p-Index From 2021 - 2026
7.193
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI) E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana KAJIAN SASTRA Jurnal Kebijakan Publik JKMS : Jurnal Ilmu Komunikasi Jurnal Sosiologi Reflektif Suhuf Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence Annual Research Seminar MUDRA Jurnal Seni Budaya JURNAL WACANA KESEHATAN Jurnal Ilmiah Matrik Persepsi : Communication Journal Jusikom : Jurnal Sistem Komputer Musirawas J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains) MATRIK : Jurnal Manajemen, Teknik Informatika, dan Rekayasa Komputer Belajar Bahasa : Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Digital Zone: Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi) Holistik Jurnal Kesehatan EQIEN - JURNAL EKONOMI DAN BISNIS Jurnal Ilmiah Keperawatan Sai Betik JURIKOM (Jurnal Riset Komputer) Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Jurnal Informasi dan Komputer JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika) TEKTRIKA - Jurnal Penelitian dan Pengembangan Telekomunikasi, Kendali, Komputer, Elektrik, dan Elektronika EDUMATIC: Jurnal Pendidikan Informatika Jurnal Mantik Journal of Information Systems and Informatics Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi Maspul Journal of Community Empowerment Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru Jurnal Empathy Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Nasional Ilmu Komputer Journal of Computer and Information Systems Ampera Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Bina Darma Jurnal Akuntansi AKTIVA Jurnal Sylva Scienteae JITSI : Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi Jurnal Ekonomi dan Teknik Informatika Ngabdimas : Pengabdian Pada Masyarakat Jurnal Ilmiah Teknik Informatika (TEKINFO) Jurnal Egaliter Majalah Ilmiah Inspiratif Jurnal Riset Rumpun Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (JURRIMIPA) Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan) Termometer: Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan Dan Kedokteran Harmoni: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Jurnal Ilmu Kesehatan dan Gizi Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Indonesia Jurnal Mahasiswa Ilmu Kesehatan Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Empowerment and Community Service Sintaksis: Publikasi Para Ahli Bahasa dan Sastra Inggris Aspirasi : Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat Jurnal Ventilator: Jurnal Riset Ilmu Kesehatan dan Keperawatan Corona: Jurnal Ilmu Kesehatan Umum, Psikolog, Keperawatan dan Kebidanan Ngabdimas Vitalitas Medis : Jurnal Kesehatan Dan Kedokteran Quantum Wellness : Jurnal Ilmu Kesehatan Prosiding Seminar Nasional Unimus Jurnal Teknologi Maritim aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Indonesia
Claim Missing Document
Check
Articles

Efektivitas Pelepasan Bersyarat Dalam Pembinaan Narapidana Suyanto Suyanto
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (65.537 KB) | DOI: 10.55129/jph.v5i2.484

Abstract

Narapidana adalah anggota masyarakat, berasal dari masyarakat, merugikan masyarakat, tetapi juga karena sedikit banyak ada kesalahan dari masyarakat sendiri dan kembali ke masyarakat.Dengan perlunya mempersiapkan masyarakat untuk ikut bertanggung jawab dan menerima kembali bekas narapidana sebagai anggota masyarakat, maka narapidana sendiri harus dapat menyesuaikan dirinya dengan masyarakat.Dalam proses pembinaan narapidana ini dikenal adanya masa. pelepasan bersyarat, dimana masa pelepasan bersyarat ini mempunyai peran aktif dalam pelaksanaan pembinaan narapidana pada umumnya.Penelitian ini menggunakan metodepenelitian hukum normatif, penelitian kepustakaan yaitu meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehidupan narapidana setelah selesai menjalani pelepasan bersyarat dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan pelepasan bersyaratdi Balai Bispa yang menangani secara langsung terhadap pembinaan narapidana yang dilepas bersyaratmaka dapatlah dikatakan bahwa hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pelepasan bersyarat adalah cukup berhasil, dimana Para narapidana sebagian telah dapat kembali ke dalam masyarakat dengan baik dan telah mendapat pekerjaan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tujuan pokok pemasyarakatan. Dengan kata lain pembinaan di lembaga pemasyarakatan tersebut berhasil. Atau dapat juga dikatakan bahwa peraturan mengenai pelepasan bersyarat tersebut adalah efektif. Kata Kunci:Narapidana, Pelepasan Bersyarat, Pembebasan, Efektivitas, Pembinaan DOI: 10.5281/zenodo.1470151
PROBLEMATIKA HARTA BERSAMA ATAS NAMA SEORANG DALAM PERKAWINAN Suyanto Suyanto
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 1 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (188.864 KB) | DOI: 10.55129/jph.v5i1.494

