Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
9.538
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Jurnal Dinamika Hukum Halu Oleo Law Review Jambura Law Review GANEC SWARA Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam Al Ahkam Jurnal Pendidikan dan Konseling Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Abdidas UNISKA LAW REVIEW Batulis Civil Law Review Jurnal hukum IUS PUBLICUM Jurnal Hukum Legalita Jurnal Pengabdian Mandiri NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Comprehensive Science Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Protection: Journal Of Land And Environmental Law Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Nusantara Berbakti Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Jurnal Mahasiswa Kreatif Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat Pandawa : Pusat Publikasi Hasil Pengabdian Masyarakat Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Nian Tana Jurnal Riset Ilmiah Indonesian Journal of Community Empowerment Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Journal of Law and Legal Reform Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Nusantara Mengabdi kepada Negeri Lex Scientia Law Review Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services
Dolot Alhasni Bakung
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Mechanical Engineering Public Health Social Sciences Other

Published : 78 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 78 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Disparity in the Doctrine of Promissory Estoppel between Indonesia, the Philippines and the United Kingdom Bakung, Dolot Alhasni; Pham, Thanh Nga; Muhtar, Mohamad Hidayat
Journal of Law and Legal Reform Vol. 5 No. 1 (2024): Contemporary Global Issues on Law Reform, Legal Certainty, and Justice
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jllr.vol5i1.2122

Abstract

There is a legal vacuum that regulates the settlement and legal consequences of pre-contractual promises between parties in Indonesia. This research aims to examine the legal application of the Promissory Estoppel Doctrine in filling legal gaps while comparing it with a number of Common Law countries, including England, which implemented this doctrine earlier. This research uses normative legal research using a comparative approach, case approach and conceptual approach. The sources of legal materials in this research consist of primary, secondary and tertiary legal materials. The application of the Promissory Estoppel doctrine to the Indonesian legal system can be done because there are similarities between the legal system in common law (England, the Philippines) and the legal system in Indonesia, so that courts in Indonesia can use this doctrine to fill legal gaps. Pre-contracts have been regulated in such a way both through legislation and the application of relevant legal doctrines in a number of developed countries. with the doctrine of promissory estoppel, an agreement that has not fulfilled certain conditions or objects, in this case a pre-agreement, can protect a party who has placed a trust in another party in the process of carrying out negotiations which causes him to carry out certain legal actions (rechtshandeling) and causes the birth of reliance. loss. Promissory estoppel is an important concept in English law however, the legal requirements for promissory estoppel may differ from country to country.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI HUKUM PIHAK YANG TIDAK MEMILIKI HAK ASUH ANAK DALAM SUATU PUTUSAN PERCERAIAN Djafar, Sri Mitta Aisha; Junus, Nirwan; Bakung, Dolot Alhasni
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 6 No 1 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v6i1.320

Abstract

This study analyzes legal sanctions against parties who do not comply with court decisions in post-divorce child custody cases. The main focus is to identify legal sanctions that can be applied in accordance with the laws and regulations in Indonesia, as well as to examine the inhibiting factors that cause non-compliance with court decisions. The results show that although child custody is expressly regulated in legal regulations such as the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law, there are significant challenges in the implementation of judgments, especially when it comes to emotional aspects and protection of children. Hindering factors include ignorance of the law, conflicts between the parties to the dispute, and a lack of a firm law enforcement system. This study recommends strengthening enforcement mechanisms and increasing legal awareness to ensure the effective implementation of child custody.
URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA MEDIASI DESA Abdussamad, Zamroni; Bakung, Dolot Alhasni; Muhtar, Mohamad Hidayat; Apripari, Apripari; Puluhulawa, Jufryanto; Moha, Rivaldi; Mantali, Avelia Rahma Y.; Swarianata, Vivi
MAJU : Indonesian Journal of Community Empowerment Vol. 1 No. 4 (2024): MAJU : Indonesian Journal of Community Empowerment, JULI 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/cd899x93

