Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.355
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Komunikasi Hukum JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Pembaharuan Hukum Jurnal Akta International Journal of Law Reconstruction Journal of Indonesian Legal Studies Jurnal Selat Jurnal Wawasan Yuridika Widya Yuridika Etika Demokrasi Kosmik Hukum ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Journal of Law Science Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan PALAR (Pakuan Law review) SIGn Jurnal Hukum Journal of Law and Policy Transformation JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Legal Spirit Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Komunitas Yustisia Journal of Judicial Review Jurnal Independent Batulis Civil Law Review Jurnal Hukum Malahayati PAMALI: Pattimura Magister Law Review Jurnal Hukum Pelita Mimbar Hukum Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Jurnal Media Hukum Journal of Law & Policy Review Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Syura: Journal of Law Abdurrauf Journal of Community Service Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Pamulang Law Review
Hutauruk, Rufinus Hotmaulana
Universitas Internasional Batam
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 70 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 70 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Unregulated Self-Preferencing in ASEAN Digital Platform Ecosystems Lu Sudirman; David Tan; Windi Afdal; Nur Fatihah; Rufinus Hotmaulana Hutauruk
Syura: Journal of Law Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58223/syura.v4i1.810

Abstract

The rapid expansion of digital platforms in Southeast Asia has intensified concerns regarding self-preferencing practices within vertically integrated ecosystems, which often operate in opaque and difficult-to-detect forms. This study examines the inadequacy of existing antitrust frameworks in Indonesia, the Philippines, and Vietnam in addressing such anti-competitive conduct. The research aims to assess the normative sufficiency of these legal systems and identify regulatory gaps in tackling self-preferencing in digital markets. This study employs a doctrinal legal research method combined with a comparative approach. The findings reveal that all three jurisdictions face significant limitations, particularly due to the absence of explicit prohibitions on self-preferencing mechanisms to address algorithmic bias, particularly in its early stage. Indonesia demonstrates the most substantial deficiencies, while the Philippines and Vietnam offer relatively more flexible interpretative tools, albeit still insufficient in addressing the complexities of digital ecosystems. The study concludes that the current, primarily ex-post approach in the relevant frameworks needs to be supported by an ex-ante mechanism, which leads the study to recommend the introduction of explicit legal recognition of self-preferencing and expansion of vertical integration provisions, along with other safeguards to prevent further competitive damage from self-preferencing.
Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen Fintech di Indonesia melalui Pemanfaatan RegTech dan SupTech Emiliya Febriyani; Winky Librawinson; Rufinus Hotmaulana Hutauruk
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3378

Abstract

Pandemi COVID-19 mendorong pertumbuhan financial technology (fintech) yang memperluas akses keuangan, namun juga memunculkan tantangan baru dalam perlindungan konsumen, terutama terkait keamanan data pribadi dan rendahnya literasi keuangan. Indonesia memerlukan penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan untuk memastikan transparansi, keamanan, dan keadilan dalam pemanfaatan fintech. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah sejauh mana perlindungan konsumen pada sektor fintech di Indonesia efektif diterapkan, dengan mengandalkan pendekatan normatif yang mencakup analisis regulasi dan prinsip hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang cukup, kelemahan terletak pada lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap entitas fintech ilegal. Oleh karena itu, penerapan teknologi seperti Regulatory Technology dan Supervisory Technology sangat potensial dalam meningkatkan efisiensi pengawasan serta menjamin perlindungan konsumen secara berkelanjutan. Harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional seperti GDPR memperluas cakupan perlindungan konsumen dalam ruang digital lintas batas. Upaya ini semakin relevan di tengah integrasi ekonomi digital global dan meningkatnya risiko pelanggaran data
A Comparative Legal Study of Commissioner and Shareholder Authority over Director Negligence Case: Indonesia vs. Singapore Putri Saphira Audesti Binti Yussofi; Triana Dewi Seroja; Rufinus Hotmaulana Hutauruk
Journal of Law and Policy Transformation Vol 9 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jlpt.v9i2.9813

