Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.734
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Jurnal Dinamika Hukum Halu Oleo Law Review Jambura Law Review GANEC SWARA Al Ahkam Jurnal Pendidikan dan Konseling Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Abdidas UNISKA LAW REVIEW Jurnal hukum IUS PUBLICUM Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum Legalita DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Jurnal Pengabdian Mandiri NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Comprehensive Science Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Protection: Journal Of Land And Environmental Law AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Sanskara Hukum dan HAM Innovative: Journal Of Social Science Research Priviet Social Sciences Journal Jurnal Nusantara Berbakti Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Jurnal Mahasiswa Kreatif Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat Pandawa : Pusat Publikasi Hasil Pengabdian Masyarakat Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Jurnal Pengabdian Masyarakat Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Nian Tana Law Journal Jurnal Riset Ilmiah Indonesian Journal of Community Empowerment MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Journal of Law and Legal Reform Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Nusantara Mengabdi kepada Negeri Jurnal Pelayanan Masyarakat Dalihan Na Tolu : Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia Lex Scientia Law Review Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Jurnal Begawan Hukum Nusantara: Journal Law and Islamic Law Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections
Dolot Alhasni Bakung
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Mechanical Engineering Public Health Social Sciences Other

Published : 99 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 99 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Analisis Kebijakan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian Jafar, Ilham; Mohamad Kasim, Nur; Alhasni Bakung, Dolot
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i5.337

Abstract

Pemeliharaan anak meliputi hak anak atas nafkah, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, serta hak untuk memperoleh perhatian, kasih sayang, dan perlindungan dari orangtua. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum dalam penyelesaian perkara pemeliharaan anak akibat perceraian di pengadilan agama. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis tipe penelitian hukum normatif empiris yakni penelitian hukum yang memadukan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosial. Analisis kebijakan hukum dalam penyelesaian perkara pemeliharaan anak akibat perceraian di Pengadilan Agama, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan hukum masih memerlukan peningkatan dalam memastikan kepentingan terbaik anak terpenuhi. Dalam hal sengketa perceraian yang melibatkan anak, hakim akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kepentingan terbaik anak, kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak, dan faktor-faktor lain yang relevan dalam pengambilan keputusan terkait pemeliharaan anak
Tinjauan Komparasi Kedudukan Hukum Ahli Waris Pengganti dalam Perspektif Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam Musa, Dela Kartika; Mohamad Kasim, Nur; Alhasni Bakung , Dolot
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i6.373

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji komparasi kedudukan hukum ahli waris pengganti serta persamaan dan perbedaannya dalam perspektif Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yakni penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan Perundang-undangan seta pendekatan komparasi. Hasil penelitian menunjukkan menurut Kompilasi Hukum Islam, cucu dapat menggantikan orang tua yang meninggal lebih dulu sebagai pewaris, tetapi bagian yang diterima oleh cucu tidak selalu sebesar orang tua. Bagian cucu tidak boleh melebihi bagian ahli waris lain yang setara. Baik cucu laki-laki maupun perempuan, baik dari garis ayah maupun ibu, berhak mewarisi atau menggantikan orang tua yang telah meninggal lebih dulu. Menurut KUHPerdata, sistem penggantian ini tidak hanya berlaku bagi cucu, tetapi juga bagi keponakan dan saudara kandung yang digantikan oleh anak-anak mereka. Secara prinsip, konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam tidak berbeda jauh dengan KUHPerdata. Keduanya menggantikan posisi ahli waris yang telah meninggal lebih dulu, di mana posisi ayah digantikan oleh anaknya. Perbedaannya, dalam KHI, penggantian ahli waris hanya terjadi dalam garis lurus ke bawah, artinya hanya cucu yang dapat menggantikan orang tua mereka, sedangkan dalam KUHPerdata, penggantian dapat terjadi dalam garis lurus ke samping dan cabang-cabang garis lurus ke samping.
PENGAWASAN TERHADAP GERAI PENJUALAN DALAM PRESPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN Yusuf, Dimas Rahmat; Imran, Suwitno Y.; Bakung, Dolot Alhasni
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 9 (2014): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, September 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/8s5cdv88

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pengawasan terhadap gerai penjualan dalam perspektif perlindungan konsumen. Dalam era perdagangan modern, konsumen dihadapkan pada berbagai pilihan produk dan layanan, yang kadang kala berisiko terhadap keamanan dan kenyamanan konsumen. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait dapat melindungi hak-hak konsumen, serta menilai efektivitas regulasi yang ada.Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan analisis terhadap kebijakan perlindungan konsumen yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur pengawasan gerai penjualan, implementasinya di lapangan masih kurang optimal. Faktor-faktor seperti rendahnya pengawasan rutin, ketidaktahuan konsumen tentang hak-hak mereka, serta kurangnya penegakan hukum yang tegas turut menjadi hambatan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat konsumen dalam meningkatkan pengawasan dan kesadaran akan perlindungan konsumen.
Indirect Evidence in Disclosing Cartel Violations Under Business Competition Law in Indonesia Sari, Liani; Katjong, Revie Kurnia; Nurlia Mamonto, Andi Anisa; Ramli, Asmarani; Bakung, Dolot Alhasni
Jurnal Dinamika Hukum Vol 24, No 1 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2024.24.1.4053

