Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.813
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Jurnal Dinamika Hukum Halu Oleo Law Review Jambura Law Review GANEC SWARA Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam Al Ahkam Jurnal Pendidikan dan Konseling Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Abdidas UNISKA LAW REVIEW Batulis Civil Law Review Jurnal hukum IUS PUBLICUM Jurnal Hukum Legalita DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Jurnal Pengabdian Mandiri NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Comprehensive Science Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Protection: Journal Of Land And Environmental Law Innovative: Journal Of Social Science Research Priviet Social Sciences Journal Jurnal Nusantara Berbakti Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Jurnal Mahasiswa Kreatif Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat Pandawa : Pusat Publikasi Hasil Pengabdian Masyarakat Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Nian Tana Jurnal Riset Ilmiah Indonesian Journal of Community Empowerment Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Journal of Law and Legal Reform Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Nusantara Mengabdi kepada Negeri Jurnal Pelayanan Masyarakat Lex Scientia Law Review Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections
Dolot Alhasni Bakung
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Mechanical Engineering Public Health Social Sciences Other

Published : 85 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 85 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA MEDIASI DESA Abdussamad, Zamroni; Bakung, Dolot Alhasni; Muhtar, Mohamad Hidayat; Apripari, Apripari; Puluhulawa, Jufryanto; Moha, Rivaldi; Mantali, Avelia Rahma Y.; Swarianata, Vivi
MAJU : Indonesian Journal of Community Empowerment Vol. 1 No. 4 (2024): MAJU : Indonesian Journal of Community Empowerment, JULI 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/cd899x93

Abstract

Keberadaan lembaga penyelesaian sengketa di tingkat desa merupakan hal  yang penting dalam upaya menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, selain sebagai sarana guna meminimalisir dampak sosial yang timbul pasca terjadinya sengketa. Maka dari itu, kegiatan ini dilakukan untuk menjawab (1) Bagaimana konsep Mediasai di Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo  ? dan (2) Bagaimana implementasi proses Mediasi oleh Mediator yang di perankan Lembaga Mediasi Desa ?. metode yang digunakan dalam kegiatan ini berupa penyuluhan dan sosialisasi. Hasil kegiatan menunjukkan dibutuhkan berbagai regulasi di antaranya berupa peraturan desa agar eksistensi lembaga penyelesaian sengketa terutama dari segi kelembagaan dan minat atau tingkat kepercayaan masyarakat terpelihara dengan baik di masa mendatang. Pengabdian ini dilakukan dengan cara mendeskripsi berbagai aspek tentang topik monitoring dan evalusai yang kemudian diakhiri dengan sesi diskusi. Diperoleh hasil bahwa draft peraturan Desa Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo tentang Lembaga Mediasi.
URGENSI PEMBENTUKAN PERDES TENTANG PENATAAN TANAH SEMPADAN PANTAI DI PESISIR TELUK TOMINI DALAM PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN SERTA KEPEMILIKANNYA Wantu, Fence M; Bakung, Dolot Alhasni; Muhtar, Mohammad Hidayat
MAJU : Indonesian Journal of Community Empowerment Vol. 1 No. 4 (2024): MAJU : Indonesian Journal of Community Empowerment, JULI 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/ay9p2325

Abstract

Urgensi penentuan dan penegakan hukum terkait penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sempadan pantai di wilayah pesisir Teluk Tomini sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan tanah di area tersebut dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti. Penguasaan Tanah: Menentukan siapa yang memiliki hak untuk menguasai tanah di sempadan pantai, yang bisa jadi pemerintah, masyarakat setempat, atau badan hukum. Pemilikan Tanah: Mengklarifikasi status kepemilikan tanah, apakah itu tanah negara atau tanah hak milik pribadi. Penggunaan Tanah: Menetapkan jenis penggunaan tanah, seperti untuk perumahan, layanan umum, atau kegiatan komersial. Pemanfaatan Tanah: Memastikan tanah digunakan untuk tujuan yang sesuai, seperti tempat tinggal, kegiatan ekonomi, sosial, atau pertanian. Kegiatan ini akan menjawab (1) Bagaimana konsep penataan penggunaan, pengelolaan dan kepemilikan tanah sempadan pantai di pesisir teluk tomini? dan Bagaimana implementasi konsep hak dan kewajiban penggunaan, pengelolaan dan kepemilikan tanah sempadan pantai di pesisir teluk tomini?. Kegiatan ini dilakukan dengan metode penyuluhan. Hasil kegiatan menunjukkan Penentuan dan penegakan hukum ini juga bertujuan untuk menghindari konflik penggunaan tanah dan memastikan kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Dengan demikian, dapat mencegah kerusakan lingkungan dan mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah pesisir Teluk Tomini.
Menguak Konflik Hukum: Regulasi Hak Milik dengan Penguasaan Lahan Sempadan di Kawasan Danau Limboto Salman Farishi; Nirwan Junus; Dolot Alhasni Bakung
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2364

