Claim Missing Document
Check
Articles

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MADIUN Gunawi, Gunawi; Suwardi, Suwardi; Haryanto, Aris Tri
JI@P Vol 14 No 2 (2025): JI@P
Publisher : Master of Public Administration, Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/jp.v14i2.12498

Abstract

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dapatmenjadi acuan yang mengatur berbagai kegiatan didalamnya serta mengelola K3 secarasistematis dan komprehensif dalam suatu sistem manajemen yang utuh, sehingga diharapkandapat meminimalisir risiko kecelakaan kerja yang akan terjadi, mulai dari dampak kecelakaankerja tingkat yang paling tinggi sampai tingkat terendah.Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang telah dilaksanakan dengansebaik-baiknya tentu saja dapat memberikan jaminan keselamatan bagi para pekerjanya sertadiharapkan dapat memberikan efek yang baik dan manfaat bagi pelaku usaha konstruksi sertalingkungan dari kegiatan proyek konstruksi yang dilaksanakan dengan mengacu pada sistemperaturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kecelakaan kerja atau risiko dapatdihindari atau diminalisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh manapenerapan sistem managemen keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan dalam pekerjaankonstruksi yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) KabupatenMadiun.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan data yang dianalisisterdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan bentuk survey dankuesioner terhadap pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penerapan systemkeselamatan dan kesehatan dengan responden para penyedia jasa konstruksi yangJi@P Vol. 14 No. 2 2025 ISSN 2355- 4223Bulan Juni 2025 e-ISSN 2808-0211melaksanakan kegiatan pada Dinas PUPR Kabupaten Madiun tahun 2024 sedangkan datasekunder didapatkan dari data – data hasil monitoring yang dilakukan oleh Tim SMK3 DinasPUPR Kabupaten Madiun.Hasil penelitian menunjukkan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan danKesehatan Kerja oleh Dinas PUPR Kabupaten Madiun pada Proyek- proyek PekerjaanKonstruksi Fisik menunjukkan bahwa : Kepatuhan para pekerja dalam pemakaian AlatPelindung Diri ( APD ) mendapatkan score rata – rata 3,47 ( Baik ), dengan adanya Pelatihan/ Training pada pekerja dengan score rata – rata 3,36 (Baik) serta Sikap Kerja para pekerjadengan score rata-rata 3,50 ( Baik ), dan hasil keseluruhan mendapatkan score rata – rata3,44 ( Baik ). Hal tersebut menggambarkan bahwa penerapan SMK3 pada Dinas PUPRKabupaten Madiun sudah baik sehingga resiko kecelakaan kerja dapat diminimalisir. Kata Kunci : penerapan SMK3, skala likert
Pengaruh Brand Image, Web Quality dan Trust Terhadap Purchase Intention Melalui Electronic Word of Mouth sebagai Variabel Intervening Studi Kasus pada Pembelian Body Care Secara Online di Marketplace Raharjo, Prasetyo Budi; Haryanto, Aris Tri; Dewi, Septiana Novita
ProBank Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : STIE AUB Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36587/probank.v10i1.1965

Abstract

DAMPAK GAYA HIDUP DAN PERSEPSI TERHADAP SIKAP KONSUMEN DAN KEPUTUSAN PEMBELIAN MAKANAN MELALUI APLIKASI ONLINE (GO FOOD) (Studi Pada Mahasiswa di Wilayah Surakarta) Haryanto, Aris Tri; Dewi, Septiana Novita
Jurnal Perilaku dan Strategi Bisnis Vol. 13 No. 1 (2025): Februari (IN PRESS)
Publisher : Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26486/jpsb.v13i1.4828