Abstract

Perkawinan mempunyai akibat yang cukup penting di dalam hubungan hukum antara suami istri.Tidak saja hubungan hukum tapi juga timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perkawinan yang diharapkan akan dapat mendatangkan kebahagiaan dan menjadi kekal abadi, dalam kenyataannya kadang-kadang tidak dapat dipertahankan dan pada akhirnya terjadi penceraian. Dengan putusnya perkawinan karena penceraian itu bukan berarti permasalahan selesai begitu saja, hal ini biasanya akan diikuti dengan pertengkaran-pertengkaran, karena saling memperebutkan dan mempertahankan hartanya masing-masing. Sebenarnya hal ini tidak akan terjadi, apabila kedua belah pihak sebelumnya melangsungkan perkawinan, menyadari pengertian harta sbersama serta pembagiannya dan yang utama kegunaan harta benda dalam keluarga, niscaya perkawinan akan dapat dipertahankan.Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum  normatif,yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif yaitu: "pengkajian terhadap masalahperundang-undangan dalam suatu tata hukum yang koheren". Dalam hal ini hokum sebagai kaidah positifyang berlaku pada suatu waktu tertentu dan terbit sebagai produkhukum dan suatu sumber kekuasaan tertentu yang berlegitimasi. Penelitian hukumnormatif ini bersumber dan bahan-bahan hukum, bahan-bahan hukum yang berupa sumber informasi tentang hukum, yang pada dasarnya dilakukan dengan suatupenelusuran literatur hukum, yaitu usaha menemukan norma hukum terutama yang tertulis,   baik   terhadap   peraturan   perundang-undangan,   perjanjian   ataupun yurisprudensi.Masalah harta bersama atau harta persatuan cuma diatur dalam 3 pasal Undang-undang Perkawinan dan beberapa pasal dalam KUH Perdata dengan mengetahui harta bersama. Undang-undang tentang perkawinan menyebutkan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, tidak menjelaskan lebih lanjut.Tidak diaturnya dalam Undang-undang Perkawinan maslah bukti pemilikan harta bersama, hal ini diharapkan para pihak suami dan istri harus mengerti sendiri. Memang dalam teori maupun dalam Undang-undang Perkawinan atau Hukum Perdata tidak ada permasalahan sepanjang suami istri mengerti sendiri. Akan tetapi bagaimanakah dengan peraturan-peraturan lain, yang  ada sangkut pautnya denganharta bersama. Ahmad Azhar Basyir, dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam menyebutkanbahwa hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami isteri untuk memilikiharta benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suamiatau isteri yang menerima pemberian, warisan dan sebagainya tanpa ikut sertanya pihaklain berhak menguasai sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu, Harta bawaanyang mereka miliki sebelum perkawinan juga menjadi hak masing-masing pihak. Kata Kunci: Harta Bersama, Atas Nama Seorang, Perkawinan
PEMBUKTIAN ANAK DENGAN BAPAK BIOLOGISNYA MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO : 46/PUU-8/2010 Suyanto Suyanto
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 2 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (53.012 KB) | DOI: 10.55129/jph.v4i2.502

Abstract

Pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-8/2010, anak luar kawin tidak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, melainkan juga dengan bapak biologis yang telah dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti hukum lainnya. Dewasa ini kita mengenal teknologi tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) yang dapat digunakan untuk mengetahui sifat genetis seseorang. Penggunaan tes DNA yang penyelesaiannya berkaitan dengan pelacakan asal-usul keturunan dapat dijadikan sebagai bukti primer, yang berarti dapat berdiri sendiri tanpa diperkuat dengan bukti lainnya. Ketika dapat dibuktikan bahwa anak luar kawin tersebut merupakan anak dari perkawinan tidak sah orang tuanya, maka dengan prosedur yang telah ditetapkan undang – undang, dapat diangkat derajatnya menjadi anak sah. Anak luar kawin yang telah diakui dan disahkan menurut hukum, dia berhak mendapatkan hak – haknya sebagai anak sah yang telah dibuktikan dengan akta otentik. Hak – hak tersebut bukan hanya hak keperdataan melainkan juga terkait hak – hak administrasi. Kata kunci : Putusan, anak luar kawin, keperdataan, administrasi
KONSTRUKSI HUKUM PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU MENJADI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU Suyanto Suyanto
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 1 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (52.743 KB) | DOI: 10.55129/jph.v4i1.509

