Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.096
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Jurnal Studi Jender SRIKANDI PIRAMIDA JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora (JPPSH) Jurnal Kajian Bali Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Jurnal Komunikasi Hukum Acta Comitas Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Journal of Indonesian Legal Studies International Journal of Social Science and Business JIAL (Journal of Indonesian Adat Law) Journal of Social Research East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) SINTHOP: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial dan Budaya Pemuliaan Keadilan
I KETUT SUDANTRA
Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, Indonesia
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 65 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 65 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
PELAKSANAAN DAN AKIBAT HUKUM PERKAWINAN PADA GELAHANG DI BIDANG PEWARISAN Artini, Ni Kadek Andhina Putri; Sudantra, I Ketut
Kertha Desa Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari observasi ini adalah untuk menyelidiki dua masalah yang berkaitan dengan perkawinan Pada gelahang: bagaimana perkawinan dilaksanakan di sana dan dampak hukum dari perkawinan tersebut di bidang pewarisan. Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk mempelajari permasalahan yang ada. Hasil kajian menyimpulkan sebagai berikut. Pertama, terdapat kekhasan yang membedakan pelaksanaan dan akibat hukum dari perkawinan Pada gelahang di bandingkan dengan bentuk perkawinan lainnya. Dalam perkawinan Pada gelahang terdapat persyaratan khusus bahwa harus ada kesepakatan bersama (pasobayan bareng) antara para pihak bahwa perkawinan dilakukan dalam bentuk Pada gelahang dengan segala konskwensinya. Kedua, dalam perkawinan Pada gelahang suami dan istri masing-masing berkedudukan hukum sebagai purusa sehingga berstatus sebagai ahli waris dalam keluarganya masing-masing, sedangkan mengenai posisi anak yang lahir dari perkawinan tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama (pasobayan bareng) kedua pihak, yang biasanya sudah dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perkawinan Pada gelahang yang dibuat pada saat perkawinan berlangsung. The aim of this research is to investigate two issues related to marriages in Pada gelahang: how marriages are carried out there and the legal impact of such marriages in the area of inheritance. Normative legal research methods are used to study existing problems. The results of the study conclude as follows: First, there are characteristics that differentiate the implementation and legal consequences of Pada gelahang marriage compared to other forms of marriage. In Pada gelahang marriages, there are special requirements that there must be a mutual agreement (pasobayan bereng) between the parties that the marriage be carried out in the form of Pada gelahang with all its consequences. Second, in a marriage in Gelahang, the husband and wife each have the legal status of purusa so that they have the status of heirs in their respective families, while the position of children born from the marriage is determined based on the mutual agreement (pasobayan bereng) of both parties, which is usually already stated in the Gelahang Marriage Agreement Letter that is made at the time of the marriage.
Eksistensi Hukum Adat dalam Politik Hukum Nasional pada Era Modernisasi Dewasa Ini Made Dwiko Dentista Putra; I Ketut Sudantra
Pemuliaan Keadilan Vol. 1 No. 4 (2024): October : Pemuliaan Keadilan
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/pk.v1i4.93

Abstract

This study intended findout the existence of common law in national legal politics and to figure out more efforts that were done by the government and non-government so that common law and national l egal politics run in balance. This study made use of normative legal research with legislation and a comparative approach method. The results of the study indicated that common law does have different characters from national law, where national law has written characters in laws and regulations systematically and rigidly. Common law existence is recognized in national legal politics at the macro legal political level. In macro legal politics, recognition of common law community units and their traditional rights have been enshrined in the constitution, through Pasal 18B ayat (2) UUDNRI 1945. As is well known, common law communities are the bearers of common law.
BALI DALAM PENGEMBANGAN PENGOBATAN TRADISIONAL KOMPLEMENTER (Kajian Yuridis Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer) Bagiastra, I Nyoman; Sudantra, I Ketut
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2018): Oktober
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (443.895 KB) | DOI: 10.23887/jppsh.v2i2.17487

Abstract

Traditional medicine by the people in several regions in Indonesia is very diverse. Communities in a particular area have different ways and techniques in traditional medicine, this is because culture and understanding and also the biodiversity found in the environment in which they live and the local wisdom they have is the cause of the emergence of various cultural products. Given that Bali has a culture related to the understanding of traditional medicine since ancient times, inherited from generation to generation, it has the potential to carry out complementary traditional medicine that has local wisdom. Usadha was populist in Bali carried out by a balian. There are several types of balian that are contained in the palm bodon ejection in accordance with the field and purpose. Normatively, the government has issued Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 15 of 2018 concerning the Implementation of Complementary Traditional Health Services as a basis for implementing complementary traditional medicine. There are provisions that need to be studied and criticized so that they do not have the potential to hinder if Bali carries out complementary traditional medicine services in the future.
PROBLEMATIKA DALAM PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN HUKUM PASAL-PASAL POLIGAMI DALAM MASYARAKAT ADAT BALI Sudantra, I Ketut
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 5 No 1 (2019): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v5i1.16749

