Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
7.593
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Nusantara Islam ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i PSYMPATHIC Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan The Southeast Asia Law Journal Jurnal Nuansa Kenotariatan Jurnal Penelitian Hukum Legalitas GUIDENA: Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan dan Konseling JURNAL REFORMASI ADMINISTRASI Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi PALAR (Pakuan Law review) Syntax Idea Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya KRTHA BHAYANGKARA Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Journal of Industrial Engineering & Management Research (JIEMAR) JOURNAL of LEGAL RESEARCH Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian IBLAM Law Review Jurnal Cakrawala Ilmiah SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Jurnal Indonesia Sosial Sains JRP (Jurnal Review Politik) Jurnal Pro Justitia (JPJ) International Journal of Nusantara Islam SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum International Journal of Law and Society Green Social: International Journal of Law and Civil Affairs Journal of Law and Security Studies
Ramlani Lina Sinaulan
Univeristas Jayabaya
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 66 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 66 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Implementasi Pengawasan Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2008 nurjaman -; ismail -; Ramlani Lina Sinaulan
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v2i2.742

Abstract

Abstrak Undang-undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis menyatakan bahwa penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilaksanakan berdasarkan asas persamaan, kebebasan, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal dengan tetap memerhatikan nilai-nilai agama, sosial, budaya, dan hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilakukan untuk mewujudkan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan. Untuk melakukan pengawasan terkait dengan penghapusan diskriminais ras dan etnis, UU No. 40 Tahun 2008 memberikan kewenangan Pengawasan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM RI). Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Peraturan hukum menjadi titik fokus objek dan tema utama dalam penelitian ini. Spesifikasi penelitian yakni dengan deskriptif analisis dengan objek kewenangan pengawasan penghapusan diskriminasi ras dan etnis dan peraturan perundang-undangan yang melandasinya. Hasil penelitian menyatakan bahwa implementasi kewenangan Pengawasan penghapusan diskriminasi ras dan etnis yang dilakukan oleh Komnas HAM RI belum optimalsebagaimana yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2008.Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan Pengawasan Komnas HAM RI terhadap penghapusan diskriminasi ras dan etnis di Indonesia pada akhirnya akan berdampak pada sulit terwujudnya tujuan dari diterbitkannya UU No. 40 Tahun 2008 yaitu untuk menghapuskan diskriminasi ras dan etnis di Indonesia agar terwujud kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang selalu hidup berdampingan.Kata Kunci: Diskriminasi Ras dan Etnis; Kewenangan Pengawasan; Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
KEPASTIAN HUKUM ATAS KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN TERHADAP PENGGUNA JASA ANGKUTAN PERAIRAN PEDALAMAN PADA PENGOPERASIAN KAPAL LAUT Farid Teguh Prasetiawan; Ismail; Ramlani Lina Sinaulan
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 1 No. 11: Juli 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i11.2864

Abstract

Penelitian ini mengetahuhi bahwa Indonesia merupakan maritim yang dikelilingi oleh laut yang kaya akan sumber daya alam, oleh karenanya dibutuhkan sistem kesatuan untuk menjaga keamanan dan juga untuk mengalokasikan segala sumber energi yang ditawarkan oleh laut agar dapat dikelola dengan tepat. Pengelolaan keselamatan serta keamanan perairan di Indonesia diatur dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peraturan mengenai persyaratan keselamatan serta keamanan di wilayah perairan Indonesia dan untuk menganalisis kewenangan pemerintah daerah dalam pembinaan terhadap persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran di wilayah perairan Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan pembinaan-pembinaan pelayaran dilaksanakan oleh pemerintah. Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah berupa pengawasan, pengendalian, serta pengaturan. Ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban atau tanggung jawab nakhoda telah ditetapkan, yang maksudnya adalah memberikan pembatasan pembatasan yang jelas tentang letak kesalahan dan sejalan dengan itu ditetapkan juga tentang siapakah yang harus menanggung kerugian atas kerusakan atau hilangnya muatan yang diangkut. Namun demikian untuk mengatasi ganti rugi dalam pengangkutan barang telah dapat diselesaikan melalui pihak ketiga yakni asuransi yang telah bekerja sama dengan perusahaan pelayaran
Tinjauan Hukum terhadap Peran Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa Sri Poniyah; Ramlani Lina Sinaulan; Farhana Farhana
Jurnal Penelitian Hukum Legalitas Vol 17, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Jayabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31479/jphl.v17i2.265

Abstract

Corruption in the procurement of goods and services is a serious concern in many countries, including Indonesia. In this context, the role of the Commitment Making Officer (PPK) has a significant impact on the integrity and transparency of the procurement process. This research provides a legal review of the role of PPK in corruption crimes in the procurement of goods and services in Indonesia. The method used in this research is the normative juridical approach method. The approaches used in this type of normative research are statutory approaches and conceptual approaches. Types and sources of data used as research materials primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.  The results of the study found that Presidential Regulation No. 12 of 2021 authorizes PPK by prohibiting the practice of bribery, but the limits of PPK's authority are regulated by Article 52 Paragraph (2) and LKPP Circular Letter No. 8 of 2020. PPK's responsibilities include aspects of administrative and civil law, with the core of criminal liability focused on procurement law violations involving abuse of authority for personal or collective gain, harming the state. PPK's criminal liability involves individual fault, subjective fault, and the role of other parties in the procurement, including the Budget User (PA) and the Budget User Authority (KPA).
Mediasi Penal Sebagai Bentuk Penanganan Perkara Anak Ringgi Sarungallo; Ramlani Lina Sinaulan; Mohamad Ismed
Jurnal Penelitian Hukum Legalitas Vol 17, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Jayabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31479/jphl.v17i1.262

