Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.169
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dia: Jurnal Administrasi Publik JPAP (Jurnal Penelitian Administrasi Publik) (e-Journal) JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Jurnal Administrasi Publik (JAP) Sawala : Jurnal Administrasi Negara JURNAL GOVERNANSI JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik) Journal of Public Administration and Local Governance International Journal of Demos Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik (JDKP) Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara) Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) ADI Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal (ADIMAS Jurnal) Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah Decision: Jurnal Administrasi Publik Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE) Jurnal Administrasi Publik Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Kybernology : Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik Jurnal Ilmiah Niagara Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah (JKPD) SEBA : Seputar Pengabdian Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Arenawati
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 45 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
KOMPETENSI KASI PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN DI WILAYAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN Andriyana, Andriyana; Syafari, Agus; Arenawati, Arenawati
Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Yayasan Panca Bakti Wiyata Pangandaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71128/kybernology.v3i1.258

Abstract

Kompetensi merupakan kombinasi  pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan perilaku yang diterapkan seorang pegawai dalam melakukan pekerjaannya dan yang merupakan kunci terkait mencapai hasil yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari jabatan yang ia emban. Kepala Seksi Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik kelurahan merupakan garda terdepan dalam mengimplementasikan standar pelayanan minimal di kelurahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa dalam pengetahuan Kepala Seksi Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik terhadap pelayanan publik. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan Kepala Seksi Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik sebagai informan. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan, dalam hal ini pengetahuan terhadap pelayanan publik yang merupakan unsur dari kompetensi masih rendah dan dapat ditingkatkan melalui supervisi dari rekan sejawat dan atasan.
Program Keluarga Harapan dalam Kerangka Sustainable Development Goals (SDGs): Kajian Literatur terhadap Kontribusinya terhadap Tujuan Pengentasan Kemiskinan Damayanti, Dede; Stiawati, Titi; Arenawati, Arenawati
Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE) Vol 4 No 3 (2025): Juli
Publisher : LPPJPHKI Universitas Dehasen Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/mude.v4i3.8698

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya tujuan pertama yaitu pengentasan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif melalui analisis sistematis terhadap berbagai sumber jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi yang relevan dalam kurun waktu 2015 hingga 2024. Hasil kajian menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan ekstrem, peningkatan akses masyarakat miskin terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ketahanan sosial dan ekonomi rumah tangga penerima manfaat. Selain itu, implementasi PKH dinilai selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, terutama dalam aspek keadilan sosial, inklusi, dan pemberdayaan masyarakat. Temuan ini memberikan implikasi bahwa program bantuan sosial bersyarat seperti PKH merupakan instrumen penting dalam strategi pembangunan nasional yang berorientasi pada pencapaian SDGs, serta perlu terus diperkuat melalui perbaikan mekanisme pelaksanaan dan koordinasi antar lembaga terkait.
Responsifitas Gender Pada Fasilitas Umum di Kota Serang Listyaningsih, Listyaningsih; Arenawati, Arenawati; Ismanto, Ismanto
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 3 No. 2 (2018): April
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jakp.3.2.143-157.2018

Abstract

Fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah harus dapat digunakan oleh pria, wanita, anak-anak, orang tua, dan orang cacat. Namun dalam kenyataannya kita sering menemukan bahwa fasilitas publik tidak dapat digunakan. Di Kota Serang masih ada fasilitas umum yang tidak ramah anak, tidak ramah kepada orang tua, tidak ramah bagi penyandang cacat, bahkan tidak ramah bagi perempuan atau dapat dikatakan responsif gender. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat respons gender pada fasilitas publik di Kota Serang. Untuk mengukur tingkat responsif gender dari fasilitas publik ini, peneliti mengambil dari pendapat Setiawati (2013), yaitu pemanfaatan universal, keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan gender untuk kebutuhan dasar, ramah lingkungan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. Populasi penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan fasilitas umum di Kota Serang. Objek penelitian ini adalah Terminal Bus, Trotoar dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), Pasar, Shelter dan Taman Kota. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah kuota dimana setiap objek terdiri dari 30 responden sehingga total responden dalam penelitian ini adalah 180 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat responsif gender fasilitas publik di Kota Serang adalah 2,09 kategori sedang. Berdasarkan objek penelitian, tingkat respons gender di trotoar adalah 2,31 (sedang), terminal 2,13 (sedang), Taman Kota 2,5 (sedang), Pasar 2,19 (sedang) JPO 1,53 (rendah) dan Berhenti di 1,88 (rendah) ). Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa responsif gender fasilitas publik di Kota Serang adalah moderat.
Affirmative Action Untuk Mengurangi Disparitas Gender Dalam Politik di Kota Serang arenawati, arenawati; Prafitri, Nikki; Widyastuti, Yeni
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 5 No. 1 (2020): April
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jakp.5.1.75-85.2020

