Claim Missing Document
Check
Articles

Fixed Term Work Agreement in Law No.11/2020 Concerning Job Creation : A Juridical Analysis Yoshi Erlina; Ramlani Lina Sinaulan
Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal Vol 7, No 2 (2021): May 2021
Publisher : Magister Pendidikan Nonformal Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/aksara.7.2.395-404.2021

Abstract

Pusat perhatian dalam penelitian ini adalah pengaturan tentang pengaturan tentangperjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dalam UU No.: 13/2003 tentangKetenagakerjaan dan UU No.: 11/2020 tentang Cipta Kerja. Tema ini menarikuntuk diteliti untuk mengetahui sejauhmana UU No.: 11/2020 tentang Cipta Kerja,---produk legislasi dengan metode omnibus law yang pertama di Indonesia---,memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada kaum pekerja (buruh)dibandingkan dengan UU No.: 13/2003. Asumsinya adalah bahwa adanyapengaturan dan pembatasan yang jelas tentang penggunaan PKWTT, kita dapatmengetahui sejauhmana hak-hak pekerja mendapat perlindungan yang memadaidalam suatu sistem hukum dalam berhadapan dengan hak-hak majikan(perusahaan). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif,yakni penelitian hukum yang mencakup: 1). Penelitian terhadap asas-asas hukum;2). Penelitian terhadap sistematik hukum; 3). Penelitian terhadap taraf sinkronisasivertikal dan horisontal; 4). Perbandingan hukum; 5). Sejarah hukum. Metodepenelitian hukum normatif tersebut dikombinasikan dengan gagasan Lon L. Fullertentang sistem hukum yang dikenal dengan principles of legality-nya.
The Work Creation Law Legislation Process Petrus Yakobus Bapa; Efrizal HS; Hedwig Adianto Mau; Ramlani Lina Sinaulan
Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal Vol 7, No 2 (2021): May 2021
Publisher : Magister Pendidikan Nonformal Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/aksara.7.2.667-680.2021

Abstract

Problem hukum termuat dalam proses pembentukan Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Kritikdari masyarakat bermunculan pasca draft rencana undang-undang itu diusulkan keDewan Perwakilan Rakyat dan telah diundangkan, karena ada beberapakekeliruan didalam proses pembentukan. Penelitian ini akan mengkaji prosespembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dilihat dari Asas-Asas PembentukanPeraturan Perundang-undangan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan. Adapun metode yang digunakan adalah normatifdan pendekatan kasus. Hasil penelitian ditemukan dalam proses pembentukanUndang-Undang Cipta Kerja tidak sesuai dengan asas-asas sebagaimana diaturdalam undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Cyber Crime Law Enforcement Against Illegal Access to Online Banking in Indonesia Mohamad Yusuf; Tofik Yanuar Chandra; Ramlani Lina Sinaulan
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 3 (2022): Budapest International Research and Critics Institute August
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i3.6619

Abstract

Cybercrime refers to the activity of a crime with a computer or computer network being a tool, target or place where a crime occurs. These include online auctions, cheque forgery, credit card fraud, identity fraud and child pornography and illegal internet access. The development of technology and its application has infiltrated and strongly influenced modern life, even a largeparagraph of business activities has entrusted to such technology, one of which is the banking industry. The purpose of the research in this paper is to analyze cyber crime law enforcement against illegal access to online banking in Indonesia and analyze the punishment of perpetrators of illegal access to online banking in Indonesia. The research uses a normative juridical approach that emphasizes literature research. In this study, what is used is the Statutory approach, the conceptual approach, the differential approach, the case approach, and the historical approach. The sources of Legal Materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The analysis of the legal materials used is qualitative.  Based on research, it shows that the law enforcement used as the legal basis for cybercrime cases is Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE). With the ITE law, it is hoped that it can protect the public of information technology users in Indonesia. This is important considering the increasing number of internet technology users from year to year. The increasing use of the internet on the one hand provides many conveniences for humans in carrying out their activities, on the other hand making it easier for certain parties to commit criminal acts.
Implikasi Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020 Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Julianto Dimas Saputro; Ramlani Lina Sinaulan; Atma Suganda
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 6 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i6.28924

