Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.726
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JPAP (Jurnal Penelitian Administrasi Publik) (e-Journal) JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Jurnal Administrasi Publik (JAP) Sawala : Jurnal Administrasi Negara JURNAL GOVERNANSI JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik) Journal of Public Administration and Local Governance International Journal of Demos Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik (JDKP) Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara) Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) ADI Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal (ADIMAS Jurnal) Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah Decision: Jurnal Administrasi Publik Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE) Kybernology : Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik Jurnal Ilmiah Niagara Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah (JKPD)
Arenawati
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 42 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
KOMPETENSI KASI PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN DI WILAYAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN Andriyana, Andriyana; Syafari, Agus; Arenawati, Arenawati
Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Yayasan Panca Bakti Wiyata Pangandaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71128/kybernology.v3i1.258

Abstract

Kompetensi merupakan kombinasi  pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan perilaku yang diterapkan seorang pegawai dalam melakukan pekerjaannya dan yang merupakan kunci terkait mencapai hasil yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari jabatan yang ia emban. Kepala Seksi Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik kelurahan merupakan garda terdepan dalam mengimplementasikan standar pelayanan minimal di kelurahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa dalam pengetahuan Kepala Seksi Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik terhadap pelayanan publik. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan Kepala Seksi Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik sebagai informan. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan, dalam hal ini pengetahuan terhadap pelayanan publik yang merupakan unsur dari kompetensi masih rendah dan dapat ditingkatkan melalui supervisi dari rekan sejawat dan atasan.
Program Keluarga Harapan dalam Kerangka Sustainable Development Goals (SDGs): Kajian Literatur terhadap Kontribusinya terhadap Tujuan Pengentasan Kemiskinan Damayanti, Dede; Stiawati, Titi; Arenawati, Arenawati
Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE) Vol 4 No 3 (2025): Juli
Publisher : LPPJPHKI Universitas Dehasen Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/mude.v4i3.8698

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya tujuan pertama yaitu pengentasan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif melalui analisis sistematis terhadap berbagai sumber jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi yang relevan dalam kurun waktu 2015 hingga 2024. Hasil kajian menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan ekstrem, peningkatan akses masyarakat miskin terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ketahanan sosial dan ekonomi rumah tangga penerima manfaat. Selain itu, implementasi PKH dinilai selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, terutama dalam aspek keadilan sosial, inklusi, dan pemberdayaan masyarakat. Temuan ini memberikan implikasi bahwa program bantuan sosial bersyarat seperti PKH merupakan instrumen penting dalam strategi pembangunan nasional yang berorientasi pada pencapaian SDGs, serta perlu terus diperkuat melalui perbaikan mekanisme pelaksanaan dan koordinasi antar lembaga terkait.
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN PADA APLIKASI RAGEM DALAM MEWUJUDKAN E-GOVERNMENT DI KOTA SERANG Siallagan, Hendra Handyka Todo; Arenawati, Arenawati; Rahayu, Sierfi
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 9, No 2 (2025)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62870/jipags.v9i2.34481

Abstract

Permasalahan yang terjadi masih rendahnya evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Serang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penggunaan pada aplikasi RAGEM dalam mewujudkan e-government di Kota Serang. Tingkat efektivitas suatu program pemerintah dapat digunakan sebagai acuan tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu program, hal inilah yang membuat penelitian ini menarik bagi peneliti. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Kota Serang dengan aplikasi RAGEM yang dioperasikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang (Diskominfo) sebagai subjeknya. Instrumen penelitian ini adalah kuisioner dan observasi. Teknik analisis menggunakan indikator efektivitas dari Duncan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan SPBE pada aplikasi RAGEM di Kota Serang dilihat dari indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi sudah efektif. Hasil tersebut diperkuat dengan penilaian responden yang menunjukkan bahwa Efektivitas aplikasi RAGEM di Kota Serang berada dalam kategori penilaian yang baik. Dibuktikan dengan Efektivitas aplikasi RAGEM memperoleh penilaian sebesar 77.95%, dimana dimensi pencapaian tujuan menyumbang sebesar 29.95%, dimensi integrasi menyumbang sebesar 28.51%, dan dimensi adaptasi menyumbang 19.89%. Saran dalam penelitian ini yaitu diharapkan Diskominfo sebagai pelaksana untuk lebih aktif melakukan sosialiasi tentang RAGEM kepada masyarakat dan aktif memperbaharui aplikasi demi keamanan data.
Responsifitas Gender Pada Fasilitas Umum di Kota Serang Listyaningsih, Listyaningsih; Arenawati, Arenawati; Ismanto, Ismanto
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 3 No. 2 (2018): April
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jakp.3.2.143-157.2018

