Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.413
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cakrawala Pendidikan Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Jurnal Hukum Respublica Jambe Law Journal Indonesian Journal of Economics, Social, and Humanities Law, Development and Justice Review Jurnal Sosial Humaniora Sigli Legalitas: Jurnal Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Unri Conference Series: Community Engagement Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Jurnal Ilmu Hukum Riau Law Journal Jurnal Hukum Non Diskriminatif Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Health Education Law Information and Humanities
Gusliana HB
Universitas Riau
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 61 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 61 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pengembangan Potensi Lokal di Desa Kesumbo Ampai Sujianto; Adianto; Hasim As'ari; Gusliana HB; Umami, Irwin Mirza; Kusuma Habibie, Dedi; Risky Arya Putri
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 5 No. 4 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN) Edisi September - Desembe
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v5i4.4593

Abstract

Artikel ini membahas mengenai implementasi program pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal yang dilaksanakan di Desa Kesumbo Ampai. Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang tersedia, sehingga mereka mampu mengambil keputusan dan tindakan yang mendukung kesejahteraan desa secara berkelanjutan. Dengan memanfaatkan potensi lokal seperti Ubi Manggalo, program ini berfokus pada peningkatan kemampuan masyarakat dalam menggali dan mengembangkan potensi desa yang selama ini belum dimaksimalkan. Melalui pendekatan partisipatif, program ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap kegiatan, sehingga tidak hanya meningkatkan kemandirian, tetapi juga membangun kapasitas dan keterampilan dalam pengelolaan sumber daya lokal secara berkesinambungan. Hasil dari program ini menunjukkan peningkatan kemandirian masyarakat serta adanya keinginan yang kuat untuk memanfaatkan potensi lokal, yang diiringi dengan peningkatan keterampilan dan kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi desa dengan lebih efektif dan berkelanjutan.
Pengaturan Electronic Voting ( E-Voting ) Sebagai Perwujudan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil Dalam Pemilihan Umum (Pemilu ) Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan Indonesia Junindri, M. Tegar; HB, Gusliana; Rauf, Muhammad A.
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 24.2 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sarana demokrasi untuk memilih pemimpin. Pelaksanaan Pemilu menjadi tolak ukur demokratisasi suatu negara. Pemilu di Indonesia dilaksanakan lima tahun sekali secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam praktiknya, banyak ditemukan permasalahan dalam Pemilu konvensional seperti kesalahan dalam penandaan kertas suara dan lamanya proses perhitungan suara. Oleh karena itu, muncul gagasan Pemilu elektronik (e-voting) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. E-voting memiliki banyak keunggulan namun juga tantangan seperti kerentanan terhadap kecurangan. Perlu persiapan matang agar penerapan e-voting berjalan baik sesuai asas Pemilu. Jenis penelitian ini dapat digolongkan pada jenis penelitian normatif. Pada penelitian ini, fokus mengkaji mengenai perbandingan hukuman dari kedua sumber hukum yaitu hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan metode kajian kepustakaan, setelah data terkumpul kemudian dianalisis untuk ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaturan Elektronik Voting (E-Voting) Sebagai Perwujudan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, dan Adil Dalam Pemilu Serentak Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan Indonesia, dapat disimpulkan bahwa perbandingan sistem E-voting dengan konvensional dapat dicermati dalam hal E-voting lebih efisien, akurat, konkret, serta transparan, sedangkan pengaturan hukum terhadap pemilu melalui e-voting perlu memperhatikan kedudukan putusan MK dalam hierarki perundang-undangan Indonesia yang setara dengan UU sehingga berkekuatan hukum mengikat, dengan contoh putusan MK nomor 147/PUU-VII/2009 tentang pengujian UU no. 32 tahun 2004, PP pengganti UU no. 1 tahun 2014, UU no. 11 tahun 2008, dan perbup tentang pemilihan kepala desa menggunakan sistem e-voting.
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Perda Rizwanda, Wawan; Haryono, Dodi; HB, Gusliana
Jurnal Hukum Non Diskriminatif Vol. 3 No. 2: Januari 2025
Publisher : PT. Bangun Harapan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56854/jhdn.v3i2.444