Abstract

Penetapan garis sempadan danau sebagai bagian dari upaya perlindungan ekosistem perairan seringkali berbenturan dengan kepentingan pemilik lahan yang telah mengantongi sertifikat hak milik. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 28 Tahun 2015 di kawasan sempadan Danau Limboto, khususnya terkait pengaruh regulasi tersebut terhadap hak atas tanah bersertifikat, pembatasan pemanfaatan lahan, larangan penerbitan sertifikat baru, serta ketidakpastian mekanisme ganti rugi. Pendekatan yuridis-empiris digunakan dengan mengombinasikan data primer melalui wawancara mendalam terhadap aparat kelurahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan masyarakat terdampak dan data sekunder berupa dokumen peraturan, kebijakan, serta literatur hukum pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sertifikat hak milik yang diterbitkan sebelum penetapan garis sempadan tetap diakui secara hukum, pemilik lahan mengalami pembatasan ketat dalam pemanfaatan tanah, yang memicu konflik sosial dan hambatan administratif. Selain itu, implementasi regulasi dihadapkan pada tantangan berupa ketidaksinkronan data spasial dan ketiadaan mekanisme kompensasi yang jelas dan adil. Temuan ini mengindikasikan perlunya harmonisasi kebijakan antarsektor, sosialisasi yang lebih masif, penegakan hukum yang proporsional, serta penyusunan skema ganti rugi yang transparan dan partisipatif guna menyeimbangkan kepentingan perlindungan lingkungan dan penghormatan terhadap hak-hak kepemilikan tanah.
Mekanisme Pemberian Hak Pengelolaan dan Penguasaan Tanah Sempadan Sungai Bone: Perspektif Hukum Agraria dan Perlindungan Ekosistem Sungai Adam, Abdul Karim; Fenty U. Puluhulawa; Dolot Alhasni Bakung
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2455

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji mekanisme pemberian hak pengelolaan atas tanah sempadan sungai, khususnya Sungai Bone, dalam kerangka hukum agraria Indonesia dan pelestarian ekosistem. Fokus penelitian adalah memastikan kepatuhan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam penerbitan hak atas tanah sesuai peraturan yang berlaku dan mengidentifikasi tantangan terkait okupasi ilegal serta kerusakan lingkungan di kawasan sempadan sungai. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, meliputi analisis dokumen hukum, peraturan, dan data lapangan, didukung oleh wawancara dengan pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah sempadan sungai merupakan tanah negara yang tidak dapat dimiliki pribadi, dan BPN hanya memberikan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada instansi pemerintah untuk tujuan konservasi dan kepentingan umum. Namun, praktik di lapangan masih terdapat pelanggaran akibat rendahnya kesadaran masyarakat, penerbitan sertifikat di kawasan sempadan, serta pembangunan ilegal. Hal ini menimbulkan dilema hukum dan kerusakan lingkungan, sehingga diperlukan koordinasi lebih baik antara BPN, pemerintah daerah, dan instansi pengelola sumber daya air, serta peningkatan edukasi hukum masyarakat
International Legal Regulations on Coastal Conservation of Coastal Boundary Lands Across National Borders in the Digital Era Dolot Alhasni Bakung; Zainal Abdul A. Hadju; Yassine Chami; Sri Nanang Meiske; Ramadhan Usman
Lex Scientia Law Review Vol. 9 No. 2 (2025): November, 2025: Law, Policy, and Governance in Contemporary Socio-Economic Tran
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lslr.v9i2.12719