Abstract

In terms of conducting business interactions through a PT, it is not uncommon for investors from Indonesia and Singapore to experience disharmony in practice, such as negligence by the board of directors that results in harm to the company. Therefore, it is important to have an effective legal mechanism to challenge such negligence so there is an urgency to identify and understand the differences between the legal framework in Indonesia and Singapore in dealing with directors' negligence is important for stakeholders to adopt best practices and improve corporate governance. The results show that derivative rights in Singapore provide a more effective and efficient tool for shareholders to challenge directors' negligence, with clearer legal procedures and stronger legal protections compared to Indonesia. The study concludes that the adoption of best practices from Singapore can improve corporate accountability and governance in Indonesia.
Rekonstruksi Hukum Perlindungan Lingkungan dan HAM dalam Konteks Climate Resilience Rufinus Hotmaulana Hutauruk; Emiliya Febriyani; Nurlaily Nurlaily; N.A.D. Pramesti Anwar; Winda Fitri
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol 7, No 2 (2025)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v7i2.1-19

Abstract

The increasing frequency and intensity of climate change impacts, coupled with alarming risks of natural disasters, have spurred a global urgency to strengthen climate resilience. This research critically examines the readiness of Indonesia's legal landscape to support initiatives for enhancing climate resilience and the protection of human rights (HAM) in the context of environmental issues, considering Indonesia's vulnerable geographical position. Employing normative legal research methods, this study reveals that the regulatory framework for environmental management and protection in Indonesia has not fully provided the necessary legal certainty for climate change adaptation and mitigation efforts, nor has it optimally integrated human rights principles in addressing climate threats. As a solution, this research proposes a legal reconstruction model aimed at overcoming these shortcomings by establishing more robust legal certainty for enhancing climate resilience, while simultaneously placing human rights protection as a fundamental pillar in all related policies and actions. The implementation of this legal model necessitates public policy updates through the revision or enactment of more comprehensive and human rights-oriented legislation.
Efektivitas Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Batam dalam Peningkatan Layanan Notaris Sebagai Pejabat Umum Rufinus Hotmaulana Hutauruk; Nur Laily; David Tan; Zulhairi Zulhairi
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 1 (2021): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v10i1.857

Abstract

Akta Notaris mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan sebagainya. Kewenangan pembuatan akta tersebut juga tidak terlepas dari fungsi notaris yang harus disesuaikan dengan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Sehingga, untuk mendukung akuntabilitas dan pengawasan terhadap kinerja Notaris yang ada di seluruh Indonesia, pemerintah telah menetapkan adanya Majelis Pengawas Daerah Notaris yang berada di setiap Kabupaten/Kota. Akan tetapi, meskipun telah terbentuk namun pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan tidak selalu berjalan dengan baik, salah satu contoh adalah Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Batam yang masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan jenis data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif yang selanjutnya dilakukan pembahasan menggunakan Teori Hukum Pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Perlindungan Hukum oleh Phillipus M Hadjon. Dari hasil penelitian yang penelitian lakukan terdapat beberapa kesimpulan, diantaranya Peran MPD Notaris Kota Batam belum dilaksanakan sesuai dengan UU No.30 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014. Adapun yang menjadi kendalanya antara lain, belum adanya kesesuaian waktu antar anggota MPD dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan rutin, minimnya anggaran serta fasilitas, dan lain-lain. Solusi yang dapat diberikan antara lain anggota MPD perlu menetapkan penjadwalan ulang untuk melaksanakan pemeriksaan rutin serta perlu adanya fasilitas e-government.
Legalization of Public Documents Through Apostille: A Legal Reform in Public Services Winsherly Tan; Asmin Patros; Rufinus Hotmaulana Hutauruk
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 17 No 3 (2023): Edisi November
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2023.V17.385-398

Abstract

Indonesia is a country that has the objective of ensuring the welfare of its citizens. One effective way to achieve prosperity for its citizens is by implementing excellent public services, especially when it comes to the fulfillment of rights concerning the legalization of public documents. Therefore, this study is aimed to analyze the application of the Apostille convention in the legalization of public documents, and to investigate the changes in the law of public services related to the legalization of documents after the Apostille enactment. This legal study is categorized as a type of doctrinal analysis. Specifically, it is descriptive and analytical. Juridical and theoretical foundations were used for data analysis and the theoretical basis employed was the Theory of Legal Reform. The finding is consistent with the principles of the Legal Reform Theory. Legalization of public documents has undergone legal reform because legalization of public documents can be done online and in a short time. This shows that law, as a means of reform, has been realized because it has met the needs of society for the public. Despite the enhancement of public services, several aspects require careful consideration and improvement. This includes establishing effective cooperation with the Regional Office of Law and Human Rights, which acted as a liaison for Apostille services at the regional level. Additionally, the Regional Office of Law and Human Rights assume a pivotal role in overseeing the printing of certificates to ensure accessibility for the public.
Reconstruction Of Diversion Policy In Handling Children Of Criminal Offenders A Comparative Study Of Law Muhammad Firza Herianto; Abdurrakhman Alhakim; Rufinus Hotmaulana Hutauruk
PALAR (Pakuan Law review) Vol 11, No 4 (2025): Volume 11, Number 4 October-Desember 2025
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v11i4.12944

