Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.106
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL JURNAL LITIGASI (e-Journal) Jurnal Ius Constituendum Nagari Law Review DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Jurnal Abdi Ilmu Ilmu Hukum Prima ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Jurnal Al-Hikmah Buletin Konstitusi Law_Jurnal Locus Journal of Academic Literature Review EduYustisia Jurnal Edukasi Hukum Jurnal Penyakit Dalam Indonesia JURNAL RETENTUM Mahadi : Indonesia Journal of Law Journal of Law & Policy Review ULJLS
Muhammad Yamin Lubis, Muhammad Yamin
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
Penguasaan dan Pemanfaatan Wilayah Pesisir yang Didirikan Bangunan di Kelurahan Pasar Belakang Kecamatan Sibolga Kota: Control And Utilization of the Coastal Area Which Established in the Kelurahan Pasar Belakang Sibolga Kota Rizki Ikhsan Siregar; Muhammad Yamin; Zaidar Zaidar
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol. 5 No. 2 (2022): Doktrina:Juornal of Law Oktober 2022
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v5i2.7053

Abstract

In article 7 paragraph (1) letter t of the Sibolga Mayor Regulation Number 16 of 2018 concerning the Utilization of Coastal Areas and Coastal Borders in Sibolga City, it is stated that the coastal area and coastal border can be used for one of the other existing buildings and/or existing buildings. have permission. The problems include the legality and control of the use of coastal areas where buildings are built, the application of the Sibolga Mayor Regulation number 16 of 2018, and the application for registration of rights in coastal areas at the Sibolga Land Office. This type of research is an empirical juridical research with descriptive analysis. The results of the research The community building on the coastal border and above sea level does not have legality and official permission from the Sibolga City Government. There are no detailed and specific rules in these articles to be used as guidelines for the use of coastal areas related to border boundaries, procedures for obtaining permits from the Sibolga City government. The application for registration of rights in the coastal area of ​​ Kelurahan Pasar Belakang, Sibolga Kota District has not been processed because the Law has not provided more concrete arrangements, especially regarding the granting of types of settlement rights on the coastal border and on water marine.
KEKELIRUAN PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH DALAM PENYEBUTAN PENSERTIFIKATAN TANAH PADA PROGRAM NAWACITA DI SUMATERA UTARA Swandhana Pradipta; Muhammad Yamin; Syafruddin Kalo; Idha Aprilyana Sembiring
Law Jurnal Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v3i1.2298

Abstract

ABSTRAKProgram kepemilikan lahan sembilan juta hektar dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan kepemilikan lahan. Pemerintah berencana tidak hanya untuk pembagian tanah tetapi juga untuk memajukan kondisi ekonomi masyarakat. Arah kebijakan tersebut tertuang dalam Perpres No. 2/2015 tentang RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019. Permasalahannya adalah: bagaimana pelaksanaan program Nawacita menuju redistribusi sembilan juta tanah di SUMUT (Sumatera Utara), mengapa program ini tidak sesuai dengan target di SUMUT, dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) SUMUT untuk menangani program redistribusi sembilan juta hektar lahan yang tidak sesuai dengan target di SUMUT.Penelitian ini menggunakan metode yuridis nomiatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan melakukan wawancara dengan Bapak Marulam Siahaan sebagai narasumber dan dari data redistribusi tanah periode 2015-2018 di BPN SUMUT. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan teori keadilan.Hasil menunjukkan bahwa program tersebut belum terlaksana karena pemerintah hanya mendaftarkan tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat tanpa sertifikat kepemilikan. Faktor penghambatnya adalah: kurangnya sumber daya manusia, kurangnya peta lahan, deforestasi, kurangnya koordinasi antar kementerian terkait, keterlambatan dalam mengeluarkan peraturan, dan konflik agraria. BPN SUMUT berupaya melakukan verifikasi data, peningkatan SDM, dan penyediaan peralatan untuk praktek teknis di lapangan. Disarankan agar substansi pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan pemerintah dan kondisi di lapangan dibiasakan dengan pelaksanaan program Nawacita tentang redistribusi tanah. BPN harus lebih persuasif dalam mensosialisasikan deforestasi dan konflik agraria kepada masyarakat, dan rencana tersebut harus dilaksanakan secara konsekuen dan berkelanjutan.Kata Kunci: Nawacita; Redistribusi Tanah; RPJMN
Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik Sandi Halim; Muhammad Yamin; Syafruddin Kalo; Rudi Haposan Siahaan
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 8 - December 2022
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v1i8.110