Abstract

The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) provides a comprehensive legal framework for protecting and preserving the marine environment, including coastal areas. This study examines the application of international legal regulations regarding coastal conservation and jurisdictional management of coastal lands between Indonesia and Malaysia in the digital era. Employing a normative and qualitative approach, the research analyzes secondary data from legal materials of both countries, using a comparative method to identify similarities, differences, and points of convergence between their legal systems. In Indonesia, digital transformation by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency has enhanced transparency and efficiency in land management; however, policy adjustments are still needed for effective coastal ecosystem protection. Meanwhile, Malaysia, with its long and erosion-prone coastline, has implemented various laws and policies, including Coastal Zone Management (CZM), to address issues such as erosion and pollution. Although both countries face similar challenges and opportunities, their approaches differ. Indonesia needs to optimize its policies to effectively protect coastal ecosystems, while Malaysia requires adjustments in implementing its existing laws and policies. Challenges such as overlapping jurisdictional authority, funding limitations, and the need for stakeholder involvement remain significant obstacles. Therefore, successful coastal land management in both countries requires better integration of legal policies, environmental conservation efforts, and digital technology to achieve sustainable outcomes.
Perbandingan Hukum Sistem Pembayaran Shopee Paylater Antara Indonesia Dan Malaysia Ali, Safitri; Nur Mohamad Kasim; Dolot Alhasni Bakung; Akbar Hidayatullah Daud
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2603

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis pengaturan dan implementasi sistem pembayaran shopee paylater (SPayLater) di Indonesia dan Malaysia dari perspektif hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang - undangan terkait fintech, perlindungan konsumen, serta transaksi elektronik, dan bahan hukum sekunder berupa literatur akademik dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukan bahwa di Indonesia, layanan Paylater diatur dalam kerangka fintech lending di bawah pengawasan OJK dan Bank Indonesia, namus masih terdapat kelemahan pada aspek transparansi biaya, mekanisme penagihan dan perlindungan data pribadi. di Malaysia, pengawasan dilakukan oleh Bank Negara Malaysia dan Securities Commission dengan batas bunga maksimal 18% per tahun, namun masih menghadapi tantangan dalam transparansi onformasi dan praktik responsible lending. Kesimpulannya, meskipun terdapat perbedaan substansi regulasi, kedua negara sama - sama berupaya menyeimbangkan inovasi digital dengan perlindungan konsumen, meski masih memerlukan penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan.
Kendala Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Nafkah Anak Yang Ditelantarkan: Studi Kasus Perkara Nomor 699/Pdt.G/2021/PA.Gtlo Pengadilan Agama Kota Goronta Renly Aprilia Pakaya; Dolot Alhasni Bakung; Nurul Fazri Elfikri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4127

