p-Index From 2021 - 2026
7.844
P-Index
Claim Missing Document
Check
Articles

Keadilan Pajak Sebagai Fondasi Stabilitas Negara: Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Kebijakan Fiskal Kontemporer Nasution, Ikhwan Fadhly; Batubara, Sarmiana
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tax justice is a fundamental element in maintaining state stability and the sustainability of the economic system because it is directly linked to the legitimacy of authority and the level of public compliance with the state. This article aims to analyze the concept of tax justice in the thought of Ibn Khaldun and its relevance to the formulation of contemporary fiscal policies oriented toward state stability. The study employs a qualitative method with a normative-philosophical approach through library research based on Ibn Khaldun’s primary work, particularly the Muqaddimah, as well as relevant academic literature. The results indicate that Ibn Khaldun emphasized the importance of fair and proportional taxation as a prerequisite for economic productivity, the expansion of the state’s revenue base, and the strengthening of state legitimacy. Conversely, excessive taxation tends to weaken economic activity, reduce state revenue, and accelerate the decline of the state. The study demonstrates that Ibn Khaldun’s ideas remain relevant as a normative foundation for formulating contemporary fiscal policies that prioritize justice and fiscal sustainability, and contribute to strengthening state stability.   Keadilan pajak merupakan elemen fundamental dalam menjaga stabilitas negara dan keberlanjutan sistem ekonomi karena berhubungan langsung dengan legitimasi kekuasaan serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap negara. Artikel ini bertujuan menganalisis konsep keadilan pajak dalam pemikiran Ibnu Khaldun serta relevansinya dalam perumusan kebijakan fiskal kontemporer yang berorientasi pada stabilitas negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-filosofis melalui studi kepustakaan terhadap karya utama Ibnu Khaldun, khususnya Muqaddimah, serta literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun menekankan pentingnya pajak yang adil dan proporsional sebagai prasyarat tumbuhnya produktivitas ekonomi, perluasan basis penerimaan negara, dan penguatan legitimasi negara. Sebaliknya, kebijakan pajak yang berlebihan cenderung melemahkan aktivitas ekonomi, menurunkan penerimaan negara, dan mempercepat kemunduran negara. Penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun tetap relevan sebagai landasan normatif dalam merumuskan kebijakan fiskal kontemporer yang menekankan keadilan dan keberlanjutan fiskal, serta berkontribusi dalam penguatan stabilitas negara.  
Peran Negara dalam Menjaga Keadilan Harga di Indonesia  Persepktif Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah Siregar, Muhammad Yoga; Batubara, Sarmiana
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Price-related issues are a central concern in economics because they directly affect public welfare and social stability. In reality, market mechanisms do not always succeed in creating fair prices due to distortions such as monopolies, hoarding, and asymmetric information. These conditions necessitate government intervention as a regulator and controller to prevent prices from being formed in ways that harm society, especially low-income groups. This article aims to analyze the role of government in maintaining price justice in Indonesia by using Ibn Taymiyyah’s Islamic economic perspective as a normative and conceptual framework. This study applies a qualitative approach with a descriptive-analytical method through library research. Data were collected from Ibn Taymiyyah’s works, such as Majmū‘ al-Fatāwā and al-Ḥisbah fī al-Islām, and supported by leading national and international journals related to price policy and modern Islamic economics, particularly in the Indonesian context. The data were analyzed using content analysis techniques involving reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that Ibn Taymiyyah viewed prices as the natural result of the interaction between supply and demand; therefore, the government should not impose price regulations in normal market conditions. However, when market distortions occur due to unfair practices, the government has the shar‘i right to intervene to maintain justice and public welfare. In the Indonesian context, price control policies—such as setting maximum retail prices, subsidies, and market operations—can be understood as forms of government intervention aligned with Ibn Taymiyyah’s thought, provided they are accompanied by strict and proportional supervision. This research contributes to reinforcing the relevance of classical Islamic economic thought as an ethical and normative basis for formulating fair and sustainable price policies in Indonesia.     