Abstract

Affirmative action is a solution to reducing gender disparities in various fields including politics. Efforts to increase women's representation are important in providing justice for women for their political rights, by producing policies that protect women's political rights. The indicator set by the Sustainable Development Goals for gender equality is the number of women's representation in parliament. This research is motivated by the condition where the number of members of the Serang City DPRD for the 2019-2024 period is only 8 women from a total of 45 members or 17%, where this number has not met the 30% quota for women. This study aims to determine the affirmative action taken to reduce gender disparities in politics. The research method used in this research is descriptive qualitative with interactive data analysis techniques. This research finds that from a policy perspective, both the central and local governments have made efforts to carry out affirmative action in the political field even though women's participation in politics is still low. This is inseparable from obstacles in the form of public perceptions of the quality of female cadres, women's self-distrust, factors of family support and family background. The study also found that strengthening the role of political parties through socialization, gender-biased political education and the involvement of female cadres in organizational activities and community empowerment activities can have an effect on reducing the stigma of gender disparity in politics
MODEL OF ECONOMIC EMPOWERMENT AT COASTAL PEOPLE IN BANTEN PROVINCE: CASE STUDY IN LONTAR VILLAGE, TIRTAYASA DISTRICT, SERANG REGION AND CITEUREP VILLAGE, PANIMBANG DISTRICT, PANDEGLANG REGION Sjafari, Agus; Nugroho, Kandung Sapto; Arenawati, Arenawati; Otaviana, Oki; Fernanto, Guntur
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 2 No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v2i1.29

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi Banten, sehingga dapat mengetahui model pemberdayaan ekonomi paling efektif bagi masyarakat pesisir di Provinsi Banten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan lokasi penelitian di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang dan Desa Citeurep, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling. Data primer penelitian ini diperoleh dari wawancara mendalam dan observasi. Data sekunder diperoleh dari studi literatur dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik nelayan antara desa Lontar dan Citeurep. Ada perbedaan jenis pemberdayaan di kedua desa. Ada perbedaan komoditas pada kedua kelompok nelayan. Di Desa Lontar, jenis komoditas yang dihasilkan lebih bervariasi, perikanan tangkap, bandeng dan budidaya rumput laut dan usahatani rumput laut. Sedangkan di Desa Citeurep komoditi hanya menangkap ikan. Dalam perspektif kelompok, nelayan di Desa Lontar lebih terorganisir daripada nelayan di Desa Citeurep. Model pemberdayaan relatif yang dapat diterapkan pada dua kelompok nelayan tersebut adalah dengan Model Pendekatan Kelompok Berbasis Regional dengan mempertimbangkan karakteristik masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing. Pola pemberdayaan yang paling tepat adalah pola pemberdayaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan skema kemitraan seperti: peran pemerintah daerah, perguruan tinggi, DPRD, dan swasta / perusahaan. Kata kunci: pemberdayaan pesisir, kesejahteraan, kelompok nelayan ABSTRACT This study aims to analyze the effectiveness of economic empowerment activities of coastal communities that have been done by the government of Banten province, thus to find out the most effective model of economic empowerment for coastal communities in the province of Banten. Metode used in this study is qualitative descriptive, with research sites in the village of Lontar sub District Tirtayasa, Serang Region and Citeurep Village, Panimbang sub District, Pandeglang Region. Informant's determination is done by purposive sampling. Primary data of this research is getting from indepth interview and observation. Secondary data getting from by literature study and documentation. The results of this study indicate that there are differences in the characteristics of fishermen between Lontar and Citeurep villages. There are differences in type of empowerment in both villages. There is a difference of commodities in both groups of fishermen. In Lontar Village, the types of commodities produced are more varied, capture fishery, milkfish and Sea Weed cultivation and seaweed farming. While in Citeurep Village the commodity is capture fish only. In group perspective, fishermen in Lontar Village are more organized than the fishermen in Citeurep Village. The relative empowerment model that can be applied to the two groups of fishermen is with the Regional-Based Group Approach Model taking into account the characteristics of the community that exist in their respective regions. The most appropriate pattern of empowerment is the empowerment pattern that involves all stakeholders using partnership schemes such as: the role of local government, universities, DPRD, and private / corporate Keywords: coastal empowerment, welfare, group of fishermen
EVALUASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI BANTEN Subki, Subki; Sjafari, Agus; Arenawati, Arenawati
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 6 No 1 (2022): June 2022
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v6i1.167