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan administrasi kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini juga mengeksplorasi hambatan dalam pelaksanaan administrasi kependudukan serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka, serta dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada standar pelayanan yang ditetapkan, implementasi di lapangan sering mengalami kendala, seperti kurangnya infrastruktur teknologi, minimnya sumber daya manusia, dan praktik pungutan liar. Hal ini berdampak pada rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan. Upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir mencakup peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, penguatan infrastruktur teknologi, dan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di wilayah terpencil. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan publik, khususnya dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.
Pengembangan Pemasaran Makanan Khas Palito Daun Sebagai Produk Unggulan Daerah Kampar di Desa Naumbai, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau HB, Gusliana; Andrikasmi, Sukamarriko; Ardiayanto, Syaifullah Yophi; Habibie, Dedi Kusuma; Yunus, Wan Muhammad
Unri Conference Series: Community Engagement Vol 6 (2024): Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/unricsce.6.838-848

Abstract

Naumbai Village is a village located in Kampar District, Kampar Regency, Riau Province. Naumbai Village was formed and designated as a preparatory village in 2003. The people of Naumbai Village come from the indigenous Malay tribe, the majority of whom work as farmers. With 1,017 women, Naumbai village is well known for its residents' skills in making various kinds of traditional foods such as galopuong, bomban leaf lopek, sarikayo, and leaf palito. Palito daun is very well known and famous among the people of Kampar, because several years ago it was used as a traditional food icon by the Kampar regional government on the anniversary of the district which is known as the veranda of the Mecca of Riau. A business marketing development strategy can be the key to success or even failure in a company. Determining the right target and which business development strategy should be used to achieve business goals can be a risky decision. When a business has a strong strategy, aligned with business goals, and implemented well, the strategy has the potential to increase growth and high profitability.
PELAKSANAAN INOVASI PENCATATAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PAYAKUMBUH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus di Kelurahan Ibuh, Kecamatan Payakumbuh Barat) Maulana, Daffa Fadhil; HB, Gusliana; Zulwisman, Zulwisman
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 7, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v7i1.2346