Abstract

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan elektronik pasca Permen ATR/BPN tentang Hak Tanggungan Elektronik, hambatan-hambatan dengan dilakukannya pendaftaran hak tanggungan elektronik pasca Permen ATR/BPN tentang Hak Tanggungan Elektronik, dan solusi yang diusulkan apabila terdapat hambatan dalam pendaftaran hak tanggungan elektronik. Menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan terseier. Hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan secara elektronik dinilai lebih aman, lebih terjangkau, dan lebih mutakhir. Disamping kelebihannya, terdapat hambatan dalam pelaksanaanya yaitu terkait ketidakpastian terkait siapa pihak yang melaksanakan pendaftaran hak tanggungan elektronik antara PPAT dengan penerima hak tanggungan. Selain itu hambatan juga terjadi secara teknis yaitu gangguan server yang menyebabkan sering terjadi gangguan konektivitas server dan error database dimana adanya ketidaksesuaian antara data di Kantor Pertanahan dengan database yang ada di Kantor BPN Pusat. Untuk menanggulangi hambatan tersebut perlunya sinkronisasi dan harmonisasi antara Permen ATR/BPN tentang Hak Tanggungan Elektronik dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, serta diiringi dengan meningkatkan teknologi dan digitalisasi terkait server yang ada pada saat ini dan menyempurnakan database pada Kementrian ATR/BPN.
Kedudukan Tanah Masyarakat Diareal Perkebunan PT. Parasawita yang Beralih Ke PT. Rapala Melda Notaria; Muhammad Yamin; Rosnidar Sembiring; T. Keizerina Devi Azwar
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 1- January 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i1.112

Abstract

Sengketa merupakan perbedaan nilai, kepentingan, pendapat, dan atau persepsi antara orang per orang atau badan hukum (privat atau publik). Sengketa dapat terjadi antar individu, antar individu dengan kelompok, dan antar kelompok dengan kelompok. Sengketa terjadi antara warga dengan PT Rapala, masyarakat mengklaim 144 hektar dari 1.069 hektar HGU milik PT rapala berada di tanah dan lahan HGU juga berada dalam wilayah administrasi desa. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis dimana penelitian ini berupaya untuk memberikan argumentasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian disimpulkan bahwa status kepemilikan tanah akibat saling klaim antara masyarakat dan PT. Rapala. Konflik pertanahan antara PT Rapala dengan masyarakat Kampung Perkebunan Sungai Iyu. Pelepasan hak garapan yang diperoleh PT Rapala dari masyarakat dinyatakan sah karena telah memenuhi persyaratan administrasi. Rapala. Penyelesaian sengketa lahan yang sudah dilakukan oleh masyarakat dan pihak perusahaan PT Rapala, upaya penyelesaian yang dilakukan mulai dari melibatkan pihak BPN yang dimana pihak BPN sudah turun langsung dilokasi sengketa lahan, melalui PEMDA Aceh Tamiang dan DPRD Aceh Tamiang. Upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam menyelesaikan sengketa tanah antara masyarakat dan PT. Rapala. Untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dimasyarakat dengan PT Rapala pemerintah Kabupaten Tamiang dengan menggunakan cara mediasi yaitu dengan membentuk tim terpadu/ mediator yang dibuat sesuai dengan peraturan Bupati Aceh Tamiang.
Eksistensi Keucik dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Gampong Keude Mane Kabupaten Aceh Utara Eviliani Rizky Siregar; Muhammad Yamin; Zaidar Zaidar; Idha Aprilyana Sembiring
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 4 - April 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i4.147

