Articles
<![CDATA[EPISTEMOLOGI AL-JABIRI DAN RELEVANSINYA DALAM PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM ERA DISRUPSI ]]>
<![CDATA[Mahmudah, Husnatul]]>
<![CDATA[ SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 6 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52266/sangaji.v6i1.838
<![CDATA[Banyaknya berbagai persoalan dalam lingkup sosial, ekonomi dan keagamaan di era disrupsi membutuhkan kepastian hukum. Adanya perubahan sosial yang disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, juga mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum di masyarakat. E-commerce, pelaksanaan ibadah secara daring, pembatasan sosial dan sebagainya merupakan sedikit dari banyaknya perubahan-perubahan yang menuntut adanya kepastian hukum. Konstruksi hukum Islam seharusnya aplikatif dan sesuai dengan kondisi perubahan sosial. Sehingga cukup relevan apabila epistemology al-Jabiri digunakan dalam pendekatan dan konstruk berpikir umat Islam saat ini. Mohammed Abed al-Jabiri merupakan pemikir muslim dari Maroko yang cukup terkemuka. Kritikannya terhadap irasionalisme dan idenya yang menawarkan untuk mengedepankan rasionalisme dalam merumuskan pemikiran hukum Islam. Al-Jabiri meyakini bahwa ajaran Islam harus dilihat sebagai sekumpulan ide yang sesuai dengan rasionalitas dan gagasan ilmiah.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA BIMA ]]>
<![CDATA[Hidayatullah, Syarif]]>;
<![CDATA[Mahmudah, Husnatul]]>;
<![CDATA[Melati, Reni]]>
<![CDATA[ SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 6 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52266/sangaji.v6i2.1319
<![CDATA[Sistem hukum acara terdapat hak ex officio yang merupakan hak secara hukum bagi hakim karena jabatannya dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang dituntut sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan jenis penelitian yakni, penelitian normatif-yuridis. Dari hasil penelitian yang didapatkan bahwa kedudukan hak ex officio hakim didapati 2 (dua) keadaan, pertama pasif, yang mana hakim dalam hal ini dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan yang tidak memberikan ruang penuh untuk hakim dalam melampaui kewenangannya tersebut, Sedangkan yang kedua dalam keadaan aktif, hakim diminta untuk senantiasa aktif dalam menggali informasi tentang fakta-fakta persidangan guna membantu dalam menelaah persoalan perkara yang sedang proses peradilan agar dapat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memang secara hukum materiil memberikan ruang untuk menginterpretasikan amar putusan dengan menggunakan hak ex officio tersebut. Selain itu, eksistensi hak ex officio dalam lingkup peradilan, dalam proses peradilan hak ini menjadi salah satu bentuk interpretasi hakim dalam mempertimbangkan hasil putusan bersama antara hakim lainnya dengan memperhatikan fakta-fakta dalam peradilan, selain itu juga tidak selamanya hak tersebut diberlakukan selain perseptif antara hakim berbeda-beda antara satu sama lain dengan memperhatikan hukum acara (formil) dan materiil di lingkup Pengadilan Agama.]]>
<![CDATA[PEREMPUAN DAN PEMILU DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Mahmudah, Husnatul]]>
<![CDATA[ SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 7 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52266/sangaji.v7i1.1355
<![CDATA[Artikel ini menguraikan tentang konsep perempuan dan pemilu di Indonesia perspektif hukum Islam. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan (1) bagaimana pandangan hukum Islam tentang perempuan dan politik; (2) bagaimana gambaran keterlibatan perempuan dalam pemuli di Indonesia; (3) persoalan laten apa saja yang dihadapi perempuan dalam politik. Intisari pembahasan dalam artikel ini ditemukan pertama, Islam memberikan peluang yang sama kepada laki-laki maupun perempuan untuk dapat terlibat dalam kegiatan publik politik. Sebagai bentuk mengamalkan perintah amar makruf nahy munkar, perempuan juga mendapatkan kesempatan untuk memperjuangkan hak-haknya dalam upaya mewujudkan masyarakat dan negara yang baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur. Kedua, keterlibatan perempuan dalam politik di Indonesia masih sangat minim. Meskipun telah ada regulasi yang memberikan peluang kepada perempuan, namun partisipasi perempuan masih sangat rendah. Perlu kesadaran dan dukungan bersama untuk mewujudkan partisipasi perempuan sesuai dengan amanat Undang-Undang. Ketiga, persoalan laten dalam politik di Indonesia salah satunya adalah masih kentalnya stigma yang ditujukan kepada perempuan, sehingga melemahkan posisi perempuan di ruang publik politik.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN HUKUM PENJUALAN TANAH GADAI TANPA PERSETUJUAN PEMILIK ]]>
