Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.447
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Jurnal Studi Jender SRIKANDI PIRAMIDA JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora (JPPSH) Jurnal Kajian Bali Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Jurnal Komunikasi Hukum Acta Comitas Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Journal of Indonesian Legal Studies International Journal of Social Science and Business JIAL (Journal of Indonesian Adat Law) Journal of Social Research East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR) SINTHOP: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial dan Budaya Pemuliaan Keadilan
I KETUT SUDANTRA
Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, Indonesia
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 66 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 66 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK EKSKLUSIF PEMILIK MEREK DI INDONESIA TERHADAP PELANGGARAN MEREK DALAM BENTUK PERJANJIAN LISENSI Ida Ayu Citra Dewi Kusuma; I Ketut Sudantra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.142 KB)

Abstract

Penulisan ini berjudul “Perlindungan Hukum Atas Hak Eksklusif Pemilik Merek di Indonesia Terhadap Pelanggaran Merek Dalam Bentuk Perjanjian Lisensi” yang bertujuan untuk membahas mengenai kriteria pelanggaran merek dalam perjanjian lisensi dan perlindungan hukum atas hak eksklusif pemilik merek di Indonesia terhadap pelanggaran merek dalam bentuk perjanjian lisensi. Dalam penulisan ini, digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan yang dapat ditarik melalui tulisan ini adalah kriteria perjanjian lisensi yang melanggar Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia dan pembatasan yang menghambat kemampuan kerja bangsa Indonesia serta perlindungan hukum atas hak eksklusif pemilik merek terhadap pelanggaran merek dalam bentuk perjanjian lisensi diatur pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Pada pasal 47 ayat (2) Undang-Undang tersebut ditentukan bahwa Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual wajib menolak permohonan pencatatan perjanjian lisensi yang memuat kriteria yang dilarang oleh Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA DALAM PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR RENT A CAR DI KOTA DENPASAR (Studi Kasus pada PT. Asuransi Wahana Tata dan PT. Asuransi Astra Buana) Ni Putu Eni Sulistyawati; I Ketut Sudantra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.715 KB)

Abstract

Makalah ini berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Rent a Car Di Kota Denpasar“. Makalah ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Adapun permasalahan yang dibahas adalah bagaimana tanggung jawab hukum yang diberikan oleh penanggung dan apaupaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga dalam perjanjian asuransi apabila terjadi resiko. Hasil dan kesimpulan yang diperoleh yakni apabila ada kejadian yang melibatkan pihak ketiga yang disebabkan oleh tertanggung dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor, maka ganti kerugian terhadap pihak ketiga diberikan oleh penanggung. Pihak penanggung akan mengganti kerugian yang diderita pihak ketiga atau pihak yang berkepentingan dengan berdasarkan isi dari polis asuransi. Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga apabila terjadi resiko adalah dengan tiga cara, yaitu musyawarah langsung, mengundang pihak ketiga dari instansi perusahaan asuransi, dan jalur arbitrase.
PENGAJUAN ALIH STATUS IZIN TINGGAL TERBATAS MENJADI IZIN TINGGAL TETAP OLEH INVESTOR ASING Kt. Ayu Tutut Novitasari; I Ketut Sudantra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 3 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (100.904 KB)

Abstract

Penulisan karya ilmiah yang berjudul “Pengajuan Alih Status Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap Oleh Investor Asing” ini bertujuan untuk mengetahui persyaratan-persyaratan dalam pengajuan alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap oleh investor asing. Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian normatif. Dari hasil pembahasan disimpulkan bahwa terdapat persyaratan khusus yang harus dipenuhi dalam pengajuan alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap, yaitu : (a) akte pendirian perusahaan, (b) surat persetujuan penanaman modal dari lembaga yang membidangi, (c) izin usaha tetap, (d) surat izin usaha perdagangan, (e) tanda daftar perusahaan, dan (f) nomor pokok wajib perusahaan.
LEGALITAS KEGIATAN USAHA PERSEROAN TERBATAS YANG TIDAK MEMILIKI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN Dewa Gede Indra Jaya; I Ketut Sudantra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 4 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.374 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas legalitas kegiatan usaha perseroan terbatas yang tidak memiliki tanda daftar perusahaandi Bali. Kemajuan dari pembangunan nasional dan kegiatan bisnis dewasa ini telah mengambil andil besar dari berkembangnya dunia perusahaan. Sebagaimana diketahui, pendirian perusahaan memerlukan informasi resmi mengenai identitas serta kegiatan usaha perusahaan yang didirikan, yakni dalam bentuk daftar perusahaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan . Namun realitasnya, tidak sedikit perusahaan yang sudah menjalankan kegiatan usahanya dalam kurun waktu cukup lama, namunmasih tidak memiliki tanda daftar perusahaan dalam rangka perwujudan kepastian kegiatan usahanya. Dengan demikian, penting diadakan penelitian untuk mengetahui bagaimana legalitas operasional perusahaan yang tidak memiliki tanda daftar perusahaan dalam perspektif hukum bisnis, serta bagaimana langkah penyelesaian dalam menanggulangipermasalahanperseroan terbatas yang tidak memiliki tanda daftar perusahaan, yangdidasarkan padaketentuan yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil studi, dapat ditarik konklusi bahwasanyaPerseroan Terbatas yang tidak memiliki TDP dapat dinyatakan tidak legal karena tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan daftar perusahaan. Kemudian langkah penyelesaian bagi perusahaan yang tidak memiliki tanda daftar perusahaanadalah dengan melakukan daftar perusahaan melalui DPMPTSP setempat maupun pembekuan perusahaan oleh pihak yang berwenang. Kata kunci:legalitas, tanda daftar perusahaan, perseroan terbatas, sanksi hukum
AKIBAT HUKUM MEMBUAT DUA SURAT WASIAT PADA DUA NOTARIS YANG BERBEDA I Gede Angga Permana; I Ketut Sudantra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (111.54 KB)

