Articles
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERKAIT IKLAN PRODUK PROPERTI SEBELUM DIBANGUN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[I Made Purwita]]>;
<![CDATA[I Ketut Sudantra]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, Mei 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (377.756 KB)
<![CDATA[Pengembang perumahan memasarkan properti mereka melalui berbagai cara, salah satunya dengan cara periklanan. Namun iklan ini disalah gunakan oleh para pengembang perumahan, sehingga periklanan merugikan konsumen. Konsumen perlu mengetahui bentuk perlindungan hukum yang didapatkan terkait iklan produk properti sebelum dibangun berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta pelaku usaha juga harus mengetahui tanggung jawabnya sebagai seorang pelaku usaha.Tujuan dari penulisan makalah ini adalah mengetahui bentuk perlindungan hukum seperti apa yang didapatkan konsumen terkait iklan produk properti sebelum dibangun serta bagaimana tanggung jawab seorang pelaku usaha terkait iklan produk properti sebelum dibangun. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif.Perlindungan hukum yang didapatkan konsumen terkait iklan produk properti sebelum dibangun diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenaihak dan juga kewajiban bagi pelaku atas informasi yang benar, jelas, dan jujur.Kata Kunci : Pengembang Perumahan, Iklan, Konsumen,Tanggung Jawab]]>
<![CDATA[PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG TIDAK DIDAFTARKAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN ]]>
<![CDATA[Ni Ketut Satya Narayani]]>;
<![CDATA[I Ketut Sudantra]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, Mei 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (158.796 KB)
<![CDATA[LPD merupakan Lembaga Pekreditan Desa dimana LPD Ubung tersebut lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kredit kepada warga setempat. Pinjaman yang biasa digunakan warga desa pakraman yaitu jaminan hak atas tanah tapi tidak semua jaminan hak atas tanah di LPD Ubung didaftarkan APHT hanya untuk untuk pinjaman yang nilai besar. Permasalahan yang terjadi Apakah faktor – faktor yang mempengaruhi hak tanggungan tidak dibebankan APHT pada LPD Ubung dan Bagaimakah penyelesaian bila terjadinya kredit macet yang tidak didaftarkan APHT pada LPD Ubung. Jurnal ini mengunakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang meneliti bagaimana pelaksanaan hukum didalam lingkungan masyarakat yang dilakukan dengan melakukan wawancara atau interview dilapangan. Kesimpulannya bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi tidak didaftarkan APHT dikarenaran warga desa pakraman LPD Ubung serta nominal pinjamanan dibawah seratus juta dan penyelesaian yang dilakukan LPD Ubung apabila terjadi kredit macet kepada debitur yang tidak didaftarkan APHT pihak LPD Ubung akan menyelesaikan dengan cara kekeluargaan serta diselesaikan dengan menggulang mengajukan form perjanjian kredit antara pihak kreditur dan pihak debitur. Kata Kunci : Pembebankan Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Hak Tanggungan]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAMBATAN PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) ]]>
<![CDATA[Candra Puspita Dewi]]>;
<![CDATA[I Ketut Sudantra]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 02, Februari 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (35.493 KB)
<![CDATA[In the writing of scientific papers entitled “Judicial Review Of The Barriers ToCompetition Law Enforcement (KPPU)”. Writing method used in this paper is thenormative legal research. Issues raised in this paper is how the attitude to be taken bythe commision if the businesses are not present at the time of the call and how toexecute the decisions of the commision if the agency is not willing to payment ofcompensation and fines. Based on research by the result that the Commission can notforce the parties concerned to be present, but the Commission may impose verstek if thereported decision has properly called, but did not attend. During the absence of clearregulations that govern the payment of compensation and fines the Commission can notmake an effort force payment of compensation and fines.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA DALAM PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR RENT A CAR DI KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[Ni Putu Eni Sulistyawati]]>;
<![CDATA[I Ketut Sudantra]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Makalah ini berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Rent a Car Di Kota Denpasar“. Makalah ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Adapun permasalahan yang dibahas adalah bagaimana tanggung jawab hukum yang diberikan oleh penanggung dan apaupaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga dalam perjanjian asuransi apabila terjadi resiko. Hasil dan kesimpulan yang diperoleh yakni apabila ada kejadian yang melibatkan pihak ketiga yang disebabkan oleh tertanggung dalam perjanjianasuransi kendaraan bermotor, maka ganti kerugian terhadap pihak ketiga diberikan oleh penanggung. Pihak penanggung akan mengganti kerugian yang diderita pihak ketiga atau pihak yang berkepentingan dengan berdasarkan isi dari polis asuransi. Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga apabila terjadi resiko adalah dengan tiga cara, yaitu musyawarah langsung, mengundang pihak ketiga dari instansi perusahaan asuransi, dan jalur arbitrase.]]>
<![CDATA[PENGAJUAN ALIH STATUS IZIN TINGGAL TERBATAS MENJADI IZIN TINGGAL TETAP OLEH INVESTOR ASING ]]>
<![CDATA[Kt. Ayu Tutut Novitasari]]>;