Abstract

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur mengenai perjanjian kerja yang menjadi dasar adanya suatu hubungan kerja. Perjanjian kerja sendiri terbentuk dalam dua macam: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), yang keduanya memiliki keterhubungan secara yuridis. PKWT yang tidak memenuhi syarat Pasal 52 undang-undang tersebut, dapat demi hukum berubah menjadi PKWTT. Sebaliknya, perubahan  PKWTT menjadi PKWT adalah suatu peristiwa hukum yang dapat terjadi, yang peristiwa hukum tersebut harus tetap diakomodasi undang-undang.Kata kunci: PKWTT, PKWT, Konstruksi Hukum
AKIBAT HUKUM PENYAMPINGAN PERKARA PIDANA DEMI KEPENTINGAN UMUM OLEH KEJAKSAAN AGUNG (DEPONERING) Mohammad Nailul Marom; Suyanto Suyanto
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (490.052 KB) | DOI: 10.55129/jph.v8i2.957

Abstract

Deponering adalah pelaksanaan azas oportunitas yaitu penyampingan perkara demi kepentingan umum. Deponering diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, namun dalam pengaturannya terdapat kekaburan norma dimana tidak jelas dari batasan-batasan dari kepentingan bangsa, negara dan masyarakat luas. Hasil analisa kepentingan umum sebagaimana di tentukan Pasal 35 (c) Undang-Undang Kejaksaan menjelaskan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Namun kepentingan umum tersebut tidak menjelaskan secara limitatif bagimana rumusan atau difinisi serta batasan dari kepentingan umum tersebut, hal ini berimplikasi terhadap penggunaan deponering oleh Jaksa Agung yaitu menyebabkan salah tafsir oleh Jaksa Agung dan timbul penafsiran yang beragam antara lembaga negara, kemudian status tersangka bagi pihak yang di deponering menjadi tidak jelas apakah masi berstatus tersangka atau status tersangka seketika hilang jika dikeluarkan deponeringKata kunci : Asas Oportunitas; Deponering; Kepentingan Umum.ABSTRACT Deponering is the implementation of the principle of opportunity which is the assistance of the case for the sake of the public interest. Deponering is regulated in law no 16 of 2004 on the Attorney Office, but in the regulation there is a blurring of norms where there is no clear boundary restriction of the interest of the Nation. The state and the public. Result of the analiysis the general interest as defined in Article 35(c) of the public Prosecution Law makes it clear that the public interest is in the interest of the nation and the state and / or the interest of the wider community, but the general interest arragment does not define limitatively how the formulation or difinition and limitations of the public interest has implications for deponering’s use by the Prosecutor-General, causing misinterpretations by the Prosecutor-General and varying interpretations between state institutions, and the suspect’s status for the underwritten party becomes unclear whether or not the suspect’s status or suspect status is lost when deponering.Keywords : Principality of Opportunity; Deponering; Pubic Interest.DOI 10.5281/zenodo.3631094  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU USAHA JASA PENGIRIMAN BARANG Suyanto suyanto; M. Widad Kamil
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 1 (2020): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v9i1.1125

Abstract

 “Pertanggung jawaban pidana pelaku usaha jasa pengiriman barang.”Yang dalam penulisannya menggunakan metode penelitian yang bersifat normative, dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), pendekan konseptual (Conseptual Approach), dan pendekatan historis (Historical Approach). Rumusan masalah dalam peneliatian ini adalah :Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Jasa Pemgiriman Barang Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?Pertanggungjawaban Pihak Jasa Pengiriman Barang Terhadap Konsumen yang dirugikan ?Dari penelitian hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan penelitian yang disebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, pada rumusan masalah yang pertama mengenai ketidakjujuran pihak pengguna jasa pengiriman dapat diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kata Kunci            : Tindak pidana perlindungan konsumen
PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH UNTUK BADAN USAHA PERSEKUTUAN KOMANDIER (COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP) MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH Suyanto suyanto; Akhsanu Amala
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 2 (2020): JURNAL PRO HUKUM : JURNAL PENELITIAN BIDANG HUKUM UNIVERSITAS GRESIK
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v9i2.1197