Permasalahan harga merupakan isu inti dalam ekonomi karena berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan kestabilan sosial. Dalam dunia nyata, mekanisme pasar tidak selalu berhasil menciptakan harga yang adil karena ada distorsi seperti monopoli, penimbunan, dan informasi yang tidak seimbang. Situasi ini menuntut intervensi dari pihak pemerintah sebagai pengawas dan pengendali agar harga tidak terbentuk dengan cara yang merugikan masyarakat, terutama bagi kelompok yang berpenghasilan rendah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis fungsi pemerintah dalam menjaga keadilan harga di Indonesia dengan menggunakan perspektif ekonomi Islam dari Ibnu Taimiyah sebagai kerangka normatif dan konseptual. Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi pustaka. Data dikumpulkan dari karya-karya Ibnu Taimiyah, seperti Majmū‘ al-Fatāwā dan al-Ḥisbah fī al-Islām, dan juga didukung oleh jurnal-jurnal nasional dan internasional terkemuka yang berhubungan dengan kebijakan harga serta ekonomi Islam modern, khususnya di Indonesia. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi yang melibatkan langkah-langkah reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Taimiyah melihat harga sebagai hasil interaksi alami antara permintaan dan penawaran, sehingga pemerintah tidak seharusnya menetapkan harga secara paksa dalam kondisi pasar yang normal. Namun, jika ada distorsi pasar karena praktik yang tidak adil, pemerintah memiliki hak syar'i untuk melakukan intervensi demi menjaga keadilan dan kesejahteraan umum. Dalam kasus Indonesia, kebijakan pengendalian harga seperti penetapan harga eceran tertinggi, subsidi, dan operasi pasar bisa dipahami sebagai bentuk pelaksanaan peran pemerintah yang sejalan dengan pemikiran Ibnu Taimiyah, asalkan disertai dengan pengawasan yang ketat dan proporsional. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat relevansi pemikiran ekonomi Islam klasik sebagai dasar etis dan normatif untuk merumuskan kebijakan harga yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.
Islam Sebagai Way Of Life Sebagai Fondasi Pemikiran Ekonomi Islam dalam Konteks Ekonomi Global Permana, Taufik Hadi; Batubara, Sarmiana
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Islam is not merely regarded as a ritual doctrine, but also as a way of life that guides all aspects of human existence, including economic activities. Islamic economic thought is derived from normative values such as justice, balance, and social responsibility, which are grounded in the maqāṣid al-sharī‘ah. In the current global economic landscape, dominant economic systems exhibit various structural weaknesses, including income inequality, recurring financial crises, and environmental degradation. These conditions create a growing need for an alternative economic paradigm that not only focuses on growth but also emphasizes welfare and social justice. This study aims to examine Islam as a way of life that serves as a philosophical foundation in the development of Islamic economic thought to address contemporary global economic challenges. The research employs a descriptive qualitative method with a literature review approach, analyzing relevant classical and contemporary sources. The findings indicate that Islamic economic thought has a strong connection to addressing modern economic problems, particularly through the integration of ethical values, distributive justice, and the principle of sustainability. Islam as a way of life acts not only as a critique of conventional economic systems but also as a conceptual framework that can enrich global economic discourse with a more humane and collectively oriented approach.   Islam tidak sekadar dianggap sebagai ajaran ritual, melainkan juga sebagai gaya hidup yang memandu semua aspek kehidupan manusia, termasuk dalam ekonomi. Pemikiran ekonomi Islam berasal dari nilai-nilai normatif seperti keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial yang berlandaskan pada maqāṣid al-syarī‘ah. Dalam situasi ekonomi global saat ini, sistem ekonomi yang dominan menunjukkan berbagai kelemahan struktural, seperti ketidakmerataan pendapatan, krisis finansial yang terjadi berulang kali, serta kerusakan lingkungan. Kondisi ini menciptakan kebutuhan akan paradigma ekonomi alternatif yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan, tetapi juga pada kesejahteraan dan keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Islam sebagai gaya hidup yang menjadi dasar filosofis dalam pengembangan pemikiran ekonomi Islam untuk menjawab tantangan ekonomi global saat ini. Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan pengkajian literatur, melalui analisis terhadap sumber klasik dan kontemporer yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Islam memiliki keterkaitan yang kuat dalam menghadapi permasalahan ekonomi modern, terutama melalui integrasi nilai-nilai etika, keadilan distribusi, dan prinsip keberlanjutan. Islam sebagai gaya hidup tidak hanya bertindak sebagai kritik terhadap ekonomi konvensional, tetapi juga sebagai kerangka konseptual yang dapat memperkaya diskursus ekonomi global dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada kepentingan bersama.