Abstract

Keberadaan lembaga penyelesaian sengketa di tingkat desa merupakan hal  yang penting dalam upaya menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, selain sebagai sarana guna meminimalisir dampak sosial yang timbul pasca terjadinya sengketa. Maka dari itu, kegiatan ini dilakukan untuk menjawab (1) Bagaimana konsep Mediasai di Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo  ? dan (2) Bagaimana implementasi proses Mediasi oleh Mediator yang di perankan Lembaga Mediasi Desa ?. metode yang digunakan dalam kegiatan ini berupa penyuluhan dan sosialisasi. Hasil kegiatan menunjukkan dibutuhkan berbagai regulasi di antaranya berupa peraturan desa agar eksistensi lembaga penyelesaian sengketa terutama dari segi kelembagaan dan minat atau tingkat kepercayaan masyarakat terpelihara dengan baik di masa mendatang. Pengabdian ini dilakukan dengan cara mendeskripsi berbagai aspek tentang topik monitoring dan evalusai yang kemudian diakhiri dengan sesi diskusi. Diperoleh hasil bahwa draft peraturan Desa Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo tentang Lembaga Mediasi.
URGENSI PEMBENTUKAN PERDES TENTANG PENATAAN TANAH SEMPADAN PANTAI DI PESISIR TELUK TOMINI DALAM PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN SERTA KEPEMILIKANNYA Wantu, Fence M; Bakung, Dolot Alhasni; Muhtar, Mohammad Hidayat
MAJU : Indonesian Journal of Community Empowerment Vol. 1 No. 4 (2024): MAJU : Indonesian Journal of Community Empowerment, JULI 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/ay9p2325

Abstract

Urgensi penentuan dan penegakan hukum terkait penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sempadan pantai di wilayah pesisir Teluk Tomini sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan tanah di area tersebut dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti. Penguasaan Tanah: Menentukan siapa yang memiliki hak untuk menguasai tanah di sempadan pantai, yang bisa jadi pemerintah, masyarakat setempat, atau badan hukum. Pemilikan Tanah: Mengklarifikasi status kepemilikan tanah, apakah itu tanah negara atau tanah hak milik pribadi. Penggunaan Tanah: Menetapkan jenis penggunaan tanah, seperti untuk perumahan, layanan umum, atau kegiatan komersial. Pemanfaatan Tanah: Memastikan tanah digunakan untuk tujuan yang sesuai, seperti tempat tinggal, kegiatan ekonomi, sosial, atau pertanian. Kegiatan ini akan menjawab (1) Bagaimana konsep penataan penggunaan, pengelolaan dan kepemilikan tanah sempadan pantai di pesisir teluk tomini? dan Bagaimana implementasi konsep hak dan kewajiban penggunaan, pengelolaan dan kepemilikan tanah sempadan pantai di pesisir teluk tomini?. Kegiatan ini dilakukan dengan metode penyuluhan. Hasil kegiatan menunjukkan Penentuan dan penegakan hukum ini juga bertujuan untuk menghindari konflik penggunaan tanah dan memastikan kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Dengan demikian, dapat mencegah kerusakan lingkungan dan mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah pesisir Teluk Tomini.
Menguak Konflik Hukum: Regulasi Hak Milik dengan Penguasaan Lahan Sempadan di Kawasan Danau Limboto Salman Farishi; Nirwan Junus; Dolot Alhasni Bakung
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2364