<![CDATA[I Ketut Sudantra]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Januari 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penulisan karya ilmiah yang berjudul “Pengajuan Alih Status Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap Oleh Investor Asing” ini bertujuan untuk mengetahui persyaratan-persyaratan dalam pengajuan alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap oleh investor asing. Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian normatif. Dari hasil pembahasan disimpulkan bahwa terdapat persyaratan khusus yang harus dipenuhi dalam pengajuan alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap, yaitu : (a) akte pendirian perusahaan, (b) surat persetujuan penanaman modal dari lembaga yang membidangi, (c) izin usaha tetap, (d) surat izin usaha perdagangan, (e) tanda daftar perusahaan, dan (f) nomor pokok wajib perusahaan.]]>
<![CDATA[PENGAJUAN ALIH STATUS IZIN TINGGAL TERBATAS MENJADI IZIN TINGGAL TETAP OLEH INVESTOR ASING ]]>
<![CDATA[Kt. Ayu Tutut Novitasari]]>;
<![CDATA[I Ketut Sudantra]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Januari 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (100.904 KB)
<![CDATA[Penulisan karya ilmiah yang berjudul “Pengajuan Alih Status Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap Oleh Investor Asing” ini bertujuan untuk mengetahui persyaratan-persyaratan dalam pengajuan alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap oleh investor asing. Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian normatif. Dari hasil pembahasan disimpulkan bahwa terdapat persyaratan khusus yang harus dipenuhi dalam pengajuan alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap, yaitu : (a) akte pendirian perusahaan, (b) surat persetujuan penanaman modal dari lembaga yang membidangi, (c) izin usaha tetap, (d) surat izin usaha perdagangan, (e) tanda daftar perusahaan, dan (f) nomor pokok wajib perusahaan.]]>
<![CDATA[AN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA ]]>
<![CDATA[Ni Wayan Ruslinawati]]>;
<![CDATA[I Ketut Sudantra]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, April 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (217.819 KB)
<![CDATA[Penulisan ini bertujuan membahas kedudukan Badan Permusyawaratan Desadalam penyelenggaraan pemerintahan desa ditinjau dari Undang-undang Nomor 6Tahun 2014 tentang Desa. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metodepenelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan danpendekatan fakta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan BadanPermusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah sejajardengan kedudukan Kepala Desa selaku pemerintah desa. Undang-undang tidakmemisahkan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalamkedudukan yang hirarkis, melainkan menempatkan posisi kedua lembaga pemerintahandesa tersebut sesuai fungsinya masing-masing.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN BAPERJAKAT DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN KEPADA PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN PASCA DILAKSANAKANNYA KEBIJAKAN LELANG JABATAN ]]>
<![CDATA[I Komang Singgayana]]>;
<![CDATA[I Ketut Sudantra]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 02, Februari 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penulisan ini berjudul “Kewenangan Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) Dalam Memberikan Pertimbangan Kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pasca Dilaksanakannya Kebijakan Lelang Jabatan” yang memiliki tujuan yaitu tidak lain untuk memahami kedudukan Baperjakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari permasalahan tersebut adalah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara kewenangan dari Baperjakat tidak ada lagi karena pengisian jabatan dilakukan melalui mekanisme promosi terbuka atau lelang jabatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan pembentukan panitia seleksi,Instansi Pemerintah memilih 3 (tiga) nama calon untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jabatan sruktural Eselon II ke bawah Jabatan Pimpinan Tinggi di Instansi Pusat dan Daerah. Terkait dengan hal tersebut perlu ada pembaharuan terhadap ketentuan peraturan pemerintah agar sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN BRISTISH PETROLEUM (BP) TERHADAP DAMPAK DARI KASUS GULF OF MEXICO ]]>
<![CDATA[Ni Made Ikkra Meiningsari]]>;
<![CDATA[I Ketut Sudantra]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tulisan ini berjudul Tanggung Jawab dan Kewajiban British Petroleum (BP) Terhadap Dampak dari Kasus Gulf of Mexico, terkait dengan kejadian tumpahan minyak dan dampak terhadap lingkungan. Tulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan historis. Tulisan ini menggambarkan tanggung jawab perusahaan, kewajiban, kronologis dalam kasus Gulf of Mexico. Kesimpulan yang dapat ditarik melalui tulisan ini adalah bahwa tanggung jawab perusahaan memiliki kewajiban untuk memperbaiki yang salah menempatkan korban dalam situasi aslinya sesegara mungkin dengan melakukan kompensasi.]]>
<![CDATA[PENGATURAN PENDUDUK PENDATANG DALAM AWIG-AWIG DESA PAKRAMAN ]]>
<![CDATA[I Ketut Sudantra]]>
<![CDATA[ PIRAMIDA Vol. 4, No. 1 Juli 2008 ]]>
Publisher : <![CDATA[Puslit Kependudukan dan Pengembangan SDM Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (69.801 KB)
<![CDATA[The problems that caused by migrant have been felt nowadays disturbing thecomfort of Balinese community. Because that, many step have been taken, by bothof government and Balinese traditional organization of desa pakraman. Incommon, desa pakraman has been regulated this migrant matter on an adatregulation of awig awig. Even if the models and substances of the migrantregulation are varying, one common principle on awig awig desa pakraman is theprinciple of balance between the rights and obligations of the migrants that liveon domain of desa pakraman.]]>
