari  pihak satu dengan pihak lainnya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis atau socio legal research, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum atau peraturan peraturan hukum yang berlaku kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Dalam Putusan Nomor : 236/Pdt.G/2022/PN TJK Penggugat dan Tergugat  saling menggugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dan gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata.
Analisis Terhadap Tindak Pidana Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Menolak Melakukan Vaksinasi Covid 19 Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular Dwi Y, Annisa; B, Erlina
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 3, No 2 (2021): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v3i2.2711

Abstract

Vaccines are biological products of attenuated or dead viruses. Vaccines are substances or substances that function to help the body fight certain diseases. As for the problems in this study, (1) the factors that cause people who refuse to vaccinate against COVID-19 and (2) criminal sanctions for people who refuse to vaccinate against COVID-19, the research method used is normative and empirical juridical, the results of research on factors causing society refuse vaccination, namely there are still doubts about the safety of the vaccine, want to wait, worry about costs, religious reasons, and feel confident that there is no need for vaccines plus there are hoaxes and criminal sanctions for the community refusing to be threatened with imprisonment for a maximum of 1 (one) year and/or or a maximum fine of IDR 1,000,000 (one million rupiah).
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM SENGKETA PERBUATAN MENGALIHKAN , MENJAMINKAN SECARA SEPIHAK HARTA WARISAN (Studi Putusan Nomor : 27/PDT.G/2022/PN.TJK) B, Erlina; Ramadan, Suta; Saputra, Riyan
Pagaruyuang Law Journal Volume 7 Nomor 1, Juli 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v7i1.4557

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor penyebab terjadinya sengketa perbuatan melawan hukum mengalihkan, menjaminkan warisan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam sengketa perbuatan melawan hukum mengalihkan, menjaminkan secara sepihak harta warisan berdasarkan Studi Putusan Nomor : 27/PDT.G/2022/PN.TJK. Metode penelitian menggunakan penelitian normative. Faktor penyebab para tergugat mengalihkan, menjaminkan warisan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II karena telah menjadikan bidang tanah sebagai objek jaminan hutang Tergugat I dan Tergugat II pada PT. Bank Mayabank Indonesia Tbk, dimana tanah tersebut merupakan milik orang tua kandung dari Penggugat, Tergugat I. Ketidakjelasan dari pemegang SHM tersebut menjadikan perselisihan antara penggugat dan tergugat sehingga terjadi perbuatan melawan hukum dimana Tergugat menjaminkan SHM yang dimiliki oleh Penggugat. Dengan porsinya masing-masing, seluruh ahli waris yang terlibat persengketaan ini pun sama-sama harus menanggung risiko. Pertimbangan hakim dalam sengketa perbuatan melawan hukum mengalihkan, menjaminkan secara sepihak harta warisan Berdasarkan Studi Putusan Nomor : 27/PDT.G/2022/PN.TJK. Bahwa mengingat objek sengketa dalam perkara ini beralih kepada Tergugat I melalui proses jual beli yang dilakukan dihadapan Notaris dengan Akta Jual Beli. Bahwa Akta Jual Beli tersebut merupakan dasar peralihan hak atas objek tanah dan bangunan yang saat ini menjadi objek sengketa maka sudah seharusnya Penggugat juga menarik Notaris/PPAT sebagai Tergugat. Hal ini sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang memuat kaedah hukum : “Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
TINJAUAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM (Studi Putusan Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk) Muhammad Arif Fadli Syahputra; B, Erlina; Safitri, Melisa
Maleo Law Journal Vol. 7 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v7i1.2639

Abstract

The Prosecutor's Office carries out a corruption case settlement program to be completed within 3 (three) months and is responsible for the success of the investigation, prosecution and execution of court decisions on corruption cases that have permanent power (in kracht van gewijsde). Problems in researching the form of Prosecution in the Indictment by the Public Prosecutor against the Decision Number: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk and how to prove the Corruption Crime by the Public Prosecutor against the Decision Number: 31/Pid.Sus-TPK/ 2021/PN.Tjk. The research method is normative juridical. The form of prosecution in the indictment by the Public Prosecutor against Decision Number: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk is to make an indictment that meets the formal requirements that contains the identity of the defendant clearly and completely and material requirements that contain a clear description. and complete details of the criminal act charged with mentioning the time and place where the corruption crime was committed. With the indictment, the public prosecutor delegates the corruption case to the court for examination and a criminal verdict by the Corruption Court. Proof of corruption by the Public Prosecutor against Decision Number: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk is through a criminal justice process in court starting with the examination of evidence which is then used by the Public Prosecutor to make a claim. in the form of an indictment to the defendant by looking at the elements of the crime charged against the Defendant.
PENDAMPINGAN LEGALITAS PT PERORANGAN BAGI PELAKU USAHA UMKM MITRA RUMAH BUMN BANDAR LAMPUNG Hakim, Lukmanul; B, Erlina; Ainita, Okta
Jurnal Pengabdian UMKM Vol. 2 No. 2 (2023): Juli
Publisher : Pusat Studi UMKM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/jpu.v2i2.43

