Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.253
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL Jurnal Inovasi Penelitian Jurnal Analisis Hukum JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Indonesia Private Law Review AMNESTI : Jurnal Hukum Jurnal Kewarganegaraan Verstek SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Penelitian Serambi Hukum Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu Indonesian Journal of Law Research ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora Jurnal Hukum Mimbar Justitia E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Domus Legalis Cogitatio
Itok Dwi Kurniawan
Universitas Sebelas Maret
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 54 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 54 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA KEKERASAN SEKSUAL KDRT DALAM PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS/2023/PN. PLJ Muhammad Hauzan Aufa; Itok Dwi Kurniawan
Verstek Vol 14, No 1 (2026): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v14i1.98486

Abstract

This article aims to determine whether the judge's considerations in imposing a sentence for domestic violence involving sexual assault in Verdict Number 1/Pid.Sus/2023/PN Plj comply with the provisions of Article 183 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). This article employs normative legal research, with legal materials sourced from primary and secondary legal materials. Primary legal materials include Law Number 8 of 1981 on Criminal Procedure (KUHAP), Law Number 48 of 2009 on Judicial Power, Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, and Verdict Number 1/Pid.Sus/2023/PN Plj. Secondary legal materials consist of legal reference books, legal dictionaries, legal journals, and academic works by legal experts. The legal materials were collected through literature review, and the analysis was conducted using a deductive syllogism method. The research findings indicate that the judge's considerations in Verdict Number 1/Pid.Sus/2023/PN Plj have fulfilled the provisions of Article 183 of KUHAP by taking into account more than two valid pieces of evidence and the judge's conviction, resulting in a verdict that reflects justice and legal certainty.
TELAAH AKIBAT HUKUM KESALAHAN PENULISAN JENIS KELAMIN DALAM PUTUSAN PERKARA PENIPUAN SECARA BERSAMA-SAMA Aufaiz Dzulfaqor Ro'id; Itok Dwi Kurniawan
Verstek Vol 12, No 4 (2024): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i4.85509

Abstract

Artikel ini menganalisis mengenai akibat hukum dalam kesalahan penulisan jenis kelamin dalam putusan perkara. Penelitian ini merupakan penulisan hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus. Penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan teknis analisis silogisme bersifat deduksi. Tujuan artikel iniadalah untuk mengetahui akibat hukum dan kesesuaian kesalahan penulisan jenis kelamin dalam putusan perkara pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1096 K/Pid/2022 dengan ketentuan KUHAP. Temuan membuktikan bahwa kesalahan penulisan jenis kelamin dalam putusan perkara tersebut tidak sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, tetapi dalam penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP putusan perkara dengan kesalahan penulisan jenis kelamin dapat dimaafkan karena tidak merubah identitas secara materiil.
TELAAH PERTIMBANGAN HAKIM MENGABULKAN KASASI PT PLATINUM CERAMICS INDUSTRY DALAM SENGKETA PHI (STUDI PUTUSAN NO. 856 K/PDT.SUS-PHI/2020) Habiba Nada Rezqi; Itok Dwi Kurniawan
Verstek Vol 13, No 2 (2025): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i2.87779

Abstract

This article analyzes the judge's considerations in granting the cassation appeal of PT Platinum Ceramics Industry in the PHI dispute in Verdict No. 856 K/PDT.SUS-PHI/2020. This article is prescriptive normative legal research. The approach used in this article is a case approach. The technique of collecting legal materials used is literature study with a deductive syllogism analysis technique. The discussion of this article is the basis of the judge's considerations in granting the cassation appeal of PT Platinum Ceramics Industry. The research results show that the judge found errors in the application of the law by the judex facti, especially in evaluating the relevant evidence, and stated that the reasons submitted by Rifa'i dkk were merely differences of opinion regarding the factual assessment by the judex facti. Therefore, the judge decided to reject the appeal of Rifa'i dkk, and grant the cassation appeal of PT Platinum Ceramics Industry, annul the decision of the judex facti, and adjudicate the case independently.
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN AKIBAT HUKUM DALAM PERKARA TRANSGENDER Dian Nita Kusumawadani; Itok Dwi Kurniawan
Verstek Vol 13, No 2 (2025): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i2.86826

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui mengenai pertimbangan hakim dalam perkara pergantian kelamin dalam Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar No. 241/Pdt.P/2017/PN Krg dan akibat yang ditimbulkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai adalah studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah metode silogisme hukum yang bersifat deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat penulis simpulkan bahwa pertimbangan hakim dalan perkara pergantian kelamin pada Penetapan No. 241/Pdt.P/2017/PN Krg ini karena telah terjadi kekhilafan dalam penentuan jenis kelamin yang telah sesuai dengan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hakim dalam menetapkan suatu perkara sudah sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, yang menyatakan bahwa Pergantian jenis kelamin termasuk pada “Peristiwa penting lainnya. Hakim mengabulkan permohonan Nomor 241/Pdt.P/2017/PN Krg tentang pergantian jeniskelamin didasarkan pada pertimbangan berdasarkan hukum, pertimbangan berdasarkan aspek medis, dan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta di pengadilan.
ANALISIS UPAYA PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM ATAS PUTUSAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus Putusan Nomor: 93/Pid.Sus/2020/PN Spt) Welcome Immanuel Pakpahan; Itok Dwi Kurniawan
Verstek Vol 10, No 2 (2022): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i2.67621

