Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

Implementasi Jaminan Hak Anak dan Mantan Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kota Parepare Ahmad Kausar Nurdin; Fikri; Suarning
Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 3 (2025): Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam Special Edition
Publisher : Insitut Agama Islam Negeri Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/al-hukamaa.v3i3.16046

Abstract

Penelitian ini mengkaji penanganan jaminan hak anak dan mantan istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Parepare. Fokus penelitian diarahkan pada tiga permasalahan utama, yaitu dasar hukum pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak dan mantan istri pasca perceraian, penegakan hak anak dan mantan istri setelah putusan perceraian, serta upaya pelaksanaan jaminan hak anak dan mantan istri pasca perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi putusan perceraian, serta didukung oleh studi pustaka. Sumber data meliputi hakim, panitera, mantan istri sebagai pihak berperkara, serta dokumen putusan Pengadilan Agama Kota Parepare. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengaitkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif hak anak dan mantan istri, seperti nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak, telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Namun, penegakannya belum berjalan optimal karena pelaksanaannya sangat bergantung pada kesadaran mantan suami, serta dipengaruhi oleh faktor ekonomi, rendahnya pemahaman hukum, budaya pasif pihak perempuan, dan lemahnya mekanisme eksekusi. Dengan demikian, pelaksanaan jaminan hak anak dan mantan istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Parepare belum sepenuhnya efektif dan masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme eksekusi putusan, peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat, serta optimalisasi peran lembaga peradilan dalam menjamin perlindungan hak anak dan perempuan pasca perceraian.
Penyelesaian Dinamika Konflik Warisan dalam Keluarga Syamsurya Syafiin; Fikri; Saidah
Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 3 (2025): Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam Special Edition
Publisher : Insitut Agama Islam Negeri Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/al-hukamaa.v3i3.16240

Abstract

Artikel ini mengkaji dinamika penyelesaian konflik warisan dalam keluarga masyarakat Bugis di Tanete Riaja dengan menekankan hubungan antara mekanisme sosial, nilai budaya lokal, dan prinsip-prinsip hukum Islam. Konflik warisan kerap muncul akibat perbedaan pemahaman mengenai hak kepemilikan dan pembagian harta peninggalan, yang berpotensi mengganggu keharmonisan keluarga dan ketertiban sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk konflik warisan yang terjadi, mekanisme penyelesaian yang ditempuh oleh masyarakat, serta relevansi praktik tersebut dengan perspektif hukum Islam.. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori hukum adat, konsep al-‘urf, dan maqāṣid al-syarī‘ah guna memahami integrasi antara norma sosial yang hidup dalam masyarakat dan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik warisan di Tanete Riaja umumnya diselesaikan melalui musyawarah kekeluargaan yang melibatkan tokoh adat dan tokoh agama sebagai mediator. Nilai siri’ na pacce berperan penting sebagai landasan etika sosial yang mendorong penyelesaian konflik secara damai dan berkeadilan. Praktik musyawarah tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai mekanisme restoratif yang menjaga hubungan kekerabatan dan stabilitas sosial. Dari perspektif hukum Islam, penyelesaian konflik warisan yang mengakomodasi kesepakatan keluarga dan nilai kemaslahatan dapat dipandang selaras dengan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal dan nilai-nilai Islam masih relevan dan efektif dalam konteks masyarakat Bugis kontemporer.