Claim Missing Document
Check
Articles

Policy Evaluation Through West Java Provincial Regulation No. 1 of 2021 on the Facilitation of Pesantren Administration: Case Study at Pondok Pesantren Cibereum Kidul, Cimahi Dini Nadila; Yaya Mulyana
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia (JIM-ID) Vol. 4 No. 7 (2025): Jurnal Ilmiah Multidisplin Indonesia (JIM-ID), August 2025
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Facilitating the administration of pesantren in accordance with their traditions and unique characteristics is essential. Therefore, the Government of West Java is expected to support and strengthen the role and contribution of pesantren within the province, as stipulated in West Java Provincial Regulation No. 1 of 2021. In Cimahi City, however, not all pesantren have received such facilitation from the government, including Pondok Pesantren Cibereum Kidul. Inadequate facilities reduce the attractiveness of a pesantren compared to other educational institutions. Consequently, pesantren with insufficient facilities tend to lag behind, lose public interest, and experience a decline in service quality for their santri (students). This study aims to: a) Evaluate the policy implementation of West Java Provincial Regulation No. 1 of 2021 concerning pesantren facilitation at Pondok Pesantren Cibereum Kidul, Cimahi. b) Determine whether Pondok Pesantren Cibereum Kidul has received government facilitation support. c) Identify obstacles in implementing the regulation.
Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Harta, Ridho; Mulyana, Yaya; Agusdiana, Bambang; Andri, Yayan; Arma, Nur Ambia
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i4.2024.%p

Abstract

Pembangunan Infrastruktur baik darat, laut maupun Infrastruktur udara (bandara) untuk mendukung ibu kota baru yang sudah tentunya dalam proses pelaksanaannya membutuhkan implementasi kebijakan yang strategis dalam mewujudkan Ibu kota yang berkelanjutan. Menggunakan empat variabel model kerangka kerja implementasi Kebijakan yaitu Bureaucracies as agencies for implementation; Implementation by degree;. Vertikal versus horizontal implementation; dan Condition that promote implementation. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan jenis penelitiannya kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Sudah berjalan dengan baik berdasarkan model kerangka kerja implementasi kebijakan. Walaupun peneliti melihat dalam parameter Vertikal versus horizontal implementation yang mana berkaitan dengan sumber daya terkhusus sumber daya finansial yang bisa di katakan akan berdampak terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan Infrastruktur IKN kedepannya. Hal tersebut peneliti temukan bahwa anggaran yang di keluarkan dari APBN hanya 20 % nya saja sehingga sebagaian besar anggaran di harapkan ada dukungan dari investor maka peneliti menganalisa jika terjadi kemungkinan sesuatu hal terhadap investor maka hal tersebut yang akan menjadi dampak pada keberlanjutan pembangunan IKN. Begitupun terkait Parameter Condition that promote implementation yang berkaitan dengan lingkungan politik yang akan menentukan keberlanjutan dan Komitmen pembangunan Infrastruktur ini, maka peta politik 2024 pun peneliti melihat akan menjadi suatu arah terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur IKN, selain dari faktor Sumber daya finansial (Pendanaan), Investor serta faktor peta politik dan peran pengawasan, evaluasi pada setiap progres implementasi yang dilakukan.Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Infrastruktur, Pembangunan
Government Strategy in Efforts to Combat Radicalism and Terrorism in Indonesia Suharna, Karmin; Mulyana, Yaya; Turmudzi, Didi
ENDLESS: INTERNATIONAL JOURNAL OF FUTURE STUDIES Vol. 8 No. 3 (2025): ENDLESS: International Journal of Future Studies
Publisher : Global Writing Academica Researching & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/endlessjournal.v8i3.351