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian upaya pembuktian perkara eksploitasi terhadap anak dibawah umur oleh Penuntut Umum dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode silogisme dengan menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pembuktian perkara eksploitasi terhadap anak dibawah umur oleh Penuntut Umum yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Spt telah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP karena Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa, serta barang bukti sebagai penunjang alat bukti.Kata kunci: Alat Bukti; Eksploitasi Terhadap Anak; PembuktianAbstrct: This study aims to determine the suitability of efforts to prove cases of exploitation of minors by the Public Prosecutor with Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The type of research used is normative legal research that is prescriptive and applied. This legal research approach is a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials used is literature study. The legal material analysis technique used in writing this law is the syllogism method using a deductive mindset. The results of this study indicate that efforts to prove cases of exploitation of minors by the Public Prosecutor as contained in the Sampit District Court Decision Number 93/Pid.Sus/2020/PN Spt have been in accordance with Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code because the Public Prosecutor at trial has present valid evidence, namely witness testimony and the defendant's statement, as well as evidence as supporting evidence.Keywords: Evidence; Exploitation of Children; Evidence
PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK DI KPKNL SURAKARTA Kevin Muhamad; Itok Dwi Kurniawan; Ismawati Septiningsih
Verstek Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i1.86167

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan lelang objek tanggungan secara elektronik di Kantor Layanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKNL) Surakarta dan mengetahui permasalahan yang dihadapi KPKNL Surakarta yang akan menghasilkan rekomendasi dan solusi yang bersifat solutif. Jenis penelitian ini penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan oleh penulis adalah data primer dengan teknik pengumpulan data yakni wawancara terstruktur yang kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan secara elektronik di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta mulai dari tahap pra lelang, hari lelang, dan pasca lelang didasari oleh PMK No.213 Tahun 2020 namun sedang dalam tahap peralihan menuju PMK No.122 Tahun 2023. Penulis menemukan beberapa problematika pelaksanaan lelang elektronik yakni, belum optimalnya sinkronisasi sumber daya manusia dari pihak eksternal yang menyebabkan banyaknya kecacatan persyaratan, kurangnya personil pejabat fungsional di KPKNL Surakarta, dan belum siapnya sistem teknologi pelelangan secara optimal.
ANALISIS PUTUSAN BEBAS DALAM KASASI YANG DIAJUKAN TERDAKWA YANG DISEBABKAN KESALAHAN PENYIDIK DALAM PENANGKAPAN Danar Harryasdito; Itok Dwi Kurniawan
Verstek Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i1.86453

Abstract

This research describes and examines the problems, firstly, analyzing police investigators as witnesses in narcotics crimes and the validity of witness statements by police investigators in narcotics crimes, secondly, in order to decide criminal cases two criteria must be met, namely supported by at least lack of two pieces of evidence, and the judge is convinced that the defendant committed the crime. In the event that the judge does not obtain a conviction, the judge is obliged to give a decision that is favorable to the accused (in dubio pro reo). However, in practice this principle is often not implemented. This research uses normative legal research methods with a statutory approach and a case approach. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and analyzed normatively descriptively. The research results show, first, that there are no specific and strict provisions in the criminal procedural law that either allow or prohibit police investigators from being witnesses. Investigators can be witnesses in drug crimes as long as they meet the qualifications and are not included in the group of people who are exempt from the obligation to testify in trials, where Article 185 paragraph (6) of the Criminal Procedure Code requires witness statements to be "free, neutral, objective and honest". Second, the urgency of the in dubio pro rio principle in criminal procedural law in Indonesia is to prevent wrongful convictions from occurring, because if wrongful convictions occur, it is the same as eliminating human rights, namely the right to liberty and the right to life.
KEABSAHAN KESAKSIAN PENYANDANG DISABILITAS TUNA WICARA DALAM PERKARA PERKOSAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 101/PID.B/2022/PN BYL) Arvito Rifqi Pratama; Itok Dwi Kurniawan
Verstek Vol 12, No 2 (2024): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i2.81991