Abstract

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan menengah menjadi fokus Pemerintah Provinsi Banten sebagai upaya implementasi penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar. Penelitian ini membahas mengenai evaluasi penerapan SPM Pendidikan Menengah yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dengan pendekatan teori evaluasi kebijakan publik CIPP (Context, Input, Process, Product). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran masukan bagi Pemerintah Provinsi Banten dalam Penerapan SPM. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan SPM Pendidikan Menengah di Provinsi Banten belum optimal. Pada dimensi Context menunjukan Pemerintah Provinsi Banten telah mengintegrasikan muatan ke dalam dokumen RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, diperlukan strategi untuk mendorong dan memberikan fasilitasi kepada satuan pendidikan dalam peningkatan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan upaya strategis percepatan sertifikasi pendidik dan pemetaan dan penambahan guru agar rasio guru dan siswa pada jenjang SMA dan SMK di Provinsi Banten. Pada dimensi Input, aspek sumber daya manuasia dan alokasi anggaran sudah cukup memadai, namun perlu dibentuk tim SPM Pendidikan Menengah tingkat Dinas untuk peningkatan pemahaman dan percepatan pemenuhan SPM pendidikan menengah. Pada dimensi Process, capaian indikator kinerja persentase guru SMA dan SMK bersertifikat pada Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan di bawah 50 persen dengan katagori sangat rendah, yang dihadapkan pada permasalahan terbatasnya kuota peserta program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dari Pemerintah Pusat. Pada Product, cakupan pemenuhan SPM Pendidikan Menengah di Provinsi Banten belum semuanya terpenuhi. Kata kunci: Evaluasi, Standar Pelayanan Minimal (SPM), pendidikan menengah, kebijakan publik.
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada DPMPTSP Kota Serang Winata, Adam Sutisna; Arenawati, Arenawati; Riswanda, Riswanda
International Journal of Demos (IJD) Volume 5 Issue 2 (2023)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v5i2.440

