Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.7
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Nusantara Islam ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i PSYMPATHIC Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan The Southeast Asia Law Journal Jurnal Nuansa Kenotariatan Jurnal Penelitian Hukum Legalitas GUIDENA: Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan dan Konseling JURNAL REFORMASI ADMINISTRASI Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi PALAR (Pakuan Law review) Syntax Idea Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya KRTHA BHAYANGKARA Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Journal of Industrial Engineering & Management Research (JIEMAR) JOURNAL of LEGAL RESEARCH Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian Jurnal Cakrawala Ilmiah SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Jurnal Indonesia Sosial Sains Jurnal Pro Justitia (JPJ) International Journal of Nusantara Islam SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum International Journal of Law and Society Green Social: International Journal of Law and Civil Affairs Journal of Law and Security Studies
Ramlani Lina Sinaulan
Univeristas Jayabaya
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 60 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 60 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika Nurhakim Nurhakim; Ramlani Lina Sinaulan; Mohamad Ismed
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 6 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23094

Abstract

The purpose of this research is to analyze the criminal responsibility of narcotics abuse against narcotics criminals, and the factors that influence it. This type of research is empirical juridical, with qualitative research methods. The results of the study authors found that criminal liability for narcotics abuse against perpetrators of criminal acts is based on the applicable laws and regulations, namely the Criminal Procedure Code and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, where judges in examining and deciding cases can seek medical rehabilitation and social rehabilitation.Keywords: Narcotics; Abuse; Accountability AbstrakTujuan penelitian untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkotika terhadap pelaku tindak pidana narkotika, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan metode penelitian kualitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa Pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkotika terhadap pelaku tindak pidana didasarkan atas peraturan perundangundangan yang berlaku yakni KUHAP serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dapat mengupayakan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.Kata Kunci: Narkotika; Penyalahgunaan; Pertanggungjawaban
Kebijakan dan Penegakan Hukum Terhadap Organisasi Masyarakat (Ormas) Dalam Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Undang-Undang Yang Belaku Di Indonesia Heri Susanto; Ramlani Lina Sinaulan; Mohamad Ismed
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23240

Abstract

Community Organization (Ormas) is an organization established and formed by the community voluntarily based on common aspirations, desires, needs, interests, activities, and goals to participate in development in order to achieve the goals of the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the Constitution of the State of the Republic of Indonesia. Unitary Republic of Indonesia. Indonesia in 1945. But in reality, mass organizations often commit crimes of extortion and are often accompanied by threats. This crime of threatening or arresting has several similarities with the crime of extortion or a criminal act, namely in both these crimes the law requires coercion on a person so that that person gives up an object which is partly or wholly his. person or his. third parties, and enter into debt and receivable engagements as the party who owes or cancels the debt. The two crimes also have the same element, namely with the intention of unlawfully benefiting oneself or others. This causes the reality of crime and deviant behavior to develop.Keywords: Community Organization; The Crime of Extortion; Law enforcement  AbstrakOrganisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, keinginan, kebutuhan, minat, kegiatan, dan tujuan untuk ikut serta dalam pembangunan guna mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia pada tahun 1945. Namun pada kenyataannya, ormas sering melakukan tindak pidana pemerasan dan seringkali disertai dengan tindakan ancaman. Tindak pidana pengancaman atau penangkapan ini mempunyai beberapa persamaan dengan tindak pidana pemerasan atau tindak pidana yaitu dalam kedua tindak pidana tersebut undang-undang mensyaratkan adanya paksaan terhadap seseorang agar orang tersebut menyerahkan suatu benda yang sebagian atau seluruhnya miliknya. orang atau miliknya. pihak ketiga, dan mengadakan perikatan utang dan piutang sebagai pihak yang berutang atau membatalkan utang. Kedua kejahatan tersebut juga memiliki unsur yang sama yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Hal ini menyebabkan realitas kejahatan dan perilaku menyimpang berkembang.Kata Kunci: Organisasi Masyarakat; Tindak Pidana Pemerasan; Penegakan hukum
Penerapan Yurisdiksi Universal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Foreign Terrorist Fighter Yogie Indra Kurniawan; Ramlani Lina Sinaulan; Md. Shodiq
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i2.25642