Abstract

Penetapan garis sempadan danau sebagai bagian dari upaya perlindungan ekosistem perairan seringkali berbenturan dengan kepentingan pemilik lahan yang telah mengantongi sertifikat hak milik. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 28 Tahun 2015 di kawasan sempadan Danau Limboto, khususnya terkait pengaruh regulasi tersebut terhadap hak atas tanah bersertifikat, pembatasan pemanfaatan lahan, larangan penerbitan sertifikat baru, serta ketidakpastian mekanisme ganti rugi. Pendekatan yuridis-empiris digunakan dengan mengombinasikan data primer melalui wawancara mendalam terhadap aparat kelurahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan masyarakat terdampak dan data sekunder berupa dokumen peraturan, kebijakan, serta literatur hukum pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sertifikat hak milik yang diterbitkan sebelum penetapan garis sempadan tetap diakui secara hukum, pemilik lahan mengalami pembatasan ketat dalam pemanfaatan tanah, yang memicu konflik sosial dan hambatan administratif. Selain itu, implementasi regulasi dihadapkan pada tantangan berupa ketidaksinkronan data spasial dan ketiadaan mekanisme kompensasi yang jelas dan adil. Temuan ini mengindikasikan perlunya harmonisasi kebijakan antarsektor, sosialisasi yang lebih masif, penegakan hukum yang proporsional, serta penyusunan skema ganti rugi yang transparan dan partisipatif guna menyeimbangkan kepentingan perlindungan lingkungan dan penghormatan terhadap hak-hak kepemilikan tanah.
Mekanisme Pemberian Hak Pengelolaan dan Penguasaan Tanah Sempadan Sungai Bone: Perspektif Hukum Agraria dan Perlindungan Ekosistem Sungai Adam, Abdul Karim; Fenty U. Puluhulawa; Dolot Alhasni Bakung
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2455

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji mekanisme pemberian hak pengelolaan atas tanah sempadan sungai, khususnya Sungai Bone, dalam kerangka hukum agraria Indonesia dan pelestarian ekosistem. Fokus penelitian adalah memastikan kepatuhan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam penerbitan hak atas tanah sesuai peraturan yang berlaku dan mengidentifikasi tantangan terkait okupasi ilegal serta kerusakan lingkungan di kawasan sempadan sungai. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, meliputi analisis dokumen hukum, peraturan, dan data lapangan, didukung oleh wawancara dengan pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah sempadan sungai merupakan tanah negara yang tidak dapat dimiliki pribadi, dan BPN hanya memberikan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada instansi pemerintah untuk tujuan konservasi dan kepentingan umum. Namun, praktik di lapangan masih terdapat pelanggaran akibat rendahnya kesadaran masyarakat, penerbitan sertifikat di kawasan sempadan, serta pembangunan ilegal. Hal ini menimbulkan dilema hukum dan kerusakan lingkungan, sehingga diperlukan koordinasi lebih baik antara BPN, pemerintah daerah, dan instansi pengelola sumber daya air, serta peningkatan edukasi hukum masyarakat
International Legal Regulations on Coastal Conservation of Coastal Boundary Lands Across National Borders in the Digital Era Dolot Alhasni Bakung; Zainal Abdul A. Hadju; Yassine Chami; Sri Nanang Meiske; Ramadhan Usman
Lex Scientia Law Review Vol. 9 No. 2 (2025): November, 2025: Law, Policy, and Governance in Contemporary Socio-Economic Tran
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lslr.v9i2.12719

Abstract

The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) provides a comprehensive legal framework for protecting and preserving the marine environment, including coastal areas. This study examines the application of international legal regulations regarding coastal conservation and jurisdictional management of coastal lands between Indonesia and Malaysia in the digital era. Employing a normative and qualitative approach, the research analyzes secondary data from legal materials of both countries, using a comparative method to identify similarities, differences, and points of convergence between their legal systems. In Indonesia, digital transformation by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency has enhanced transparency and efficiency in land management; however, policy adjustments are still needed for effective coastal ecosystem protection. Meanwhile, Malaysia, with its long and erosion-prone coastline, has implemented various laws and policies, including Coastal Zone Management (CZM), to address issues such as erosion and pollution. Although both countries face similar challenges and opportunities, their approaches differ. Indonesia needs to optimize its policies to effectively protect coastal ecosystems, while Malaysia requires adjustments in implementing its existing laws and policies. Challenges such as overlapping jurisdictional authority, funding limitations, and the need for stakeholder involvement remain significant obstacles. Therefore, successful coastal land management in both countries requires better integration of legal policies, environmental conservation efforts, and digital technology to achieve sustainable outcomes.
Perbandingan Hukum Sistem Pembayaran Shopee Paylater Antara Indonesia Dan Malaysia Ali, Safitri; Nur Mohamad Kasim; Dolot Alhasni Bakung; Akbar Hidayatullah Daud
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2603

