Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

MENANAMKAN NILAI-NILAI PANCASILA, MENUJU GENERASI EMAS INDONESIA 2045 DI SEKOLAH ANAK PERCAYA Firlana, Habbi; Sohirin, Sohirin; Wibowo, Pascalis Danny Kristi; Adillah, Muhammad Arief; Astuti, Rita Kusuma; Ardi, Imma Yedida
Jurnal Abdimas Imigrasi Vol 6 No 2 (2025): JURNAL ABDIMAS IMIGRASI
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jaim.v6i2.819

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan internalisasi nilai-nilai Pancasila pada anak-anak usia dini serta meningkatkan kapasitas pendamping lokal melalui metode pembelajaran interaktif dan pelatihan berkelanjutan. Permasalahan utama yang dihadapi meliputi rendahnya pemahaman nilai Pancasila di keluarga kurang mampu, keterbatasan akses pendidikan karakter, serta minimnya sumber dana untuk mendukung kegiatan. Solusi yang dilakukan adalah penerapan media pembelajaran interaktif seperti drama boneka, puzzle, gambar, dan buku ajar; pelatihan fasilitator dan pendamping lokal; serta pengelolaan dana mandiri melalui pengumpulan dan penjualan sampah. Hasil yang dicapai menunjukkan peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai Pancasila oleh anak-anak, peningkatan kapasitas pendamping, dan terwujudnya pemberdayaan ekonomi komunitas yang mendukung keberlanjutan program. Kegiatan ini membuktikan efektivitas intervensi edukatif dan pemberdayaan ekonomi dalam membangun karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila.
Eksaminasi Surat Edaran Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor: Imi-Gr.03.03-1194 Tentang Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pengungsi: Studi Kritis Pengawasan Pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi Hidayatullah, Andre Rahman; Tambunan, Alrin; Sohirin, Sohirin
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i6.12816

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis landasan hukum dan implementasi Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.03.03-1194 Tahun 2017 tentang Pengawasan Keimigrasian terhadap Pengungsi, khususnya pada pelaksanaannya di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Permasalahan utama terletak pada ketidaksesuaian pelaksanaan surat edaran di lapangan dengan ketentuan normatif yang berlaku, di mana beberapa Rudenim menugaskan fungsi pengawasan kepada seksi yang berbeda dari ketentuan surat edaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif-kritis terhadap peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01.PR.07.04 Tahun 2004, serta Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, penugasan pengawasan kepada Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan (RAP) dalam surat edaran tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karena fungsi RAP terbatas pada aspek administratif dan pelaporan. Sebaliknya, tugas pengawasan seharusnya dilaksanakan oleh Seksi Keamanan dan Ketertiban yang secara fungsional memiliki mandat untuk pengamanan dan penjagaan terhadap pengungsi. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi atau harmonisasi regulasi agar mekanisme pengawasan pengungsi di seluruh Rudenim dapat dilaksanakan secara seragam, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan serta keamanan nasional.
Uji Kredibiltas Penjamin orang Asing Sebagai Upaya Preventif Pelanggaran Keimigrasian Dalam Perspektif Penegakan Hukum di Indonesia M Rafly Farizal; Tony Mirwanto; Sohirin, Sohirin
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20875

Abstract

Dalam sistem keimigrasian Indonesia, keberadaan penjamin bagi orang asing memegang peran penting untuk menjamin kepatuhan terhadap ketentuan izin tinggal. Namun, belum adanya mekanisme penilaian kredibilitas penjamin secara menyeluruh menimbulkan potensi terjadinya penyimpangan, seperti overstay atau penyalahgunaan visa. Artikel ini mengkaji kebutuhan mendesak atas penerapan uji kredibilitas penjamin sebagai langkah preventif dalam penegakan hukum keimigrasian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis dengan studi kasus terhadap pelanggaran izin tinggal oleh WNA asal Jepang yang ditampung oleh penjaminnya. Penelitian ini juga menyajikan perbandingan sistem penjaminan di Kanada dan Australia, yang telah menerapkan prosedur verifikasi kredibel, seperti wawancara, evaluasi hubungan hukum, dan kemampuan finansial. Temuan menunjukkan bahwa Permenkumham No. 36 Tahun 2021 masih bersifat administratif dan belum menjangkau aspek substansial dari tanggung jawab hukum penjamin.
Peran Ideal Intelijen Keimigrasian dan Urgensi Produk Intelijen: Tinjauan Normatif dan Teoretis terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Keimigrasian Shofa, Ghaitsa Zahira; Sohirin, Sohirin; Aji, Koesmoyo Ponco
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20888

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran ideal intelijen keimigrasian berdasarkan pendekatan normatif dan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, serta menjelaskan urgensi keberadaan produk intelijen dalam mendukung penegakan hukum keimigrasian yang efektif. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif, intelijen keimigrasian tidak hanya berfungsi menangani pelanggaran berat, tetapi juga wajib melakukan pengawasan menyeluruh terhadap seluruh aktivitas keimigrasian. Dalam perspektif efektivitas hukum, produk intelijen yang akurat menjadi elemen kunci penguatan struktur aparat dan sarana pendukung, sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Penelitian ini menegaskan bahwa tanpa produk intelijen yang sistematis, pengawasan cenderung bersifat reaktif dan tidak konsisten. Temuan ini memberikan kontribusi konseptual untuk mendorong penguatan fungsi intelijen sebagai instrumen utama pencegahan dan penegakan hukum keimigrasian yang adaptif terhadap tantangan global.
Media Sosial Dan Pengawasan Keimigrasian: Studi Kasus Pelaporan Warga Negara Ukraina 'Kocong' Ubud Arianti, Wayan Nanda Yuri; Sohirin, Sohirin; Utami, Devina Yuka
Jurnal Aktual Justice Vol 10 No 2 (2025): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/aktualjustice.v10i2.1448

