p-Index From 2021 - 2026
10.711
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Legalitas Lentera Hukum Jurnal Komunikasi Hukum Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Jurnal Media Hukum Jurnal Hukum Novelty PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Unram Law Review Jurnal Akta International Journal of Law Reconstruction Journal of Indonesian Legal Studies MLJ Jurnal Wawasan Yuridika DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Jambura Law Review Kosmik Hukum ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Journal of Business and Applied Management Prosiding National Conference for Community Service Project Journal of Law and Policy Transformation Eksekusi : Journal Of Law Legal Spirit Jurnal Supremasi LEGAL BRIEF Supremasi Hukum Jurnal Komunitas Yustisia Journal of Judicial Review UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi Jurnal Hukum Malahayati Hang Tuah Law Journal Syiah Kuala Law Journal Mimbar Hukum Jurnal Legisia Indonesia Law Review (ILREV) Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences (CoMBInES) Conference on Community Engagement Project (Concept) Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan International Law Discourse in Southeast Asia Jurnal Jurisprudence
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Mimbar Hukum

A BRAVE NEW FRONTIER IN THE DICHOTOMOUS INDONESIAN LABOUR LAW: GIG ECONOMY, PLATFORM PARADOX AND WORKERS WITHOUT EMPLOYERS David Tan
Mimbar Hukum Vol 33 No 1 (2021): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/mh.v33i1.1956

Abstract

Abstract Historical records have admitted the labour law as a curative mechanism for the disparity of bargaining power in the labour market, with contemporary theories concentrating on essential rights protection and fixing inefficiencies. The emergence of the gig economy brings turmoil despite their beneficial nature. The methodology in this study utilises a normative juridical method. The study reveals that the gig economy is not a new phenomenon, but within the context of precarious work. Recommendations were put forward as the justified necessity for a new personalised labour regulation in Indonesia based on the two general principles of statutory efficiency. Intisari Catatan sejarah telah mengakui hukum ketenagakerjaan sebagai suatu mekanisme kuratif untuk mengatasi masalah disparitas daya tawar di bursa tenaga kerja dengan teori kontemporer saat ini yang berkonsentrasi pada perlindungan hak-hak esensial serta memperbaiki inefisiensi. Munculnya gig economy membawa gejolak hukum meskipun sejatinya tetap bersifat sangat benefisial. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Studi ini mengungkapkan bahwa gig economy bukanlah fenomena baru, melainkan masih tergolong ke dalam konteks pekerjaan tidak tetap. Rekomendasi juga diajukan sebagai suatu kebutuhan yang dijustifikasi untuk memperbarui peraturan ketenagakerjaan yang lebih dipersonalisasi di Indonesia berdasarkan dua prinsip umum efisiensi hukum.
COPYRIGHT LAW AND INVESTMENT IN INDONESIA: A LEGAL BRIDGE Rufinus Hotmaulana Hutauruk; Hari Sutra Disemadi; Lu Sudirman; David Tan
Mimbar Hukum Vol 35 (2023): Jurnal Mimbar Hukum Special Issue
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/mh.v35i0.11456

Abstract

Abstract The nexus between investment and intellectual property often intersects with the international movement of capital. A robust legal structure is essential in comprehending potential issues, particularly concerning copyrights, which is one of the most frequently utilized intellectual property rights systems within the Indonesian economy. Consequently, this study seeks to pinpoint the elements linking these two notions within the framework of copyright regulations. Findings indicate that specific challenges may result in protracted and intricate administrative processes, as revealed through normative legal research methodologies. Concurrently, a thorough analysis employing the statutory approach reveals that these challenges stem from normative constraints, which may deter investors from engaging in the Indonesian economic landscape. Abstrak Hubungan antara investasi dan hak kekayaan intelektual sering kali saling terkait dengan arus modal global. Struktur hukum yang kokoh sangat penting untuk memahami potensi masalah, khususnya terkait hak cipta, yang merupakan salah satu sistem hak kekayaan intelektual yang paling sering digunakan dalam ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghubungkan kedua konsep ini dalam konteks regulasi hak cipta. Temuan menunjukkan bahwa tantangan-tantangan tertentu dapat mengakibatkan proses administratif yang panjang dan rumit, sebagaimana terungkap melalui metodologi penelitian hukum normatif. Sementara itu, analisis menyeluruh yang menggunakan pendekatan statutori menunjukkan bahwa tantangan-tantangan ini berasal dari pembatasan-pembatasan normatif, yang dapat menghalangi investor untuk terlibat dalam lanskap ekonomi Indonesia.