Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Democracy on Social Media: The Analysis of the New Criminal Code Ratification Polemic on Twitter Ratih Anbarini; Aceng Abdullah; Nuryah Asri Sjafirah
Jurnal Kajian Jurnalisme Vol 7, No 1 (2023): KAJIAN JURNALISME
Publisher : School of Journalism, Faculty of Communication Sciences, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkj.v7i1.46588

Abstract

The new Criminal Code (Kitab Undang-undang Hukum Pidana/KUHP) passage on December 6, 2022, sparked a significant conversation on Twitter, with pro and con responses making it a trending topic. Among these responses, certain influential actors disseminated messages that had the potential to shape public opinion, even if the information was not always accurate. This research utilizes social network theory to map the conversations surrounding netizens’ reactions to the new Criminal Code ratification on social media platforms. The study employs descriptive social network analysis methods to analyze three key variables: network structure, groups, and actors. Data was collected using NodeXL Pro between December 6 to December 10, 2022. The findings revealed that although the network consisted of 25,245 actors and 59,396 relationships, the level of interconnectivity among actors was relatively loose, indicating weaker and mostly one-way relationships. Furthermore, influential actors came from diverse backgrounds and profiles. This research confirms the ability of social media platforms to connect individuals without physical face-to-face interactions. At the group level, discussions regarding the new Criminal Code were divided into various topics, highlighting different perspectives and opinions. The presence of diverse actors reflects the inclusive nature of the network, exemplifying the concept of digital opinion movements and the emergence of digital public spaces. Although the public protests did not change the government’s decision, the conversations among netizens regarding the new Criminal Code raised public awareness of national issues, a crucial aspect of digital democracy.
POTENSI DAN PELUANG RADIO KOMUNITAS DI JAWA BARAT Dian Wardiana Sjuchro; Agus Rusmana; Nuryah Asri Sjafirah; Nadhifa Viannisa
Metacommunication Journal of Communication Studies
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/mc.v8i2.17155

Abstract

Kehadiran radio komunitas yang tidak lepas dari semangat demokratisasi berfungsi sebagai media informasi juga bertujuan untuk mengajak komunitas dalam meningkatkan daya saing, partisipasi aktif dalam penyelesaian masalah, serta menjaga dan merawat kearifan lokal yang ada di daerahnya. Namun di era digitalisasi dengan kecanggihan teknologi seperti saat ini menjadikan peran dan keberadaan radio komunitas semakin tersisihkan. Hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta rancangan Peraturan Pemerintah Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran semakin membuat eksistensi radio komunitas terkikis. Penelitian ini menjadi penting untuk dikaji karena ketersisihan radio komunitas saat ini harusnya di dukung oleh pihak Pemerintah dengan aturan-aturan yang dapat melindungi dan memberikan manfaat bagi keberlangsungan radio komunitas. Penelitian ini ingin membuktikan bahwa radio komunitas masih banyak diminati oleh masyarakat pedesaan sebagai sumber mendapatkan informasi, hiburan, memberi banyak manfaat bagi individu maupun kelompok. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam menentukan informan, peneliti memilih radio komunitas sebagai perwakilan dari: Pass FM Kabupaten Bandung, Rasi Garut, Abilawa Tasikmalaya, Kujang Sumedang, dan Sportif FM Cirebon. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa radio komunitas di wilayah Jawa Barat memiliki banyak potensi dan peluang bagi masyarakat sekitarnya, radio komunitas yang sudah diteliti di wilayah yang telah dipilih peneliti berfungsi sebagai sarana pendidikan dan peningkatan standar hidup, berbagi informasi, administrasi pedesaan, mempromosikan budaya dan hiburan, serta kohesi atau perekat sosial. Dengan kata lain, radio komunitas memiliki potensi dan peluang untuk memberikan manfaat pada masyarakat sekitarnya. Perkembangan radio komunitas harus di dukung oleh pihak Pemerintah lewat regulasi yang dapat melindungi keberlangsungan radio komunitas.
STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DI TINGKAT KOMISI PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH Ainol Mardhiah; Dadang Rahmat Hidayat; Agus Rahmat; Nuryah Asri Sjafirah
Jurnal Komunikasi dan Budaya Vol 1 No 1 (2020): Jurnal Komunikasi dan Budaya
Publisher : Universitas Baturaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54895/jkb.v1i1.307

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai strategi komunikasi yang dilakukan legislator perempuan di dalam komisi. Kehadiran legislator perempuan dengan jumlah yang sedikit (12 orang) dari 81 Kursi membuat legislator perempuan yang duduk di dalam komisi tidak merata di dalam Alat Kelengkapan Dewan di DPRA, membuat legislator perempuan tidak mampu berkiprah banyak dalam komisi, apalagi ditambah dengan tidak adanya legislator perempuan di dalam komisi yang terkait dengan perempuan dan anak dalam komisi F (Kesehatan dan Kesejahteraan). Penelitian ini menggunakan Teori Interaksi simbolik. Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif diskriptif, kajian ini bermaksud untuk mendeskripsikan strategi komunikasi politik anggota legislatif perempuan di dalam parlemen Aceh di tingkat komisi. legislator perempuan dalam menjalankan strategi komunikasinya menyesuaikan dengan visi fraksi dan dapilnya, mereka memiliki strategi komunikasi sendiri dalam membangun komunikasi yang baik dengan sesama anggota komisinya dan juga dengan anggota komisi yang lain, mereka mampu berkomunikasi dengan baik dengan anggota legislatif yang lain juga dengan konstituennya. Sehingga komunikasi politik yang terjadi di dalam komisi berlangsung komunikatif, dialogis, komunikasi berlangsung dengan semi formil, lobbi dan negosiasi kuat, keordinasi berlangsung baik, kompetensi komunikasi legislator perempuan baik, aktif dalam memberikan argumentasi, komunikasi yang terjadi dinamis dan humanis, secara personal antar anggota komisi dekan namun secara profesioanal mereka membawa panji partai masing-masing, pola komunikasi yang terjadi di dalam komisi yaitu antarpribadi, kelompok dan komunikasi organisasi.
Local wisdom-based tourism development and communication strategy in Sayang Heulang beach Nuryah Asri Sjafirah; Achmad Abdul Basith; Efi Fadilah; Dian Wardiana Sjuchro; Isni Nurfauzia; Nadhifa Viannisa
Jurnal Studi Komunikasi Vol. 8 No. 1 (2024)
Publisher : Faculty of Communications Science, Dr. Soetomo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jsk.v8i1.7321

Abstract

Sayang Heulang Beach, a tourism destination on the southern coast of Garut Regency, holds a significant intangible cultural heritage encompassing the local wisdom of Mancagahar Village, Pameungpeuk Sub-District, and Garut in general. This research explored communication and promotional strategies for the development of Sayang Heulang Beach, using a qualitative approach based on its local wisdom. By conducting interviews with seven informants and validity data using the triangulation technique with Focus Group Discussion (FGD), the study revealed that the destination fulfilled the requirements of nature-based tourism, offering authenticity, uniqueness, locality, and an immersive cultural experience among the community. However, there were areas for improvement. The local wisdom from cultural, historical, and mythical perspectives was still in the exploration process, and budget limitations resulted in the absence of thorough target market identification. Moreover, communication messages and promotions did not address tourists' fundamental needs regarding functionality, symbolism, and memorable experiences.