Abstract

AbstractThe government has launched a Risk-Based Online Single Submission (OSS) licensing system or OSS-Risk Based Approach (RBA). OSS-RBA is a one-door licensing application/portal that includes permits at the Regency/City, Province, Ministry/Institution (K/L) and Ministry of Investment levels. This is because so far many investors have been hesitant to invest in Indonesia because the licensing process is quite long and not simple. The research uses literature studies and interviews to look at complex issues regarding the process of licensing services and requires an in-depth meaning analysis. Implementation of Government Regulation Number 5 of 2021 Concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing (OSS RBA) in Serang City DPMPTSP has been going well. However, the socialization provided to the community or business actors has not been evenly distributed, only given to representatives of business actors, business associations and technical OPDs administering permits online and face to face. identify constraints in each sector for further solutions to be sought and coordinated with related parties.Keywords: Policy implementation, Licensing, OSS RBA, DPMPTSP Serang City AbstrakPemerintah telah meluncurkan sistem perizinan Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko atau OSS-Risk Based Approach (RBA). OSS-RBA merupakan aplikasi/portal satu pintu perizinan yang mencakup periznan di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Kementerian/Lembaga (K/L), dan Kementerian Investasi. Sebab selama ini banyak investor merasa ragu melakukan investasi di Indonesia karena proses perizinan cukup lama dan tidak sederhana. Penelitian menggunakan studi literatur dan wawancara untuk melihat permasalahan yang kompleks mengenai proses pelayanan perizinan dan membutuhkan analisis makna secara mendalam. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA) Pada DPMPTSP Kota Serang sudah berjalan dengan baik. Namun sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat atau pelaku usaha belum merata hanya diberikan kepada perwakilan pelaku usaha, asosiasi usaha dan OPD teknis penyelenggara perizinan secara daring dan tatap muka, diharapkan dapat membuka komunikasi dan koordinasi secara intensif untuk layanan konsultasi dan pendampingan untuk mengetahui progress penerbitan perizinan sekaligus mengidentifikasi kendala pada masing-masing sektor untuk selanjutnya dicarikan jalan keluarnya dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Perizinan, OSS RBA, DPMPTSP Kota Serang
Pengaruh Deskripsi dan Spesifikasi Kerja Terhadap Kinerja Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) ASN Perwakilan BKKBN Provinsi Banten Handrianto, Dimas; Arenawati, Arenawati; Cadith, Juliannes
International Journal of Demos (IJD) Volume 5 Issue 4 (2023)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v5i4.464

Abstract

AbstractThe Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform (MenPANRB) noted that in 2016, around 64% of civil servants had below-standard qualifications. To improve the performance of civil servants so that they can more agilely achieve their organizational goals, the government has simplified the bureaucracy by converting administrative officers into functional officers. One of the tasks of the National Population and Family Planning Agency (BKKBN) is to reduce the national stunting rate. The prevalence of stunting in children in the province of Banten has reached 24.5%. This province ranks 23rd highest nationally. This study aims to examine the effect of job descriptions and job specifications on the performance of certain functional positions (JFT) of civil servants at the Perwakilan BKKBN Provinsi Banten. The research method used is quantitative with a population of 89 people. Sampling was done randomly. Data was obtained through questionnaire distribution. Data processing used respondent data analysis with the help of SPSS 21. Statement testing was done with validity and reliability tests, descriptive analysis tests, and classic assumption tests consisting of normality tests, heteroscedasticity tests, and multicollinearity tests. Testing used multiple regression analysis. The study concludes that job descriptions and job specifications affect performance. The results showed that job descriptions and job specifications have a significant effect on employee performance.Keywords: Job Description; Work Specifications; Performance; BKKBN Banten Province AbstrakMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) mencatat pada tahun 2016 sekitar 64% PNS memiliki kualitas yang berada di bawah standar. Guna meningkatkan kinerja ASN sehingga pegawai dapat lebih lincah mencapai tujuan organisasinya, pemerintah melakukan penyederhanaan birokrasi melalui mengalihkan pejabat administrasi menjadi pejabat fungsional. Salahsatu tugas BKKBN adalah menurunkan angka stunting Nasional, disebutkan angka prevalensi stunting yang terjadi pada anak di wilayah Provinsi Banten telah mencapai 24,5%. Provinsi tersebut menempati peringkat ke-23 tertinggi secara nasional. Tujuan penelitian ini yaitu menguji pengaruh deskripsi kerja, spesifikasi kerja terhadap kinerja Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) ASN di Perwakilan BKKBN Provinsi Banten. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan jumlah populasi 89 orang. Pengambilan sampel dilakukan secara acak bertingkat. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Pengolahan data penelitian menggunakan analisis data responden dengan bantuan SPSS 21. Pengujian pernyataan dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas, uji analisa deskriptif penelitian dan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinieritas. Pengujian menggunakan analisis regresi berganda. Kesimpulan penelitian adalah deskripsi kerja dan spesfikasi kerja berpengaruh terhadap kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa deskripsi kerja dan spesifikasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.Kata kunci: Deskripsi Kerja; Spesifikasi Kerja; Kinerja; Perwakilan BKKBN Provinsi Banten
Analysis of Space Utilization in the Border Area of Anyer Beach, Serang Regency Achmad Zukhrova; Arenawati Arenawati; Rina Yulianti
Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Vol. 5 No. 3 (2023): Birokrasi dan Pemerintahah di Daerah 12
Publisher : Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jbpd.v5i3.31480