Abstract

Aplikasi Go-Food merupakan sebuah fitur layanan food delivery layaknya delivery order di sebuah rumah makan. Dengan maraknya bisnis yang menggunakan aplikasi Go-Food membuat pengusaha UMKM berupaya meningkatkan omset penjualannya dengan menggunakan layanan food delivery. Layanan semacam Go-Food yang semakin diminati masyarakat di era digital saat ini, mereka menutut layanan yang praktis dan cepat. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris dari dampak gaya hidup dan persepsi terhadap sikap konsumen dan keputusan pembelian makanan khususnya di Wilayah Surakarta. Obyek dalam penelitian ini adalah yang berstatus mahasiswa, hal ini disebabkan karena mahasiswa yang diyakini memiliki potensi cukup besar untuk menggunakan aplikasi Go-Food, selain itu mahasiswa lebih kreatif dan sering mencoba tantangan-tatangan baru dalam perkembangan tekhnologi. Sampel dalam penelitian ini sejumlah 96 responden dengan teknik purposive sampling. Teknik analisis menggunakan analisis jalur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gaya hidup dan persepsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap. Gaya hidup, persepsi dan sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hasil perhitungan nilai R2 total sebesar 0,899 dapat diartikan variasi keputusan pembelian mahasiswa yang menggunakan aplikasi online (go food) di Wilayah Surakarta dijelaskan oleh variabel gaya hidup, persepsi dan sikap sebesar 89,9%. Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa pengaruh langsung gaya hidup terhadap keputusan pembelian menghasilkan nilai lebih besar dibandingkan pengaruh tidak langsung, sehingga lebih efektif melalui jalur langsung. Pengaruh langsung persepsi terhadap keputusan pembelian menghasilkan nilai lebih besar dibandingkan pengaruh tidak langsung, sehingga lebih efektif melalui jalur langsung.
Pemanfaatan digital marketing produk tenun kain goyor sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat Desa sambirejo kecamatan plupuh Haryanto, Aris Tri; Dewi, Septiana Novita; Nugroho, Ernes Cahyo; Hartini, Hartini; Nugroho, Anggoro Panji
WASANA NYATA Vol 9, No 1 (2025)
Publisher : STIE AUB Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36587/wasananyata.v9i1.1990

Abstract

Desa Sambirejo, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, telah lama dikenal sebagai salah satu pusat pengrajin tenun kain goyor yang memiliki ciri khas unik, baik dari segi motif, warna, maupun teknik pembuatannya. Namun, di tengah perkembangan zaman dan perubahan perilaku konsumen, penjualan kain goyor menghadapi tantangan besar. Produk yang dihasilkan oleh para pengrajin selama ini lebih banyak dipasarkan secara konvensional melalui pameran, toko kecil, atau penjualan langsung di rumah produksi. Metode pemasaran ini memiliki jangkauan terbatas dan bergantung pada kehadiran pembeli secara fisik. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi—terutama internet dan media sosial—telah membuka peluang baru dalam pemasaran produk. Berangkat dari kondisi tersebut, tim pengabdian kepada masyarakat merasa perlu memberikan pelatihan dan pendampingan terkait digital marketing, yang mencakup strategi promosi di media sosial, pemanfaatan marketplace, teknik fotografi produk, dan pengelolaan konten digital. Harapannya, kegiatan ini dapat menjadi pintu gerbang bagi pengrajin untuk mengembangkan pemasaran yang lebih luas, meningkatkan omzet penjualan, dan pada akhirnya memperkuat perekonomian masyarakat desa. Hasil dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini masyarakat menjadi lebih paham pentingnya digital marketing dalam proses bisnis, dan dapat praktek untuk menggunakan media sosial dalam proses bisnis yang dilakukan.
Collaborative Governance dalam Pengembangan Kampung Wisata Kelurahan Keprabon Kecamatan Banjarsari Khamid, Luthfi; Suwardi, Suwardi; Haryanto, Aris Tri
JI@P Vol 14 No 2 (2025): JI@P
Publisher : Master of Public Administration, Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/jp.v14i2.12384

Abstract

The results of the Collaborative Governance study in the development of the Keprabon Village Tourism Village were carried out with several things, namely: 1) Face-to-face dialogue as a communication tool in collaboration in developing tourist villages in Keprabon Village is very important for building trust, solving problems together, and designing effective strategies. Local communities involved in this dialogue will feel ownership and responsibility for tourism development, which in turn will strengthen the sustainability of the tourism village. 2) Building trust in collaborative tourism village development in Keprabon Village is a process that requires open communication, active community involvement, consistency in action, and commitment to project sustainability. Well-built trust will enable all parties to work together more effectively and realize inclusive and sustainable tourism village development. This trust must be continuously fostered through transparent and accountable management, as well as respect for existing local wisdom. 3) Commitment to process in collaborative tourism village development in Keprabon Village is very important for the success of this project. All parties involved must have the same awareness of the importance of carrying out the process with full responsibility, from planning to evaluation. This will ensure that tourism village development can take place in a coordinated manner, overcome emerging challenges, and provide sustainable benefits for the community, government, and private sector. Keywords: Collaborative Governance Tourism Village
OPTIMALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI PERSURATAN DI KANTOR KELURAHAN NGLAMES KECAMATAN MADIUN KABUPATEN MADIUN Purnamasari, Dyah Ayu; Pramono, Joko; Haryanto, Aris Tri
JI@P Vol 14 No 2 (2025): JI@P
Publisher : Master of Public Administration, Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/jp.v14i2.12531