Abstract

penyelesaian sengketa tanah oleh Keuchik di Gampong Keude Mane, hambatan Keuchik dalam menyelesaikan sengketa tanah di Gampong Keude Mane, dan Eksistensi peran Keuchik dalam penyelesaian sengketa tanah di Gampong Keude Mane. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder yang didapat melalui teknik pengumpulan data studi lapangan dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul selanjutnya di analis secara kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa tanah oleh Keuchik Gampong Keude Mane adalah dengan menganalisis persoalan, kemudian mempertemukan para pihak, apabila tercapai kesepakatan maka sengketa tersebut dinyatakan selesai, tetapi jika tidak ada kesepakatan maka dapat di ajukan untuk banding ke tingkat mukim. Apabila tidak juga selesai maka para pihak bisa membawa persengketaan ke jalur pengadilan yakni Pengadilan Negeri setempat. Upaya yang dilakukan Keuchik dalam penyelesaian sengketa sesuai pola adat Aceh seperti Penyelesaian Sengketa Bentuk Sayam, Suloh, Peusijuek, dan Peumat Jaroe. Keuchik berwenang sebagai hakim ketua majelis sidang adat gampong dan tuha peut, imeum meunasah serta kaum cerdik pandai lainnya sebagai hakim anggota, keberadaan keuchik dalam peradilan adat gampong adalah suatu keharusan. Saran penelitian bahwa sebaiknya putusan penyelesaian sengketa tanah yang diputus oleh Keuchik tersebut dituliskan dalam bentuk akta perdamaian.
Ganti Kerugian Terhadap Pembebasan Lahan Proyek Pembangunan Irigasi Batang Bayang Wiranda Sahara; Muhammad Yamin; Zaidar Zaidar; Maria Kaban
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 4 - April 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i4.152

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan Irigasi Batang Bayang; proses penetapan ganti kerugian yang dilakukan panitia hingga menimbulkan gugatan dalam Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Psb; dan analisis yang digunakan dalam penilaian ganti kerugian pengadaan tanah pembangunan irigasi Batang Bayang pada Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Psb. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif bersifat preskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Hasil penelitian disimpulkan bahwa penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan Irigasi Batang Bayang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Proses penetapan ganti kerugian yang dilakukan panitia hingga menimbulkan gugatan dalam Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Psb Dilakukan dengan proses penghitungan atau penilaian dalam mengadakan pembebasan tanah ganti kerugian yang mempunyai kewenangan dalam hal ini Tim Appraisal.Analisis yang digunakan dalam penilaian ganti kerugian pengadaan tanah pembangunan irigasi Batang Bayang pada Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Psb dengan menentukan nilai tanah terhadap tanah yang akan diberikan ganti kerugian untuk pembangunan proyek dinilai belum merepresentasikan keadilan.
ANALISIS YURIDIS ATAS KLAIM HAK MILIK ATAS TANAH OLEH INSTANSI PEMERINTAH Sudiro Basana; Muhammad Yamin; Syafruddin Kalo; Faisal Akbar Nasution
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 6 No. 1 (2023): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v6i1.3554

Abstract

We are researching to learn how the government controls land ownership according to the Basic Agrarian Law and what happens when they claim ownership of land. We also want to know how they use the term "Property Rights" and what legal things could happen because of that. This study used the Normative Juridical method, which means using legal sources to find the truth based on the logic of law. One way to gather information is by reading books and articles. The research found that the Basic Agrarian Law gives people the right to control and use land in different ways, like owning property, farming, renting buildings, etc. The government ensures that people use land fairly and take care of it. They also decide who can have land and ensure the rules are followed. If there are problems with land, they can help solve them. They also keep track of who owns the land.
Manifestasi Hak Asasi Mantan Narapidana dalam Pengisian Jabatan Negara Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Muhammad Ansor Lubis; Faisal Akbar Nasution; Mirza Nasution; Muhammad Yamin
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 5, No 1 (2023): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Mei
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/arbiter.v5i1.1669