Abstract

The attraction of natural beauty, especially coastal areas, has made investors or business people set up various commercial businesses such as villas, hotels, and restaurants. Inappropriate use and arrangement of space is a problem that will continue to arise in the management of coastal areas. The general aim of this research is to find out the impact of space utilization in border areas on Anyer Beach, Anyer sub-district. This research was carried out using a descriptive qualitative approach. Research data was obtained through interviews, documentation, and observation. Then the collected research data will be analyzed through data reduction and presentation. The results of this research show that the management of space utilization in the Anyer tourist area is not yet optimal, especially in controlling environmental and social impacts. Utilization of a coastal border area that does not comply with existing regulations and supervision does not appear to be optimal with the existence of hotels or commercial buildings. The lack of empowerment of community members and community involvement around tourist attractions seems to be lacking in the process of managing tourism areas or areas. Therefore, proper use of coastal border areas is a way of resolving conflicts over excessive resource exploitation in the Anyer Beach tourist area.
SOSIALISASI DESA/KELURAHAN RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK DI LINGKUNGAN TERITIH KOTA SERANG Yeni Widyastuti; Arenawati Arenawati
SEBA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 1, No 1 (2025)
Publisher : SEBA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Teritih Village has problems with low educational participation of women who live in villages, exploitation of women, many female workers as the backbone of the family while their husbands are unemployed, so that the role of breadwinner that should be done by the husband is shifted to the wife, the divorce rate is due to early marriage, in some cases the divorced wife is left alone by her husband without being given a living for her children and there have been several cases of violence against women and children due to economic factors. The purpose of this community service activity is to provide education and awareness regarding the implementation and benefits of Environmentally Friendly Villages and reducing cases of violence against women and children. The community service method used is counseling. The results of the study explain that this RPPA has become a need for the village itself, there is a need for a decent and safe village environment to live in, especially for women and children. That is why women and children must be fully involved because they are the ones who understand the issues around them and know the most appropriate solutions for their welfare, ensuring that the village empowers women in gender-based entrepreneurship accompanied by the process of building critical awareness of women, the village creates an environment that supports the process of child growth and development and encourages the role and responsibility of both parents and families in quality child care, the village makes special efforts to stop violence against women and children, the village makes special efforts to stop child marriage and most importantly, the community understands the forms of violence, understands where to report if they see, hear and become victims in cases of violence, the outreach and case assistance system runs well.Keywords: Abuse; Children; Public Awareness; Women;
Co-Authors Achmad Zukhrova Agus Sjafari Agus Sjafari Agus Sjafari Agus Sjafari Agus Sjafari Aiska Firgi Ini Amjah Amjah Anas Anas Andin Nesia Andriyana Andriyana Andriyana, Andriyana Aulia Dewi Purbasari Ayuning Budiati Dadan Priatna Damayanti, Dede Dinta Nurachma Edah Jubaedah Fernanto, Guntur Guntur Fernanto Handrianto, Dimas Heni Rohaeni Ipah Ema Jumiati Ismanto Ismanto Juliannes Cadith Juliannes Cadith Kandung Sapto Nugroho Khalifatunnisa, Khalifatunnisa Leo Agustino Leo Agustino Leo Agustino Listyaningsih Listyaningsih Listyaningsih Listyaningsih Listyaningsih M. Farhan Surya Novaldi Muhamad Luay Nida Silvia Lestari Nikki Prafitri Nikki Prafitri Nikki Prafitri Noor Shifa Banon Novan Hermawan NURUL APRIYANI Oki Otaviana Otaviana, Oki Pancawati Sugiharti Multiningsih Prafitri, Nikki Rahmawati, Rahmawati Rika Tri Rahmadani Rina Yulianti Rina Yulianti Sifa Suryana Siswahyudianto Syafari, Agus Titi Stiawati Titi Stiawati Untung Supriyanto Viyulia Viyulia Widyastuti, Yeni Winata, Adam Sutisna Yeni Widyastuti Yeni Widyastuti Yeni Widyastuti Yogi Anggara