Abstract

Dispute resolution with mediation is an alternative of problems solving in society. In the concept of the current developments of the Judiciary, the procedure for handling criminal cases in several countries has been known for penal mediation. Penal mediation is an alternative settlemen of criminal cases emphasizing restorative justice approach, which is carried out between the victim and the offender or his/her family with the purpose of the restoring the balance in the society. This study aims to analyze how to the implementation of penal mediation children criminal cases with type of research is an literature approach. The presence of penal mediation is deemed necessary by the community as a means of resolving of chidren criminal cases that are fast, economical, and acceptable by parties outside the court so as to achieving a win win solution and will bring justice to perpetrators and victims. The application of penal mediation for the purpose of achieving Pancasila justice.
Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Prinsip Restorative Justice di Wilayah Kota Sorong Ramlani Lina Sinaulan; Yuhelson Yuhelson; Ryo Guntur Triatmoko
Syntax Idea 796-809
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v5i7.2421

Abstract

Penelitian ini berfokus pada masalah yang pertama penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang berlangsung selama ini yang diterapkan dalam penegakan hukum dan bagaimana rekonstruksi penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalulintas yang ideal berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan penelitian berupa pendekatan normatif. Hasil dari penelitian ini bahwa keterlibatan langsung antara pelaku, korban, dan masyarakat dalam penyelesaian kasus pidana ditekankan dalam pendekatan keadilan restoratif. Tindak pidana yang melibatkan kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Karena melayani kepentingan korban dan pelaku berdasarkan dua perspektif (korban dan pelaku) dalam hal tindak pidana kecelakaan, penggunaan keadilan restoratif sangat penting. Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana yang mengutamakan kepentingan korban dan pelaku dalam mencari solusi atas kejahatan dan akibatnya telah dituangkan dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dinamika tradisional antara masyarakat lokal dan pemerintah mereka dalam memerangi kejahatan dapat diubah dengan penggunaan keadilan restoratif dalam kasus-kasus yang melibatkan kecelakaan. Lembaga adat masih sering digunakan di Kota Sorong oleh masyarakat setempat untuk menyelesaikan konflik, namun UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur ancaman hukuman pidana bagi mereka yang bertanggung jawab atas kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, polisi harus menyelidiki kecelakaan lalu lintas meskipun keluarga korban memutuskan untuk tidak menuntut.Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas
The Implementation Effort Islamic Law Norms in Activities for Overcoming Pornography and Pornoaction on Mass Media Ramlani Lina Sinaulan
International Journal of Nusantara Islam Vol 5, No 1 (2017): International Journal of Nusantara Islam
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ijni.v5i1.1544

Abstract

This paper discusses the effort Islamic Law norms in activities for overcoming pornography and porno-action on mass media. By using normative legal research, the result found that the concept of Islamic law, behave based on sharia, shows the importance of shaping the personality traits of Islam (syakhsiyya Islāmiyya) and based on the devotion and faith. Because of the relation to the formulation of the rule of law against pornography behavior, it can not be designed, prepared and formulated based on social values. Based on the facts of society, as a result of the moral decadence that led to a permissive attitude towards their cultural infiltration, the social values in assessing the behavior may become more permissive toward behavior. However, the use of religious norms which have universal properties will not change, and even capable of elastic with the times.
Islamic Law and Terrorism in Indonesia Ramlani Lina Sinaulan
International Journal of Nusantara Islam Vol 4, No 1 (2016): International Journal of Nusantara Islam
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ijni.v4i1.1436

Abstract

Jihād and terrorism are not the same. In the context of sharia that implementation of the jihād has parameters measured with a layer of ethics based on the commands Al Quran and the Hadith of Prophet and the explanation the Ulama. Muslims in Indonesia views that the essentially not much different from the views on jihād and terror in other Islamic countries, especially the Middle East. In the context of Islamic law, jihād has multi spectral studies, but none of these studies that equate the meaning of jihād with terrorism, or none of them agreed that acts of terror as has been demonstrated by radical groups that are part of the concept Islam.
Legal Certainty of the Existence of Foreign Workers According to Law Number 11 of 2020 Concerning Job Creation Tine Yowargana; Ramlani Lina Sinaulan; Hedwig Adianto Mau
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 5 No. 03 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v5i03.1024