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini berjudul tentang pendaftaran hak atas tanah untuk badan usaha persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus dalam rangka mencatat dan mendaftarkan data yang berkenaan dengan bidang tanah. Disamping itu, pendaftaran tanah merupakan kewajiban pemegang hak guna mengetahui status kepemilikan hak atas tanah. Penelitian yang dapat digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif (nomative legal research) yang menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum.Berdasarkan hasil analisis yang membahas pokok-pokok permasalahan diatas, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa pendaftaran hak atas tanah untuk persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah tidak dapat dilakukan karena tidak termasuk badan hukum melainkan badan usaha yang tidak memenuhi syarat sebagai subjek hukum pemegang hak atas tanah dengan status kepemilikan hak guna bangunan, dan keberadaan Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan untuk Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang kedudukannya lebih tinggi dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan. Kata Kunci : Hak Guna Bangunan; Pendaftaran Tanah; dan Persekutuan Komanditer.             ABSTRACT This research is entitled about the registration of land rights for a limited partnership (commanditaire vennootschap) according to Government Regulation Number 24 of 1997 concerning land registration. Land registration is an obligation that must be carried out by the Government continuously in order to record and register data relating to land parcels. In addition, land registration is the obligation of the right holder to know the ownership status of land rights. The research that the writer can use in this research is normative legal research which finds legal rules, legal principles, and legal doctrine to answer legal issues.Based on the results of the analysis that discusses the above issues, the author can conclude that the registration of land rights for limited partnership (commanditaire vennootschap) according to Government Regulation Number 24 of 1997 concerning land registration cannot be carried out because it is not a legal entity but a business entity that is not fulfills the requirements as a legal subject to hold land rights with the status of ownership of building use rights, and the existence of a Circular of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Number 2 of 2019 concerning Granting Building Use Rights for Limited Partnerships (Commanditaire Vennootschap) is contrary to Government Regulation Number 24 of 1997 concerning land registration which has a higher position in the Hierarchy of Legislative Regulations.Keywords : Building Use Rights; Land Registration; and limited partnership. 
PERBEDAAN HASIL PENGUKURAN TINGGI POHON MENGGUNAKAN ALAT UKUR BERUPA HAGAMETER DAN CLINOMETER Yusoa Ventolo; Suyanto Suyanto; Yusanto Nugroho
Jurnal Sylva Scienteae Vol 4, No 6 (2021): Jurnal Sylva Scienteae Volume 4 No 6 Edisi Desember 2021
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (494.664 KB) | DOI: 10.20527/jss.v4i6.4576

Abstract

Measurement of tree height uses measuring instruments in the form of a meter and a clinometer, both of which are commonly used in forest inventory activities to measure tree height. Both measuring instruments use the same basic principle, which requires a variable distance between the tree and the base and a variable tilt angle. As far as the author's knowledge, there has never been a study to compare the measurement results of the two tools using the standard deviation value approach, the information is certain that the price of the clinometer is much cheaper than the meter tool. The objectives of this study were to analyze differences in the results of tree height measurements using a meter and a clinometer to their actual height. The results of field measurements, calculations and data analysis carried out can be drawn from the following conclusions: (1) The error rate of the meter and the clinometer is almost the same, with an average error rate of 2.87%. (2) The amount of calibration of the meter and clinometer can be positive or negative 2.87% of the actual value. (3) Based on the price aspect, the clinometer is an alternative if a meter device is not available.Pengukuran tinggi pohon menggunakan alat ukur berupa hagameter dan clinometer, keduanya  sudah biasa digunakan dalam kegiatan inventarisasi hutan untuk mengukur tinggi pohon. Kedua alat ukur tersebut menggunakan prinsip dasar yang sama, yaitu membutuhkan variabel jarak antara pohon dengan pangkal dan variabel sudut kemiringan. Sejauh pengetahuan penulis belum pernah ada penelitian untuk membandingkan hasil pengukuran kedua alat tersebut  melalui pendekatan nilai simpangan baku,  informasi yang pasti bahwa harga alat clinometer jauh lebih murah dari pada alat hagameter. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perbedaan hasil pengukuran tinggi pohon menggunakan alat hagameter dan clinometer terhadap tinggi sebenarnya. Hasil pengukuran dilapangan, perhitungan dan analisis data yang dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) Tingkat kesalahan alat ukur hagameter dan clinometer adalah hampir sama, rata-rata tingkat kesalahanny sebesar 2,87 %. (2) Besarnya kalibrasi alat hagameter dan clinometer bisa positif atau negatif 2,87 % dari nilai yang sebenarnya. (3) Berdasarkan aspek harga, maka clinometer adalah altenatif jika tidak tersedia alat hagameter
PERTUMBUHAN HUTAN TANAMAN DI KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS (KHDTK) UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT Herry Susanto; Suyanto Suyanto; Mufidah Asyari
Jurnal Sylva Scienteae Vol 3, No 6 (2020): Jurnal Sylva Scienteae Volume 3 No 6 Edisi Desember 2020
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (519.43 KB) | DOI: 10.20527/jss.v3i6.4720