Abstract

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan administrasi di Kantor Kelurahan Nglames Kecamatan Madiun secara umum sudah cukup optimal, dengan reliabilitas yang baik, daya tanggap petugas yang memadai, dan empati yang tinggi terhadap masyarakat. Pelayanan administrasi dijalankan dengan prosedur yang jelas dan bukti fisik yang terorganisir dengan baik. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam meningkatkan kecepatan dan ketepatan waktu, transparansi, serta sosialisasi prosedur kepada masyarakat agar pelayanan dapat lebih optimal dan memenuhi harapan warga. Hambatan dalam optimalisasi pelayanan administrasi persuratan di Kelurahan Nglames meliputi keterbatasan jumlah petugas yang menyebabkan antrian panjang dan pelayanan yang kurang efisien, infrastruktur yang kurang memadai terutama dalam teknologi yang memperlambat proses administrasi, kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur yang berlaku, komunikasi yang kurang efektif antara petugas dan masyarakat, serta tingginya jumlah permohonan yang menyebabkan beban kerja berlebihan bagi petugas. Kata Kunci : Reliability, daya tanggap, jaminan, empati, bukti fisik dalam Pelayanan Administrasi Persuratan ABSTRACT The results of the study indicate that administrative services at the Nglames Village Office, Madiun District, are generally quite optimal, with good reliability, adequate responsiveness of officers, and high empathy towards the community. Administrative services are carried out with clear procedures and well-organized physical evidence. However, there is still room for improvement, especially in increasing speed and timeliness, transparency, and socialization of procedures to the community so that services can be more optimal and meet residents' expectations. Obstacles in optimizing administrative services for correspondence in Nglames Village include the limited number of officers which causes long queues and inefficient services, inadequate infrastructure, especially in technology which slows down the administrative process, lack of public understanding of applicable procedures, ineffective communication between officers and the community, and the high number of requests which causes excessive workload for officers. Keywords: Reliability, responsiveness, assurance, empathy, physical evidence in Administrative Letter Services
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelengaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastuktur Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Madiun Rosihul Ilmu, Fuhham; Haryanto, Aris Tri; Suryo, Herning
JI@P Vol 14 No 2 (2025): JI@P
Publisher : Master of Public Administration, Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/jp.v14i2.12536

Abstract

ABSTRAK Peranan infrastruktur sangat penting dan dibutuhkan publik dalam rangka memudahkan akses perubahan-perubahan lebih baik. Salah satunya tentang Infrastruktur Alat Penerangan Jalan. Komitmen Pemkab Madiun dalam menyediakan infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ) ditunjukkan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan Umum. Tujun penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022. Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh secara primer berdasarkan hasil wawancara di lapangan, observasi, dan dokumentasi. Analisis datanya yaitu reduksi data, display data, dan verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini yaitu Implementasi Peraturan Bupati Madiun Nomor 14 Tahun 2024 berdasarkan pada teori Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi dengan indikator transmisi, kejelasan, dan konsistensi sudah baik dan lancar mulai dari sebelum dan setelah ditetapkan Peraturan Daerah. Sumber daya yang ada sudah lengkap dan optimal, terbukti dengan berhasilnya dipasang 7.459 APJ. Disposisi telah tepat sasaran untuk pengangkatan birokrasi yang sesuai dengan keahlian masing-masing personil. Sedangkan untuk insentif tidak diberikan dengan tujuan untuk menghindari adanya korupsi pada Proyek Penyediaan Alat Penerangan Jalan. Struktur Birokrasi tentang Standar Operasional Prosedur berjalan dengan baik, terbukti dengan dasar pelaksanaan kebijakan Proyek Penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ) ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022. Kata Kunci: Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022, KPBU, Alat Penerangan Jalan (APJ) ABSTRACT The role of infrastructure is very important and is needed by the public in order to facilitate access to better changes. One of them is about Street Lighting Infrastructure. The Madiun Regency Government's commitment to providing road lighting infrastructure (APJ) is demonstrated by the issuance of Madiun Regency Regional Regulation Number 2 of 2022 concerning the Implementation of Regional Government Cooperation with Business Entities in Providing Public Street Lighting Infrastructure. The aim of the research is to find out and describe the implementation of Madiun Regency Regional Regulation Number 2 of 2022. This type of research is qualitative descriptive. Data sources were obtained primarily based on the results of interviews in the field, observation and documentation. Data analysis includes data reduction, data display, data verification and conclusion drawing. The results of this research are the implementation of Madiun Regent Regulation Number 14 of 2024 based on Edward III's theory which includes communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Communication with indikators of transmission, clarity and consistency has been good and smooth starting before and after the Regional Regulations were stipulated. Existing resources are complete and optimal, as proven by the successful installation of 7,459 APJ. Disposition has been right on target for bureaucratic appointments in accordance with the expertise of each personnel. Meanwhile, incentives are not given with the aim of avoiding corruption in the Street Lighting Equipment Provision Project. The bureaucratic structure regarding Standard Operational Procedures is running well, as evidenced by the basic implementation of the policy for the Road Lighting Equipment Provision Project (APJ) referring to Madiun Regency Regional Regulation Number 2 of 2022. Keywords: Madiun Regency Regional Regulation Number 2 of 2022, KPBU, The Road Lighting Equipment Provision Project
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM SULTANIKAH CAPINGAN (KONSULTASIS PRANIKAH BAGI CALON PINANGANTEN) DI KOTA SURAKARTA Nihayatunniswah, Nihayatunniswah; Winarti, Winarti; Haryanto, Aris Tri
JI@P Vol 13 No 1 (2024): JI@P
Publisher : Master of Public Administration, Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/jp.v13i1.10411

