Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.059
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Dialogia Iuridica Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Abdi Ilmu LEGAL BRIEF Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Law_Jurnal Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal Pengabdian Mandiri Jurnal Pencerah Bangsa Mahadi : Indonesia Journal of Law Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik
Madiasa Ablisar
Universitas Sumatera Utara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 49 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Pertimbangan Jaksa dalam Mengajukan Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Narkotika Pemidanaan yang Dituntut Rehabilitasi Hermoko Febriyanto; Madiasa Ablisar; Sunarmi Sunarmi; Marlina Marlina
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 5 - May 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i5.164

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum dalam pengajuan upaya banding terhadap perkara narkotika yang dituntut rehabilitasi sebagaimana dalam beberapa Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif bersifat deskriptif-analisis, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum dalam pengajuan upaya banding dalam perkara narkotika yang dituntut rehabilitasi, majelis hakim belum menerapkan pemidanaan relatif terkait upaya perbaikan/pengobatan terhadap pelaku sebagai “Pecandu”, “Penyalah Guna”, dan “Korban Penyalahgunaan Narkotika. Disarankan sebaiknya hakim mempertimbangkan kategori pelaku dengan menggali fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
Kajian Hukum Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Terhadap Tindak Pidana Korupsi Herlina Sitorus; Madiasa Ablisar; Mahmud Mulyadi; Wessy Trisna
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 1 (2023): Juli - Desember
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembicaraan tentang korupsi seakan tidak ada putus-putusnya. Fenomena ini memang sangat menarik untuk dikaji, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, dimana ada indikasi yang mencerminkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah dan penyelenggara negara.Pelaku tindak pidana korupsi dapat dikenai pidana penjara dan atau denda diantaranya diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 20  Tahun  2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Praktek yang terjadi, bahwa kejahatan korupsi dilakukan tidak sekali saja melainkan secara berlanjut. Dan tidak dilakukan oleh seorang diri. Jika terjadi hal yang demikian, maka pengaturan yang terdapat dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu mengacu pada norma-norma hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder. terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Terhadap Tindak Pidana Korupsi adalah  memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya Formulasi perbuatan pidana.
Pelaksanaan Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Deny Setiawan Siregar; Madiasa Ablisar; Edi Yunara
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 6 - June 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i6.167

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan sanksi pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi terhadap pelaku korporasi sebagiaman dalam putusan pengadilan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst, Nomor 22/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Dps, dan Nomor 01/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian disimpulkan bahwa putusan penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada ketiga korporasi yaitu sama dengan jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan/atau pengurus korporasi, maka jelaslah hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2014 yang menentukan Hakim menjatuhkan pidana pembayaran uang pengganti yaitu sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, bukan semata-mata sejumlah kerugian negara yang diakibatkan.
Pengurangan Hukuman Terdakwa Tindak Pidana Korupsi oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019 Dwina Elfika Putri; Madiasa Ablisar; Mahmud Mulyadi; Mohammad Ekaputra
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 6 - June 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i6.169

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis tentang dasar penjatuhan putusan pengurangan hukuman terdakwa tindak pidana korupsi oleh hakim dalam perspektif falsafah pemidanaan; pertimbangan hakim dalam mengurangi hukuman Terdakwa tindak pidana korupsi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019; dan konsekuensi yuridis terhadap pengurangan hukuman terdakwa tindak pidana korupsi oleh Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analitis, dan digunakan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar penjatuhan pengurangan hukuman terdakwa tindak pidana korupsi oleh hakim dalam perspektif filsafat pemidanaan merujuk Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Pasal ini secara terbatas hanya dapat diterapkan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertimbangan hakim dalam mengurangi hukuman Terdakwa berlandaskan dakwaan kedua penuntut umum, dimana hakim Putusan Mahkamah Agung tersebut telah sesuai dengan preseden hukum yang telah ditetapkan. Konsekuensi yuridis terhadap pengurangan hukuman terdakwa tindak pidana korupsi oleh Mahkamah Agung dalam Putusan MA Nomor 3681 K/Pid/2019 menimbulkan disparitas penjatuhan pidana.
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoax Adi Chandra; Madiasa Ablisar; Mahmud Mulyadi; Mohammad Ekaputra
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 6 - June 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i6.174