Abstract

Through Law Number 11 of 2020 on Job Creation, it is easy for foreign workers to enter Indonesia because written permits are replaced by only using a plan for the use of foreign workers. The method used in this research is the normative or legal research method. As a normative legal research, the approach used by the author in discussing this problem is to use a statutory approach. From the results of the research, it is obtained that the policy regarding the regulation of foreign workers in Indonesia has been contained in several regulations, including Minister of Manpower Regulation Number 8 of 2021 which explains the implementation of Government Regulation Number 34 of 2021 concerning the Use of Foreign Workers, as well as Law Number 6 of 2023 which stipulates Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 into the Job Creation Law. The use of foreign workers actually aims to meet the needs of labour with certain skills and expertise in supporting the country's development, especially when the Indonesian workforce is still inadequate in achieving the necessary professionalism. The ratification of Law Number 11 of 2020 brought significant changes in the Labour Law by facilitating the entry of foreign workers into Indonesia, through the deletion and amendment of several articles. In relation to legal certainty regarding the use of foreign workers in Indonesia, Law No. 11/2020 stipulates procedures for the use of foreign workers in Indonesia
PERSFEKTIF UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2020 (CIPTA KERJA) TERHADAP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI INDONESIA Yanni Yanni; Ramlani Lina Sinaulan; Hedwig Adianto Mau
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2022
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v1i2.244

Abstract

(Analisis UU Cipta Kerja Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia): Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mencegah penyebaran virus corona COVID-19 dengan mengeluarkan pembatasan sosial berskala besar. Peraturan tersebut membatasi kegiatan warga di wilayah tertentu, antara lain dengan menutup operasional perusahaan, sehingga berpotensi bagi keberadaan usaha dan melakukan tindakan efisiensi pegawai dengan cara pemutusan hubungan kerja. Bersamaan dengan itu, Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan mengubah beberapa UU Ketenagakerjaan sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan tenaga kerja akibat diundangkannya UU Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif dan menggunakan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah belum tercapainya keadilan dalam memperoleh perlindungan yang lebih baik bagi seluruh tenaga kerja Indonesia karena posisi tawar yang tidak seimbang antara pengusaha dan pekerja, sehingga diperlukan aturan yang mampu menyeimbangkan posisi antara kedua belah pihak.
Legal Perspective On The Legality Of A Company Or Agency In Conducting Business Ade Onny Siagian; Ramlani Lina Sinaulan; Joko Sriwidodo
International Journal of Law and Society Vol. 2 No. 1 (2025): International Journal of Law and Society
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijls.v2i1.281

Abstract

In a company, it will always be connected to third parties and want to protect the company that is run honestly ("te goeder trouw"), so the legality of a company is important in business activities. The legality of a company or business entity is the most important element, because legality is the identity that legalizes or validates a business entity so that it is recognized by the public. The legality of the company must be valid according to laws and regulations, where the company is protected or covered by various documents until it is legal in the eyes of the law. Forms of Company Legality There are several types of identities that legalize a business entity, including: company name, company brand, and trade business license. While the benefits of company legality are as a means of legal protection, a means of promotion, proof of compliance with the law, making it easier to get a project and facilitating business development. The large number of companies that are established without legalizing the company is very detrimental to other companies that run their business activities honestly.
Co-Authors Abdul Manan Abdul Rahmat Achmad Mahendra Ade Onny Siagian Afifah Almas Zahirah Afrial Dantez Albertus Luter Anis Muhamad Anriz Nazaruddin Halim Arie Herawati Artanta Barus atma suganda Bambang Utoyo Basuki Basuki Bintang Suluh Deddy Afdhal Desni Irwini Savitri Diah Prastiwi Andayani Edi Saputra Hasibuan Edy Susanto Edy Susanto Efrizal HS Elida Marbun Erny Kencanawati Erny Kencanawati Erny Oktavina Farhana Farhana Farhana Farhana Farid Teguh Prasetiawan Fauzi Yusuf Hasibuan Felicitas Sri Marniati Hedwig A. Mau Hedwig Adianto Mau Heri Susanto I Wayan Karya IRMAN PUTRA ismail - Ismail Ismail Januar Agung Saputera Joko Sriwidodo Julianto Dimas Saputro Khalida Galuh Fauzia Khalimi Khalimi Kristiwanto Kristiwanto M. Sudirman Madeline Vanessa Audrey Mahipal Marsha Angelina Utoyo Sinaulan Md. Shodiq Melvina Aldhia Assyauqi Moch Haris Mohamad Ismed Mohamad Ismed Mohamad Ismed Mohamad Yusuf Muhammad Arif Sulaiman Muhammad Mustofa Nentin Feriyanti Noh Chang Dong Nurhakim Nurhakim nurjaman - Padri Zelvian Petrus Yakobus Bapa Puti Dwi Jayanti Putra Hutomo R.M. Bagoes Radityo GK Renanda Arizona Renita Renita Ringgi Sarungallo Ryo Guntur Triatmoko Santrawan Totone Paparang Sri Poniyah Tine Yowargana Tinton Ditisrama Ditisrama Titus Adhi Sanjaya Tofik Yanuar Chandra Tofik Yanuar Chandra Wika Hawasara Wiwit Rahmawati Yanni Yanni Yogie Indra Kurniawan Yoshi Erlina Yuhelson Yuhelson Yurisa Martanti