Abstract

PeneliPenelitian ini membahas peran media sosial dalam mendukung pengawasan keimigrasian terhadap Orang Asing di Indonesia dengan studi kasus konkret seorang anak Ukraina yang dikenal sebagai ‘Kocong’ di Ubud, Bali. Kasus ini menjadi sorotan publik setelah unggahan masyarakat di media sosial menampilkan aktivitas anak tersebut yang dinilai mengganggu ketertiban umum. Pemeriksaan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar menunjukkan bahwa Kocong dan ibunya telah melakukan pelanggaran keimigrasian berupa overstay selama 191 hari. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menelaah kronologi kasus serta efektivitas media sosial sebagai media pelaporan masyarakat terhadap aktivitas mencurigakan Orang Asing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi instrumen strategis untuk mendukung sistem pengawasan keimigrasian, mengingat ketimpangan antara luas wilayah kerja dengan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan optimalisasi pemanfaatan media sosial oleh Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan penegakan hukum keimigrasian secara responsif dan partisipatif.
seQuRe: an Integrated Dual Digital QR and Invisible Watermark P. Assiroj; B. Hartati; Sohirin Sohirin; B. Mulyawan; R. K. Astuti; I.A Prabadhi; C. Trinata; G.B Hertantyo; C. Susaningsih; M.F. Romdendine; O.P Martadireja
Journal of Applied Engineering and Technological Science (JAETS) Vol. 7 No. 2 (2026): Journal of Applied Engineering and Technological Science (JAETS)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual (YRPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/y7gew716

Abstract

This study introduces seQuRe, a novel approach that employs a dual-layer QR code system combined with invisible watermarking to enhance security measures in data transmission. The outer layer of the QR code facilitates general data accessibility while the inner layer, encrypted and embedded within the outer, secures sensitive information accessible only through specialized scanning. Utilizing advanced encryption standards (AES), this system ensures data integrity and confidentiality. The invisible watermarking further augments security by embedding additional data that verifies authenticity. Through systematic experimentation using Python and various libraries on Google Colaboratory, this experiment demonstrates the efficacy of seQuRe in resisting common cyber-attacks while maintaining data fidelity. We measured the peak-signal-to noise-ratio (PSNR) and the normalized cross-correlation (NCC) values of the QR images into which we had embedded watermarks, obtaining a PSNR value of 57.53 and an NCC value of 0.999. Subsequently, we also conducted simulation of attacks on the watermarked QR code with salt and pepper noise, speckle noise, and Gaussian noise attacks. From these attacks, we obtained PSNR values of 54.24 and NCC values of 0.6699 for the salt and pepper noise attack, 50.837 and 0.7319 for the speckle noise attack, and 33.17 and 0.0941 for the gaussian noise attack. The result underscores its potential application across industries requiring secure data handling and transmission. The implementation of such technology promises significant improvements in digital security, aiming to keep pace with the evolving landscape of cyber threats.
Peran dan Tantangan Keimigrasian Dalam Pengawasan Pengungsi Eks-Narapidana Guna Pencegahan Residivisme di Indonesia Talita Shafa Salsabila; Masdar Bakhtiar; Sohirin Sohirin
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.6998

Abstract

Keberadaan pengungsi eks-narapidana menimbulkan tantangan baru karena di satu sisi pemerintah harus menjaga keamanan nasional, namun di sisi lain terikat dengan prinsip non-refoulement serta hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, instrumen hukum internasional, serta literatur yang relevan dengan topik yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran imigrasi tidak hanya sebatas administratif, tetapi juga sebagai penjaga kedaulatan negara dengan kewenangan dalam pendataan, pengawasan, dan koordinasi antar lembaga. Namun, keterbatasan regulasi nasional menimbulkan kekosongan hukum dalam pengawasan pengungsi eks-narapidana. Strategi yang dapat ditempuh adalah penerapan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa pendetensian, pembatasan pergerakan, serta pembinaan sosial dan psikologis, yang harus didukung oleh koordinasi lintas lembaga baik di tingkat nasional maupun internasional.
Media Sosial Dan Pengawasan Keimigrasian: Studi Kasus Pelaporan Warga Negara Ukraina 'Kocong' Ubud Wayan Nanda Yuri Arianti; Sohirin Sohirin; Devina Yuka Utami
Jurnal Aktual Justice Vol. 10 No. 2 (2025): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/aktualjustice.v10i2.1448

Abstract

PeneliPenelitian ini membahas peran media sosial dalam mendukung pengawasan keimigrasian terhadap Orang Asing di Indonesia dengan studi kasus konkret seorang anak Ukraina yang dikenal sebagai ‘Kocong’ di Ubud, Bali. Kasus ini menjadi sorotan publik setelah unggahan masyarakat di media sosial menampilkan aktivitas anak tersebut yang dinilai mengganggu ketertiban umum. Pemeriksaan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar menunjukkan bahwa Kocong dan ibunya telah melakukan pelanggaran keimigrasian berupa overstay selama 191 hari. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menelaah kronologi kasus serta efektivitas media sosial sebagai media pelaporan masyarakat terhadap aktivitas mencurigakan Orang Asing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi instrumen strategis untuk mendukung sistem pengawasan keimigrasian, mengingat ketimpangan antara luas wilayah kerja dengan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan optimalisasi pemanfaatan media sosial oleh Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan penegakan hukum keimigrasian secara responsif dan partisipatif.