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita hoax dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 195/Pid.B/2014/PN. Pgp, Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 185/Pid.Sus/2014/PN. Msb, dan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 168/Pid.B/2015/PN. Btl. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif, digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) dalam sistem peradilan pidana saat ini sudah dilakukan, seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 195/Pid.B/2014/PN. Pgp hakim menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda. Selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 185/Pid.Sus/2014/PN. Msb hakim menjatuhkan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan, dan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 168/Pid.B/2015/PN. Btl hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan denda. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) membutuhkan peran serta masyarakat selain peran dari aparat penegak hukum, ini menunjukan dalam upaya penegakan hukum dibutuh peran serta semua pihak agar penegakan hukum berjalan dengan efektif.
Competence of The Authority of Military Police Investigators on Money Laundering Criminal Cases in Connection Cases Sudarma Setiawan; Madiasa Ablisar; Sunarmi Sunarmi; Mahmud Mulyadi
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 6 - June 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i6.175

Abstract

The investigation of money laundering cases against connexity cases whose perpetrators are "unscrupulous" Indonesian National Army and civilians, currently there is a Constitutional Court Decision No. 15/PUU-XIX/2021 which provides legal certainty for Military Police Investigators to be able to investigate money laundering criminal case against "unscrupulous" Indonesian army who are included as "justiabelen" within the scope of military justice. Previously, the money laundering criminal case could not be continued due to the existence of the Explanation of Article 74 of Law No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Laundering Crimes. The purpose of this study is to determine and analyze the competence of the authority of military police investigators in the case of money laundering crimes in connexity cases. This research is a descriptive normative legal research, using a statutory approach and a case approach. The results of the study concluded that the Military Justice law can override general laws. The competence of the investigative authority carried out by the Military Police Investigator in the money laundering criminal case against the investigation of the concurrency case can be carried out based on the Decision of the Indonesian Constitutional Court No. 15 / PUU-XIX / 2021, where the Military Police Investigator has obtained mandatory authority based on the law.
Penerapan Sanksi Pidana Bersyarat Pada Kasus Pidana Pemilihan Umum Di Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2019 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 170/PID.SUS/2019/PN-BNA dan Nomor: 171/PID.SUS/2019/PN-BNA) Yudi Syahrudin; Madiasa Ablisar; Mirza Nasution; Jelly Leviza
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 1 (2023): Juli - Desember
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana Pemilihan Umum (Pemilu) adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tindak pidana dalam pemilu sebenarnya tertuang dalam KUHP yang tertuang dalam Bab IV Kitab Kedua KUHP yaitu tentang “kejahatan terhadap pelaksanaan kewajiban dan hak negara”. Hukuman bersyarat bagi tindak pidana pemilu tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, namun hakim dalam beberapa kasus tindak pidana pemilu menggunakan hukuman bersyarat untuk menghukum terdakwa tindak pidana pemilu. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah bagaimana penerapan, penerapan dan pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pemilu dengan sanksi pidana bersyarat. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus yaitu dengan menggunakan sumber data sekunder bahan hukum yaitu yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum. tersier yaitu dengan menganalisisnya menggunakan metode kualitatif untuk dapat menarik kesimpulan secara deduktif. Penjatuhan sanksi pidana bersyarat tidak ada dan tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, melainkan diatur dalam KUHP Pasal 14a. Majelis Hakim dalam memberikan putusan atas perkara tindak pidana pemilu Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN. BNA dan putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN. BNA menerapkan hukuman bersyarat terhadap kedua terdakwa.
Analisa Yuridis Bagi Pelaku Narkotika yang Jenis Narkobanya Tidak Terdaftar dalam Undang-Undang Narkotika Sri Delyanti; Madiasa Ablisar; Mahmud Mulyadi; Mohammad Ekaputra
Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 1 No. 1 (2022): Edisi Februari
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/mah.v1i1.8318