Abstract

This study aims to analyze the Indonesian government's strategy in countering radicalism and terrorism by highlighting inter-agency coordination, the effectiveness of counter-radicalization and deradicalization programs, and the influence of social, cultural, and economic factors on policy implementation. Qualitative methods were used through analysis of policy documents, focus group discussions (FGDs), and in-depth interviews with relevant stakeholders. The results indicate that although the government has designed comprehensive policies, coordination across institutions such as the Coordinating Ministry for Political, Legal, and Security Affairs, the National Counterterrorism Agency (BNPT), the Indonesian National Armed Forces (TNI), the Indonesian National Police (Polri), and related ministries still faces structural and communication barriers, resulting in incomplete integration of policies. Social factors such as intolerance, stigma against former perpetrators, and economic inequality also hinder the success of deradicalization programs. This study also emphasizes the crucial role of civil society, religious leaders, and the private sector in strengthening government strategies through economic empowerment, national education, and digital literacy. To increase the effectiveness of counter-radicalization efforts, it is recommended to strengthen multidisciplinary research, develop anti-radicalization education curricula, implement integrated training for officials, and utilize digital technology for early detection and counter-radicalization campaigns. A collaborative and community-based approach is key to the success of a sustainable and adaptive strategy that adapts to Indonesia's social dynamics.
Tata Kelola Pemerintahan Dalam Rangka Penguatan Kapasitas Perangkat Desa Pameuntasan Yaya Mulyana; Abdul Aziz; Dini Nadila; Reni Lestari
KATALIS : Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2025): KATALIS : Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat
Publisher : Candela Edutech Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63288/jipm.v1i2.7

Abstract

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan Desa Pameuntasan melalui pelatihan prinsip good governance dan penguatan kapasitas administrasi perangkat desa. Kegiatan dilaksanakan melalui pelatihan partisipatif, workshop digitalisasi administrasi, pendampingan penyusunan SOP, dan evaluasi implementasi. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan perangkat desa dalam menjalankan pemerintahan desa secara lebih profesional, transparan, dan efisien. Fokus kegiatan adalah Aparatur Desa dimana untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelembagaan aparatur desa agar mampu menjalankan tugas secara efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Permasalahan yang dihadapi mitra yaitu perangkat desa yang kurang kompoten, minim pelatihan dan pendidikan, dan juga kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap prinsip-prisip good governance. Berdasarakan analisis situasi, target luaran solusi yang ingin dicapai adalah Aparatur desa memiliki pemahaman yang lebih baik tentang prinsip good governance (transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi). Masyarakat merasakan adanya peningkatan dalam kualitas pelayanan publik desa. Dan Terbentuk pola kerja kolaboratif dan terbuka antarperangkat desa. Hasil dari Pengabdian Kepada Masayarakat ini, diharapkan Aparatur Desa tercapai beberapa hasil konkret yang dapat memberikan dampak langsung maupun jangka panjang bagi Desa Pameuntasan, khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Dan Tingkat pemahaman perangkat desa terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi mengalami peningkatan setelah diberikan pelatihan dan pendampingan.
Increasing Political Participation in Welcoming the 2024 Simultaneous Regional Elections in Patengan Village, Bandung Regency Aziz, Yaya Mulyana; Nadila, Dini
Indonesian Journal of Society Development Vol. 3 No. 5 (2024): October 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/ijsd.v3i5.11778

Abstract

The election that takes place every five years is a mandate of the 1945 Constitution, Article 22E, which states that the election is held to elect the President, Vice President, members of the DPR, DPD, and DPRD Province and Regency/City based on the principles of direct, general, free, secret, honest and fair. On that basis, the 2024 Simultaneous Election was held again to fulfill the political rights of citizens in a democratic government. Every five years, Indonesia is able to hold elections properly without any action that harms the implementation of these citizens' rights. One of the things that has been noted in every election in Indonesia recently is realizing elections with integrity based on the election principles mentioned above which have become a constitutional reference in Indonesia. Based on the views of the famous election scientist Norris, The New Research Agenda Studying Electoral Integrity (2013), elections with integrity are elections that have taken place following international standards or norms in the context of free and fair elections. For this reason, socialization is needed for the community in Patengan Village as political education so that the community can participate in the simultaneous regional elections and freely choose not to abstain. The socialization was carried out as an effort to increase political participation to welcome the simultaneous regional elections in 2024  
COMPARATIVE STUDY OF REGIONAL ELECTION FROM FIVE PERSPECTIVES: A RESPONSE TO THE PROPOSAL OF THE 8TH PRESIDENT OF INDONESIA Wawan Gunawan; Yaya Mulyana A Aziz
Media Bina Ilmiah Vol. 19 No. 9: April 2025
Publisher : LPSDI Bina Patria

