Garuda - Garba Rujukan Digital

DINAMIKA PERKEMBANGAN TERKAIT PENCATATAN PERKAWINAN DI DUNIA ISLAM Heriamsyah Simanjuntak; Faisar Ananda; Irwansyah Irwansyah
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025): Volume 6 No. 1 Tahun 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v6i1.42208

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika perkembangan terkait pencatatan perkawinan di dunia Islam dan bagaimana perkembangannya di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif oleh karena itu penelitian ini bersifat pada penelitian data skunder yang meliputi dari bahan primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan skunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, antara lain seperti, media elektronik, kamus dan sebagainya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya dinamika perkembangan hokum dari pencatatan perkawinan di dunia Islam terkuhus di negara Indonesia yang masih rendah pemahaman akan pentingya pencatatan perkawinan ini, jika ditinjau berdasarkan perspektif Undang-undang N0.1 Tahun 1974 dan KHI serta Qawaid Fiqhiyyah maka tentu pencatatan perkawinan alangkah baiknya dilakukan.

ASAS-ASAS HUKUM PERKAWINAN Laila Suhada; Faisar Ananda; Irwansyah Irwansyah
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025): Volume 6 No. 1 Tahun 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v6i1.42209

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antara pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Di samping itu perkawinan merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dari padanya dapat diharapkan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil sebagai dari kehidupan dalam masyarakat. Artikel ini mengkaji berbagai asas-asas hukum perkawinan yang telah termaktub di dalam Undanga-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana setaip asas-asas tersebut harus dilaksnakan oleh setiap warga Negara Indonesia agar tujuan dari perkawinan tersebut dapat tercapai dengan baik dan layak tanpa ada unsur intimidasi terhadap pihak manapun , serta metode pendekatan yang digunakan untuk menyesuaikan dengan kondisi modern. Dengan menggunakan metode kualitatif dan analisis deskriptif, penelitian ini berfokus pada penerapan asas-asas hukum perkawinan di Indonesia.

WAYANG JAWA SEBAGAI PEREKAT SOSIAL: HARMONI MUSLIM-KATOLIK DI DESA KOLAM Fiqih Faras Syahara; Irwansyah Irwansyah
Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA) Vol 9, No 1 (2026)
Publisher : Sociology of Religion Study Program, Faculty of Social Sciences, North Sumatra State Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30829/jisa.v9i1.28999

Diverse beliefs in society often pose a challenge to social stability if not managed through inclusive cultural means. This study aims to analyze the role of Javanese Wayang art as a social glue that constructs harmony between Muslims and Catholics in Kolam Village. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through observation, in-depth interviews with village religious authority staff, cultural practitioners who understand the philosophy of wayang, and residents actively involved in interfaith interactions, and documentation collecting photo archives of activities, and relevant literature to support the validity of the findings. The analysis was conducted using the Miles & Huberman interactive model through the stages of reduction, presentation, and drawing conclusions. The results show that Javanese Wayang functions as a "third space" that facilitates cross-sectoral loyalty (dual loyalty), where cultural identity as a Javanese community transcends religious dogmatic barriers. This art triggers positive social responses in the form of mutual cooperation and strengthening of collective identity. This study concludes that the integration of religious moderation values through local wisdom is an effective strategy in maintaining the stability of a multicultural society.

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN ASAS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PROSES LEGISLASI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TENTARA NASIONAL INDONESIA TAHUN 2025 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH Annisah Basimah Arhab; Irwansyah Irwansyah
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1491

Kajian ini membahas pelaksanaan asas transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi pembentukan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia Tahun 2025 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 serta tinjauannya dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah. Fenomena penelitian berangkat dari munculnya kritik publik terhadap proses pembentukan UU TNI Tahun 2025 yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan asas transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi UU TNI Tahun 2025 serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah dusturiyah. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asas transparansi dan akuntabilitas dalam pembentukan UU TNI Tahun 2025 belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut terlihat dari terbatasnya akses publik terhadap dokumen legislasi, minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pembahasan, serta kurangnya keterbukaan informasi kepada publik. Dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip syūrā, amanah, keadilan, dan kemaslahatan dalam proses pembentukan undang-undang. Penelitian ini menegaskan pentingnya pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih terbuka, partisipatif, dan akuntabel guna mewujudkan legislasi yang demokratis dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56 /PUUXIV/2016 TERHADAP MEKANISME PEMBATALAN PERATURAN DAERAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA TINJAUAN FIQH SIYASAH Nur Azizah Amini Simanjuntak; Irwansyah Irwansyah
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9556

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 telah mengubah mekanisme pembatalan Peraturan Daerah dengan menghapus kewenangan executive review oleh pemerintah pusat dan menegaskan bahwa pembatalan Peraturan Daerah merupakan kewenangan Mahkamah Agung melalui mekanisme judicial review. Perubahan tersebut menimbulkan implikasi terhadap hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam pembentukan, pengawasan, dan pembatalan Peraturan Daerah di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan kewenangan pemerintah pusat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016, implikasinya terhadap mekanisme pembentukan, pengawasan, dan pembatalan Peraturan Daerah di Provinsi Sumatera Utara, serta menganalisisnya dalam perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan fiqh siyasah. Data dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 memperkuat prinsip negara hukum dan independensi kekuasaan kehakiman dengan menempatkan Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang membatalkan Peraturan Daerah, sedangkan pemerintah pusat berperan dalam pembinaan dan pengawasan preventif. Dalam perspektif fiqh siyasah, mekanisme tersebut sejalan dengan prinsip siyāsah qaḍā'iyyah, maṣlaḥah, dan al-'adālah. Penelitian ini menawarkan model pengawasan Peraturan Daerah yang integratif melalui penguatan executive preview, optimalisasi judicial review, dan partisipasi masyarakat sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bentuk Solidaritas Sosial Masyarakat Suku Pakpak Muslim: Kelompok Minoritas di Kota Medan Rany Masiytah Ujung; Irwansyah Irwansyah
MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial Vol 10, No 2 (2026)
Publisher : Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/mkd.v10i2.13921