Abstract

Tujuan kegiatan Pendampingan Legalitas PT Perorangan ini adalah untuk memberitahukan kepada pelaku usaha terutama kepada pelaku usaha UMKM Mitra Rumah BUMN untuk dapat meningkatkan daya saing dan peningkatan kapasitas dari segi legalitas. Dengan adanya PT Perorangan dihatrapkan mampu untuk mendorong pelaku usaha UMKM menjadi usaha yang berdaya saing global karena dapat meningkatkan kepercayaan diri pelaku usaha untuk dapat semakin maju dan berkembang secara nasional maupun global. Mitra yang menjadi sasaran dari usulan kegiatan ini adalah Rumah BUMN, dan Mitra UMKM Rumah BUMN. Target khusus dari program ini adalah terciptanya peningkatan Legalitas bagi pelaku usaha khususnya Mitra UMKM Rumah BUMN. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas secara efisien serta berdaya saing secara global. Metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini adalah metode partisipatif. Bentuk kegiatan yang akan dilakukan diantaranya adalah Diskusi Kelompok Fokus (Focus Group Discussion – FGD), pelatihan, dan serta pendampingan Legalitas.
Co-Authors . Baharudin Adinda Salsabila Adinda, Salsabilla Agustuti Handayani Aini Nurul Ainita, Okta Akbar Sigratama Aldo Kurniawan AMINAH andri akasi akasi Anggalana angra adinda lara kasih Anita Fitriyani Anugrah, Erwin C Aprinisa Asti Amalia Suci Azzura, Salsabilla Nur Bafaddol, M Bagas Baharudin Baharudin Baharudin , Baharudin Bambang Hartono Cahyani, Erika Dharmawan Triantoro Santoso Difa, Muhammad Anta Dilla Nandya Oksitania Ditta Aulina Bakara Dwi Y, Annisa Eddy S Wirabhumi Elin Novita Eliza Kana Riwu, Keren Mawar Erina Pane Fadel Wildinata, Muhammad Ilham Fayola Fayola Ferdi Irawan Fissabilla Novita Halimahtus Sadiah Hendra Gunawan Hendri Dunan I Made Wisnu Adi Jaya Intan Nurina Seftiniara Irawan, Ferdi Khairudin Lanando Azhari, Muhammad Larakasih, Angra Adinda Lembasi, Krisnanda Meycel Buay Lintje Anna Marpaung Lintje Anna Marpaung Lukmanul Hakim M. Ardiansyah M. Ardiansyah Melisa Safitri Melisa Safitri Melisa Safitri Muhammad Ade Rafli Muhammad Anta Difa Muhammad Arif Fadli Syahputra Muhammad Arif Fadli Syahputra Muhammad Bagas Baffadol Muhammad Guntur, Muhammad Muhammad Ryan Ridwa Nadia Asmelinda Nadia Asmelinda Namira, Rizki Naura Nisrina P Nisrina P, Naura Nita Yolanda Nurina, Intan Nurul Aini Okta Ainita Okta Ainita Okta Ainita Okta Ainita Ramadan, Suta Recca Ayu Hapsari Rendi Yusuf Rendi Yusuf Rian Haky Pratama Risti Dwi Ramasari Riyan Saputra, Riyan Rosella Setya Cipta Phourtuna S Endang Prasetyawati Salsabila, Adinda Sopian, Ryo Martin Sukma, Masayu Nirmala Sukoco SP Suta Ramadan Syifa Mustika Tami Rusli Tami Rusli Wayguna, Candra Wijaya, Bagas Satria Yoga Saputra Alam Yuda, Arya Dwi Yulia Hesti Yunanda, Shopi Yunandar, Shopi Zainab Ompu Jainah Zainab Ompu Zainah Zainudin Hassan Zulfi Diane Zaini