Abstract

Fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah harus dapat digunakan oleh pria, wanita, anak-anak, orang tua, dan orang cacat. Namun dalam kenyataannya kita sering menemukan bahwa fasilitas publik tidak dapat digunakan. Di Kota Serang masih ada fasilitas umum yang tidak ramah anak, tidak ramah kepada orang tua, tidak ramah bagi penyandang cacat, bahkan tidak ramah bagi perempuan atau dapat dikatakan responsif gender. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat respons gender pada fasilitas publik di Kota Serang. Untuk mengukur tingkat responsif gender dari fasilitas publik ini, peneliti mengambil dari pendapat Setiawati (2013), yaitu pemanfaatan universal, keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan gender untuk kebutuhan dasar, ramah lingkungan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. Populasi penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan fasilitas umum di Kota Serang. Objek penelitian ini adalah Terminal Bus, Trotoar dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), Pasar, Shelter dan Taman Kota. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah kuota dimana setiap objek terdiri dari 30 responden sehingga total responden dalam penelitian ini adalah 180 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat responsif gender fasilitas publik di Kota Serang adalah 2,09 kategori sedang. Berdasarkan objek penelitian, tingkat respons gender di trotoar adalah 2,31 (sedang), terminal 2,13 (sedang), Taman Kota 2,5 (sedang), Pasar 2,19 (sedang) JPO 1,53 (rendah) dan Berhenti di 1,88 (rendah) ). Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa responsif gender fasilitas publik di Kota Serang adalah moderat.
Affirmative Action Untuk Mengurangi Disparitas Gender Dalam Politik di Kota Serang arenawati, arenawati; Prafitri, Nikki; Widyastuti, Yeni
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 5 No. 1 (2020): April
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jakp.5.1.75-85.2020

Abstract

Affirmative action is a solution to reducing gender disparities in various fields including politics. Efforts to increase women's representation are important in providing justice for women for their political rights, by producing policies that protect women's political rights. The indicator set by the Sustainable Development Goals for gender equality is the number of women's representation in parliament. This research is motivated by the condition where the number of members of the Serang City DPRD for the 2019-2024 period is only 8 women from a total of 45 members or 17%, where this number has not met the 30% quota for women. This study aims to determine the affirmative action taken to reduce gender disparities in politics. The research method used in this research is descriptive qualitative with interactive data analysis techniques. This research finds that from a policy perspective, both the central and local governments have made efforts to carry out affirmative action in the political field even though women's participation in politics is still low. This is inseparable from obstacles in the form of public perceptions of the quality of female cadres, women's self-distrust, factors of family support and family background. The study also found that strengthening the role of political parties through socialization, gender-biased political education and the involvement of female cadres in organizational activities and community empowerment activities can have an effect on reducing the stigma of gender disparity in politics
MODEL OF ECONOMIC EMPOWERMENT AT COASTAL PEOPLE IN BANTEN PROVINCE: CASE STUDY IN LONTAR VILLAGE, TIRTAYASA DISTRICT, SERANG REGION AND CITEUREP VILLAGE, PANIMBANG DISTRICT, PANDEGLANG REGION Sjafari, Agus; Nugroho, Kandung Sapto; Arenawati, Arenawati; Otaviana, Oki; Fernanto, Guntur
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 2 No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v2i1.29