Abstract

Penulisan ini berjudul “Akibat Hukum Membuat Dua Surat Wasiat pada Dua Notaris yang Berbeda” yang bertujuan untuk memahami akibat hukum jika membuat dua surat wasiat pada dua notaris yang berbeda. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif di mana di dalam penelitian selalu diawali dengan premis normatif yang memberikan penjelasan normatif, hasil-hasil penelitian, dan pendapat para pakar hukum mengenai permasalahan yang diangkat di dalam penelitian. Kesimpulan yang dapat ditarik dari akibat hukum membuat dua surat wasiat pada dua notaris yang berbeda ialah surat wasiat yang baru dibuat atau surat wasiat yang kedua adalah surat wasiat yang dipakai secara sah. Hal ini berarti surat wasiat yang lama atau surat wasiat yang pertama dikesampingkan oleh surat wasiat yang baru dibuat. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 992 dan Pasal 994.
MERGER DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Megawati Rihi; I Ketut Sudantra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, Mei 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (89.519 KB)

Abstract

In essence, the conduct of business activities is to make profits and income in order to make ends meet. On the basis of subsistence is what drives a lot of people run a similar business activities or activities of different businesses. The state that is the actual cause or childbirth competition among businesses. The existence of more intense competition in the business world today, where big companies trying to find ways to improve its efficiency and wherever possible improve its performance. One way out is taken by either merge two or more companies.
TANGGUNG JAWAB PENERIMA HIBAH DALAM PERJANJIAN HIBAH DAERAH BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 43 TAHUN 2018 I Made Ary Diantara; I Ketut Sudantra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (336.492 KB) | DOI: 10.24843/KS.2020.v09.i01.p06

Abstract

Bantuan berupa hibah diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, badan-badan usaha yang dimiliki oleh daerah, kelompok usaha yang ada pada masyarakat serta organisasi dalam masyarakat untuk melaksanakan pembangunan yang merata agar terciptanya pembangunan yang berkembang dan berkelanjutan. Tanggung jawab penerima hibah dalam penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dan berbeda dengan usulan penggunaan dana hibah dan sanksi yang dapat diterima penerima hibah apabila tidak sesuai dengan usulan hibah menjadi permasalahan dalam artikel ini. Tujuan penulisan ini untuk mengkaji tanggung jawab penerima hibah serta sanksi apabila tidak sesuai dengan penggunaan dana hibah. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari studi ini adalah bahwa dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 43 Tahun 2018, dalam laporan pertanggungjawaban dana hibah kepada SKPD/unit kerja terkait, maka masyarakat harus bertanggung jawab secara penuh atas dana yang digunakan. Apabila dana yang tidak sesuai digunakan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah, maka penerima hibah harus mengembalikan secara penuh dana tersebut kepada pemerintah. Sanksi yang dapat dikenakan penerima hibah apabila menyalahgunakan dana hibah dapat berupa sanksi administratif berupa pengembalian dana secara penuh kepada pemerintah daerah dan sanksi pidana apabila penerima hibah menggelapkan dana hibah.
AKIBAT HUKUM PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN PADA KANTOR CATATAN SIPIL TERHADAP HARTA BERSAMA Raymond Ginting; I Ketut Sudantra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 06, Oktober 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (166.98 KB)

Abstract

A marriage is valid when it is carried out according to the consecutive religious and belief laws. In addition, any marriage should be registered according to the prevailing legislation. For the Moslems, recording a marriage conducted in the Civil Registerof Marriages, Divorces and Reconciliation, while while for the non-Islamic religion, marriage records conducted at the Civil RegistryOffice. Nevertheless, there were still many marriage unregistered, the reason being the cost of an expensive marriage records, cumbersome procedures, and people do not know the benefits of marriage records. The legal consequences of unregistered, affect the position of husband and wife, status of childrens and position matrimonial property. A marriage conducted by religion and belief is a legitimate, although unregistered in the office of civil register, it is expressly stipulated in article 2 paragraph 1 of laws number 1 in 1974 about marriage and the practice, in case of divorce in a marriage that unregistered, the position of one party can still claim his rights in court, in this case the division of matrimonial property.
PENGUASAAN TANAH MELALUI PERJANJIAN PINJAM NAMA (NOMINEE) OLEH WARGA NEGARA ASING Luh Devy Larasati; I Ketut Sudantra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 10, Oktober 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (79.802 KB)