Abstract

Collaborative Governance in the Sultanikah Capingan Program (Premarital Consultation for Prospective Pinanganten) in Surakarta City. Research on the implementation of the Sultanikahcapingan Program which was present starting in 2020 by adopting Stephen Ballogh's Collaborative Governance theory with a qualitative approach and descriptive method. According to the theory, in Collaborative Governance a program cannot run alone without the support of relevant stakeholders who have the same motivation, commitment, goals and mission. This program involves several stakeholders, the first is DP3AP2KBSurakarta City as the project leader, 6 religious institutions organizing marriage(KUA, BAGKS, Walubi, Kevikepan, Parisada Hindhu Dharma, MAKIN) and thecommunity as the target of the program, especially prospective brides. The datafrom this study were obtained from interviews with these stakeholders using the indepth interview method, as well as through literature study. The data analysis technique uses interactive techniques according to Miles, Huberman and Saldana. In the course of this program, there has been a decrease in the number of catin (bride-to-be) target coverage who received consultation from officers. Commitmentwith stakeholders also experienced several obstacles related to implementation time, provision of venues and implementation. For this reason, the Sultanikahcapingan program was researched from the collaboration process carried out by stakeholders, so that the results of the research will be known how the process, dynamics and adaptation of the results of the Sultanikah capingan program are running. Keywords: bride-to-be, Collaborative governance, Sultanikah capingan
EFEKTIVITAS PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA SURAKARTA UNTUK MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) Fauziah, Eka Istiyani; Haryanto, Aris Tri; Suranto, Joko
JI@P Vol 14 No 1 (2025): JI@P
Publisher : Master of Public Administration, Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/jp.v14i1.10412

Abstract

Anak-anak merupakan kelompok penduduk usia muda yang mempunyai potensiuntuk dikembangkan, oleh karena itu mereka membutuhkan sebuah organisasiatau institusi yang dapat melayani atau melindungi hak-hak mereka. ProgramKota/Kabupaten Layak Anak adalah bentuk aksi nyata pemerintah dalam rangkamelindungi hak-hak anak.Teori yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkanteori Sutrisno (2007 : 125-126) yang menggunakan 5 indikator yaitu PemahamanProgram, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan, dan PerubahanNyata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas programPerlindungan Anak dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) yang dilakukanoleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta. Metode yangdigunakan adalah kualitatif deskriptif. Informan dipilih secara PurposiveSampling yaitu Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan KhususAnak, Analis Kebijakan Muda Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan KhususAnak, Staff Bidang, dan masyarakat atau orang tua. Teknik pengumpulan datamelalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitianini menggunakan teori dari Miles, Huberman dan Saldana (2014) yaitumenganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas programPerlindungan Anak untuk mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) di DinasPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta sudah cukup baik, denganindikator pemahaman program dengan adanya sosialisasi yang diberikan olehBidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak kepada masyarakatatau orang tua sudah berjalan dengan baik, tepat sasaran yang sudah mencapaitarget yang direncanakan, tepat waktu dalam melaksanakan setiap kegiatan padaprogram tersebut, tercapainya tujuan dengan adanya program-program baru, danperubahan nyata yakni hak-hak anak menjadi terpenuhi.Key Words : Efektivitas Tepat Waktu, Program Perlindungan Anak, Kota LayakAnak (KLA)