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi Banten, sehingga dapat mengetahui model pemberdayaan ekonomi paling efektif bagi masyarakat pesisir di Provinsi Banten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan lokasi penelitian di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang dan Desa Citeurep, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling. Data primer penelitian ini diperoleh dari wawancara mendalam dan observasi. Data sekunder diperoleh dari studi literatur dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik nelayan antara desa Lontar dan Citeurep. Ada perbedaan jenis pemberdayaan di kedua desa. Ada perbedaan komoditas pada kedua kelompok nelayan. Di Desa Lontar, jenis komoditas yang dihasilkan lebih bervariasi, perikanan tangkap, bandeng dan budidaya rumput laut dan usahatani rumput laut. Sedangkan di Desa Citeurep komoditi hanya menangkap ikan. Dalam perspektif kelompok, nelayan di Desa Lontar lebih terorganisir daripada nelayan di Desa Citeurep. Model pemberdayaan relatif yang dapat diterapkan pada dua kelompok nelayan tersebut adalah dengan Model Pendekatan Kelompok Berbasis Regional dengan mempertimbangkan karakteristik masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing. Pola pemberdayaan yang paling tepat adalah pola pemberdayaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan skema kemitraan seperti: peran pemerintah daerah, perguruan tinggi, DPRD, dan swasta / perusahaan. Kata kunci: pemberdayaan pesisir, kesejahteraan, kelompok nelayan ABSTRACT This study aims to analyze the effectiveness of economic empowerment activities of coastal communities that have been done by the government of Banten province, thus to find out the most effective model of economic empowerment for coastal communities in the province of Banten. Metode used in this study is qualitative descriptive, with research sites in the village of Lontar sub District Tirtayasa, Serang Region and Citeurep Village, Panimbang sub District, Pandeglang Region. Informant's determination is done by purposive sampling. Primary data of this research is getting from indepth interview and observation. Secondary data getting from by literature study and documentation. The results of this study indicate that there are differences in the characteristics of fishermen between Lontar and Citeurep villages. There are differences in type of empowerment in both villages. There is a difference of commodities in both groups of fishermen. In Lontar Village, the types of commodities produced are more varied, capture fishery, milkfish and Sea Weed cultivation and seaweed farming. While in Citeurep Village the commodity is capture fish only. In group perspective, fishermen in Lontar Village are more organized than the fishermen in Citeurep Village. The relative empowerment model that can be applied to the two groups of fishermen is with the Regional-Based Group Approach Model taking into account the characteristics of the community that exist in their respective regions. The most appropriate pattern of empowerment is the empowerment pattern that involves all stakeholders using partnership schemes such as: the role of local government, universities, DPRD, and private / corporate Keywords: coastal empowerment, welfare, group of fishermen
EVALUASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI BANTEN Subki, Subki; Sjafari, Agus; Arenawati, Arenawati
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 6 No 1 (2022): June 2022
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v6i1.167

Abstract

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan menengah menjadi fokus Pemerintah Provinsi Banten sebagai upaya implementasi penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar. Penelitian ini membahas mengenai evaluasi penerapan SPM Pendidikan Menengah yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dengan pendekatan teori evaluasi kebijakan publik CIPP (Context, Input, Process, Product). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran masukan bagi Pemerintah Provinsi Banten dalam Penerapan SPM. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan SPM Pendidikan Menengah di Provinsi Banten belum optimal. Pada dimensi Context menunjukan Pemerintah Provinsi Banten telah mengintegrasikan muatan ke dalam dokumen RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, diperlukan strategi untuk mendorong dan memberikan fasilitasi kepada satuan pendidikan dalam peningkatan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan upaya strategis percepatan sertifikasi pendidik dan pemetaan dan penambahan guru agar rasio guru dan siswa pada jenjang SMA dan SMK di Provinsi Banten. Pada dimensi Input, aspek sumber daya manuasia dan alokasi anggaran sudah cukup memadai, namun perlu dibentuk tim SPM Pendidikan Menengah tingkat Dinas untuk peningkatan pemahaman dan percepatan pemenuhan SPM pendidikan menengah. Pada dimensi Process, capaian indikator kinerja persentase guru SMA dan SMK bersertifikat pada Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan di bawah 50 persen dengan katagori sangat rendah, yang dihadapkan pada permasalahan terbatasnya kuota peserta program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dari Pemerintah Pusat. Pada Product, cakupan pemenuhan SPM Pendidikan Menengah di Provinsi Banten belum semuanya terpenuhi. Kata kunci: Evaluasi, Standar Pelayanan Minimal (SPM), pendidikan menengah, kebijakan publik.
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada DPMPTSP Kota Serang Winata, Adam Sutisna; Arenawati, Arenawati; Riswanda, Riswanda
International Journal of Demos (IJD) Volume 5 Issue 2 (2023)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v5i2.440