Abstract

Cartels, or secret deals among competitors to set prices, limit production, or divide markets, pose a significant challenge to healthy competition and market integrity around the world, including in Indonesia. This study examines the use of indirect evidence, such as economic data and communication patterns, in uncovering such covert operations under the Indonesian Competition Law (Law No. 5 of 1999), using the normative juridical approach. The study uses statutory analysis to understand the legal framework, case analysis to explore the use of indirect evidence in law enforcement, and conceptual analysis to enhance theoretical understanding. This study analyzes the decisions of the KPPU and District Courts, KPPU regulations, and relevant legal frameworks to understand the applicability and challenges of using circumstantial evidence in legal proceedings. The results of the study make it clear that, despite its important role, the study identifies legal uncertainty and the need for corroborating evidence as the main obstacles to the effectiveness of indirect evidence. It reveals a significant gap in the acceptance and interpretation of indirect evidence between the KPPU and the judiciary, highlighting the need for clarity and consistency in the law. This review recommends the revision of Law No. 5 of 1999 and related procedural laws to include provisions for the acceptance and utilization of circumstantial evidence, improving the adjudication process of both the KPPU and the courts. This research contributes to Indonesia's understanding of competition law enforcement and promoting fair business practices.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI HUKUM PIHAK YANG TIDAK MEMILIKI HAK ASUH ANAK DALAM SUATU PUTUSAN PERCERAIAN Djafar, Sri Mitta Aisha; Junus, Nirwan; Bakung, Dolot Alhasni
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 6 No 1 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v6i1.320

Abstract

This study analyzes legal sanctions against parties who do not comply with court decisions in post-divorce child custody cases. The main focus is to identify legal sanctions that can be applied in accordance with the laws and regulations in Indonesia, as well as to examine the inhibiting factors that cause non-compliance with court decisions. The results show that although child custody is expressly regulated in legal regulations such as the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law, there are significant challenges in the implementation of judgments, especially when it comes to emotional aspects and protection of children. Hindering factors include ignorance of the law, conflicts between the parties to the dispute, and a lack of a firm law enforcement system. This study recommends strengthening enforcement mechanisms and increasing legal awareness to ensure the effective implementation of child custody.
URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA MEDIASI DESA Abdussamad, Zamroni; Bakung, Dolot Alhasni; Muhtar, Mohamad Hidayat; Apripari, Apripari; Puluhulawa, Jufryanto; Moha, Rivaldi; Mantali, Avelia Rahma Y.; Swarianata, Vivi
MAJU : Indonesian Journal of Community Empowerment Vol. 1 No. 4 (2024): MAJU : Indonesian Journal of Community Empowerment, JULI 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/cd899x93

Abstract

Keberadaan lembaga penyelesaian sengketa di tingkat desa merupakan hal  yang penting dalam upaya menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, selain sebagai sarana guna meminimalisir dampak sosial yang timbul pasca terjadinya sengketa. Maka dari itu, kegiatan ini dilakukan untuk menjawab (1) Bagaimana konsep Mediasai di Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo  ? dan (2) Bagaimana implementasi proses Mediasi oleh Mediator yang di perankan Lembaga Mediasi Desa ?. metode yang digunakan dalam kegiatan ini berupa penyuluhan dan sosialisasi. Hasil kegiatan menunjukkan dibutuhkan berbagai regulasi di antaranya berupa peraturan desa agar eksistensi lembaga penyelesaian sengketa terutama dari segi kelembagaan dan minat atau tingkat kepercayaan masyarakat terpelihara dengan baik di masa mendatang. Pengabdian ini dilakukan dengan cara mendeskripsi berbagai aspek tentang topik monitoring dan evalusai yang kemudian diakhiri dengan sesi diskusi. Diperoleh hasil bahwa draft peraturan Desa Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo tentang Lembaga Mediasi.
URGENSI PEMBENTUKAN PERDES TENTANG PENATAAN TANAH SEMPADAN PANTAI DI PESISIR TELUK TOMINI DALAM PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN SERTA KEPEMILIKANNYA Wantu, Fence M; Bakung, Dolot Alhasni; Muhtar, Mohammad Hidayat
MAJU : Indonesian Journal of Community Empowerment Vol. 1 No. 4 (2024): MAJU : Indonesian Journal of Community Empowerment, JULI 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/ay9p2325

