Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

Efektivitas Penggunaan Lisensi “Es Teh Indonesia” Pada Penjualan Di Outlet Es Teh Indonesia Cabang Kota Kendari Perspektif Maqashid Syari’ah Kurniawan, Muhammad Syamikh Abdillah Kurniawan; Ridha, Ahmad
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 7 No 2 (2025): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v7i2.12456

Abstract

This study analyzes the effectiveness of the “Es Teh Indonesia” licensing system at the Kendari branch outlets from the perspective of Maqashid al-Shariah, particularly the principle of hifz al-mal (protection of wealth). The research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, in-depth interviews with outlet owners and employees, as well as documentation. The data were analyzed inductively, with validity ensured through triangulation of sources, techniques, and time. The findings indicate that the implementation of the license significantly contributes to increased sales, expanded customer base, and improved operational standards through standardized procedures and brand strength. From the Maqashid al-Shariah perspective, the license partially fulfills the principle of wealth protection by safeguarding business assets, maintaining product quality consistency, and utilizing brand equity. However, aspects such as fair profit distribution and sustainable operational support still need optimization to achieve comprehensive maslahah (benefit). The study concludes that the effectiveness of a license is not solely determined by contractual compliance but also by the application of Islamic business ethics that balance rights and obligations. Recommendations include enhancing business literacy among licensees, promoting operational and financial transparency, and ensuring continuous support from the franchisor to strengthen business sustainability.   Kata Kunci: Lisensi, Waralaba, Es Teh Indonesia, Efektivitas, Maqashid Syari’ah, Hifz al-Mal
IMPLEMENTASI PEMAHAMAN MASYARAKAT BAJO PADA TRADISI NIBA PINAH DALAM PENINGKATAN EKONOMI dedeng, dedeng; Ridha, Ahmad
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 3 No 2 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v3i2.3349

Abstract

Tradisi niba pinah merupakan ajaran dari leluhur masyarakat bajo yang masih dilaksanakan secara turun-temurun oleh generasi mereka sampai saat ini, dalam hal pelaksanaannya masih ada sebagian dari masyarakat Bajo di Desa Mbokita yang mengerjakan tradisi niba pinah. masyarakat memahami bahwa tujuan pelaksanaan tradisi niba pinah sangat membantu mereka untuk mendapat kemudahan baik dari segi ekonomi yang meningkat, terhindarnya dari segala marabahaya, dan kesehatan mereka tidak terganggu. Penelitian ini memfokuskan pada dua hal yaitu: untuk mengetahui praktik tradisi niba pinah masyarakat Mbokita, serta implementasi pemahaman masyarakat bajo pada tradisi niba pinah dalam peningkatan ekonomi di Desa Mbokita Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali. Penelitian ini menggunakan, jenis penelitian lapangan (Field Research), dengan menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dan dokumentasi, adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam praktik tradisi niba pinah masyarakat harus memnyiapkan buah pinang, tembakau lempe, daun sirih, daun nipa, dan kapur sirih. Adapun implementasi pemahaman masrakat bajo pada tradisi niba pinah, menunjukan bahwa kenyataan yang terjadi dilapangan berbanding terbalik, dari apa yang diharapkan atau yang dipahamami masyarakat dari tujuan pelaksanaan tradisi niba pinah di atas tidak benar-benar terjadi. Dan hasil yang diperoleh masyarakat dalam pelaksanaan niba pinah adalah suatu kebutulan yang berkenaan dengan pelaksanaannya, yang dikaitkan dengan pelaksanaan tradisi niba pinah.Kata Kunci  : tradisi, niba pinah, masyarakat bajo.
Analisis Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Minimarket Dalam Penerapan Pengembalian Uang Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Lestari, Indah Dwi; Ridha, Ahmad
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 5 No 1 (2023): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v5i1.4378

Abstract

Penelitian ini berawal dari adanya fenomena pengembalian uang receh yang diganti dengan permen dalam transaksi jual beli yang sering terjadi di minimarket, hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum oleh pelaku usaha. Kesadaran hukum merupakan kesadaran yang ada didalam diri setiap orang terkait nilai-nilai pengetahuan mengenai suatu hukum, kesadaran hukum ini membahas mengenai kesadaran hukum pelaku usaha dalam melaksanakan undang-undang perlindungan konsumen No. 8 tahun 1999 dan faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha minimarket di kecamatan Kambu kota Kendari. Berdasarkan teori Soejono Soekanto dalam mengukur tingkat kesadaran hukum dengan menggunakan empat indikator yaitu pertama, pengetahuan hukum pelaku usaha, kedua pemahaman hukum pelaku usaha, ketiga sikap hukum pelaku usaha, keempat pola perilaku hukum pelaku usaha. Penelitian ini melihat dari sisi pengetahuan pelaku usaha berupa pengetahuan akan undang-undang perlindungan konsumen mengenai mengganti uang receh konsumen dengan permen merupakan perbuatan itu boleh atau tidak boleh, pemahaman pelaku usaha berupa pemahaman akan isi, tujuan dan fungsi dari undang-undang perlindungan konsumen, sikap pelaku usaha diukur dengan sikap yang ditunjukan lebih kepada menerima atau menolak dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen, dan perilaku pelaku usaha dapat diukur dengan upaya dalam menerapkan undang-undang perlindungan konsumen dengan tindakan menyediakan uang receh bagi konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan antropologi hukum dengan teknik pengumpulan data mengunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI POBOLOSI SEBAGAI TRANSAKSI BARTER DI PASAR SAMPUAWATU KECAMATAN KALEDUPA KABUPATEN WAKATOBI Nurlaila, Nikmat; Idris, Muh.; Ridha, Ahmad
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 4 No 2 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v4i2.4530

Abstract

Pobolosi merupakan sebuah sebagai kegiatan dagang yang dilakukan dengan cara mempertukarkan komoditi yang satu dengan komoditi yang lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Tradisi Pobolosi sebagai transaksi barter dan untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan Tradisi Pobolosi sebagai transaksi Barter.Jenis penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, Pertama Pelaksanaan Pobolosi Di Pasar Sampuawatu dimulai dengan saling menawarkan barang antar pedagang,dimana nelayan dengan menjajakkan hasil tangkapannya menggunakan perahu kecil (Koli-koli) berupa ikan basah dari berbagai jenis ikan dan Petani yang juga menjajakkan hasil perkebunannya berupa jagung, umbi-umbian dan sebagainya,kemudian apabila sudah saling suka barulah mereka saling menawarkan harga barang, apabila mereka sudah cocok dengan harga barang maka selanjutnya mereka akan saling menyesuaikan jumlah barang yang ditukarkan dengan harga yang sudah ditetapkan.Kedua,Masyarakat Kaledupa masih tetap mempertahankan Pobolosi sebagai media transaksi karena beberapa faktor yaitu faktor Tradisi, faktor ekonomi,dan faktor pendidikan. Ketiga, Analisis Hukum Islam dalam pelaksanaannya sudah memenuhi rukun dan syarat sah Barter namun ada sebagian kecil pedagang yang melakukan jual beli yang dilarang dan praktik barter yang tidak sesuai dengan syariat seperti tidak melakukan transparansi harga pada saat negosiasi.