Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

PROBLEMATIKA DALAM PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN HUKUM PASAL-PASAL POLIGAMI DALAM MASYARAKAT ADAT BALI Sudantra, I Ketut
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 5 No 1 (2019): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v5i1.16749

Abstract

Poligami adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Secara yuridis, sudah ada peraturan yang mengatur prosedur poligami, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Peraturan tersebut berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk masyarakat adat Bali (etnis Bali-Hindu).  Pada prinsipnya, peraturan-peraturan tersebut membolehkan poligami tetapi dengan prosedur yang ketat sehingga dapat digunakan oleh seorang istri untuk mencegah suaminya berpoligami. Dalam kenyataannya, pelaksanaan dan penegakan peraturan-peraturan tersebut tidak efektif mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan akibat dipoligami. Tulisan ini bertujuan mengungkapkan problematik-problematik yang terjadi dalam pelaksanaan dan penegakan ketentuan-ketentuan poligami bagi masyarakat adat di Bali. Metode yang digunakan untuk mengkaji permasalahan adalah metode penelitian kepustakaan yang dalam studi hukum disebut metode penelitian hukum normatif, dengan mengandalkan penggunaan data sekunder berupa bahan hukum (primer dan sekunder) dan bahan non-hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak efektifnya ketentuan-ketentuan poligami dalam Undang-undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya untuk mencegah terjadinya poligami disebabkan masih adanya problematik pada sistem hukumnya, baik pada komponen substansi hukumnya, struktur hukumnya dan budaya hukumnya.  Kata kunci: penegakan hukum, poligami, kekerasan terhadap perempuan. 
Industrialization of Business Licensing: Influence on Environmental Wisdom? Sugiantari, Anak Agung Putu Wiwik; Utama, I Made Arya; Dewi, Anak Agung Istri Ari Atu; Sudantra, I Ketut
East Asian Journal of Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 9 (2024): September 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/eajmr.v3i9.10790

Abstract

This article critically analyzes the implications of licensing simplification which has the impact of making business licensing easier. This raises the crucial question of whether the licensing simplification model has an impact on the industrialization of business licensing and the effect on the degradation of environmental wisdom? This research uses the methodQualitative research with data collected and analysis is more qualitative in nature. Qualitative analysis is used by adopting an investment model as a form of implementing business permits in environmental protection in France and Japan with the composition of France being a country without environmental wisdom and Japan having very strong environmental wisdom values. As a result, these two countries implemented a green investment model which emphasizes that economic growth must also pay attention to environmental protection. The environment is also positioned as a legal subject with the same rights as other legal subjects. The government has an important role in forming regulations that lead to a green economy so that every business activity places green investment as the foundation for implementing business activities.
Traditional Architecture Settings in Housing and Residential Area Governance Based on Local Wisdom in Bali Province Arna, Md. Andhi Supriatna; Usfunan, Yohanes; Sudantra, I Ketut; Resen, Made Gde Subha Karma
Formosa Journal of Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 10 (2024): October 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjmr.v3i10.11452

Abstract

This research uses normative research methods with a statutory approach, historical approach and conceptual approach. The results of this study are The urgency of traditional architectural arrangements in the governance of residential housing based on local wisdom in Bali Province is 1) realizing legal certainty in the implementation of residential housing in Bali Province; 2) realizing housing and residential areas in Bali Province with character; and 3) preserving local wisdom in Bali. Strategies for regulating traditional architecture in the governance of residential housing based on local wisdom in the province of Bali at the present time, including: 1) realizing the change in the status of Bali Province as a special region; 2) adjusting regulations in several fields related to residential housing, spatial planning, land, licensing and building architecture at the central and regional levels of the province of Bali; and 3) supervise the implementation of traditional architectural arrangements in the governance of housing and residential areas based on local wisdom in Bali Province. 
DINAMIKA PERKAWINAN VIRTUAL DALAM DISKURSUS DAN HUKUM ADAT BALI Librayanti, Ni Putu Ayu; Sudantra, I Ketut
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji praktik perkawinan virtual dalam perspektif hukum adat Bali, khususnya terkait dengan keabsahannya serta implikasi hukumnya terhadap sistem hukum nasional dan keberlanjutan budaya serta tradisi Bali. Kajian ini menjadi relevan mengingat praktik perkawinan virtual telah ditemukan dalam kehidupan masyarakat adat Bali, sementara pengaturannya belum memperoleh kepastian hukum yang jelas. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit mengatur tentang perkawinan virtual, baik dalam hukum adat Bali maupun dalam sistem hukum nasional. Kekosongan hukum tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum serta memunculkan polemik di tengah masyarakat, khususnya terkait dengan keabsahan perkawinan virtual dan implikasi hukumnya terhadap tatanan adat, budaya, dan sistem hukum yang berlaku. This article aims to examine the practice of virtual marriage from the perspective of Balinese customary law, particularly with regard to its legal validity as well as its legal implications for the national legal system and the sustainability of Balinese culture and traditions. This study is relevant considering that the practice of virtual marriage has occurred within Balinese customary communities, while its legal regulation has not yet achieved clear legal certainty. This research employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that, to date, there is no explicit regulation governing virtual marriage, either within Balinese customary law or within the national legal system. This legal vacuum gives rise to legal uncertainty and generates polemics within society, especially concerning the validity of virtual marriage and its legal implications for the customary order, culture, and the prevailing legal system.