Abstract

AbstractThe government has launched a Risk-Based Online Single Submission (OSS) licensing system or OSS-Risk Based Approach (RBA). OSS-RBA is a one-door licensing application/portal that includes permits at the Regency/City, Province, Ministry/Institution (K/L) and Ministry of Investment levels. This is because so far many investors have been hesitant to invest in Indonesia because the licensing process is quite long and not simple. The research uses literature studies and interviews to look at complex issues regarding the process of licensing services and requires an in-depth meaning analysis. Implementation of Government Regulation Number 5 of 2021 Concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing (OSS RBA) in Serang City DPMPTSP has been going well. However, the socialization provided to the community or business actors has not been evenly distributed, only given to representatives of business actors, business associations and technical OPDs administering permits online and face to face. identify constraints in each sector for further solutions to be sought and coordinated with related parties.Keywords: Policy implementation, Licensing, OSS RBA, DPMPTSP Serang City AbstrakPemerintah telah meluncurkan sistem perizinan Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko atau OSS-Risk Based Approach (RBA). OSS-RBA merupakan aplikasi/portal satu pintu perizinan yang mencakup periznan di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Kementerian/Lembaga (K/L), dan Kementerian Investasi. Sebab selama ini banyak investor merasa ragu melakukan investasi di Indonesia karena proses perizinan cukup lama dan tidak sederhana. Penelitian menggunakan studi literatur dan wawancara untuk melihat permasalahan yang kompleks mengenai proses pelayanan perizinan dan membutuhkan analisis makna secara mendalam. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA) Pada DPMPTSP Kota Serang sudah berjalan dengan baik. Namun sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat atau pelaku usaha belum merata hanya diberikan kepada perwakilan pelaku usaha, asosiasi usaha dan OPD teknis penyelenggara perizinan secara daring dan tatap muka, diharapkan dapat membuka komunikasi dan koordinasi secara intensif untuk layanan konsultasi dan pendampingan untuk mengetahui progress penerbitan perizinan sekaligus mengidentifikasi kendala pada masing-masing sektor untuk selanjutnya dicarikan jalan keluarnya dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Perizinan, OSS RBA, DPMPTSP Kota Serang
Pengaruh Deskripsi dan Spesifikasi Kerja Terhadap Kinerja Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) ASN Perwakilan BKKBN Provinsi Banten Handrianto, Dimas; Arenawati, Arenawati; Cadith, Juliannes
International Journal of Demos (IJD) Volume 5 Issue 4 (2023)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v5i4.464

Abstract

AbstractThe Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform (MenPANRB) noted that in 2016, around 64% of civil servants had below-standard qualifications. To improve the performance of civil servants so that they can more agilely achieve their organizational goals, the government has simplified the bureaucracy by converting administrative officers into functional officers. One of the tasks of the National Population and Family Planning Agency (BKKBN) is to reduce the national stunting rate. The prevalence of stunting in children in the province of Banten has reached 24.5%. This province ranks 23rd highest nationally. This study aims to examine the effect of job descriptions and job specifications on the performance of certain functional positions (JFT) of civil servants at the Perwakilan BKKBN Provinsi Banten. The research method used is quantitative with a population of 89 people. Sampling was done randomly. Data was obtained through questionnaire distribution. Data processing used respondent data analysis with the help of SPSS 21. Statement testing was done with validity and reliability tests, descriptive analysis tests, and classic assumption tests consisting of normality tests, heteroscedasticity tests, and multicollinearity tests. Testing used multiple regression analysis. The study concludes that job descriptions and job specifications affect performance. The results showed that job descriptions and job specifications have a significant effect on employee performance.Keywords: Job Description; Work Specifications; Performance; BKKBN Banten Province AbstrakMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) mencatat pada tahun 2016 sekitar 64% PNS memiliki kualitas yang berada di bawah standar. Guna meningkatkan kinerja ASN sehingga pegawai dapat lebih lincah mencapai tujuan organisasinya, pemerintah melakukan penyederhanaan birokrasi melalui mengalihkan pejabat administrasi menjadi pejabat fungsional. Salahsatu tugas BKKBN adalah menurunkan angka stunting Nasional, disebutkan angka prevalensi stunting yang terjadi pada anak di wilayah Provinsi Banten telah mencapai 24,5%. Provinsi tersebut menempati peringkat ke-23 tertinggi secara nasional. Tujuan penelitian ini yaitu menguji pengaruh deskripsi kerja, spesifikasi kerja terhadap kinerja Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) ASN di Perwakilan BKKBN Provinsi Banten. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan jumlah populasi 89 orang. Pengambilan sampel dilakukan secara acak bertingkat. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Pengolahan data penelitian menggunakan analisis data responden dengan bantuan SPSS 21. Pengujian pernyataan dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas, uji analisa deskriptif penelitian dan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinieritas. Pengujian menggunakan analisis regresi berganda. Kesimpulan penelitian adalah deskripsi kerja dan spesfikasi kerja berpengaruh terhadap kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa deskripsi kerja dan spesifikasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.Kata kunci: Deskripsi Kerja; Spesifikasi Kerja; Kinerja; Perwakilan BKKBN Provinsi Banten
EVALUASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI BANTEN Subki, Subki; Sjafari, Agus; Arenawati, Arenawati
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 6 No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v6i1.167