<![CDATA[Mahmudah, Husnatul]]>;
<![CDATA[Muhaimin, Muhaimin]]>;
<![CDATA[Hidayatullah, Syarif]]>
<![CDATA[ SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 8 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52266/sangaji.v8i1.2624
<![CDATA[Penelitian tentang kedudukan hukum penjualan tanah gadai tanpa persetujuan pemilik dilakukan di desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis tentang (1) kedudukan hukum penjualan tanah gadai tanpa persetujuan pemilik; dan (2) konsekuensi hukum yang dihadapi oleh pihak yang melakukan penjualan tanah gadai tanpa persetujuan pemilik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris dengan menggunakan pendekatan (1) Perundang-undangan (statute approach); (2) pendekatan komparatif (comparative approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kedudukan tanah gadai yang dijual tanpa sepengetahuan pemilik adalah masih secara sah dimiliki oleh pemilik tanah. Sebab dalam perjanjian gadai tanah hanya diijinkan untuk dimanfaatkan saja oleh penerima gadai tetapi tidak untuk dijual atau dilakukan peralihan hak; dan (20 Penjualan tanah gadai tanpa persetujuan pemilik tersebut termasuk perbuatan melawan hukum, sebab tidak sesuai dengan perjanjian antar kedua belah pihak dan tidak termasuk dalam unsur serta syarat batalnya gadai. Sehingga penjualan tanah objek gadai tersebut merupakan tindak pidana yang merugikan pemilik tanah.]]>
<![CDATA[Edukasi Pemanfaatan Pekarangan Rumah Untuk Ketahanan Pangan Keluarga Di Kabupaten Bima ]]>
<![CDATA[Mahmudah, Husnatul]]>;
<![CDATA[Nurfarhaty]]>;
<![CDATA[Juhriati]]>;
<![CDATA[Rahmawati]]>;
<![CDATA[Khairunnas]]>;
<![CDATA[Alamsyah, Syahrul]]>
<![CDATA[ SEWAGATI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 4 No 1 (2025): SEWAGATI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Sarau Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61461/sjpm.v4i1.127
<![CDATA[One of the efforts that can be made to strengthen household food security is to use the yard as a source of independent food production. However, the use of the yard is still limited to aesthetic functions and has not been used as a source of family food. The community service program aims to increase public understanding and awareness of the importance of using the yard for food security. This activity was carried out through a socialization method for the women of the Aisyiyah Branch Leadership in three sub-districts in Bima, West Nusa Tenggara. The implementation method includes the delivery of educational materials, interactive discussions, the preparation of follow-up Actions, and participatory evaluation. The results showed that most of the participants (±85%) experienced an increase in knowledge about the concept of food security and productive use of the yard. Participants also compiled RTL as a form of commitment to apply the knowledge gained in daily life. This activity shows that community-based education has great potential to encourage changes in people's attitudes and behaviors in building independent and sustainable food security.]]>
<![CDATA[Eksploitasi Anak Pada Tradisi Pacuan Kuda Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif ]]>
<![CDATA[Nurfitriani]]>;
<![CDATA[Hidayatullah, Syarif]]>;
<![CDATA[Mahmudah, Husnatul]]>;
<![CDATA[Zuhrah]]>;
<![CDATA[Sanusi, Gufran]]>
<![CDATA[ Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34304/jf.v12i1.102