Abstract

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Walaupun dikemudian hari tiap pembuktian di persidangan harus didatangkan ahli untuk menentukan suatu jenis zat tertentu apakah masuk ke dalam pengertian Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tapi hal itu perlu untuk mencegah setiap Tindak Pidana Narkotika jenis baru lolos dari jerat hukum, namun dengan tetap menjaga kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan methylone sebagai NPS (New Psychoactive Substances) mewajibkan para penegak hukum melakukan penemuan hukum lewat jalan penafsiran hukum yang dilakukan secara ekstensif yang dilakukan dengan cara memperluas makna zat methylone dan methcathinone merupakan turunan dari cathinone yang terdapat dalam daftar narkotika golongan I, dimana struktur dasar dari methylone adalah analog dengan methylone dengan efek farmakologi juga menyerupai methylone, namun methylone mempunyai efek yang dihasilkan jauh lebih dahsyat dan lebih merusak susunan syaraf pusat dibanding senyawa methylone sehingga tidak diragukan lagi bahwa methylone adalah termasuk narkotika golongan I dalam lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika No. Urut 37.
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Nadya Chairani; Madiasa Ablisar; Marlina Marlina; Wessy Trisna
Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol 1 No 4 (2023): Oktober : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/jaksa.v1i4.1396

Abstract

This research examines the use of hazardous chemicals as food additives, such as formalin and borax, which have the potential to endanger consumer safety. The District Court Decision Number 100/Pid.B/2022/PN Lgs. regarding the case of the perpetrator, Miswardi Bin Usman, who was found to have used prohibited substances in food production, raises questions about legal regulations, criminal liability, and the enforcement of criminal law. The research method employed is normative legal research with a focus on literature analysis, particularly the Decision Number 100/Pid.B/2022/PN Lgs. The research results indicate that the decision raises concerns regarding legal justice, particularly concerning the accountability of the defendant under Article 136 of the Food Law. The judge's decision appears to impose sanctions that are considered too lenient. The research concludes that the judge, as a law enforcement officer, does not seem to fully reflect the principles of a rule of law as mandated by the 1945 Constitution. The decision raises doubts about the effectiveness of law enforcement regarding the use of hazardous chemicals in food. Therefore, a reconsideration of the handling of similar cases is necessary to ensure justice and consumer safety in line with the country's goals as a rule of law
Co-Authors Adi Chandra Agung Anugrah Lubis Agusmidah Agusmidah Almunawar Sembiring Alvi Syahrin Alvin Ziawa Andri Dharma Annisa Hafizah Ayu Anisa Azwarman Azwarman B.A.S. Faomasi Jaya Laia Brivan Sitompul Budi Prakarsa Ketaren Cecep Priyayi Chairul Bariah Choky Permana Hutagalung Deny Setiawan Siregar Dwina Elfika Putri Edi Suranta Sinulingga Edi Yunara Ediwarman Ediwarman Edy Ikhsan Edy Suranta Tarigan Ekaputra Ekaputra Ekaputra, Mohammad Esther Wita Simanjuntak Fadli Imam Syahputra Harahap Faomasi Laia Gheanina Prisilia Kaban Hendy Iskandar Herlina Sitorus Hermoko Febriyanto Ismawansa Ismawansa Jelly Leviza Jenda Riahta Silaban Jimmy Donovan Joy Ananda Putra Sianipar Juni Kristian Telaumbanua M. Adityo Andri Cahyo Prabowo M. Ainul Yaqin M. Eka Putra M. Ekaputra M. Hamdan Mahmud Mulyadi MAHMUL SIREGAR Marlina, Marlina Martuasah Tobing Mauliza Mauliza Mirza Nasution Muhammad Ridwanta Tarigan Nadya Chairani Pujiati Rafiqoh Lubis Ramboo Loly Sinurat Regi Putra Manda Ria Ekawardani Riamor Bangun Ritha F Dalimunthe Rosmalinda Ruth Gladys Sembiring Saur Sihaloho Sri Delyanti Sudarma Setiawan Suhaidi Suhaidi Sunarmi, Sunarmi Supian Natalis Sutan Sinomba Parlaungan Harahap Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Syafruddin Kalo Syafruddin S. Hasibuan Syafrudin Kalo Syarifah Taryono Raharja Teuku Isra Muntahar Wamilik Mabel Wessy Trisna Yudi Syahrudin Zulkarnain Zulkarnain