Abstract

AbstracktThis study analyzes the limitations of diversion in the Indonesian Juvenile Criminal Justice System, specifically the requirements for implementing diversion, namely a sentence of less than 7 years and not repeat offenses. This study applies normative juridical research methods through a statutory and comparative legal approach. The study compares the application of restorative justice approaches in the Philippines through the Republic Act No. 10630 of 2013 and in New Zealand through the Oranga Tamariki Act 1989. The findings reveal that Indonesia's diversion policy remains limited by sentencing threats and repeat offenses, forcing children to undergo formal judicial proceedings. This condition contradicts the principle of child protection, which prioritizes rehabilitation and social reintegration. As a recommendation, this study proposes reconstructing Indonesia's diversion policy by referring to the experiences of the Philippines and New Zealand to establish a more inclusive, humane, and restorative-based juvenile justice system.  Keywords: Diversion, Restorative Justice, Reconstruction. 
School Transfer to Support Reintegration of Juveniles Involved in Inappropriate Photo-Sharing Ampuan Situmeang; Rufinus Hotmaulana Hutauruk; Abdurrakhman Alhakim; Emiliya Febriyani
Kosmik Hukum Vol. 25 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v25i2.25550

Abstract

One the negative usages of digital technology is the sharing of inappropriate photo to someone online. However, as social media users are often the target of doxing, young persons who commit this offense can also be considered victims, leaving them vulnerable to bullying, especially in their own environment, such as school. Using normative legal research method and statutory approach, this research analyzes the potentials of school transfer as a post-criminal proceedings method for juveniles who commit sexual offense in the form of inappropriate photo-sharing, to first get them to an environment safe enough for them to be educated on their mistakes in another school, which is important for their growth. This study identifies normative gaps within the Juvenile Justice, Pornography, and Education Laws that hinder the reintegration of juveniles involved in online sexual offenses, proposing school transfer as a mitigative strategy against bullying and harassment. It emphasizes the need for further research to address implementation challenges, underscoring the importance of a holistic restorative justice approach.
Mens Rea and Causal Nexus in Public Procurement Corruption: Reconstructing Anti-Corruption Frameworks in ASEAN Triana Dewi Seroja; Ruetaitip Chansrakaeo; Emiliya Febriyani; Rufinus Hotmaulana Hutauruk; Abdurrakhman Alhakim
Kosmik Hukum Vol. 26 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v26i1.28398

Abstract

Public procurement corruption is one of the most prevalent forms of corruption, with one of the most dangerous and potentially catastrophic impacts on public interests. Despite the continuous efforts to battle corrupt in Indonesia, Malaysia, and Thailand, the three countries are still haunted by the possibility of public procurement corruption, which can significantly stunt their economic growth and overall prosperity. Employing the normative legal research method, this study aims to assess the legal implications of corruption in public procurement and make a case for the acknowledgement of aggravating factors in the relevant criminalization. For this objective, this study analyzes elements of mens rea and causal nexus in the countries’ relevant anti-corruption frameworks. Analysis conclusively reveals that the three countries are not equipped to tie mens rea and causal nexus due to the lack of distinction between them in the relevant frameworks. The study therefore recommends possible amendment by adding a provision that would enable a dual-layered culpability approach, tying mens rea and the actual evidence of corrupt act to the knowledge of possible harm that the perpetrators have, to potentially build a case for a stronger punishment, or provide better normative foundation for future legal developments with the explicit acknowledgement of the broader harms caused by public procurement corruption. The significance of this study lies in its effort to increase the awareness on corruption, particularly by assessing the impacts of public procurement corruption and the mental state behind it, to ultimately make the legal case for harsher punishments against this enduring crime that has stunted growth in Indonesia, Malaysia, and Thailand
The Effectiveness of Regulations on Lobster Management and an Analysis of Factors Driving the Smuggling of Clear Lobster Seed in Riau Island Province Kukuh Afif Nuraiman; Tantimin; Rufinus Hotmaulana Hutauruk
Pamulang Law Review Vol. 9 No. 1 (2026)
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/palrev.v9i1.58150