Abstract

Legal certainty is the foundation of a rule of law to clarify legal laws. Despite public debate about Omnibus laws, the Indonesian House of Representatives plenary session adopted the Draft Law on Job Creation in less than a year. The analysis uses descriptive and qualitative methodologies. Descriptive writing analyzes facts by precisely detailing events related to this legislation. This thesis examines the consequences and execution of the Constitutional Court Judgment Number 91/PUU-XVIII/2020 on the Process of Establishing Legislation in Indonesia, so it applies legal theory and concepts to the Court's decision. Constitution. Dogmatic or doctrinal research follows normative legal research. The Court decided that the Job Creation Law violated the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945) and had no legal authority if "no modifications were made within two (two) years after the judgment was announced". Thus, the Job Creation Law applies until the status quo law is changed. If there is no improvement by the deadline, the Job Creation Law will be ruled unconstitutional permanently and all UUCK-altered or repealed laws would be reinstalled.Keywords: Constitutional Court Decision; Legal certainty; Job Creation Act AbstrakTerlepas dari segala Pro dan kontra masyarakat terhadap konsep Omnibus law, tidak butuh waktu lebih dari satu tahun Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan dalam sidang paripurna DPR RI. Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah metode deskriptif sekaligus kualitatif. Permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah terkait Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia sehingga penelitian dan penulisan tesis ini mengaitkan teori hukum dan konsep hukum terkait implikasi dan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Dalam kata lain, UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan tenggat waktu perbaikan UU a quo yang telah ditentukan. Apabila hingga tenggat waktu yang diberikan tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen dan seluruh Undang-Undang yang diubah dan dicabut oleh UUCK dinyatakan berlaku kembali.Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi; Kepastian Hukum; UU Cipta Kerja
Telaah Lingkungan Hidup, Pembangunan Berkelanjutan dan Pencemaran Santrawan Totone Paparang; Ramlani Lina Sinaulan
Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal Vol 8, No 3 (2022): September 2022
Publisher : Magister Pendidikan Nonformal Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/aksara.8.3.1681-1694.2022

Abstract

Pemikiran dasar dari perlindungan lingkungan hidup adalah bahwa kegiatan manusia dapat membawa akibat buruk bagi kesehatan. Rusaknya lingkungan hidup akibat perbuatan manusia merupakan ancaman bagi kesehatan manusia. Filosofi ini berlainan dengan tradisi pertama perlindungan lingkungan hidup yaitu konservasi dan preservas. Konservasi dimaksudkan sebagai the greatest good to greatest number for the longest time, sedangkan preservasi dilaksanakan semata-mata karena alam perlu dilindungi. Hal ini disebabkan karena manusia dan lingkungan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga dalam hidup dan kehidupan manusia lingkungan dan alami sekitarnya selalu bersinergi.
Kepastian Hukum Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Bersertifikat Atas Hutang Piutang Yang Didasarkan Kuasa Mutlak Erny Oktavina; Ramlani Lina Sinaulan; I Wayan Karya
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 4, No 4 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v4i4.28058

Abstract

The sale and buy agreement is a consensual agreement, meaning that the existence of an agreement between the parties is sufficient to constitute the contract. However, the land sale and purchase agreement stipulated by Law No. 5 of 1960 on Agrarian Principles is a valid contract because it is founded on customary law, which is cash, real, and unambiguous. The agreement between the seller and buyer of land rights, although the sale and purchase cannot be performed before the PPAT, must be stated in a contract, which in general, such legal activities are carried out in the presence of a notary. This research employs a normative legal methodology that is supplemented by interviews. According to the findings of the study, the position of absolute power serves as the basis for the sale and purchase of recognized land rights. Absolute power as the basis for the deed of sale and purchase of land rights can be exercised so long as it is an integral component of the sales agreement. Absolute authority results from the emergence of wants based on the principle of contract freedom, whose restrictions are outlined in Articles 1320 and 1338 of the Civil Code.
Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Tanpa Agunan Untuk Modal Usaha Dengan Prudential Principle dan The Five C of Credit Analysis Wiwit Rahmawati; Ramlani Lina Sinaulan; Januar Agung Saputera
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 4, No 5 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v4i5.28900

