Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.942
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Diponegoro Law Review Widya Yuridika SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan Jambe Law Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Sains Sosio Humaniora Jurnal Yuridis Veteran Law Review JE (Journal of Empowerment) JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Zaaken: Journal of Civil and Business Law Mendapo: Journal of Administrative Law Uti Possidetis: Journal of International Law Journal Justiciabelen (JJ) Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Muhammadiyah Law Review Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia Wijaya Putra Law Review Jurnal Karya Abdi Masyarakat Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Jurnal Ilmiah Kutei Indonesian Journal of Law and Justice Mandalika Law Journal Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Al-Muqaronah:Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum
Arrie Budhiartie
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PENYALAHGUNAAN PEMANFAATAN RUANG SEBAGAI MODUS PENCUCIAN UANG : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN TATA RUANG DI INDONESIA Leila Virdayanti H; Arrie Budhiartie; Latifah Amir
Wijaya Putra Law Review Vol 5 No 1 (2026): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/wplr.v5i1.333

Abstract

Penelitian ini mengkaji penyalahgunaan pemanfaatan ruang sebagai modus pencucian uang dalam perspektif hukum tata ruang di Indonesia. Pesatnya perkembangan sektor properti dan real estate menjadikannya medium strategis bagi pelaku kejahatan untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal melalui mekanisme transaksi, alih fungsi lahan, dan manipulasi perizinan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk menganalisis efektivitas penataan ruang serta keterkaitannya dengan praktik pencucian uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengawasan penegakan hukum dalam penataan ruang membuka peluang terjadinya penyalahgunaan ruang sebagai sarana pencucian uang, khususnya pada sektor properti dan real estate. Secara konseptual maupun praktis, penelitian ini menegaskan bahwa pengawasan tata ruang yang efektif memiliki peran strategis dalam mendukung pencegahan pencucian uang di Indonesia melalui penguatan sistem perizinan, integrasi data antar instansi, serta koordinasi antara lembaga penataan ruang dan aparat penegak hukum. Dengan demikian, pengawasan tata ruang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.
Peran Hukum dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lahan Gambut Eko Nuriyatman; Arrie Budhiartie; Latifah Amir
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 2 (2025): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i2.11857

Abstract

This article aims to evaluate the effectiveness of the implementation of legislation in the management and protection of peatlands in Tanjung Jabung Timur Regency, as well as to identify the main obstacles and legal strategies that can be applied to overcome them. The background of the issue highlights that peatlands have significant ecological functions, particularly in maintaining environmental balance and mitigating climate change. Their existence faces serious threats due to land conversion, fires, and uncontrolled exploitation. The urgency of this research lies in the need to review the effectiveness of the regulations that have been implemented to ensure the sustainability of the peatland ecosystem functions, as well as the balance between utilization and environmental conservation. This research adopts a normative juridical approach with a descriptive-analytical method. The data used consists of secondary data obtained through a literature study of legislation, court decisions, scientific journals, and relevant policy documents. The novelty of this study lies in its specific focus on examining the implementation of legal regulations in peatland management in Tanjung Jabung Timur Regency, differing from previous studies that have been more general at the national level. The research findings indicate that the main obstacles in the implementation of peatland management laws include weak law enforcement, regulatory overlaps, conflicts of interest, and low public legal awareness. To address these challenges, optimal strategies are required, including strengthening coordination among state institutions, harmonizing regulations, enforcing strict sanctions, and utilizing technology for monitoring and law enforcement. With these strategies, it is expected that a balance between the utilization and protection of peatlands can be achieved in accordance with the principles of sustainable development.   Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dan perlindungan lahan gambut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta mengidentifikasi hambatan utama dan strategi hukum yang dapat diterapkan guna mengatasinya. Latar belakang permasalahan menunjukkan bahwa lahan gambut memiliki fungsi ekologis yang signifikan, terutama dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Keberadaannya menghadapi ancaman serius akibat konversi lahan, kebakaran, serta eksploitasi yang tidak terkendali. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya peninjauan efektivitas regulasi yang telah diterapkan untuk memastikan keberlanjutan fungsi ekosistem gambut serta keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis.  Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya yang secara spesifik menelaah implementasi hukum dalam pengelolaan lahan gambut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berbeda dari kajian sebelumnya yang lebih bersifat umum pada tingkat nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam implementasi hukum pengelolaan lahan gambut meliputi lemahnya penegakan hukum, tumpang tindih regulasi, konflik kepentingan, serta minimnya kesadaran hukum masyarakat. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan strategi optimal berupa penguatan koordinasi antar lembaga negara, harmonisasi regulasi, penerapan sanksi tegas, serta pemanfaatan teknologi dalam pengawasan dan penegakan hukum. Dengan strategi ini, diharapkan keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan lahan gambut dapat terwujud sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Bureaucratic Reform and Public Service in Coal Transportation Governance: An Administrative Law Perspective: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Angkutan Batu Bara: Perspektif Hukum Administrasi Septior Nababan, Frandy; Budhiartie, Arrie; Syam, Fauzi
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 7 No. 3 (2026): (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/my63jy26