Abstract

Urgensi penentuan dan penegakan hukum terkait penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sempadan pantai di wilayah pesisir Teluk Tomini sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan tanah di area tersebut dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti. Penguasaan Tanah: Menentukan siapa yang memiliki hak untuk menguasai tanah di sempadan pantai, yang bisa jadi pemerintah, masyarakat setempat, atau badan hukum. Pemilikan Tanah: Mengklarifikasi status kepemilikan tanah, apakah itu tanah negara atau tanah hak milik pribadi. Penggunaan Tanah: Menetapkan jenis penggunaan tanah, seperti untuk perumahan, layanan umum, atau kegiatan komersial. Pemanfaatan Tanah: Memastikan tanah digunakan untuk tujuan yang sesuai, seperti tempat tinggal, kegiatan ekonomi, sosial, atau pertanian. Kegiatan ini akan menjawab (1) Bagaimana konsep penataan penggunaan, pengelolaan dan kepemilikan tanah sempadan pantai di pesisir teluk tomini? dan Bagaimana implementasi konsep hak dan kewajiban penggunaan, pengelolaan dan kepemilikan tanah sempadan pantai di pesisir teluk tomini?. Kegiatan ini dilakukan dengan metode penyuluhan. Hasil kegiatan menunjukkan Penentuan dan penegakan hukum ini juga bertujuan untuk menghindari konflik penggunaan tanah dan memastikan kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Dengan demikian, dapat mencegah kerusakan lingkungan dan mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah pesisir Teluk Tomini.
Menguak Konflik Hukum: Regulasi Hak Milik dengan Penguasaan Lahan Sempadan di Kawasan Danau Limboto Salman Farishi; Nirwan Junus; Dolot Alhasni Bakung
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2364

Abstract

Penetapan garis sempadan danau sebagai bagian dari upaya perlindungan ekosistem perairan seringkali berbenturan dengan kepentingan pemilik lahan yang telah mengantongi sertifikat hak milik. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 28 Tahun 2015 di kawasan sempadan Danau Limboto, khususnya terkait pengaruh regulasi tersebut terhadap hak atas tanah bersertifikat, pembatasan pemanfaatan lahan, larangan penerbitan sertifikat baru, serta ketidakpastian mekanisme ganti rugi. Pendekatan yuridis-empiris digunakan dengan mengombinasikan data primer melalui wawancara mendalam terhadap aparat kelurahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan masyarakat terdampak dan data sekunder berupa dokumen peraturan, kebijakan, serta literatur hukum pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sertifikat hak milik yang diterbitkan sebelum penetapan garis sempadan tetap diakui secara hukum, pemilik lahan mengalami pembatasan ketat dalam pemanfaatan tanah, yang memicu konflik sosial dan hambatan administratif. Selain itu, implementasi regulasi dihadapkan pada tantangan berupa ketidaksinkronan data spasial dan ketiadaan mekanisme kompensasi yang jelas dan adil. Temuan ini mengindikasikan perlunya harmonisasi kebijakan antarsektor, sosialisasi yang lebih masif, penegakan hukum yang proporsional, serta penyusunan skema ganti rugi yang transparan dan partisipatif guna menyeimbangkan kepentingan perlindungan lingkungan dan penghormatan terhadap hak-hak kepemilikan tanah.
Mekanisme Pemberian Hak Pengelolaan dan Penguasaan Tanah Sempadan Sungai Bone: Perspektif Hukum Agraria dan Perlindungan Ekosistem Sungai Adam, Abdul Karim; Fenty U. Puluhulawa; Dolot Alhasni Bakung
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2455

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji mekanisme pemberian hak pengelolaan atas tanah sempadan sungai, khususnya Sungai Bone, dalam kerangka hukum agraria Indonesia dan pelestarian ekosistem. Fokus penelitian adalah memastikan kepatuhan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam penerbitan hak atas tanah sesuai peraturan yang berlaku dan mengidentifikasi tantangan terkait okupasi ilegal serta kerusakan lingkungan di kawasan sempadan sungai. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, meliputi analisis dokumen hukum, peraturan, dan data lapangan, didukung oleh wawancara dengan pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah sempadan sungai merupakan tanah negara yang tidak dapat dimiliki pribadi, dan BPN hanya memberikan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada instansi pemerintah untuk tujuan konservasi dan kepentingan umum. Namun, praktik di lapangan masih terdapat pelanggaran akibat rendahnya kesadaran masyarakat, penerbitan sertifikat di kawasan sempadan, serta pembangunan ilegal. Hal ini menimbulkan dilema hukum dan kerusakan lingkungan, sehingga diperlukan koordinasi lebih baik antara BPN, pemerintah daerah, dan instansi pengelola sumber daya air, serta peningkatan edukasi hukum masyarakat
Perbandingan Hukum Sistem Pembayaran Shopee Paylater Antara Indonesia Dan Malaysia Ali, Safitri; Nur Mohamad Kasim; Dolot Alhasni Bakung; Akbar Hidayatullah Daud
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2603