Abstract

TPenelitian ini menganalisis kendala hukum penyelesaian sengketa nafkah anak yang ditelantarkan dalam Perkara Nomor 699/Pdt.G/2021/PA.Gtlo di Pengadilan Agama Kota Gorontalo, menggunakan pendekatan yuridis empiris deskriptif-analitis. Landasan normatif UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 jo. KHI Pasal 105, 156, dan 157 menghadapi ambiguitas interpretasi "kemampuan finansial" ayah, menyebabkan mediasi gagal dan litigasi panjang hingga banding (A.U. vs F.A.I.). Penggugat R.A. menuntut Rp18.000.000/bulan untuk tiga anak (M.D.A.F., I.E.H., O.B.K.), tetapi eksekusi terhambat minimnya data aset informal sektor perikanan Gorontalo, koordinasi lemah Pengadilan-Dinsos-Polri, dan budaya motonungo yang menggantikan nafkah individual. Data 2023 mencatat 40% dari 211 kasus nafkah (65% perceraian) tidak rutin dibayar. Hambatan sistemik ini diperparah ekonomi pasca-pandemi (pengangguran 5,8%, pekerja informal 70%). Reformasi direkomendasikan meliputi Unit Layanan Eksekusi Nafkah (ULE Nafkah) berbasis e-court terintegrasi SIN, sanksi progresif (blokir rekening/SIM, pidana Pasal 49 UU Perlindungan Anak), MoU tripartit, dan akulturasi adat. Penelitian berkontribusi memperkuat penegakan maqasid syariah hifz al-nasl dan SDGs Goal 16 melalui transformasi Pengadilan Agama dari penentu putusan menjadi penjamin hak anak pasca-perceraian.
KONTRA PERSEPSI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM UU NO 2 TAHUN 1960 TENTANG BAGI HASIL PERTANIAN DENGAN SISTEM IJON (Penyuluhan Hukum Pada Masyarakat di Desa Kaidundu Kecamatan Bulawa Kabupaten Boen Bolango Provinsi Gorontalo) Dolot Alhasni Bakung; Sri Nanang Meiske Kamba; Mohamad Hidayat Muhtar; Zamroni Abdussamad; Julius T. Mandjo
Jurnal Nusantara Berbakti Vol. 1 No. 3 (2023): Juli : Jurnal Nusantara Berbakti
Publisher : Universitas Kristen Indonesia Toraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59024/jnb.v1i3.164

Abstract

The implementation of the ijon system by the community, especially farmers, has become a habit that has been passed down from generation to generation and has become entrenched in a number of areas, including Gorontalo. The 1945 Constitution, especially in Article 18B paragraph two (2) which reads that the State recognizes and respects customary law community units along with their traditional rights as long as they are still alive and in accordance with the development of society and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia, which is regulated in law. Even so, buying and selling under the debt bondage system, in the eyes of the law, is strictly prohibited because in buying and selling the bonded bond system is very unclear because this is a form of extortion that can harm other people. The sale and purchase of the ijon system has also been confirmed in article 8 paragraph 3 of Law number 2 of 1960 concerning production sharing agreements, which reads: "payments by anyone, including owners and cultivators, to cultivators or owners in whatever form they have elements of ijon, are prohibited". The provisions used as the legal basis for the use of standard contracts in Indonesia are Article 1338 Paragraph (1) of the Civil Code which stipulates: "all agreements made legally apply as laws for those who make them" from the words all can be interpreted that every legal subject can make an agreement with any content, there is freedom of the legal subject to determine the form of the agreement. In other words, through the principle of freedom of contract, legal subjects have the freedom to make agreements, including opening opportunities for legal subjects to make new agreements that have not been regulated in the Civil Code so that they can follow the needs of society due to the times
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Itra Saleh; Nur Mohamad Kasim; Dolot Alhasni Bakung
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i3.543

Abstract

In this study the authors examined consumer protection against business actor defaults. This is motivated by the reality that occurs in society that there are several business actors who do things that harm consumers. Consumer rights are often ignored by business actors, in other words, business actors have not fulfilled their obligations to consumers properly. Consumers who feel aggrieved by business actors can submit a lawsuit to BPSK, but often consumers cannot accept the judge's decision so they proceed to the appeal level, namely at the District Court. From this background, the authors formulate several problems, namely what are the legal rules regarding consumer dispute resolution and what are the responsibilities of business actors towards consumers. This research is a type of field research that is descriptive in nature. In this study, 2 (two) data sources were used, namely primary data, which was data obtained directly from respondents through field interviews or research locations, and the second was secondary data, namely data obtained or collected through some literature or literature studies. There are 2 (two) data collection methods used in this study, namely observation and interviews. The results of this study indicate that consumer protection at BPSK is in accordance with the provisions of Law number 8 of 1999 concerning consumer protection, while the district court is less objective in resolving consumer disputes. The responsibility of business actors in default can be carried out by continuing/canceling the agreement and compensating for losses incurred as a result of the default.
Building legal protection of land borders in the management of people-based economy Bakung, Dolot Alhasni; Hadju, Zainal Abdul Aziz
Priviet Social Sciences Journal Vol. 6 No. 2 (2026): February 2026
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v6i2.1016