Abstract

Forest and land rehabilitation conducted at KHDTK Lambung Mangkurat University still often fails. One of the causes of this failure is the occurrence of forest fires and a lack of understanding of the suitability of selecting plant species with their plant species. This study aims to determine the types of plants that have the highest diameter and height increment and analyze the types of plants in the KHDTK area of Lambung Mangkurat University. This study uses an analysis of the growth of rehabilitation plants measuring the annual average dimension measurement (MAI) in a circle measuring plot of 0.02 ha totaling 30 measuring plots. The results of this study indicate that the Angsana species (Pterocarpus indicus) had the best diameter growth performance with an average increase of 2.29 cm/ year in 2015. Plants that had the best high growth performance were found in Mahagony species (Switenia mahagoni). with an average increase of 1.23 m/year. The types of plants contained in this study were dominated by Mahoni (Switenia mahagoni) and Angsana (Pterocarpus indicus)Rehabilitasi hutan dan lahan yang dilakukan di KHDTK Universitas Lambung Mangkurat masih sering mengalami kegagalan. Salah satu yang menjadi penyebab dari kegagalan tersebut adalah terjadinya kebakaran hutan dan kurangnya pemahaman terhadap kecocokan pemiihan jenis tanaman dengan jenis tanamhnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis tanaman yang memiliki riap diameter dan tinggi terbesar dan menganalis riap jenis tanaman di wilayah KHDTK Universitas Lambung Mangkurat. Penelitian ini menggunakan analisis terhadap pertumbuhan tanaman rehabilitasi pengukuran riap dimensi rata-rata tahunan (MAI) pada plot ukur lingkaran seluas 0,02 ha sebanyak 30 plot ukur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan jenis tanaman Angsana (Pterocarpus indicus) memiliki performa pertumbuhan diameter terbaik dengan riap rata-rata 2,29 cm/tahun pada tahun 2015. Tanaman yang memiliki performa pertambahan tinggi terbaik terdapat pada jenis Mahoni (Switenia mahagoni) dengan rata-rata riap 1,23 m/tahun. Jenis tanaman yang terdapat dalam penelitian ini didominasi oleh jenis Mahoni (Switenia mahagoni) dan Angsana (Pterocarpus indicus)
KONFIGURASI INTER VIRTUAL LOCAL AREA NETWORK MENGGUNAKAN ROUTING PROTOCOL OPEN SHORT PATH FIRST DENGAN SIMULASI PACKET TRACER Suyanto Suyanto; Melisa Risanjani
Jurnal informasi dan komputer Vol 4 No 2 (2017): Jurnal Sistem Informasi dan Komputer
Publisher : STMIK Dian Cipta Cendikia Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (950.105 KB) | DOI: 10.35959/jik.v4i2.84