Abstract

The boundaries of a country's sovereignty today are increasingly blurred due to globalization. The era of globalization is marked by technological advances and free trade between countries. In addition to the positive impact of globalization, globalization also has excesses of crime that are rapidly increasing along with advances in information technology and transformation. Transnational crime has grown to become a threat to society as a result of the globalization era. One of the transnational crimes in the era of globalization is terrorism. In general, terrorism is included in the characteristics of these serious crimes. This is because the criminal act of terrorism is a crime committed using violence or the threat of violence in a deliberate, systematic and planned manner, which creates an atmosphere of terror or widespread fear by targeting state officials, random or unselected civilians, as well as vital objects that are strategic, environmental, and public facilities or international facilities and tend to grow into symmetrical hazards that endanger state security and sovereignty, territorial integrity, peace, human welfare and security, both nationally, regionally and internationally.Keywords: Universal Jurisdiction; Criminal Acts; Foreign Terrorist Fighter AbstrakBatas-batas kedaulatan suatu negara dewasa ini semakin kabur dikarenakan dari globalisasi. Era globalisasi ditandai dengan kemajuan teknologi dan perdagangan bebas antar negara. Selain dampak positif dari globalisasi tersebut, globalisasi juga memiliki ekses kejahatan semakin pesat seiring dengan kemajuan di bidang teknologi informasi dan transformasi. Kejahatan lintas negara telah tumbuh menjadi salah satu ancaman bagi masyarakat sebagai dampak dari era globalisasi. Salah satu kejahatan lintas negara di era globalisasi adalah terorisme. Secara umum terorisme masuk dalam karateristik kejahatan serius tersebut, hal ini dikarenakan tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau tidak terseleksi, serta objek vital yang strategis, lingkungan hidup, dan fasilitas publik atau fasilitas internasional dan cenderung tumbuh menjadi bahaya simetrik yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun internasional.Kata Kunci: Yuridiksi Universal; Pelaku Tindak Pidana; Foreign Terrorist Fighter
Tanggngjawab Pidana Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Cukai Rokok Atas Pelanggaran Cukai Rokok Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Deddy Afdhal; Ramlani Lina Sinaulan; Mohamad Ismed
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 6 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23093

Abstract

Discussion on criminal responsibility for conducting investigations into criminal acts of cigarette excise on illegal cigarette excise violations based on Law No. 39 OF 2007. The approach method used in this legal research is a normative juridical approach which is supported by empirical juridical by detailing the description, namely research that Deductive analysis begins with an analysis of the articles in the laws and regulations governing the issue of conducting investigations into criminal acts of cigarette excise on illegal cigarettes based on Law number 39 of 2007 and legal responsibility for perpetrators of excise crimes for the implementation of law number 39 of 2007. The executor in the field of excise is the Directorate General of Customs and Excise so that the enforcement of the Excise Law is carried out by the ranks of the Directorate General of Customs and Excise, both from the central level and the level of service and supervision in the smallest units in the region. The enforcement of the Excise Law by the Directorate General of Customs and Excise is carried out through two types of sanctions, namely administrative sanctions and criminal sanctions.Keywords: Criminal Liability; Cigarette Excise Violation Abstrak Pembahasan mengenai Tanggungjawab pidana pelaksanaan penyidikan tindak pidana cukai rokok atas pelanggaran Cukai rokok ilegal berdasarkan Undang-undang nomor 39 TAHUN 2007. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yang  didukung  dengan  yuridis empiris dengan merinci uraian  yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan Pelaksanaan penyidikan tindak pidana cukai rokok atas rokok ilegal berdasarkan Undang-undang nomor 39 tahun 2007 dan Tanggungjawab hukum atas pelaku tindak pidana cukai atas pelaksanaan undang-undang nomor 39 tahun 2007. Pelaksana dibidang cukai adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga penegakan Undang-Undang Cukai dilakukan oleh jajaran Diretorat Jenderal Bea dan Cukai, baik dari tingkat pusat maupun tingkat pelayanan dan pengawasan di unit terkecil di daerah. Penegakan Undang-Undang Cukai oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilakukan melalui dua jenis pengenaan sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.Kata Kunci:  Tanggungjawab Pidana; Pelanggaran Cukai Rokok; Tindak Pidana  Cukai
Memahami Perilaku Kekerasan Penyidik Polri terhadap Tersangka pada Tahapan Pra-Adjudikasi (Studi Kajian Ilmu Hukum Normatif Dengan Pendekatan Psikologi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana) Ramlani Lina Sinaulan
Psympathic : Jurnal Ilmiah Psikologi Vol 3, No 2 (2016): Psympathic
Publisher : Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/psy.v3i2.1110

Abstract

On the development of law (rechtsbeoefening) both practical and theoretical, a scientist Law (academics and legal practitioners) often ignore the studies of the social aspects. In this case, a scientist Law (academics and legal practitioners) are trapped and confined on the nature of Legal Studies as a normative science. Thus, the development often collide in the level of practice of law in relation to the fulfillment of public sense of justice. In fact, the law enforcement authorities, especially police investigators, based on the pattern of education, obviously prefers cultural improvement of law and override the Legal Psychology. So, almost certainly, a police investigator in carrying out its duties and functions will never escape, in fact, are still stuck with the principle inquisatoir in examinations investigation.
Praperadilan: Senjata Pamungkas Para Tersangka Dan Alat Koreksi Bagi Penyidik Agar Semakin Profesional Ditinjau Dari Perspektif Kemanfaatan Hukum Albertus Luter; Ramlani Lina Sinaulan; Mohamad Ismed
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23171