Abstract

The acquisition of land by foreign nationals using the name and loan agreements (Nominee) there is the letter of the agreement made by the parties, namely between foreign nationals and citizens of Indonesia as an authorizer (Nominee), which was created through a package of agreements that the principal agreement and additional agreements are ultimately intended to provide any authority that may arise in the legal relationship between a person and his land to foreign citizens as an authorized representative to act like an actual owner of a parcel of land which legally can not be owned. The formulation of the issues raised is how the legal consequences of land ownership through loan covenant name (Nominee). This research is a normative law, with the approach of legislation and legal analysis, which is based on sources of primary legal materials and secondary legal materials, as well as analysis by way of description and argument. Based on the discussion of this study, the results obtained are due to the legal name of the loan agreement (Nominee) impact on the status of land rights, the validity of the agreement, and land ownership disputes.
TANGGUNG JAWAB PENYEWA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN RODA EMPAT DI KOTA GIANYAR Gusti Ngurah Bagus Danendra; I Ketut Sudantra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 11, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.621 KB)

Abstract

Tanggung jawab penyewa dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan roda empat di Kota Gianyar. Dalam tulisan ini permasalahan yang diteliti menyangkut tentang bagaimanakah tanggung jawab penyewa apabila pihak penyewa wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan roda empat di Kota Gianyar, dan bagaimanakah upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan roda empat di Kota Gianyar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Adapun sumber data dalam penelitian yaitu data primer berasal dari yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang berupa keterangan-keterangan dari pihak-pihak terkait dalam penelitian ini sedangkan data sekunder berasal dari penelitian pustaka melalui peraturan perundang-undangan, literatur, buku-buku dan dokumen-dokumen resmi. Dari hasil penelitian terhadap permasalahan ini dapat disimpulkan mengenai tanggung jawab penyewa apabila pihak penyewa wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan roda empat di Kota Gianyar yakni dengan cara membayar denda, atau membayar kerugian dalam hal ganti rugi, melunasi seluruh pembayaran secara penuh apabila baru membayar uang muka pada saat menyewa. Upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan roda empat di Kota Gianyar yakni pada umumnya lebih banyak diselesaikan secara musyawarah mufakat dan hasil penyelesaian konflik atau sengketa secara kekeluargaan mengenai pembayaran dan jangka waktu tergantung pada hasil musyawarah. Terhadap para pihak yang melakukan wanprestasi diwajibkan membayar ganti rugi.
Co-Authors A.A. Mirah Endraswari A.A. Putu Wiwik Sugiantari Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Andi Nilam Cahya Zulfikar Arna, Md. Andhi Supriatna Artini, Ni Kadek Andhina Putri Candra Puspita Dewi Desak Putu Dewi Kasih Dewa Gede Indra Jaya Dewa Putu Adnyana Dharma Widyaningrum, Cokorda Istri Sri Diah Puspayanthi, Luh Putu Gede Marhaendra Wija Atmadja Gusti Ngurah Bagus Danendra I Gede Angga Permana I Gede Brahmanda Candrawiguna I Gusti Ayu Agung Ariani I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti I Gusti Ngurah Dharma Laksana I Komang Singgayana I Made Ary Diantara I Made Arya Utama I Made Purwita I Made Walesa Putra I Nyoman Bagiastra I Wayan Gede Eka Gunawan I WAYAN PUTRO ADNYANA I WAYAN WINDIA Ida Ayu Citra Dewi Kusuma Ida Ayu Nara Ambarayani Kadek Dedy Suryana Kt. Ayu Tutut Novitasari Luh Anastasia Trisna Dewi Luh Devy Larasati Luh Putu Yandi Utami Made Agus Indra Diandika Made Dwiko Dentista Putra Made Gde Subha Karma Resen Megawati Rihi Ni Ketut Sari Adnyani Ni Ketut Sari Adnyani Ni Ketut Satya Narayani Ni Luh Arjani Ni Made Ikkra Meiningsari NI MADE WIASTI NI NYOMAN SUKERTI . Ni Putu Eni Sulistyawati Ni Wayan Ruslinawati Nisha Amalia Pratiwi Putu Aditya Wiradana Putu Aristia Anggara Putera R.A Retno Murni Raymond Ginting Rosa Dita Andriani, Ni Made Tjok Istri Putra Astiti Wayan P. Windia Yohanes Usfunan Yuwono Yuwono