Abstract

Poligami adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Secara yuridis, sudah ada peraturan yang mengatur prosedur poligami, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Peraturan tersebut berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk masyarakat adat Bali (etnis Bali-Hindu).  Pada prinsipnya, peraturan-peraturan tersebut membolehkan poligami tetapi dengan prosedur yang ketat sehingga dapat digunakan oleh seorang istri untuk mencegah suaminya berpoligami. Dalam kenyataannya, pelaksanaan dan penegakan peraturan-peraturan tersebut tidak efektif mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan akibat dipoligami. Tulisan ini bertujuan mengungkapkan problematik-problematik yang terjadi dalam pelaksanaan dan penegakan ketentuan-ketentuan poligami bagi masyarakat adat di Bali. Metode yang digunakan untuk mengkaji permasalahan adalah metode penelitian kepustakaan yang dalam studi hukum disebut metode penelitian hukum normatif, dengan mengandalkan penggunaan data sekunder berupa bahan hukum (primer dan sekunder) dan bahan non-hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak efektifnya ketentuan-ketentuan poligami dalam Undang-undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya untuk mencegah terjadinya poligami disebabkan masih adanya problematik pada sistem hukumnya, baik pada komponen substansi hukumnya, struktur hukumnya dan budaya hukumnya.  Kata kunci: penegakan hukum, poligami, kekerasan terhadap perempuan. 
Industrialization of Business Licensing: Influence on Environmental Wisdom? Sugiantari, Anak Agung Putu Wiwik; Utama, I Made Arya; Dewi, Anak Agung Istri Ari Atu; Sudantra, I Ketut
East Asian Journal of Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 9 (2024): September 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/eajmr.v3i9.10790

Abstract

This article critically analyzes the implications of licensing simplification which has the impact of making business licensing easier. This raises the crucial question of whether the licensing simplification model has an impact on the industrialization of business licensing and the effect on the degradation of environmental wisdom? This research uses the methodQualitative research with data collected and analysis is more qualitative in nature. Qualitative analysis is used by adopting an investment model as a form of implementing business permits in environmental protection in France and Japan with the composition of France being a country without environmental wisdom and Japan having very strong environmental wisdom values. As a result, these two countries implemented a green investment model which emphasizes that economic growth must also pay attention to environmental protection. The environment is also positioned as a legal subject with the same rights as other legal subjects. The government has an important role in forming regulations that lead to a green economy so that every business activity places green investment as the foundation for implementing business activities.
Co-Authors A.A. Mirah Endraswari A.A. Putu Wiwik Sugiantari Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Andi Nilam Cahya Zulfikar Artini, Ni Kadek Andhina Putri Candra Puspita Dewi Desak Putu Dewi Kasih Dewa Gede Indra Jaya Dewa Putu Adnyana Dharma Widyaningrum, Cokorda Istri Sri Diah Puspayanthi, Luh Putu Gede Marhaendra Wija Atmadja Gusti Ngurah Bagus Danendra I Gede Angga Permana I Gede Brahmanda Candrawiguna I Gusti Ayu Agung Ariani I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti I Gusti Ngurah Dharma Laksana I Komang Singgayana I Made Ary Diantara I Made Arya Utama I Made Purwita I Made Walesa Putra I Nyoman Bagiastra I Wayan Gede Eka Gunawan I WAYAN PUTRO ADNYANA I WAYAN WINDIA Ida Ayu Citra Dewi Kusuma Ida Ayu Nara Ambarayani Kadek Dedy Suryana Kt. Ayu Tutut Novitasari Luh Anastasia Trisna Dewi Luh Devy Larasati Luh Putu Yandi Utami Made Agus Indra Diandika Made Dwiko Dentista Putra Megawati Rihi Ni Ketut Sari Adnyani Ni Ketut Sari Adnyani Ni Ketut Satya Narayani Ni Luh Arjani Ni Made Ikkra Meiningsari NI MADE WIASTI NI NYOMAN SUKERTI . Ni Putu Eni Sulistyawati Ni Wayan Ruslinawati Nisha Amalia Pratiwi Putu Aditya Wiradana Putu Aristia Anggara Putera R.A Retno Murni Raymond Ginting Rosa Dita Andriani, Ni Made Tjok Istri Putra Astiti Wayan P. Windia Yuwono Yuwono