Abstract

Warga negara memiliki hak untuk memiliki nama sebagai tanda identitas, diakui melalui dokumen resmi seperti akta kelahiran. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh memiliki dua inovasi: Pulang Bersalin Anak Mendapat Akta Lahir dan Identitas Anak atau Puber Anak Melania, serta Gerakan Sinergi Terpadu Mengejar Target Dokumen Akta Kelahiran Ku Melalui Strategi “Buatkan, Antarkan, Mengumpulkan” atau Gesit Kejar Daku “BANG”. Namun, pada 2023, 53,85% data kelahiran belum terdaftar resmi di Kota Payakumbuh, termasuk di Kelurahan Ibuh (55,12%). Penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis atau empiris, melihat kenyataan di lapangan. Hasilnya menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh telah memenuhi 9 dari 13 asas pelayanan publik, tetapi belum memenuhi 4 asas, seperti asas kepentingan umum, kesamaan hak, kepastian hukum, dan keprofesionalan.Kendala utama termasuk keterbatasan dana dan kompetensi SDM dari dinas tersebut. Pemerintah Kota Payakumbuh juga kurang mengevaluasi prioritas kelompok usia pencatatan akta kelahiran, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran. Upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh adalah membuat peraturan daerah terkait administrasi kependudukan, menyederhanakan tahapan pengurusan akta kelahiran, memperluas kerjasama, dan melakukan evaluasi rutin pada inovasi pelayanan.
Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Desa Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Hendri, Radewa Kurniawan; HB, Gusliana; Zulwisman, Zulwisman
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 3.B (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan Pemusyawaratan Desa merupakan lembaga yang memantau pelaksanaan peraturan desa dan memberikan kesempatan kepada pemerintahan Desa untuk meningkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan adalah membuat perencanaan bersama dengan perangkat desa. Kasus yang ditemui penulis yaitu BDP yang tidak berjalan efektif karena tugas dan fungsi BPD tidak berjalan dengan baik. Karena selama lebih kurang 4-5 tahun setelah dibentuk BPD tidak terlihat kinerja yang terjalankan dengan baik dan tidak ada terobosan untuk menciptakan suatu Peraturan Desa. Jenis penulisan penelitian ini dilakukan secara sosiologis yang artinya meninjau keadaan permasalahan yang ada dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku dan yang mengatur permasalahan tersebut. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gunung belum maksimal dalam pelaksanaannya karena kurangnya pemahaman Badan Permusyawaratan Desa terahadap tugas dan fungsi dalam peraturan yang berlaku
Pengelolaan Keuangan Bumdes Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Utama, Ifan Novrialdi; HB, Gusliana; Zulwisman, Zulwisman
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 3.D (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (comercial institution). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa dimana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yaitu penulis secara lansung turun kelapangan untuk melakukan observasi dan wawancara seperti mencari data yang dibutuhkan. Sifat dari penelitian ini yatu deskriptif, yaitu bermaksud untuk memberikan gambaran tentang permasalahan pokok penelitian. Teknik pengambilan sampel di penelitian ini adalah focal sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian yang dianggap dapat memberikan informasi sebagaimana yang diharapkan. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu seluruh pengurus BUMDes Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan BUMDes Karya Usaha di Desa Petapahan, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sudah sesuai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Adapun faktor yang menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan BUMDes Karya Usaha di Desa Petapahan, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau adalah kendala internal yang berupa keterbatasan tenaga kerja, terbatasnya modal usaha dan faktor eksternalnya berupa kurangnya kesadaran masyarakat akan peran dari BUMDes tersebut dan kurangnya kerjasama antar pihak desa, sedangkan upaya mengatasi kendala dalam pengelolaan keuangan BUMDes Karya Usaha harus memenuhi standar administrasi dengan baik, dan menerapkan prinsip-prinsip yang berlaku
Kebijakan Penanganan Stunting: Sebuah Tinjauan Literatur dalam Konteks Ekonomi, Sosial, dan Pembangunan Habibie, Dedi Kusuma; HB, Gusliana; Firdaus, Emilda; Yophi Ardiyanto, Syaifullah; Musliadi, Ricki; Atika Ulfa Putri
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 24 No 1 (2025)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/njip.v24i1.836

Abstract

Stunting merupakan masalah kesehatan serius yang berdampak multidimensional terhadap pembangunan ekonomi dan sosial, khususnya di negara berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas berbagai kebijakan pencegahan stunting dari perspektif ekonomi, studi pembangunan, dan kebijakan kesehatan. Metode yang digunakan adalah tinjauan pustaka sistematis dengan sumber utama dari basis data Web of Science, menggunakan kata kunci “Stunting Policies” pada artikel yang terbit antara tahun 2004 hingga 2023. Sebanyak 68 artikel yang relevan dianalisis berdasarkan kategori ekonomi, pembangunan, kebijakan kesehatan, hukum, dan ilmu politik. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang efektif seperti peningkatan pendapatan rumah tangga miskin, pendidikan perempuan, ketahanan pangan, serta akses terhadap layanan kesehatan dan sanitasi berperan penting dalam pencegahan stunting. Selain itu, Studi pembangunan menegaskan bahwa pengurangan stunting membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan dengan fokus pada peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan perempuan, pengentasan kemiskinan, serta penguatan infrastruktur di daerah tertinggal. Temuan ini menegaskan bahwa penanggulangan stunting memerlukan kebijakan yang inklusif, lintas sektor, dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan konteks sosial serta ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
Pembatasan Penafsiran Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia:Analisis Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 Tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat dari Keterpilihan Pemilu Dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres Hakim, Fadwa; Firdaus, Emilda; HB, Gusliana
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.4974