Abstract

In accordance with one of the ideals of the General Election, namely to produce quality representatives of the people and the spirit to create a government free from corruption, collusion and nepotism. In the 2019 legislative election, the KPU established KPU regulation No. 20 of 2018 concerning the Nomination of Members of the DPR, Provincial DPRD, and Regency/City DPRD in the 2019 Election. The KPU added a requirement to become a member of the legislature which in article 4 paragraph (3) states that for former convicts of drug dealers, sexual crimes against children, or corruption prohibited from participating in the nomination of members of the legislature. These provisions are considered contrary to Law no. 7 of 2017 concerning General Elections. The formulation of the problem in this paper is how to manifest the fulfillment of prisoners' human rights in filling state positions as regulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The research method used is a normative juridical research method. Normative research requires a statutory approach and a conceptual approach. The data collection technique used is through the study of documents and literature on secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The conclusion is that there are several decisions of the Constitutional Court, the Supreme Court and the Decisions of the Bawaslu which also hinder the enactment of these provisions. These provisions relate to the limitation of Human Rights, namely the limitation of Political Rights, namely the right to be elected as regulated in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights.
Probabilitas Temuan Kanker Kolorektal pada Pasien Simtomatik Berdasarkan Unsur-Unsur Asia Pacific Colorectal Screening (APCS) Lubis, Muhammad Yamin; Abdullah, Murdani; Hasan, Irsan; Suwarto, Suhendro
Jurnal Penyakit Dalam Indonesia Vol. 2, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendahuluan. Kanker Kolorektal (KKR) masih menjadi masalah besar di dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya. Kolonoskopi dapat melihat lesi di kolon tetapi biayanya mahal bila dilakukan pada semua pasien asimtomatik. Memakai komponen unsur-unsur Asia Pacific Colorectal Screening (APCS) dapat memprediksi KKR pada pasien simtomatik sehingga kolonoskopi hanya merupakan modalitas untuk menstratifikasi KKR. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui probabilitas kanker kolorektal menggunakan unsur-unsur APCS pada penderita simtomatik. Metode. Penelitian kasus-kontrol retrospektif dilakukan di RS Cipto Mangunkusumo Jakarta, sejak bulan Februari 2014 hingga Mei 2014. Data dikumpulkan dari catatan rekam medis pasien di RSCM. Kelompok kasus adalah subjek dengan kanker kolorektal, kelompok kontrol adalah subjek non-kanker kolorektal. Analisis bivariat dilakukan pada 4 variabel bebas dari unsur-unsur APCS yaitu usia, jenis kelamin, riwayat keluarga menderita KKR dan merokok. Semua variabel yang mempunyai nilai p Hasil. Pada 246 subjek, didapatkan wanita 127 (51,6 %), laki-laki 119 (48,4 %). Rerata usia 53 tahun, rentang usia 17 sampai 90 tahun. Berdasarkan hasil analisis multivariat terdapat dua variabel probabilitas terjadinya KKR berdasarkan unsur-unsur APCS yang memiliki kemaknaan secara statistik, yaitu usia, ≥50 tahun (OR 1,682; IK95% 1,002-2,823; p=0,049) dan riwayat keluarga menderita KKR (OR 4,865; IK95% 1,340-17,665; p=0,016). Probabilitas terjadinya KKR usia ≥50 tahun: 53,33%; penderita yang ada riwayat keluarga menderita KKR: 76,49%, usia ≥50 tahun serta ada riwayat keluarga menderita KKR : 84,74%. Probabilitas terjadinya KKR penderita simtomatik pada jenis kelamin dan merokok tidak bisa digunakan pada penelitian ini. Simpulan. Probabilitas terjadinya KKR pada populasi simtomatik paling tinggi pada usia diatas 50 tahun disertai dengan riwayat keluarga KKR.