Abstract

This article examines bureaucratic reform and public service in the governance of coal transportation in Jambi Province from the perspective of state administrative law. The problem is not limited to the use of public roads, but also concerns the capacity of local government to translate regulatory mandates into transparent, accountable, responsive, and citizen-oriented services. The study aims to analyze the regulatory and administrative framework governing coal transportation, identify implementation gaps that affect public service delivery, and formulate administrative measures for strengthening bureaucratic reform. This research uses normative legal research with statutory and conceptual approaches, supported by secondary data from scientific literature, official institutional reports, and credible news reports as factual context. The analysis shows that the legal framework already distributes authority for supervision, licensing, enforcement, and public-road management, but implementation remains challenged by regulatory complexity, coordination gaps, inconsistent supervision, and limited public access to information and complaint mechanisms. Bureaucratic reform therefore needs to move beyond structural compliance toward process simplification, accountable performance, digital monitoring, inter-agency coordination, and meaningful public participation. Strengthening these dimensions is essential to ensure that coal-transport governance is not merely administratively lawful, but also delivers effective, transparent, and equitable public services.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Adinda Zara Saphera Amir , Latifah Amir, Diana Aryaningrum, Putri Asuhaimi, Farhanin binti Abdullah Ayu Tantri, Novia Ayu, Endang Putri Baehaqi Darussalam , Mohammad Devi, Arti Dhil’s Noviades Dutta, Aruna Dwinarta, Gilang Eko Nuriyatman Elizabeth Siregar Evalina Alissa dan Arrie Budhiartie Fachry Abda El Rahman Fauzi Syam Fauziah, Hanifatul Fazlia, Shelly Asrika Fitria Habibullah Tarigan, B.M. Helmi Helmi Iswandi Iswandi Itaju, Andika Ivan Fauzani Raharja Joni Emirzon Latifah Amir Latifah Amir Leila Virdayanti H Marpaung, Markus Setiawan Meilani Putri, Ranty Melia Rizki Ruswandi Mentari, Fazrina Mohd Ridzuan, Muhammad Ameer Syazwan bin Muh Nasser Muhammad Dwi Rafky Muhammad Syaifuddin Nasywa Denada Amanda Nuchraha Alhuda Hasnda Nur Halimah Nurjannah, Intan Padang, Way Irma Hayati Br Panigrahi, Chandan Pasaribu, Juwika Pradhan, David Pradhan, David H. Puspita Sari, Meri Raden Mohamad Herdian Bhakti Rahman Setiadi, Fazlur Ratna Dewi Riri Maria Fatriani Rts. Fanny Inayah Rustian Mushawirya Ruswandi, Melia Rizkika Salima, Gaby Lastia Sarif, Nadira Nestria Sarina Lestari, Besse Septior Nababan, Frandy Shadiq, Alfansa Surya Sitta Saraya Sri, Sriningsih Hasimi Suci Pratiwi, Cholillah Syahfiradella, Adrienne Dwi Syurpana Nofanda Togatorop, Jein Lusiana Usman, Syai Saladin Virdayanti, Leila Wendhy Yanuar Prathama Yudistira, Primus Yuhana, Ersa