Abstract

Pretrial is not an autonomous judicial entity or separate from the district court, as the formulation of Article 1 Number 19 in conjunction with Article 77 of the Criminal Procedure Code demonstrates (only for district courts). The District Court (PN), as a general court, is one of the means by which judicial power is exercised for the benefit of those seeking justice. The author discusses pretrial research as one of the efforts made in the Indonesian legal system. The author explains how to utilize pretrial legal remedies to assist a suspect in defending their human rights in court and how the optimal legal structure would produce legal clarity in Indonesia's execution of pretrial procedural law. The writers conducted normative juridical research for this subject.Keywords: Pretrial; Researchers; Legal Benefits AbstrakPraperadilan bukanlah lembaga peradilan yang mandiri atau berdiri sendiri terlepas dari pengadilan negeri, karena dari perumusan Pasal 1 Butir 19 jo Pasal 77 KUHAP dapat diketahui bahwa Praperadilan hanyalah wewenang tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri (hanya kepada pengadilan negeri). Pengadilan Negeri (PN) sebagai peradilan umum merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutuskan atau mengadili dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata ditingkat pertama. Penulis mengangkat kajian tentang Praperadilan sebagai salah satu upaya dalam proses hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai bagaimana pelaksanaan pengajuan upaya hukum praperadilan bagi seorang tersangka dalam memperjuangkan hak asasinya di pengadilan dan bagaimana kontuksi hukum yang ideal agar tercipta kepastian hukum dalam pelaksanaan hukum acara praperadilan di indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normative.Kata Kunci: Praperadilan; Penyidik; Kemanfaatan Hukum
Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak Titus Adhi Sanjaya; Ramlani Lina Sinaulan; Mohamad Ismed
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23241

Abstract

People who follow Marc Ancel's theory of criminal policy say that mass media is one way to keep people from getting into trouble. It turns out, though, that when it comes to child crimes, the media has an impact on how many crimes happen. Mass media has been shown to have an effect on children's development, so this is a good thing. A child may have a strong desire to do bad things because of pictures, readings, and movies. It's important to look at one part of social policy that deals with public mental health problems (social hygiene), both as individuals in the community and as parents and caregivers. This includes both the well-being of children and adolescents and the community as a whole.Keywords: Integral Penal Policy; Non-Penal Policy; Child Crime AbstrakSebenarnya apabila memperhatikan teori kebijakan kriminal yang dikemukakan oleh marc Ancel, mass media adalah salah satu sarana yang digunakan untuk melakukan pencegahan kejahatan. Namun dalam kaitan kejahatan anak, mass media justru berpengaruh terhadap timbulnya suatu kejahatan. Hal ini dibenarkan karena mass media dipahami berpengaruh pula terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak anak untuk melakukan kejahatan kadangkala timbul karena pengaruh gambar-gambar, bacaan dan film. Salah satu aspek kebijakan sosial yang patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (social hygiene), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesejahteraan keluarga termasuk kesejahteraan anak dan remaja serta masyarakat luas pada umumnya.Kata Kunci: Integral Penal Policy; Non Penal Policy; Kejahatan Anak
Kepastian Hukum Penyadapan Penyidikan Kejaksaan Dalam Melakukan Kewenangan Atas Tindak Pidana Korupsi R.M. Bagoes Radityo GK; Kristiwanto Kristiwanto; Ramlani Lina Sinaulan
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 5 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23307