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis pengaturan dan implementasi sistem pembayaran shopee paylater (SPayLater) di Indonesia dan Malaysia dari perspektif hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang - undangan terkait fintech, perlindungan konsumen, serta transaksi elektronik, dan bahan hukum sekunder berupa literatur akademik dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukan bahwa di Indonesia, layanan Paylater diatur dalam kerangka fintech lending di bawah pengawasan OJK dan Bank Indonesia, namus masih terdapat kelemahan pada aspek transparansi biaya, mekanisme penagihan dan perlindungan data pribadi. di Malaysia, pengawasan dilakukan oleh Bank Negara Malaysia dan Securities Commission dengan batas bunga maksimal 18% per tahun, namun masih menghadapi tantangan dalam transparansi onformasi dan praktik responsible lending. Kesimpulannya, meskipun terdapat perbedaan substansi regulasi, kedua negara sama - sama berupaya menyeimbangkan inovasi digital dengan perlindungan konsumen, meski masih memerlukan penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan.
Co-Authors Abelita Daud Adam, Abdul Karim Adis Dwi Artamevia Udjulu Adistia R. Nur Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Aid Pramudya Husain Aid Pramudya Husain Akbar Hidayatullah Daud Akbar Hidayatullah Daud Al-Hadad, Monalisa Aldi D. Butudoka Aldin Karim Ali, Safitri Apripari, Apripari Apriyansa Pranata Ayuba Arwin Dunggio Avelia Rahmah Y Mantali Daniar Erza Miftarini Imam Debi Rahmat Huntialo Dewa Ezza Mahendra Ungko Dewa Ezza Mahendra Ungko Dian Ekawaty Ismail Diwan Jagad Raya Mohamad Djafar, Sri Mitta Aisha Dungga, Wenny Almoravid Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Fitran Amrain Gavinna Mantali Gita Amalia S. Aru Gunawan Rena Hadju, Zainal Abdul Aziz Handipan H. Ali Hikmawati Sabue Ilham Jafar Intra Saleh Itra Saleh Jafar, Ilham Jufryanto Puluhulawa Julisa Aprilia Kaluku Julius T Mandjo Julius T. Mandjo KASIM, NUR M. Katjong, Revie Kurnia Kaunang, Alfian Mamu, Karlin Z Mantali, Avelia Rahma Y. Mantali, Avelia Rahmah Y Miranda Posogu Moh Aditya Adjara Moh. Risky Yaisa Moh. Zidhan Madina Moha, Rivaldi Mohamad Alim Rifay Thalib Mohamad Djovan Kurniawan Mokodompit Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Rivaldi Moha Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Mohammad Rivaldi Moha Muh Nizar Zulmi Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa Muhammad Dwi Sakti Rahim Muhammad Sabrisa Khartanta Ginting Suka Muhtar, Mohammad Hidayat Musa, Dela Kartika Muthia Cherawaty Thalib Mutia Cherawaty Thalib Ngurawan, Mohamad Eka Purwanto Nirwan Junus Nisrina M. Adam Nur M. Kasim Nur Mohamad Kasim Nur Mohammad Kasim Nur Mohammad Kasim, Nur Mohammad Nurjana Nurjana Nurlia Mamonto, Andi Anisa Nurul Fazri Elfikri Nurul Fazri Elfikri Nurul Fazri Elfikri Nusi, Andri Nuvazria Achir PUSI, TINSIAWATY R. Ramadhan Usman Ramli, Asmarani Randi Randi Renly Aprilia Pakaya Rilla Miftahuljannah Potale Risky Yanto Yunde Roman Agustian Hasan Roman Agustian Hasan Romansyah Fitra Lebie Sabrisa Khartanta Ginting Suka, Muhammad Salman Farishi Sari, Liani Sarson, Moh Taufiq Zulfikar Sinta Pomahiya Siti Hardianti Paramata Siti Nurmilawaty Tuliyabu Sjahrain, Nadya Asriyani Sofyan Piyo Sri Nanang Meiske Sri Nanang Meiske Kamba Sri Susanti Auna Suwitno Yutye Imran Swarianata, Vivi Tessa Pritama Eda Tessa Pritama Eda Thanh Nga Pham Usman Rasyid Weny A Dungga Weny Almoravid Dungga Yassine Chami Yulin Kamumu Yulin Kamumu Yusuf, Dimas Rahmat Zainal Abdul A. Hadju Zainal Abdul Aziz Hadju Zainal Abdul Aziz Hadju Zainal Abdul Aziz Hadju Zainal abdul aziz hadju Zainal Hadju Zamroni Abdusamad Zamroni Abdussamad Zuriyati T. Deni