Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : YUSTISI

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PROSES PERIZINAN DALAM PENATAAN RUANG DI INDONESIA Mohammad Hifni; Irwanto Irwanto
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.19029

Abstract

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis yuridis pelaksanaan proses perizinan sebagai pengendali penataan ruang di Indonesia. Perizinan menjadi aspek yang sangat penting bagi para pelaku usaha, izin menjadi nyawa dari kegiatan usaha. Tanpa adanya izin, kegiatan usaha tidak dapat berjalan. Demikian pentingnya perizinan itu sehingga pemerintah terus berusaha memperbaiki sistem perizinan yang ada di Indonesia. Betapa pun sistem dibuat, tidak ada sistem yang sempurna. Kekurangan dari sebuah sistem dapat ditemukan dalam banyak hal. Penelitian ini didasarkan pada metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep melalui studi kepustakaan. Sumber data yang dikaji dalam penelitian ini antara lain melalui studi kepustakaan berupa buku-buku, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan yang merupakan rujukan untuk menganalisis hasil penelitian, wawancara yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang seakurat mungkin. Adapun hasil yang ditemukan bahwa dalam pelaksanaan proses perizinan di Indonesia sudah dirancang dengan baik, tetapi ada beberapa bagian yang masih perlu revisi untuk meningkatkan kualitas tersebut. Masalah seperti panjangnya waktu proses perizinan, kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, serta ketidakpastian hukum menjadi hambatan utama. Upaya pemerintah dalam meningkatkan dalam penataan ruang dalam laju pertumbuhan ekonomi serta kerangka dasar otonomi daerah ditempuh melalui profesionalisme pelayanan publik, termasuk di dalamnya penataan di bidang perizinan di Indonesia. Kata kunci: kebijakan; perizinan; penataan ruang
ATURAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM PELANGGARAN KEJAHATAN GENOSIDA Zaenudin; Irwanto Irwanto; Jaka Surya
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.19030

Abstract

Dalam hukum pidana internasional, belum banyak orang mengetahui tentang hal ini. Ada yang mengatakan bahwa selain masih kurangnya referensi tentang hukum pidana internasional, juga hukum pidana internasional sangat lambat berkembang, hal ini tidak sepenuhnya benar. Cicero mengatakan bahwa ibi societas ubi ius menjelaskan bahwa hukum tidak statis melainkan dinamis. Permasalahan penelitian adalah bagaimana aturan yang diberlakukan dalam hukum pidana internasional dalam tindakan pelanggaran kejahatan genosida di dunia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan hukum pidana internasional dalam tindakan pelanggaran kejahatan genosida, dimana terdapat perbuatan atau tindakan dikriminalisasi menjadi kejahatan lintas territorial dan atau kejahatan yang mengganggu perdamaian dan keamanan umum internasional. Salah satau contohnya kejahatan genosida, merupakan kejahatan yang berkaitan dengan pemusnahan etnis. Manfaat penelitian ini adalah mengetahui aturan hukum pidana internasional dalam pelanggaran kejahatan genosida di dunia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang memiliki sifat deskriptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan fokus kepada norma dan juga aturan hukum yang berlaku, dengan pendekatan penelitiannya yuridis normatif. Data yang dibutuhkan adalah perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti jurnal, literatur dan artikel terkait dari sumber yang jelas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan-persoalan hukum dan kejahatan-pun berkembang sedemikian rupa; tidak hanya terjadi secara domestik-konvensional melainkan juga modern-lintas territorial. Bahkan tidak ada satu negara yang tidak mempunyai perjanjian dengan negara lain, dan tidak ada satu negara yang tidak diatur oleh perjanjian internasional dalam kehidupan dan pergaulan internasionalnya yang dilakukan tersebut. Rekomendasinya, segala bentuk aturan hukum pidana internasional di dunia harus benar-benar di taati dan diberlakukan dengan baik supaya kehidupan lebih tentram dan damai. Kata kunci: hukum pidana internasional, aturan, kejahatan, genosida.
Co-Authors Abdul Mujib Abudarda Razak Adeline Adeline Aditio Fahrul Anam Ahmad Fahrizal Ahmad Suryawan Alfi Manarulhuda Hanafiah Alhdias Alandito Ali Maskur Altana Mikhakhanova Alviedar Prasetyo Annisa Ika Putri Basuki, Setio BUDI UTOMO CIK ZULIA Citra Layisa Khanzani Deddy Wahyudin Purba Dede Eful Ginanjar Denise Naniche Desita Salbiah Deva Adelya Prestanty Dezan Ade Armando Diah A. P Dian Dwi Sari Diany Yogiantoro Didik Aribowo Dina Andriana Dini Try Daifa Dwi Cahyono, Bagus Dwi Purwanti Elena V. Syurina Endi Permata Eriando Rizky Erlida Erlida Fa’izatul Wida Fikri Ardiyansah Firmansyah Firmansyah Hafiz Fauzana Hijroh Tamamil Gina Ihsan Faturrohman Intan Leliana Irwani Irwani Jaka Surya Jihad Rahmat Juanda Mitra Situmeang Jusuf Fadilah Khaila Mardina Fauziah Awalia Laurensia Retno H Laurensia Retno Hariatiningsih Lilis Noviawati Lubna Nadra Hasti Marjolein B.M. Zweekhorst Mira Irmawati Mohammad Fatkhurrokhman Mohammad Hifni Muhammad Reza Nugraha Nazwa Dea Firdausya Nicky Agustian Junior Penny Handayani, Penny Prasta Mahrifatika Putu Indah Wulandari Raden Mohamad Herdian Bhakti RAIHAN FAHREZI Repdhi Febriyan Rizki Putra Aditya Rosiyanti, Rosiyanti Rossy Handayani Rudi Hartono Rully Soelaiman Ruth M.H. Peters Sarju Sing Rai Sarni Sarni Siti Sypah Fauziyah Soegeng Soegiyanto Tuti Alawiyah Usia Ramadhan wahid, eka nur wahid Wahyu Alisia Pratama Widarti Widarti Widati Fatmaningrum Widya Prasetyanti Wisnujono Soewono Yoga Dwi Septiyanto Yudhi Purwananto Yudi Syah Pratama Yuliah Yuliah Zaeni Fikri Maulidin Zaenudin