Abstract

The application of the Minimum Service Standards (MSS) for secondary education is the focus of the Banten Provincial Government as an effort to implement the implementation of compulsory basic service affairs. This study discusses the evaluation of the implementation of the MSS for Secondary Education carried out by the Education and Culture Office of Banten Province with the CIPP public policy evaluation approach (Context, Input, Process, Product). This research is expected to provide input suggestions for the Banten Provincial Government in the Implementation of MSS. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach. Results Based on the research, the application of the MSS for Secondary Education in Banten Province has not been optimal. In the context dimension, it shows that the Banten Provincial Government has integrated the content into the Banten Province RPJMD document for 2017-2022, the strategies needed to encourage and provide facilitation to education units in improving the National Education Standards (SNP) and efforts for educator certification strategies and mapping and improvement teachers so that the ratio of teachers to students at the SMA and SMK levels in Banten Province. In the Input dimension, the aspects of human resources and budget allocation are sufficient, however, it is necessary to form a MSS team for Secondary Education to improve understanding and accelerate the fulfillment of MSS for secondary education. In the Process dimension, the percentage of certified high school and vocational high school teachers in the Quality Improvement Program for Educators and Education Personnel is very low, below 50 percent due to the limited quota of participants for the Teacher Professional Education program from the Central Government. In product, the scope for fulfilling the SPM for Secondary Education in Banten Province has not yet been fulfilled. Keywords: Evaluation, Minimum Service Standards (MSS), secondary education, public policy.
Co-Authors Achmad Zukhrova Agus Sjafari Agus Sjafari Agus Sjafari Agus Sjafari Agus Sjafari Amjah Amjah Andin Nesia Andriyana, Andriyana Apriyani, Nurul Ayuning Budiati Dadan Priatna Damayanti, Dede Dinta Nurachma Edah Jubaedah Fernanto, Guntur Guntur Fernanto Handrianto, Dimas Heni Rohaeni Ipah Ema Jumiati Ismanto Ismanto Juliannes Cadith Juliannes Cadith Kandung Sapto Nugroho Khalifatunnisa, Khalifatunnisa Leo Agustino Leo Agustino Leo Agustino Listyaningsih Listyaningsih Listyaningsih Listyaningsih Listyaningsih M. Farhan Surya Novaldi Mega Fatimah Rosana Nida Silvia Lestari Nikki Prafitri Nikki Prafitri Nikki Prafitri Oki Otaviana Otaviana, Oki Pancawati Sugiharti Multiningsih Prafitri, Nikki Rahmawati, Rahmawati Rika Tri Rahmadani Rina Yulianti Rina Yulianti Siallagan, Hendra Handyka Todo Sierfi Rahayu Sifa Suryana Siswahyudianto Syafari, Agus Titi Stiawati Titi Stiawati Untung Supriyanto Viyulia Viyulia Widyastuti, Yeni Winata, Adam Sutisna Yeni Widyastuti Yeni Widyastuti Yogi Anggara