Social solidarity among minority communities in heterogeneous urban settings must be actively maintained to preserve social cohesion amid modernization. This study examines the forms of social solidarity practiced by the Muslim Pakpak community in Medan City through Émile Durkheim’s Theory of Social Solidarity. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation involving three purposively selected informants. Data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model and validated through source and method triangulation. The findings indicate that solidarity is sustained through two interconnected foundations: religious activities and kinship ties. Clan-based pengajian and Mutual Aid Associations (Serikat Tolong-Menolong) facilitate silaturahmi, information exchange, and collective support, while the marga, beru, and bere-bere kinship system strengthens mutual trust and gotong royong beyond immediate family relationships. These practices reflect the coexistence of mechanical solidarity rooted in shared ethnic identity and organic solidarity developed through social interaction in a heterogeneous urban environment. The study concludes that social solidarity serves as a collective strategy for preserving social cohesion and sustaining the cultural identity of the Muslim Pakpak minority in the face of modernization and declining youth participation.

ANALISIS PENGGUSURAN RUMAH DAN LAHAN PERTANIAN MILIK KELOMPOK TANI PADANG HALABAN MENURUT PERSPEKTIF SIYASAH ASY-SYAR’IYYAH Salsabila Sagala; Irwansyah Irwansyah
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9697

Konflik agraria masih menjadi salah satu persoalan mendasar dalam penyelenggaraan hukum dan pemerintahan di Indonesia. Salah satu kasus yang menimbulkan perhatian publik adalah penggusuran rumah dan lahan pertanian milik Kelompok Tani Padang Halaban di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara. Penggusuran tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian material berupa hilangnya tempat tinggal dan lahan produktif, tetapi juga berdampak pada terputusnya sumber penghidupan masyarakat yang selama bertahun-tahun menggantungkan kehidupan mereka pada sektor pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggusuran rumah dan lahan pertanian Kelompok Tani Padang Halaban berdasarkan perspektif siyasah asy-syar’iyyah serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan hak rakyat atas sumber penghidupan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta laporan lembaga terkait konflik agraria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak atas sumber penghidupan merupakan bagian integral dari tujuan siyasah asy-syar’iyyah yang berlandaskan prinsip keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (al-maṣlaḥah), perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), dan perlindungan harta (ḥifẓ al-māl). Penggusuran yang mengakibatkan hilangnya tempat tinggal dan sumber penghidupan masyarakat berpotensi bertentangan dengan tujuan syariat serta belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial yang dijamin dalam UUD 1945 dan hukum agraria nasional. Oleh karena itu, penyelesaian konflik agraria perlu mengedepankan perlindungan hak-hak masyarakat, partisipasi publik, dan pendekatan kemaslahatan sebagai dasar perumusan kebijakan.

The History of Kedatukan Sunggal Serbanyaman, 1896-1946 Agam Husein Wibowo; Irwansyah Irwansyah; Muhammad Faishal
Warisan: Journal of History and Cultural Heritage Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Mahesa Research Center (PT. Mahesa Global Publishing)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/warisan.v5i1.2219

This research aims to uncover the historical significance of Kedatukan Sunggal Serbanyaman, its role within the Sultanate, its historical heritage, and preservation efforts. Employing a qualitative descriptive historical research method, data were collected through field studies, observations, and interviews with key figures including the Raja Kepala Adat Kedatukan Sunggal Serbanyaman descendants, Malay culturalists, and relevant literature. Findings reveal that Kedatukan Sunggal Serbanyaman, founded by Adir in 1629 with pepper as its main commodity, is a significant Malay kingdom in North Sumatra and part of Medan's four tribes. The research highlights the kingdom's power, evidenced by the Sunggal War against the Dutch (1872-1895), and notes the decline in its nobility's prominence following the East Sumatra Social Revolution of 1946, which led to the loss of most of its heritage except for the Grand Mosque and the grave complex of Datuk Sulung Barat and descendants.

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56 /PUUXIV/2016 TERHADAP MEKANISME PEMBATALAN PERATURAN DAERAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA TINJAUAN FIQH SIYASAH Nur Azizah Amini Simanjuntak; Irwansyah Irwansyah
Law Jurnal Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9556

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 telah mengubah mekanisme pembatalan Peraturan Daerah dengan menghapus kewenangan executive review oleh pemerintah pusat dan menegaskan bahwa pembatalan Peraturan Daerah merupakan kewenangan Mahkamah Agung melalui mekanisme judicial review. Perubahan tersebut menimbulkan implikasi terhadap hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam pembentukan, pengawasan, dan pembatalan Peraturan Daerah di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan kewenangan pemerintah pusat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016, implikasinya terhadap mekanisme pembentukan, pengawasan, dan pembatalan Peraturan Daerah di Provinsi Sumatera Utara, serta menganalisisnya dalam perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan fiqh siyasah. Data dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 memperkuat prinsip negara hukum dan independensi kekuasaan kehakiman dengan menempatkan Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang membatalkan Peraturan Daerah, sedangkan pemerintah pusat berperan dalam pembinaan dan pengawasan preventif. Dalam perspektif fiqh siyasah, mekanisme tersebut sejalan dengan prinsip siyāsah qaḍā'iyyah, maṣlaḥah, dan al-'adālah. Penelitian ini menawarkan model pengawasan Peraturan Daerah yang integratif melalui penguatan executive preview, optimalisasi judicial review, dan partisipasi masyarakat sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Title

Found 49 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 49 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 49 Documents
Search