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis pengaturan dan implementasi sistem pembayaran shopee paylater (SPayLater) di Indonesia dan Malaysia dari perspektif hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang - undangan terkait fintech, perlindungan konsumen, serta transaksi elektronik, dan bahan hukum sekunder berupa literatur akademik dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukan bahwa di Indonesia, layanan Paylater diatur dalam kerangka fintech lending di bawah pengawasan OJK dan Bank Indonesia, namus masih terdapat kelemahan pada aspek transparansi biaya, mekanisme penagihan dan perlindungan data pribadi. di Malaysia, pengawasan dilakukan oleh Bank Negara Malaysia dan Securities Commission dengan batas bunga maksimal 18% per tahun, namun masih menghadapi tantangan dalam transparansi onformasi dan praktik responsible lending. Kesimpulannya, meskipun terdapat perbedaan substansi regulasi, kedua negara sama - sama berupaya menyeimbangkan inovasi digital dengan perlindungan konsumen, meski masih memerlukan penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan.
Co-Authors Adam, Abdul Karim Adistia R. Nur Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Aid Pramudya Husain Aid Pramudya Husain Akbar Hidayatullah Daud Al-Hadad, Monalisa Aldi D. Butudoka Ali, Safitri Apripari, Apripari Apriyansa Pranata Ayuba Arwin Dunggio Avelia Rahmah Y Mantali Debi Rahmat Huntialo Dewa Ezza Mahendra Ungko Dewa Ezza Mahendra Ungko Dian Ekawaty Ismail Djafar, Sri Mitta Aisha Dungga, Wenny Almoravid Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Gita Amalia S. Aru Hadju, Zainal Abdul Aziz Hikmawati Sabue Ilham Jafar Itra Saleh Jafar, Ilham Jufryanto Puluhulawa Julisa Aprilia Kaluku Julius T Mandjo Julius T. Mandjo Karim, Aldin KASIM, NUR M. Katjong, Revie Kurnia Kaunang, Alfian Mamu, Karlin Z Mantali, Avelia Rahma Y. Mantali, Avelia Rahmah Y Moh Aditya Adjara Moha, Rivaldi Mohamad Djovan Kurniawan Mokodompit Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Rivaldi Moha Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Muh Nizar Zulmi Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa Muhammad Sabrisa Khartanta Ginting Suka Muhtar, Mohammad Hidayat Musa, Dela Kartika Muthia Cherawaty Thalib Mutia Cherawaty Thalib Nabih Amer Ngurawan, Mohamad Eka Purwanto Nirwan Junus Nisrina M. Adam Nur M. Kasim Nur Mohamad Kasim Nur Mohammad Kasim Nur Mohammad Kasim, Nur Mohammad Nurlia Mamonto, Andi Anisa Nurul Fazri Elfikri Nusi, Andri Nuvazria Achir Pham, Thanh Nga Potale, Rilla Miftahuljannah PUSI, TINSIAWATY R. Ramadhan Usman Ramli, Asmarani Randi Randi Risky Yanto Yunde Roman Agustian Hasan Roman Agustian Hasan Romansyah Fitra Lebie Sabrisa Khartanta Ginting Suka, Muhammad Salman Farishi Sari, Liani Sarson, Moh Taufiq Zulfikar Sinta Pomahiya Siti Hardianti Paramata Siti Nurmilawaty Tuliyabu Sri Nanang Meiske Sri Nanang Meiske Kamba Sri Susanti Auna Suwitno Yutye Imran Swarianata, Vivi Tessa Pritama Eda Tessa Pritama Eda Usman Rasyid Weny A Dungga Weny Almoravid Dungga Yassine Chami Yulin Kamumu Yulin Kamumu Yusuf, Dimas Rahmat Zainal Abdul A. Hadju Zainal Abdul Aziz Hadju Zainal Hadju Zamroni Abdusamad Zamroni Abdussamad Zuriyati T. Deni