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research is a response to the statement made by President Prabowo Subianto regarding the large budget required for the implementation of the 2024 simultaneous regional elections. Using a literature review approach, the author conducts a comparative study of regional elections from five perspectives: democracy, constitution, budget, corrupt behavior, and national security. The findings indicate that from the democracy aspect, regional elections, whether directly or through the DPRD, can be considered democratic as long as the process runs democratically. The constitutional aspect shows that law. of the UUD 1945 should not only be interpreted as a direct regional election but can also be understood as a regional election through the DPRD. From the budget perspective, regional elections require significant funding, which must be borne by the state and the candidates themselves. This situation triggers corrupt behavior among the elected candidates in direct regional elections. Lastly, the direct election of regional heads also has the potential to disrupt security stability, as it often leads to conflicts due to differing political choices
PERAN VITAL BUDAYA DALAM PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PUBLIK Mulyana, Yaya
Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial Vol 6 No 2 (2023): Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Globalwriting Academica Consulting & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jk.v6i2.724

Abstract

Kebijakan publik dikenal sebagai tindakan yang dilakukan pemerintah dalam menanggapi suatu permasalahan atau fenomena yang sedang terjadi di masyarakat. Kebijakan publik ibarat dua sisi mata uang, di satu sisi kebijakan sebagai bentuk upaya kompleks dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat, di sisi lain kebijakan merupakan suatu teknik atau cara untuk mengatasi komplikasi dan menghasilkan insentif, namun terlepas dari semua itu kebijakan publik, apapun bentuknya, merupakan landasan hukum yang sah bagi pemerintah untuk mengambil suatu tindakan. dalam implementasi kebijakan di tingkat birokrasi sulit untuk dilaksanakan, karena banyak aktor yang berkepentingan untuk terlibat dalam proses implementasi kebijakan sehingga tujuan organisasi tidak tercapai. Sebab, kebijakan diimplementasikan dalam ruang yang penuh dengan berbagai aktor, kekuasaan, dan kepentingan. Kepentingan para aktor akan mempengaruhi apakah kebijakan tersebut akan didukung atau ditentang. Nilai-nilai budaya menjadi salah satu penentu keberhasilan suatu kebijakan, mengingat masyarakat yang menjadi sasaran suatu kebijakan akan bereaksi terhadap suatu kebijakan sesuai dengan kerangka dan nilai-nilai yang dimilikinya.
Penyaluran Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Oleh Posyandu Di Desa Suci Kecamatan Karangpawitan Garut Mulyana, Yaya; Arriza, Zain Naufal; Viantoka K, Pasya; Fikryandri, Alfandito; Putri, Adinda Anindya
ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Vol. 6 No. 3 (2025): ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Riset dan Inovasi Al-Matani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/arsy.v6i3.1745

Abstract

Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) merupakan upaya pemerintah untuk menurunkan angka stunting dan gizi buruk pada kelompok rentan seperti balita dan ibu hamil. Desa Suci, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut dipilih karena tingginya jumlah penerima PMT yang mencerminkan masih adanya kasus gizi buruk dan stunting. Namun, mekanisme distribusi yang dilakukan secara door to door dinilai kurang efisien karena memakan waktu dan tenaga. Peneliti ini bertujuan untuk menganilis pelaksanaan program PMT, dampak terhadap status gizi penerima, serta kendala dalam distribusi dan pemantauan. Metode yang digunakan yaitu pendekatan partisipatif (Participatory AApproach) dengan melibatkan pemerintah desa, kader posyandu, dan masyarakat, serta pendekatan door to door sebagai saanan distribusi sekaligus pemantauan kondisi gizi secara langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbaikan status gii pada balita dan ibu hamil, termasuk penerima yang sebelumnya berisiko stunting, serta responden masyarakat yang positif. Kesimpulan, program PMT efektif sebagai langkah preventif penurunan stunting, namun mekanisme distribusinya masih perlu diperbaiki agar lebih efisien dan berkelanjutan.
Political Determinants of Bureaucratic Reform Performance in the Ministry of Defence: Human Resource Competence, Governance, and Contextual Reform Design Harefa, Faonaso; Abdul Aziz, Yaya Mulyana; Fauzi, Teddy Hikmat
Jurnal Studi Ilmu Politik Vol 5 No 1 (2026): Jurnal Studi Ilmu Politik
Publisher : Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/jsipol.v5i1.32087

