Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.118
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Diponegoro Law Review Widya Yuridika SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan Jambe Law Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Sains Sosio Humaniora Veteran Law Review JE (Journal of Empowerment) JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Zaaken: Journal of Civil and Business Law Mendapo: Journal of Administrative Law Journal Justiciabelen (JJ) Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Muhammadiyah Law Review Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia PATTIMURA Legal Journal Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Jurnal Karya Abdi Masyarakat QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Jurnal Ilmiah Kutei Indonesian Journal of Law and Justice Mandalika Law Journal Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Al-Muqaronah:Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum Journal of Accounting Law Communication and Technology Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum
Arrie Budhiartie
Faculty Of Law, Universitas Jambi
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 47 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Pembinaan Pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Terhadap Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) oleh Pelaku Usaha di Provinsi Jambi Itaju, Andika; Budhiartie, Arrie; Dewi, Ratna
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.5035

Abstract

Penelitian ini membahas fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi terhadap pelaporan kegiatan penanaman modal (LKPM) oleh pelaku usaha. Adapun rumusan maslah dalam penelitian ini 1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu terhadap pelaporan kegiatan penanaman modal? 2. Bagaimana efektivitas sanksi administrasi terhadap ke tidak patuh pelaku usaha atas wajib lapor kegiatan penanaman modal? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini iyalah penelitian hukum secara yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang mempelajari bagaimana hukum berlaku dan berfungsi dalam kenyataan, dengan melihat perilaku masyarakat atau aparat yang terkait, serta dampaknya terhadap pelaksanaan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pembinaan dan pengawasan telah dilaksanakan secara intensif, masih diperlukan peningkatan koordinasi, sosialisasi, dan penegakan sanksi agar pelaporan LKPM berjalan optimal dan dapat mendorong iklim investasi yang tertib, transparan, dan berkelanjutan di Provinsi Jambi.
PENGARUH ASAS-ASAS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA Mulyanda, Atwal; Budhiartie, Arrie
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i2.979

Abstract

Penelitian ini membahas pengaruh hukum Islam terhadap hukum perkawinan di Indonesia dengan menitikberatkan pada integrasi asas-asas hukum Islam dalam Undang-Undang Perkawinan. Kajian dilakukan melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas keadilan (ʿadl), kemaslahatan (maṣlaḥah), kemudahan (taysīr), dan pengakuan adat (ʿurf) menjadi pilar penting dalam pembentukan dan implementasi hukum perkawinan nasional. Secara historis, hukum Islam memberikan pengaruh signifikan dalam proses legislasi UU No. 1 Tahun 1974 dan perubahannya melalui UU No. 16 Tahun 2019, yang memperlihatkan kompromi antara nilai agama dan kebutuhan hukum modern. Implikasi praktisnya terlihat dalam putusan-putusan Pengadilan Agama, di mana hakim menggunakan asas hukum Islam untuk menafsirkan norma secara kontekstual, khususnya dalam perkara perceraian, dispensasi nikah, dan hak asuh anak. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa praktik poligami yang rentan terhadap ketidakadilan, maraknya dispensasi nikah yang berpotensi melegalkan perkawinan anak, serta disharmoni antara asas hukum Islam dengan prinsip hak asasi manusia dan tuntutan modernitas. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi pencatatan perkawinan, pengawasan dispensasi nikah, serta harmonisasi hukum Islam dengan prinsip konstitusi dan HAM agar hukum perkawinan di Indonesia lebih responsif terhadap keadilan sosial dan perlindungan hak-hak keluarga.
Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Dalam Penerbitan Surat Izin Praktik Bagi Bidan Di Kota Jambi Dwinarta, Gilang; Budhiartie, Arrie; Zulkarnain, Iskandar
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 11 No. 2 (2025): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v11i2.1127