Abstract

This study analyzes the legal protection of coastal boundary land within the framework of people-based economic management in Tomini Bay. Based on normative legal research methods, the study examined the 1945 Constitution Article 33, the 1960 Law, the Spatial Planning Law, Law 27/2007 jo. Law 1/2014, Presidential Regulation 51/2016 on coastal boundary boundaries, and Law 32/2009 on PPLH, to map the gap between norms and practices. The results of the analysis show three main problems: (1) weak implementation and enforcement of the law on violations of border utilization; (2) conflicts of control and ownership due to unclear land status, lack of mapping, and certification; and (3) unsustainable exploitation of resources that damages coastal ecosystems and threatens livelihoods. This study recommends strengthening legal certainty through participatory mapping and social certification, integrating national law with local wisdom (customary deliberation/mediation), and co-management models involving the government, community, and private sector. Thus, the Indonesian border land can be managed fairly, provide certainty of rights, and sustainably support coastal welfare.
Co-Authors Abelita Daud Adam, Abdul Karim Adistia R. Nur Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Aid Pramudya Husain Aid Pramudya Husain Akbar Hidayatullah Daud Al-Hadad, Monalisa Aldi D. Butudoka Ali, Safitri Apripari, Apripari Apriyansa Pranata Ayuba Arwin Dunggio Avelia Rahmah Y Mantali Debi Rahmat Huntialo Dewa Ezza Mahendra Ungko Dewa Ezza Mahendra Ungko Dian Ekawaty Ismail Djafar, Sri Mitta Aisha Dungga, Wenny Almoravid Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Fitran Amrain Gita Amalia S. Aru Hadju, Zainal Abdul Aziz Hikmawati Sabue Ilham Jafar Itra Saleh Jafar, Ilham Jufryanto Puluhulawa Julisa Aprilia Kaluku Julius T Mandjo Julius T. Mandjo Karim, Aldin KASIM, NUR M. Katjong, Revie Kurnia Kaunang, Alfian Mamu, Karlin Z Mandjo, Julius T. Mantali, Avelia Rahma Y. Mantali, Avelia Rahmah Y Moh Aditya Adjara Moha, Rivaldi Mohamad Djovan Kurniawan Mokodompit Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Rivaldi Moha Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Mohammad Rivaldi Moha Muh Nizar Zulmi Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa Muhammad Sabrisa Khartanta Ginting Suka Muhtar, Mohammad Hidayat Musa, Dela Kartika Muthia Cherawaty Thalib Mutia Cherawaty Thalib Nabih Amer Ngurawan, Mohamad Eka Purwanto Nirwan Junus Nisrina M. Adam Nur M. Kasim Nur Mohamad Kasim Nur Mohammad Kasim Nur Mohammad Kasim, Nur Mohammad Nurjana Nurjana Nurlia Mamonto, Andi Anisa Nurul Fazri Elfikri Nusi, Andri Nuvazria Achir Pham, Thanh Nga Potale, Rilla Miftahuljannah PUSI, TINSIAWATY R. Ramadhan Usman Ramli, Asmarani Randi Randi Renly Aprilia Pakaya Risky Yanto Yunde Roman Agustian Hasan Roman Agustian Hasan Romansyah Fitra Lebie Sabrisa Khartanta Ginting Suka, Muhammad Salman Farishi Sari, Liani Sarson, Moh Taufiq Zulfikar Sinta Pomahiya Siti Hardianti Paramata Siti Nurmilawaty Tuliyabu Sofyan Piyo Sri Nanang Meiske Sri Nanang Meiske Kamba Sri Susanti Auna Suwitno Yutye Imran Swarianata, Vivi Tessa Pritama Eda Tessa Pritama Eda Usman Rasyid Weny A Dungga Weny Almoravid Dungga Yassine Chami Yulin Kamumu Yulin Kamumu Yusuf, Dimas Rahmat Zainal Abdul A. Hadju Zainal Abdul Aziz Hadju Zainal Abdul Aziz Hadju Zainal abdul aziz hadju Zainal Hadju Zamroni Abdusamad Zamroni Abdussamad Zuriyati T. Deni