Abstract

Artikel ini menganalisis mengenai keabsahan (KUHAP) kesaksian penyandang disabilitas tuna wicara dalam pembuktian tindak pidana perkosaan. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penggunaan keterangan penyandang disabilitas tuna wicara sebagai saksi pada pembuktian perkara perkosaan dalam Putusan Nomor: 101/Pid.B/2022/PN Byl dengan ketentuan KUHAP. Temuan membuktikan bahwa penggunaan keterangan penyandang disabilitas tuna wicara sebagai saksi dalam putusan tersebut telah sesuai dengan KUHAP yang secara khusus telah diatur dalam Pasal 1 Angka 26 KUHAP mengenai pengertian saksi, Pasal 1 Angka 27 KUHAP mengenai pengertian keterangan saksi, Pasal 160 Ayat (3) KUHAP mengenai kewajiban sumpah bagi saksi, Pasal 168 KUHAP mengenai seseorang yang tidak dapat menjadi saksi, Pasal 171 KUHAP mengenai seseorang yang dapat memberikan saksi tanpa sumpah, Pasal 178 Ayat (1) KUHAP mengenai penerjemah bagi saksi yang tuna wicara, Pasal 185 Ayat (1) KUHAP mengenai keterangan saksi sebagai alat bukti, dan Pasal 185 Ayat (2) KUHAP mengenai saksi minimal dua orang.
ANALISIS PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA PENJARA DI BAWAH SANKSI PIDANA MINIMAL PADA PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA diva madani putri; Itok Dwi Kurniawan
Verstek Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i1.86179

Abstract

Artikel ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan mengenai bagaimana pertimbangan hakim terhadap penjatuhan putusan pidana penjara di bawah sanksi pidana minimal pada perkara tindak pidana narkotika dengan pemberatan studi putusan perkara Nomor 775K/PID.SUS/2020. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif serta menggunakan pendekatan kasus (case approach). Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni studi dokumen (kepustakaan). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah teknik analisis silogisme dengan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Idealnya Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana Narkotika yang dalam pengaturannya ada ancaman pidana minimalnya, maka Hakim selayaknya lebih mengutamakan faktor kemanusiaan yang di dalamnya termasuk kebenaran dan keadilan yang telah menjadi titik pembahasan hukum, seperti pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 775 K/Pid.Sus/2020. Hakim disini bisa keluar dari ketentuan Pasal yang ada hukuman batas minimalnya jika fakta-fakta yang muncul di persidangan tidak seberat dakwaan dari pihak Jaksa Penuntut Umum, Hakim selayakanya menyadari bahwa aturan perundang-undangan (hukum) adalah teks mati yang harus dihidupkan.
PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM DALAM PERKARA PENCABULAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN Vivian Dike Arcilla; Itok Dwi Kurniawan
Verstek Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i1.77468

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian Visum Et Repertum pada tindak pidana kekerasan yang dilakukan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak dan juga kesesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan alat bukti Visum Et Repertum dengan Pasal 183 jo. Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian Visum Et Repertum dalam pembuktian tindak pidana kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak dalam Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Smn menjadi salah satu alat bukti penting. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam memutus perkara kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul pada putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Smn telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 juncto Pasal 183 ayat (1).
Co-Authors Afni Nuraida Ajeng Andan Sari Alfin Septian Pradana Ana Pristiwijayani Annisa Nurul Alimah Ari Surya Kusuma Arsyad Aldyan Arvito Rifqi Pratama Aufaiz Dzulfaqor Ro'id Aulia Putri Khairunnisa Avisenna Puntoaji Bambang Santoso Charista Eforina Waruwu Citra Permata Daffa Luviansyah Danis Elina Tantri Deby Sephira Br Depari Dian Nita Kusumawadani Dimas Bagus Anggoro Bangun Dita Septi Damayanti diva madani putri Dominico Sony Nugraha Dyna Wahyu Rahmalya Emilia Sekar Respati Seto Eugenia Ivana Kasatyo Febrian Dafa Putra Febriana Endah Permatasari Fines Fatimah Galih Dwi Prasetyo Ginanjar Pratama Habiba Nada Rezqi Hanuring Ayu HARJONO Harjono Harjono Heri Hartanto Herjayanto, Muh. Heru Ismaya Indah Kusuma Ningsih Ismawati Septiningsih Ismawati septiningsih Juli Setyo Rini Kameswari Dyah Tungga Dewi Kristiyadi Lia Lestari Maria Idayu Mas Bayu Syamsunarno Mochamad Ilham Maulana Monica Ade Wulantari Muhammad Hauzan Aufa Muhammad Rustamaji Muhammad Yusuf Airlangga Munandar, Aris Nadia Ayu Dewantari Nur’aini Kusuma Puteri Nurul Jinan Pipit Widiatmaka Pipit Widiatmaka Putri Maha Dewi, S.H., M.H Rahayu Subekti Rahma Putri Nabilah Ricca Padyansari Rini Yanuarti Riska Putri Wardani Rizka Aina Nur Safitri Rizki Rizki Sahat Poltak Siallagan Samuel Bintang Robby Sigit Dwi Nugroho Soehartono Soehartono Sri Wahyuningsih Yulianti Subekti Subekti Suyatno Suyatno Valentina Riska Kinanta Vania Valensia Firdaus Vincentius patria Vivian Dike Arcilla Welcome Immanuel Pakpahan Wiwik Diah Muliasih Wulandari Putri Hutami Yovanisa Meirawati Yunita Pratika Sari Yunita Rahma Wati Zakki Adlhiyati