Abstract

The Investment Coordinating Board and One-Stop Integrated Services are responsible for issuing permits, including Midwife Practice Permits (SIPB), which are mandatory for health workers, particularly those practicing independently, to provide health and midwifery services. Following the implementation of Health Law Number 17 of 2023 alongside the Job Creation Law, modifications have been noted in the process for applying for and obtaining the Midwife Practice License (SIPB). This research aims to analyze (1) the jurisdiction of the Investment and One-Stop Integrated Service Office in granting midwife practice permits in accordance with current laws and regulations, and (2) the procedure for issuing midwife practice permits in Jambi City following the implementation of Health Law No. 17 of 2023. This normative legal study involves analyzing legal resources using a statutory and conceptual approach, interpreted descriptively and deductively to formulate findings that answer the specified legal concerns in the form of statements. The research findings indicate that (1) the authority of the Investment and One-Stop Integrated Services Office to issue midwife practice permits is derived from the Jambi City Government, considering the stipulations in the regulations governing risk-based business licensing in the health sector. The process for issuing midwife practice permits commences with the administrative completeness phase, followed by a site review conducted by the health department and the Investment and One-Stop Integrated Services Office, then proceeds to registration, issuance of feasibility approval, and culminates in the issuance of the practice permit by the Jambi City Government. It is advisable that a regional regulation be swiftly enacted in the future to serve as an implementing regulation for the issuance mechanism of health practice permits, thereby enhancing the efficiency and effectiveness of permits in safeguarding the community and contributing to the City of Jambi's PAD.
Peraturan Perhutanan Sosial Ditinjau dari Sistem Hukum Agraria Nasional Adinda Zara Saphera; Budhiartie, Arrie; Iskandar Zulkarnain
Jurnal Ilmiah Kutei Vol 24 No 2 (2025)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jik.v24i2.45518

Abstract

Penelitian ini mengevaluasi keselarasan regulasi perhutanan sosial dalam sistem hukum agraria nasional Indonesia. Kajian ini mengangkat dualisme hukum yang persisten antara sektor kehutanan dan agraria yang telah menyumbang pada konflik agraria dan marginalisasi masyarakat hutan. Perhutanan sosial muncul sebagai solusi kebijakan untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan mengakui hak akses dan pengelolaan masyarakat atas sumber daya hutan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait untuk mengevaluasi harmonisasi regulasi perhutanan sosial dengan prinsip fungsi sosial tanah dan hak masyarakat menurut hukum agraria nasional. Temuan penelitian mengungkapkan tantangan signifikan termasuk tumpang tindih kewenangan antar kementerian, status tanah, dan hambatan implementasi di tingkat akar rumput. Meski demikian, bukti empiris mendukung dampak positif perhutanan sosial dalam mengurangi konflik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan konservasi hutan. Penelitian menyimpulkan bahwa butuh harmonisasi hukum yang lebih kuat antara UU Agraria dan UU Kehutanan sangat untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan sosial bagi masyarakat yang bergantung pada hutan.
Pengaruh Hukum Pertanahan Belanda Terhadap Sistem Hukum Agraria Indonesia: Suatu Tinjauan Historis Dan Rekonstruksi Kebijakan Pasaribu, Juwika; Budhiartie, Arrie
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2025): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v12i2.y2025.55281

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengaruh hukum pertanahan Belanda terhadap pembentukan dan perkembangan sistem hukum agraria di Indonesia, baik dalam dimensi historis maupun normatif. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa sistem hukum pertanahan Indonesia hingga kini masih menunjukkan jejak kuat warisan kolonial melalui Agrarische Wet 1870 dan Domein Verklaring, yang memengaruhi struktur, prinsip, dan arah kebijakan pengaturannya. Permasalahan utama yang diteliti adalah sejauh mana prinsip hukum pertanahan Belanda memengaruhi pembentukan hukum agraria nasional serta bagaimana rekonstruksi kebijakan agraria nasional perlu dilakukan agar sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan historis dan konseptual, didukung oleh analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur hukum agraria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum pertanahan Indonesia masih dipengaruhi struktur hukum kolonial yang berorientasi pada kepentingan kapital, sehingga perlu dilakukan rekonstruksi kebijakan untuk memperkuat kedaulatan rakyat atas tanah. Dalam konteks tersebut, Pemerintah sebagai lembaga yang berwenang mengatur, mengelola, dan mendistribusikan tanah memiliki peran strategis dalam mewujudkan sistem pertanahan yang berorientasi pada kesejahteraan umum. Penelitian ini menyimpulkan perlunya reformasi agraria yang berlandaskan keadilan sosial, kearifan lokal, dan keberlanjutan lingkungan.
The Juridical Impact of the Misuse of Casual Daily Worker (CDW) Status on the Protection of Workers’ Normative Rights in the Coal Transportation Sector in Jambi Yudistira, Primus; Budhiartie, Arrie; Dewi, Ratna; Nofanda, Syurpana
Mandalika Law Journal Vol. 3 No. 2 (2025): Mandalika Law Journal
Publisher : Yayasan Baru Haji Samsudin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/mlj.v3i2.5978