Abstract

Latar Belakang: Reformasi Birokrasi merupakan program pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.  Namun demikian, capaian  Reformasi Birokrasi, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)di Kementerian pertahanan  saat ini (2025)  belum  mencapai 100 persen. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan capaian Indek reformasi Birokarasi, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pertahanan RI. Metode: Penelittian ini  menggunakan  pendekatan kuantitatif  dengan analisis data menggunakan SEM PLS.4.  Hasil:  Hasil penelitian menujukkan bahwa Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan  kompotensi personel TNI  berpengaruh secara signifikan dan positif  terhadap reformasi Birokrasi di Kementerian Pertahanan  (T-statistics = 5886.822;  P-values = 0.000; dan F2 0,054). Grand Design reformasi Birokrasi berbasis kontektual berpengaruh secara signifikan dan positif  terhadap capaian  reformasi Birokrasi  di Kementerian Pertahanan yang optimal (T-statistics = 3.367;  P-values = 0.001, dan F2 = 0,010).  Reformasi Birokrasi Nasional tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Grand Desain Reformasi Birokrasi  berbasis kontektual di kementerian  pertahanan karena sifatnya sebagai variabel mediasi  (T-statistics = 0.488;  P-values = 0.626; dan F2= 99.027,865). Kesimpulan: Pencapaian Reformasi Birokrasi,   (SPBE), dan   (SAKIP) di Kemhan sangat dipengaruhi oleh kompetensi Sumber daya Manusia. Grand Design Reformasi Birokrasi berbasis kontekstual perlu disusun secara khusus di Kemhan, karena karakteristik pelayanannya tidak berhubungan langsung dengan publik, namun   melalui  terciptanya  pertahanan dan keamanan negara. Peningkatan kinerja reformasi harus diarahkan pada penguatan kapasitas SDM dan penyesuaian standar reformasi birokrasi yang tetap berpedoman pada kebijakan reformasi birokrasi nasional.
OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNG (BPHTB) ATAS PERALIHAN HAK DI KABUPATEN GARUT Agustine Merdekawati; Yaya Mulyana
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 8 No 1 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v8i1.1342

Abstract

Penelitian ini dilandasi oleh adanya fenomena belum optimalnya penerimaan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut. Hal ini tercermin dari indikasi sebagai berikut; pertama, belum efektifnya proses pengajuan, verifikasi dan pembayaran BPHTB, kedua, masih cukup banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami pentingnya pajak BPHTB, dan ketiga, belum efektifnya pengawasan terhadap transaksi peralihan hak yang menyebabkan potensi penghindaran atau penyelundupan pajak. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif melalui metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi partisipatif, wawancara mendalam, dokumensi dan studi literatur. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menemukan bahwa secara empiris penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Atas Peralihan Hak Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut belum sepenuhnya optimal. Padahal jika dilihat dari potensi yang dimiliki, pajak tersebut memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Hasil penelitian juga mengungkap bahwa penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Atas Peralihan Hak Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut belum berjalan dengan optimal. Adapun hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Garut dalam mengoptimalkan penerimaan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), antara lain; data transaksi yang kurang akurat dan kurang transparan, masih rendahnya kesadaran wajib pajak, keterbatasan sumber daya aparatur dan teknologi, masih lemahnya tingkat kepatuhan sebagian PPAT/Notaris, dan masalah legalitas dan kepemilikan tanah.