Abstract

ABSTRAKThe utilization of computer network technology as a medium of communication of data is currently increasing. The need for the use of shared resources that exist in both hardware and software network has resulted in the incidence of various technological development network itself. Along with the increasing level of needs and the growing number of network users who want a form a network that cal deliver maximum results both in terms of efficiency as well as an increase in the security of the network itself.The task of the end of this writer did a variety of research. The stage of this research, looking for gather what is required to the configuration of Inter Virtual Local Area Network using OSPF routing. In addition to the research stage of the write also do a method of drafting the system, the method used is a method of PPDIOO. PPDIOO is the methodology developed by cisco system (cisco, 2005)Based on the desire, consummation hence efforts continue to be done by various parties. By utilizing a variety of techniques subnetting particularly, configuration, the use of routing OSPF and use of hardware better, another switches between the emergence of the concept of an area of Inter Virtual Network (Inter VLAN) that is expected to provide tissue that broader, large and better results than Local Area Network (LAN)
Co-Authors Adiba Fuad Syamlan Afriyudi Ahmad Hafidz AHMAD IZUDIN Ahmad Nashrudin Ahmad Nugraha R. Aidil Safitra Ainur Azzahra Aroby Akhsanu Amala Akmal Arion Aldi Wildan Aulia Alfatikhatu Khoirun Nisak Alifatun Ni’mah Alya Citra Utomo Andri Andri Purwansyah Andri, Andri Angga Kurniawan Anisyah Dinda Mawadha Anita Puri Anuar Rasyid Apriadi Ardiansyah Japlani, Ardiansyah Arifahtun Zohrah Armadyah Amborowati Arman Syah Putra Aryanti, Eva Astrid Faradisty Azzahra Amalia Putri Belli Nasution Bremara Sekar Wangsa Cahya Prasetya Dedi Irawan Desie Wijayanti Dhela Nanda Oktavia Diana Langgeng Mustikawati Dwi Haryanto Dwi Nursyachbaini Dwi Yuliyanto Ebsan Krida Setyawan Edi Supratman Edy Tri Sulistyo Eka Syovi Arianti Erfin Effendhi Farid Taufiqurrahman Fatmawati Fatmawati Fatoni Fawwaz Rizky Abiyyu Fazmah Arif Yulianto Febi Ayu Lestari Fitri Purwaningtias Giri Udani H. Suratno H. Suratno Hadi Syaputra Hendi Prihanto Herman Supardi Herry Susanto Ilman Zuhri Yadi Indah Sri Wahyuningsih Indri Indri Intan Sri Asti Kelvin Febrianto Kuncoro Budi Riyanto Laksono Trisnantoro M. Ali Zakiyudin M. Iqbal Ramdhani M. Tegar Abdillah M. Widad Kamil Mambaul Khasanah Maria Ulfa Maryam Argyanti R.A Maskuri Maskuri Maulvi Agri Sadewa Meilinda Andayani Melisa Risanjani Miftah Azrin Mijani Rahman Mohammad Arifin Noor Mohammad Nailul Marom Mufidah Asyari Muhamad Ariandi Muhammad Danu Riyanda Muhammad Iqbal Ramdhani Muhammad Nasir Muhammad Sobri Nabila Putri Karmansyah Nadya Nabila Nana Misrina Naning Setyo Wati Nedi Hendri Nita Ismaya Nita Rimayanti Nofa Sri Lestari Noperman Noperman Nugroho Budhi Ristianto Nurhajimah Sukma Nurhayati, Happy Nyimas Sopiah Panji Kresna Dhamarsa Pelican Landri Pradisa Shinta Rachmad Ilham Radhina Zahra Andrisa Rahmat Azhari Kemal Raja Hendra Muhammad Reihan Aditya Saputra Rendi Fedias Saputra Retno Setyawati Ririn Septrianingsih Riyanto, Eko RR. Ella Evrita Hestiandari Rr. Haura Farras Athifa Safira Putri Aulya Safrizal Safrizal Shidqi Hamdi Pratama Putera Shinta Amelia Oktaviani Silvi Reni Cusyana Sindy Nindia Maretha Haristanti Sinta Sinta Siregar, Fajri Marindra Siska Nurhidayah Sri Ayem Sri Lestari Dwi Astuti Sudiyanto Sudiyanto Sukesi Sukesi Sulisatul Isna Zuliani Taqrim Ibadi Taslimahudin Taslimahudin Thiska Ika Jennisa Tiara Sahita Tri Endar Susianto Tutut Ismi Wahidar Umi Wahidah Urai Sri Martina Usman Ependi Wahyudi Jaya Kusuma Yasir Yasir Yasir Yasir Yulita Zanaria, Yulita Yusanto Nugroho Yusoa Ventolo