<![CDATA[Penelitian ini tentang tradisi pacuan kuda yang menggunakan anak sebagai joki (joki cilik) di Bima Nusa Tenggara Barat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tentang ekploitasi anak yang terjadi pada tradisi pacuan kuda. Jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis empiris atau sosiological. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pacuan kuda yang melibatkan anak sebagai joki adalah adanya ekploitasi ekonomi. Dimana anak-anak diarahkan untuk menjadi joki dengan harapan mendapatkan imbalan/upah. Anak-anak melakukan aktivitas sebagai joki menggadaikan nyawa karena hal tersebut sangat berbahaya baik secara fisik maupun psikis anak. Dalam perspektif sejarah, pacuan kuda di Bima tidak menggunakan anak-anak sebagai joki. Namun seiring waktu karena dipengaruhi oleh aktivitas perjudian, anak-anak menjadi pilihan terbaik agar kuda dapat berlari kencang. Keterlibatan anak menjadi joki menyebabkan permasalahan laten di masyarakat. Seperti adanya eksploitasi anak untuk meningkatkan ekonomi keluarga, sehingga hak dasar anak yang lain terabaikan. Berdasarkan analisis perspektif hukum Islam dan Hukum positif diketahui bahwa hak-hak anak yang lalai dalam pemenuhannya adalah: (1) Pendidikan formal yang terbengkalai; (2) rentan mengalami kecelakaan/luka fisik. Orang tua yang seharusnya memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak, bukan sebaliknya. Menempatkan anak sebagai pekerja sama halnya dengan mengabaikan kewajiban orang tua, serta mendzolimi anak karena memberikan beban berlebihan yang tidak sesuai dengan usianya. Kata Kunci: Eksploitasi, Anak, Joki, Pacuan Kuda]]>
<![CDATA[TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP TRADISI WI’I NGGAHI PADA PERNIKAHAN MASYARAKAT DESA RABA KECAMATAN WAWO KABUPATEN BIMA ]]>
<![CDATA[Syahrul, Syahrul]]>;
<![CDATA[Mahmudah, Husnatul]]>
<![CDATA[ NALAR: Journal Of Law and Sharia Vol 2 No 2 (2024): NALAR: Journal Of Law and Sharia ]]>
Publisher : <![CDATA[Sarau Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61461/nlr.v2i2.106
<![CDATA[Tradisi pernikahan yang ada di Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, Masyarakat Desa Raba melaksanakan tradisi Wii Ngahi, tradisi ini sudah ada sejak era kerajaan kesultanan Bima, dalam tradisi ini ada satu faktor yang di anut oleh masyarakat lebih umumnya, yaitu faktor mistisisme yang mengadung nilai filosofis. Penelitian ini bertujuan Untuk (1) mengetahui praktek Wil Nggahi dan alasan masyarakat masih melaksanakan praktek wi,i nggahi dengan keadaan jaman moderen sekarang dan (2) Untuk mengetahui perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Tradisi Wii Nggahi Pada pernikahan Masyarakat Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan Pendekatan penelitian yuridis sosiologis/sosiologi hukum. Perspektif sosiologi hukum Islam pada terhadap tradisi praktek Wi'I Nggahi pada pernikahan suku Mbojo di Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, yang dimana masyarakat masih mempertahankan dengan system hukumnya tersendiri. Selanjutnya dengan keadaan zaman modern sekarang tidak menjadi hambatan bagi masyarakat Raba untuk tidak menjalankan nilai-nilai tradisi, sewalaupun penerapanya beretentangan dengan hukum Islam.]]>
<![CDATA[PENDIDIKAN AGAMA ISLAM UNTUK RESOLUSI KONFLIK DAN PERDAMAIAN ]]>
<![CDATA[Mahmudah, Husnatul]]>
<![CDATA[ Kreatif: Jurnal Pemikiran Pendidikan Agama Islam Vol 19 No 2 (2021): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Pendidikan Agama Islam Tarbiyah IAI Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52266/kreatif.v19i2.794
<![CDATA[Berbagai konflik yang terjadi membutuhkan beberapa upaya solutif untuk meminimalisir konflik dan menciptakan serta menjaga perdamaian (peace building dan peace keeping). Salah satu upaya tersebut dapat dilakukan lewat pendidikan. Pendidikan dipercaya sebagai sebuah pendekatan untuk mentransformasi nilai-nilai yang berkontribusi membangun perdamaian. Pendidikan Agama Islam (PAI) dapat mengambil peran untuk membantu menciptakan kondisi damai, disamping meningkatkan moralitas dan spiritualitas anak didik. Meskipun dalam realitasnya terlihat PAI menumpulkan nalar kritis anak didik, karena pembelajaran dilakukan dalam perspektif “kacamata kuda.” Paradigma pembelajaran PAI dapat dikembangkan dalam untuk orientasi dialog dan perspektif pendidikan multikultural.]]>