PROBLEMATIKA PELAKSANAAN ROYA PARTIAL OBJEK HAK TANGGUNGAN PERMENATR/BPN RI NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PELAYANAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN Putri Sitanggang; Muhammad Yamin; Rosnidar Sembiring
JURNAL RETENTUM Vol 4 No 2 (2022): SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat-Universitas Darma Agung. (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Layanan HT secara digital telah diterapkan pada tanggal 8 Juli 2020 tidak adanya pengalaman transisi dan pemberitahuan yang memadai, yang mengakibatkan masalah bagi para penggunanya. Penelitian ini menginvestigasi dua aspek utama: pertama, pelaksanaan mekanisme layanan HT secara digital bagi Penerima Utang dan PPAT; dan selanjutnya, strategi dalam hal mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pemakai layanan HT secara digital. Penelitian ini mengambil pendekatan hukum normatif dan mengandalkan wawasan dari narasumber yang merupakan pengguna Hak Tanggungan Elektronik. Ini melibatkan analisis bahan hukum dan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan beberapa poin penting sebagai berikut: Pertama, proses implementasi layanan Hak Tanggungan Elektronik dimulai dengan pembuatan dan validasi APHT oleh PPAT. Dokumen ini kemudian didaftar secara digital di Kantor Pertanahan, dan selanjutnya, Sertifikat Hak Tanggungan dihasilkan atas permintaan dan dicetak oleh penerima Hak Tanggungan. Berikutnya, dalam hal penyelesaian hambatan yang dihadapi oleh pengguna Hak Tanggungan Elektronik melibatkan kepatuhan pada Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kementerian ATR pada tanggal 29 April 2020. Sebagian besar hambatan ini berakar pada sistem IT dan server Layanan HT Elektronik. Pengguna HT-e diharuskan mengkomunikasikan masalah mereka kepada penyedia layanan, yang umumnya adalah Kantor BPN terdekat. Kemahiran dalam penggunaan alat yang diperlukan sangat penting untuk berhasil menyelesaikan proses Pemberian Hak Tanggungan hingga penerbitan Sertifikat HT secara digital.
Co-Authors Adil Akhyar Bimasa Zebua Bismar Nasution Ebenezer Simanullang Edy Ikhsan Elizabeth Nela Sari Embun Sari Eviliani Rizky Siregar Faisal Akbar Nasution Harris, Muhammad Hasim Purba Hasim Purba Herlinda, Erna Idha Aprilyana Sembiring Irsan Hasan Ismansyah Ismansyah Ismansyah Jhon Tyson Pelawi Juang, Nurhadi Ahmad MAHMUL SIREGAR Maria Kaban Marlina Marlina Marlina Melda Notaria Mirza Nasution Muhammad Ansor Lubis Murdani Abdullah Nasution, Mirza Nurhimmi Falahiyati, Akiruddin Ahmad Putri Sitanggang QORRY ULFAH LASIA Rambe, Ivana Novrinda Rizki Ikhsan Siregar Rizky Feb Riansyah Hasibuan Rosmalinda Rosnidar Sembiring Rudi Haposan Siahaan Saidin, OK Sandi Halim Silitonga, Poltak Simanjuntak, Agnes Vepy Sudiro Basana Suhendro Suwarto, Suhendro Suprayitno Suprayitno Swandhana Pradipta Syaddan Dintara Lubis Syafruddin Kalo T. Keizerina Devi Azwar Takarub, Kukuh Derajat Utary Maharany Barus Wahyu Ibrahim Weirasi Enginte Wiranda Sahara ZAIDAR - - Zaidar Zaidar Zaidar Zaidar Zaidar Zaidar Zaidar, Zaidar Zakiah Zakiah