Abstract

This study analyzes the juridical impact of the misuse of Daily Casual Worker (DCW) status on the protection of workers’ normative rights in the coal transportation sector in Jambi Province. In practice, DCW status is frequently applied to workers who perform permanent and continuous work, resulting in legal uncertainty and weakened protection of workers’ rights. This research employs a normative legal research method by examining labor regulations, legal doctrines, and relevant scholarly literature. The findings indicate that the misuse of DCW status contradicts the principles of protection in labor law and leads to the loss of workers’ normative rights, including minimum wage entitlements, social security coverage, occupational safety, and certainty of employment relations. Weak supervision and law enforcement further exacerbate workers’ vulnerability. Therefore, strengthening regulations and oversight is necessary to ensure fair legal protection for workers in the coal transportation sector.
Pengaruh Sejarah Hukum Terhadap Pembentukan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia S, Elza Oktavia; Putri, Pricilia Meldi; Budhiartie, Arrie; Suryahartati, Dwi; Fitria, Fitria
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7386

Abstract

Tujuan dari penulisan jurnal ini tentang Pengaruh Sejarah Hukum terhadap pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara historis, Indonesia mengambil sistem hukum dari Eropa Kontinental yang berasal dari Belanda, dan ini menjadi dasar hukum di negara ini. Namun, seiring waktu, hukum di Indonesia juga dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hukum umum, nilai-nilai hukum Islam, dan norma-norma hukum adat yang kuat dalam budaya masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh dari sejarah hukum terhadap berbagai sistem hukum ini berpengaruh terhadap pembentukan kerangka hukum nasional yang unik dan rumit. Dengan menggunakan metode analisis normatif, penelitian ini mencari tahu bagaimana berbagai elemen dari sistem hukum dunia turut membantu diversifikasi hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun keberagaman ini membuat sistem hukum nasional semakin bertambah, hal itu juga membawa tantangan dalam menyelaraskan dan merapikan peraturan yang ada. Studi ini memberikan kontribusi penting untuk memahami bagaimana pengaruh dari berbagai sistem hukum berjalan dalam konteks Indonesia, serta hubungannya dengan pembaruan hukum di negara.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Adinda Zara Saphera Alissa, Evalina Amir , Latifah Amir, Diana Aprilia, Diva Puspita Ar Rasyid, M Afif Aryaningrum, Putri Auliani, Rini Ayu Tantri, Novia Ayu, Endang Putri Baehaqi Darussalam , Mohammad Deffiana, Zahra Devi, Arti Dhil’s Noviades Dwi Suryahartati Dwinarta, Gilang Eko Nuriyatman Elizabeth Siregar Fachry Abda El Rahman Fauzani Raharja, Ivan Fauzi Syam Fauziah, Hanifatul Fazlia, Shelly Asrika Fitria Fitria Fitria Habibullah Tarigan, B.M. Hartati Hartati Helmi Helmi Iswandi Iswandi Iswandi Itaju, Andika Jabbi, Yusupha Joni Emirzon Latifah Amir Marpaung, Markus Setiawan Meilani Putri, Ranty Mentari, Fazrina Mohd Ridzuan, Muhammad Ameer Syazwan bin Muh Nasser Muhammad Dwi Rafky Muhammad Syaifuddin Mulyanda, Atwal Nabila, Zahwa Nasywa Denada Amanda Nuchraha Alhuda Hasnda Nur Halimah Nurjannah, Intan Padang, Way Irma Hayati Br Pasaribu, Juwika Pradhan, David Puspita Sari, Meri Putri, Pricilia Meldi Raden Mohamad Herdian Bhakti Rahman Setiadi, Fazlur Ratna Dewi Riri Maria Fatriani Rts. Fanny Inayah Rustian Mushawirya S, Elza Oktavia Salima, Gaby Lastia Sarif, Nadira Nestria Sarina Lestari, Besse Shadiq, Alfansa Surya Simbolon, John Freddy Sri, Sriningsih Hasimi Suci Pratiwi, Cholillah Syahfiradella, Adrienne Dwi Syurpana Nofanda Usman, Syai Saladin Valentino, Deco Anderson Virdayanti, Leila Yudistira, Primus Yuhana, Ersa Zarifah, Ridha Aulia