Abstract

Corruption crimes which are categorized as extraordinary crimes and white-collar crimes, in an effort to prove the case, sometimes require unusual efforts, including electronic evidence in the form of wiretapping results that can be used to prove cases in court. The formulation of the problems presented are: (1) How is the legal certainty of the prosecutor's authority as an investigator in wiretapping cases of criminal acts of corruption. The approach method used is a normative juridical approach, namely legal research that focuses on research on secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Conclusion The Prosecutor's Office in exercising its authority is based on legal certainty as an investigator, apart from its main task of conducting prosecutions or public prosecutors. The authority is given by law to prosecutors to conduct investigations on criminal acts of a special nature, one of which is corruption cases.Keywords: Wiretapping of Prosecutors' Investigators, Authority, Corruption Crimes Abstrak Tindak pidana korupsi yang terkategorikan sebagai extra ordinary crimes dan white collar crime, dalam upaya untuk membuktikan perkaranya, terkadang memerlukan upaya yang tidak biasa, antara lain dengan bukti elektronik berupa hasil penyadapan telepon yang bisa digunakan pembuktian perkara di persidangan. Rumusan masalah yang dihadirkan adalah: (1) Bagaimana kepastian hukum kewenangan Jaksa sebagai penyidik dalam melakukan penyadapan terhadap perkara tindak pidana korupsi. Metode Pendekatan yang di gunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu peneltian hukum yang menitikberatkan pada penelitian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kesimpulan Lembaga kejaksaan dalam menjalankan  kewenangan dilandasi dengan kepastian hukum sebagai penyidik, selain dari tugas utamanya adalah melakukan penuntutan atau penuntut umum. Wewenang yang diberikan undang-undang terhadap jaksa untuk melakukan penyidikan pada tindak pidana yang bersifat khusus yang salah satunya adalah kasus korupsi.Kata Kunci : Penyadapan Penyidik Kejaksaan, Kewenangan , Tindak Pidana Korupsi 
Pengaturan dan Prospek Implementasi Gugatan Perwakilan (Class Action) di Indonesia Ramlani Lina Sinaulan
Jurnal Nuansa Kenotariatan Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : Postgraduate of Jayabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31479/jnk.v1i2.156

Abstract

Class Action is an alternative to seeking justice efforts in fighting for their rights and interests which are widely used and growing lately. Class action procedure is considered aligned with the principle of justice that is simple, quick and inexpensive. However, new alternatives are often not brought the expected results, due to hit with a variety of obstacles, mainly due to that the exclusion of class action procedure in the law of formal or procedural law. Therefore, given the importance of class action in the context development of society to respond to increasingly complex and dynamic, should the judiciary with competence can recognize, accept and implement class action in judicial practice.
Keabsahan Surat Keputusan Bersama Untuk Penyidikan Perkara Koneksitas Pasca Perubahan Ketatanegaraan Indonesia Hedwig Adianto Mau; Ramlani Lina Sinaulan
Jurnal Penelitian Hukum Legalitas Vol 15, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Jayabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31479/jphl.v15i1.219

Abstract

  This study aims at post-reformation there has been a change in the state admin­istration where the listed institutions have been independently separated, the ju­diciary is under the authority of the Supreme Court, the Ministry of Defense and Security has been separated into the Ministry of Defense, the Indonesian Nation­al Army and the National Police, and the Indonesian Attorney General’s Office which is independent. The problem that is studied is how the validity of the Joint Decree is, with normative juridical research methods as a means of discussion and supported by a statutory approach and a conceptual approach. This study concludes that the existence of a Joint Decree is no longer relevant because the officials who issue it do not have the authority anymore based on the laws and regulations. Thus, the Joint Decree must be revised by involving four related in­stitutions, namely; The Supreme Court, the Indonesian National Armed Forces, the National Police, and the Indonesian Attorney General’s Office.
Co-Authors Abdul Manan Abdul Rahmat Achmad Mahendra Ade Onny Siagian Afifah Almas Zahirah Afrial Dantez Albertus Luter Anis Muhamad Anriz Nazaruddin Halim Arie Herawati Artanta Barus atma suganda Bambang Utoyo Basuki Basuki Deddy Afdhal Desni Irwini Savitri Diah Prastiwi Andayani Edi Saputra Hasibuan Edy Susanto Edy Susanto Efrizal HS Elida Marbun Erny Kencanawati Erny Kencanawati Erny Oktavina Farid Teguh Prasetiawan Fauzi Yusuf Hasibuan Felicitas Sri Marniati Hedwig A. Mau Hedwig Adianto Mau Heri Susanto I Wayan Karya IRMAN PUTRA ismail - Ismail Ismail Januar Agung Saputera Joko Sriwidodo Julianto Dimas Saputro Khalida Galuh Fauzia Khalimi Khalimi Kristiwanto Kristiwanto M. Sudirman Madeline Vanessa Audrey Mahipal Marsha Angelina Utoyo Sinaulan Md. Shodiq Melvina Aldhia Assyauqi Moch Haris Mohamad Ismed Mohamad Ismed Mohamad Ismed Mohamad Yusuf Muhammad Arif Sulaiman Muhammad Mustofa Nentin Feriyanti Noh Chang Dong Nurhakim Nurhakim nurjaman - Padri Zelvian Petrus Yakobus Bapa Puti Dwi Jayanti Putra Hutomo R.M. Bagoes Radityo GK Renanda Arizona Renita Renita Ringgi Sarungallo Ryo Guntur Triatmoko Santrawan Totone Paparang Tine Yowargana Tinton Ditisrama Ditisrama Titus Adhi Sanjaya Tofik Yanuar Chandra Tofik Yanuar Chandra Wika Hawasara Wiwit Rahmawati Yanni Yanni Yogie Indra Kurniawan Yoshi Erlina Yuhelson Yuhelson Yurisa Martanti