Konsep Negara Kesejahteraan dalam Persepktif Ekonomi Islam : Analisis Pemikiran M. Umer Chapra Gultom, Yusril Amin; Batubara, Sarmiana
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The concept of the welfare state is an important topic in modern economic development, especially for developing countries that continue to struggle with poverty, social inequality, and limitations in the effectiveness of social policies. In the context of Islamic economics, welfare is understood more comprehensively—not only focusing on the fulfillment of physical needs, but also encompassing social, moral, and spiritual aspects grounded in Islamic teachings. This article discusses the ideas of M. Umer Chapra regarding the welfare state from the perspective of Islamic economics and their relevance to Indonesia’s current situation. This study adopts a qualitative approach with a library research method, in which information is gathered from M. Umer Chapra’s primary writings and scientific journals related to the themes of the welfare state and Islamic economics. Data analysis is conducted using content analysis techniques to systematically examine Chapra’s thoughts, arguments, and conceptual framework. The findings indicate that M. Umer Chapra’s perspective on the welfare state emphasizes comprehensive sustainability, encompassing material, social, and moral dimensions, with the state playing a central role in directing the economic system to operate ethically and sustainably. Chapra’s ideas are considered relevant to Indonesia, which constitutionally adopts the principles of a welfare state but in practice still faces various challenges, such as social inequality, limited access to social policies, and a tendency toward consumptive welfare programs. Therefore, the welfare state concept proposed by M. Umer Chapra can serve as a conceptual reference in enriching discussions and developing more sustainable welfare policies in Indonesia.   Konsep negara kesejahteraan adalah topik penting dalam kemajuan ekonomi modern, terutama bagi negara-negara berkembang yang masih berjuang melawan kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan keterbatasan dalam efektivitas kebijakan sosial. Dalam konteks ekonomi Islam, kesejahteraan dipahami dengan lebih luas, tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga meliputi aspek sosial, moral, dan spiritual yang berdasarkan pada ajaran Islam. Artikel ini membahas ide-ide M. Umer Chapra terkait negara kesejahteraan dari sudut pandang ekonomi Islam dan relevansinya terhadap situasi Indonesia saat ini. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode penelitian pustaka, di mana informasi diambil dari tulisan-tulisan utama M. Umer Chapra dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan tema negara kesejahteraan dan ekonomi Islam. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi untuk menelaah pemikiran, argumen, dan struktur konseptual Chapra secara sistematis. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa pandangan M. Umer Chapra tentang negara kesejahteraan menekankan keberlangsungan yang komprehensif, mencakup aspek material, sosial, dan moral, dengan peran negara sebagai pemain utama dalam mengarahkan sistem ekonomi agar beroperasi secara etis dan berkelanjutan. Pemikiran Chapra dianggap relevan dengan situasi Indonesia yang secara konstitusi mengadopsi prinsip negara kesejahteraan, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakadilan sosial, keterbatasan akses terhadap kebijakan sosial, serta kecenderungan pada kebijakan kesejahteraan yang bersifat konsumtif. Oleh karena itu, gagasan tentang negara kesejahteraan dari M. Umer Chapra dapat menjadi acuan konseptual dalam memperkaya diskusi dan pengembangan kebijakan kesejahteraan yang lebih berkelanjutan di Indonesia.
Implementasi Sistem Pemungutan Pajak Daerah: Studi Observasi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan Lubis, Mara Husin; Hasugian, Akmal Chairun Anwar Hasugian; Nasution, Ifran Alfaris; Batubara, Sarmiana
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Regional taxes are one of the main sources of Local Own-Source Revenue (PAD), playing an essential role in supporting regional governance and development. The success of regional tax collection is largely determined by the collection system applied and the level of taxpayer compliance. This study aims to analyze the implementation of the regional tax collection system at the Regional Financial and Revenue Management Agency (BPKPD) of Padangsidimpuan City, focusing on the collection mechanisms, tariff determination, and obstacles encountered in its implementation. The research employs a descriptive qualitative method with data collection techniques including direct observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the regional tax collection system at BPKPD Padangsidimpuan City has been implemented in accordance with the prevailing laws and regulations; however, several challenges persist, such as low taxpayer awareness, limited outreach, and suboptimal utilization of information technology. Therefore, improvements are needed through enhanced service quality, strengthened tax administration systems, and intensified taxpayer education for the community.   Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Keberhasilan pemungutan pajak daerah sangat ditentukan oleh sistem pemungutan yang diterapkan serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem pemungutan pajak daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Padangsidimpuan, dengan fokus pada mekanisme pemungutan, penetapan tarif, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak daerah di BPKPD Kota Padangsidimpuan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran wajib pajak, keterbatasan sosialisasi, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui peningkatan kualitas pelayanan, penguatan sistem administrasi perpajakan, dan intensifikasi edukasi perpajakan kepada masyarakat.
Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah SAW dan Relevansinya terhadap Kebijakan Fiskal Modern: Studi Kasus BAZNAS Tapanuli Selatan Diah Mala Sari; Erni Wahyuni Gultom; Sarmiana Batubara
Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi Vol 3 No 5 (2026): In Press
Publisher : PT Maju Malaqbi Makkarana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59971/jimbe.v3i5.881

Abstract

Kebijakan fiskal merupakan instrumen penting dalam mewujudkan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal tidak hanya berorientasi pada aspek material, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, keadilan, dan pemerataan. Artikel ini bertujuan untuk merekonstruksi kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW serta menganalisis relevansinya dengan kebijakan fiskal modern, khususnya dalam praktik pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi literatur dan observasi lapangan, dilengkapi dengan wawancara langsung di BAZNAS Tapanuli Selatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Rasulullah SAW bersifat komprehensif dan terpusat pada Baitul Mal dengan instrumen utama berupa zakat, infak, sedekah, wakaf, kharaj, jizyah, usyur, ghanimah, dan khums. Sistem tersebut menekankan distribusi kekayaan yang adil, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, transparansi pengelolaan, serta pengawasan moral dan institusional. Sementara itu, kebijakan fiskal modern melalui BAZNAS menunjukkan pergeseran mekanisme dari berbasis kebutuhan langsung menuju sistem legal-formal yang terstruktur, transparan, dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi produktif. Meskipun efektivitas distribusi pada masa Rasulullah SAW dinilai lebih optimal karena tingkat kepatuhan dan sentralisasi yang tinggi, praktik BAZNAS saat ini memiliki potensi besar dalam pengentasan kemiskinan apabila didukung oleh optimalisasi pengumpulan zakat dan sinergi dengan kebijakan fiskal negara. Dengan demikian, prinsip-prinsip kebijakan fiskal Rasulullah SAW tetap relevan dan dapat menjadi landasan normatif bagi pengembangan kebijakan fiskal Islam kontemporer yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Co-Authors Abdul Nasser Hasibuan Adanan Murroh Afrini Nasution Alfadri, Ferri Ali Djamhuri Arbanur Rasyid Ari Apryansyah Armyn Hasibuan berlin berlin Dalimunthe, Mita Medina Damri Batubara Delima Sari Lubis Diah Mala Sari Duma, Duma Erni Wahyuni Gultom Fahrina Putri Sapna fatahuddin siregar Gultom, Yusril Amin Halim Harahap, Abdul Hamna, Fitri Harahap, Darwis Hasibuan, Devi Imelda Sahfitri Hasibuan, Fitriani hasibuan, salsabilah Hasugian, Akmal Chairun Anwar Hasugian Idris Saleh Ihdi Aini ika purnama Ismail Marzuki Jamila, Fitri Lestari, M.E.I, Sry Lestari, Sry Lubis, Aswadi Lubis, Mara Husin Lubis, Rahmat Husein M Fauzan M. Fauzan Maria Kutbiah Marliyah Martondi Martondi Muhammad Wandisyah R Hutagalung Muhammad Yafiz, Muhammad Munawarah . Nabil Muharram Nashwa Nabila Kasih Nasution, Adanan Murroh Nasution, Hasbi Assiddiqi Nasution, Ifran Alfaris Nasution, Ikhwan Fadhly Nasution, Siti Batiah Nauli, Mutiara Nawir Yuslem, Nawir Nofinawati Nofinawati Nofinawati Nofinawati, Nofinawati Nurhidayani Pulungan Nurlaili Rismawati Matondang Pasaribu, Mhd. Khalis Permana, Taufik Hadi Prayogi Kusdino Putri Bunga Meiliana Putri Bungsu Siregar Rahmawani, Fatma Azra Rodame Monitorir Napitupulu Royhan Rangkuti, Mhd Rukiah Rukiah Lubis Safika Zebua Sari, Heny Purnama Sa’adilah Mursyid Saragih Setia Hidayah SIREGAR, BUDI GAUTAMA Siregar, Muhammad Yoga Siregar, Winda Sari Sitompul, Erlina Srikandi, Devi suci suci Sugianto tanjung, elpinia Toib Daulay, Ahmad Wanda Khairani Windari, Windari yennita sari Yuli Agustina