Abstract

When extending credit to consumers, banks and financial institutions will always take precautions to protect themselves if the credit recipient (debtor) defaults or is unable to repay the credit. If the credit is followed by the binding of collateral, this prevention occurs. If the debtor defaults, the guarantee will serve as a replacement for credit payments made by banks and other financial institutions. In accordance with Article 2 letter b of Law No. 10 of 1998 pertaining to Banking, a violation of the precautionary principle in the provision of credit by banks carries legal repercussions, including the imposition of criminal punishment or fines. This study employs a qualitative descriptive methodology. According to the findings of this study, the granting of credit by banks needs cautious action on the part of the bank. The risk associated with extending credit is so large that it is necessary to evaluate whether the prospective debtor is deserving of credit. In banking practice, both persons and legal entities can apply for credit. Each candidate must satisfy the bank's predetermined criteria.
Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Atas Peralihan Saham Yang Tidak Mendapatkan Persetujuan Dari Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Elida Marbun; Ramlani Lina Sinaulan; Yurisa Martanti
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 4, No 4 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v4i4.28223

Abstract

Article 64 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia Number 7 of 2020 states that if the holder of an IUP or IUPK wishes to make changes to its shares, it must first obtain the approval of the Minister or the Governor in accordance with their authority before registering with the Indonesian ministry in charge of government administration. the practice of law In actuality, however, the buyer has paid the seller in full for the shares under the Sale and Purchase of Shares Agreement, and it turns out that the seller cannot obtain approval from the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. This is a normative legal study employing a statute, case, conceptual, and analytic method. According to the results of the study, the transfer of shares that does not receive approval from the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia cannot be continued with the signing of the transfer of rights to shares because the objective requirements cannot be met. This is due to the fact that shareholders of a limited liability company holding an IUP are required to get prior approval from the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. In order for the disapproval of the change in shares to render the Sale and Purchase of Shares invalid.
PERSFEKTIF UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2020 (CIPTA KERJA) TERHADAP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI INDONESIA Yanni Yanni; Ramlani Lina Sinaulan; Hedwig Adianto Mau
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2022
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (200.211 KB) | DOI: 10.55681/seikat.v1i2.244

Abstract

(Analisis UU Cipta Kerja Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia): Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mencegah penyebaran virus corona COVID-19 dengan mengeluarkan pembatasan sosial berskala besar. Peraturan tersebut membatasi kegiatan warga di wilayah tertentu, antara lain dengan menutup operasional perusahaan, sehingga berpotensi bagi keberadaan usaha dan melakukan tindakan efisiensi pegawai dengan cara pemutusan hubungan kerja. Bersamaan dengan itu, Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan mengubah beberapa UU Ketenagakerjaan sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan tenaga kerja akibat diundangkannya UU Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif dan menggunakan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah belum tercapainya keadilan dalam memperoleh perlindungan yang lebih baik bagi seluruh tenaga kerja Indonesia karena posisi tawar yang tidak seimbang antara pengusaha dan pekerja, sehingga diperlukan aturan yang mampu menyeimbangkan posisi antara kedua belah pihak.
Analisis Efektivitas Hukum Dalam Kebijakan Pengawasan Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jayapura Edy Susanto; Ramlani Lina Sinaulan; Khalimi Khalimi
Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani Vol 9, No 1: Maret 2022
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/reformasi.v9i1.3003

Abstract

Based on the Law Number 17 of 2006 concerning Amendments to the Law Number 10 of 1995 concerning Customs, the implementation of customs and excise taxation activities adheres to a self-assessment system. Thus, there is a need for a balance related to the supervision of the implementation of the law. The supervision referred to is all supervisory activities in the customs and excise sector as regulated in the Regulation of the General Directorate of Customs and Excise Number P-17/BC/2020 concerning Procedures for Supervision in the Customs and Excise Sector. The objective of this study was to find out and analyze the implementation of supervision based on the Regulation of the General Director of Customs and Excise Number P-17/BC/2020 and the effectiveness of the law in implementing this policy at the Customs and Excise Service Office of Customs and Excise of the Middle Type C Customs Jayapura from 2020 to 2022. The method applied in this research was normative-empirical law with a statute approach and a case approach. The techniques used for collecting legal materials were a bibliography study, a document study, and a file or record study. Then, the technique of analyzing legal materials utilizing the interpretation of legal materials that had been processed. The results of the study showed that the implementation of customs and excise supervision has been following with the Regulation of the General Director of Customs and Excise Number P-17/BC/2020 with KPI achievement results ranging from 75% to 100% of the targets set from 2020 to 2022. Then, the legal effectiveness in supervision in the sector of customs and excise at the Customs and Excise Service Office of Customs and Excise of the Middle Type C Customs Jayapura from 2020 to 2022, being reviewed from the five indicators, was still not optimal, because there were still several obstacles in each of these indicators..