Abstract

The smuggling of lobster seeds (BBL) constitutes a serious legal problem that has occurred extensively in the Riau Islands Province. The ineffectiveness of regulations and the discrepancy between legal provisions and conditions in practice have led to the widespread occurrence of smuggling activities, causing significant losses to the state, particularly in terms of the preservation of marine resources. This study aims to identify and analyze the effectiveness of regulations governing the management of lobster seeds (BBL) and to explore the criminogenic factors that influence individuals or groups to commit such criminal acts, where criminogenic factors refer to conditions that cause or trigger criminal behavior. This research employs an empirical juridical method with a statutory approach and is supported by primary data obtained through interviews with public prosecutors and former perpetrators of lobster seed smuggling (BBL). The results indicate that regulations governing lobster seed management have not been effectively implemented due to frequent policy changes that create legal confusion within the community. Furthermore, legal effectiveness has not been achieved as several factors outlined in Soerjono Soekanto’s theory remain unfulfilled, including inconsistent legal substance, inadequate facilities and infrastructure for legal education, and the low level of legal awareness among fishing communities. The criminogenic factors contributing to this crime are divided into internal factors, such as low levels of education and inherent individual tendencies, and external factors, including social environmental influences and economic pressures. The strategic geographical location of the Riau Islands further exacerbates this situation. These findings reinforce the conclusion that lobster seed smuggling (BBL) results from a complex interaction of legal, social, economic, and cultural factors, which must be addressed comprehensively through a more consistent, participatory, and educational legal approach.
Co-Authors Abdurrakhman Alhakim Agus Cik Agustianto Agustianto, Agustianto Ainabila, Salsa Siti Alhakim, Abdurrakhman Anjawai, Namrysilia Buti Asmin Patros Asmin Patros Ayunda, Rahmi Azlyn, Nurul Binti Yussofi, Putri Saphira Audesti Budiyardi Christina Christina Cik, Agus David Tan Dedi Susanto Dedi Susanto Dian Eka Putri Dian Sari, Eva Disemadi, Hari Sutra Emiliya Febriyani Eva Dian Sari F. Yudi Priyo Amboro Febrin Theresya V. Lingga Febriyani, Emiliya Fitri, Winda FL. Yudhi Priyo Amboro, FL. Yudhi Priyo Girsang, Junimart Hariyanto, Rodger Lui Hendra S, Hendra Jaya, Febri Jepri Medi Jessca Jessca Julvina, Julvina Junimart Girsang Karya So Immanuel Gort Kukuh Afif Nuraiman Lu Sudirman Lu Sudirman Martua, Susanto Medi, Jepri Muhammad Faiz Muhammad Firza Herianto N.A.D. Pramesti Anwar Nertivia Nertivia Nopriensa, Salsabella Dea Novri, Novrianti Nur Fatihah Nur Laily Nurlaily Nurlaily Octa Villa Oetary, Yana Panama, Nikolas Patros, Asmin Priyo Amboro, Florianus Yudhi Putri Saphira Audesti Binti Yussofi Putri, Tasya Raehan Annisa Ruetaitip Chansrakaeo Rusdiana, Shelvi Salma Rayani Rosniar Sela, Mutiara Aprilia Putri Silviani, Ninne Zahara Siregar, Zulhirdan Situmeang, Ampuan Sugianto, M Udik Susanto Martua Tan, David Tan, Winsherly Tantimin Tantimin Tantimin Tantimin, Tantimin Titi Delima Panjaitan Triana Dewi Seroja Triana Dewi Seroja Triana Dewi Seroja Verensia Weley, Nadia Carolina Windi Afdal, Windi Winky Librawinson Wulandari, Aura Yana Oetary Zulhairi Zulhairi Zulhirdan Siregar