Claim Missing Document
Check
Articles

LEGAL REVIEW OF ABUSE OF POWER BY REGIONAL HEADS FROM THE PERSPECTIVE OF CONSTITUTIONAL LAW Pasrah Kasih Sejati Hulu; Janpatar Simamora; Budiman Sinaga
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 2 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.18459700

Abstract

This study aims to examine the legal aspects of abuse of power by regional heads from a constitutional law perspective. Regional heads, as public officials, have limited authority regulated by laws and regulations. However, in practice, it is not uncommon to find regional heads who abuse their authority for personal or group interests, which ultimately harms the public interest and violates the principles of democracy and the rule of law. The method used in this study is a normative legal approach, by examining relevant laws and regulations, such as Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Law Number 30 of 2014. The results of the study indicate that abuse of power by regional heads constitutes a violation of the principles of accountability, transparency, and the rule of law in the Indonesian constitutional system. Therefore, it is necessary to strengthen the supervisory system and a firm law enforcement mechanism to prevent and prosecute abuse of power by regional heads. This study recommends reformulating the supervisory and guidance policies for regional heads as an effort to strengthen the principles of good governance in the implementation of regional government.
Penerapan Metode Pembelajaran Synergetic Teaching pada Materi Ancaman Terhadap Negara dalam Bingkai Bhineka Tunggal Ika untuk Meningkatkan Keaktifan Siswa pada Mata Pelajaran PPKn di SMA Swasta Gajah Mada Medan Kelas X-IIS T.A 2021/2022 Rina Fisensia Simamora; Budiman N.P.D Sinaga; Hotmaida Simanjuntak
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3599

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan siswa dengan menerapkan metode pembelajaran Synergetic Teaching pada materi ancaman negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika mata pelajaran PPKn di SMA Swasta Gajah Mada Medan kelas X-IIS TA 2021/2022. Peneliti menggunakan penelitian tindakan kelas (classroom action research)model spiral Kemmis & Taggart. Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus dan melalui tahap yang meliputi: (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan atau Observasi dan, (3) Refleksi. Data yang diperoleh melalui observasi dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini dapat dilihat dari hasil observasi siklus I dan siklus II. Pada siklus I pertemuan pertama nilai aktivitas siswa sebesar 64% pada pertemuan pertama dan 70% pada pertemuan kedua dan di siklus II meningkat 76% dan 80% pada pertemuan kedua, peningkatan keaktifan belajar siswa dapat dilihat dari hasil observasi siklus I dan siklus II, Skor keaktifan siswa pada siklus I pertemuan pertama yaitu 3,1 dengan kategori “cukup aktif” dan petemuan kedua 3,6 dengan kategori cukup aktif dan pada siklus II pertemuan pertama meningkat menjadi 4, 2 dengan kategori “aktif” dan pada pertemuan kedua 4,5 dengan kategori “aktif”. Dengan demikian hasil penelitian di SMA Swasta Gajah Mada Medan kelas X-IIS telah tercapai dengan kategori penilaiaan aktif.Kata Kunci: Synergetic Teaching , Pembelajaran aktif. AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas siswa dengan menerapkan metode Synergetic Teaching pada mata pelajaran ancaman negara dalam rangka Bhineka Tunggal Ika mata pelajaran PPKn di SMA Gajah Mada X-IIS TA Medan 2021/2022. Peneliti menggunakan penelitian tindakan kelas (PTK) model spiral Kemmis & Taggart. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus dan melalui tahapan yang meliputi (1). Perencanaan, (2). Pelaksanaan atau Pengamatan, (3). dan Refleksi. Data diperoleh melalui observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat dilihat dari hasil observasi siklus I dan siklus II. Pada siklus I nilai aktivitas siswa pada pertemuan pertama sebesar 64% dan pertemuan kedua sebesar 70%. Pada siklus II nilai meningkat menjadi 76% pada pertemuan pertama dan 80% pada pertemuan kedua. Sedangkan peningkatan aktivitas belajar siswa dapat dilihat dari hasil observasi siklus I dan siklus II, skor aktivitas siswa pada siklus I pada pertemuan pertama adalah 3,1 dengan kategori “cukup aktif”, dan pada pertemuan kedua adalah 3.6 dengan kategori “cukup aktif”. Untuk siklus II meningkat menjadi 4,2 pada pertemuan pertama dengan kategori “aktif” dan 4,5 pada pertemuan kedua dengan kategori “aktif”. Dengan demikian, hasil penelitian di kelas X-IIS SMA Gajah Mada Medan telah tercapai dengan kategori aktif. 2 pada pertemuan pertama dengan kategori “aktif” dan 4,5 pada pertemuan kedua dengan kategori “aktif”. Dengan demikian, hasil penelitian di kelas X-IIS SMA Gajah Mada Medan telah tercapai dengan kategori aktif. 2 pada pertemuan pertama dengan kategori “aktif” dan 4,5 pada pertemuan kedua dengan kategori “aktif”. Dengan demikian, hasil penelitian di kelas X-IIS SMA Gajah Mada Medan telah tercapai dengan kategori aktif.Kata kunci: Pengajaran Sinergis, Pembelajaran Aktif.
Shadow Management and Corporate Criminal Liability in the Palm Oil Export Controversy in Indonesia Martono Anggusti; July Esther; Budiman NPD Sinaga; Monalisa Marta Siahaan; Alex Denischael Berutu
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 5 (2026): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i5.3452

Abstract

The development of corporate criminal law in Indonesia demonstrates the need to reconstruct the criminal liability model, which has tended to be oriented towards the formal structure of the company. In law enforcement practice, the determination of those responsible for corporate crimes is generally still based on the formal position of directors, even though in reality, strategic corporate decision-making does not always rest with those administratively listed as managers. This issue becomes increasingly relevant in the case of palm oil exports, particularly those related to Crude Palm Oil (CPO). Palm Oil (CPO), High AC ID Palm Oil Residue (HAPOR), and Palm Oil Mill Effluent (POME), which involves not only product classification and fiscal obligations, but also the identification of the parties who actually control corporate activities. This study aims to analyze the provisions on corporate criminal liability in Indonesian positive law, examining the relevance of the concept of effective control in determining the subject of corporate criminal liability, as well as formulating a reconstruction model of corporate criminal liability that is more in line with the development of modern corporate governance. This research is a normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively using descriptive-analytical and prescriptive methods. The results of the study indicate that the formalistic approach in attribution of corporate criminal liability has limitations because it is not always able to identify parties who have real control over corporate decision-making. The phenomenon of shadow management indicates the possibility that the party that actually controls the corporation is outside the formal structure of the company. Therefore, the concept of effective Control becomes a more relevant instrument for determining criminal liability by emphasizing a person's actual ability to control a company's policies, operations, and economic benefits. This study concludes that the ideal model for corporate criminal liability is a hybrid model that integrates the company's formal structure with testing of factual control (effective control). control), so as to be able to realize legal certainty, benefit, and justice in enforcing corporate criminal law, especially in cases of CPO, HAPOR, and POME exports.