Abstract

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan pengaruh besar dalam bidang hukum, berdasarkan kewenangan ini MK dapat memutuskan apakah norma suatu UU, baik sebagian maupun seluruhnya, bersesuaian dengan norma UUD 1945 (bernilai konstitusional) ataukah justru bertentangan (bernilai inkonstitusional). Kewenangan pengujian undang-undang menimbulkan sebuah kewenangan yang mutatis mutandis (dengan sendirinya) ada, yaitu kewenangan  untuk melakukan penafsiran dalam sebuah pengujian UU, yang secara eksplisit tidak diatur dalam konstitusi. Tidak adanya aturan terkait kewenangan penafsiran ini menimbulkan permasalahan tentang bagaimana batasan MK dalam melakukan penafsiran. Dalam kasus putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 yang amarnya dikabulkan sebagian dengan penambahan norma baru, padahal putusan pendahulunya yaitu nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023 diputus ditolak karena ditafsirkan sebagai kebijakan hukum terbuka padahal objek JR dan petitumnya kurang lebih sama, hal ini menunjukkan sikap inkonsistensi yang disebabkan tidak adanya batasan dalam penafsiran yang dilakukan MK. Jenis penelitian ini dapat digolongkan ke dalam jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus (case approach). Penelitian ini dikonsepkan dalam hukum sesuatu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah/norma yang menjadi patokan dalam berperilaku yang dianggap pantas. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, dan teknik pengumpulan data dengan metode kajian kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan. Pertama, pembatasan penafsiran kebijakan hukum terbuka dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait batas usia capres/cawapres yang paling utama adalah muatan materi tidak diatur oleh konstitusi. Kedua, akibat hukum penafsiran kebijakan hukum terbuka oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait batas usia capres/cawapres adalah perubahan regulasi, dinamika pemilu dan implikasi hukum. Saran yang dapat penulis tujukan pada MK adalah Pertama memperjelas konsep kebijakan hukum terbuka. Kedua, mencantumkan dengan jelas pembatasan kebijakan hukum terbuka dalam pertimbangan sebuah putusan. Ketiga, konsisten dengan keputusan dalam perkara dengan pokok dan substansi yang sama.
Juridical Analysis on the Possibility of Traffic Accident Victim Being Designated as Suspect Effendi, Erdianto; Ardianto, Syaifullah Yophi; HB, Gusliana; Ishaq, Ishaq
Al-Risalah Vol 23 No 2 (2023): December 2023
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v23i2.1332

Abstract

The fundamental aim of criminal law is to shield society from potential victimization, allowing for the prosecution of wrongdoers, including the offenders engaged in negligent acts. This objective leads to a legal dilemma when negligence originates from the victim, sparking a debate within law enforcement about the entity to bear the criminal responsibility. Therefore, this study aimed to explore the juridical feasibility of designating victims as suspects in the same case where the offender has been victimized. Real cases were used in this study, accompanied by secondary data and interviews with crucial policymakers. The findings show that designating victims of negligence in traffic accidents as a suspect should not be pursued. Consequently, the investigation process should be suspended when the victim is found to be responsible for the accident, as the incident does not meet the criteria for a criminal act.
Co-Authors ', Grace A, Putri Nazeeya Abdul Adib Raimudin Abdul Ghafur Adi Tiara Putri Adianto Agung Saputra Ahmad Raditya Yunizar Akmal, Zainul Al-Az, Bassam Alyusra, Muhammad Wira Andri Fandio Reza Andrikasmi, Sukamarriko Andyka Rahmat Putra Arauf, Muhammad Atika Ulfa Putri Ayu Tri Wulandari Bahari, Beno Bayu Alif Altarikh Bin Shahri, Mohd Izwan Davit Rahmadan Dedi Kusuma Habibie Dessy Artina Dodi Haryono Ega Julianda Putri Emilda Firdaus Erdianto Effendi Fachraini, Raden Shiva Nabila Garcí­a-Jiménez, José Vicente Geofani Milthree Saragih Habibie, Dedi Kusuma Hakim, Fadwa Handi, Dian Mega Handika, Yoga Hasim As'ari Hendra Setyawan, Hendra Hendra Yulianto Hendri, Radewa Kurniawan Irwin Mirza Umami Ishaq Ishaq Junaidi ' Junaidi Junaidi Junaidi Junaidi Junindri, M. Tegar Khairunnisa Hasibuan Konang Perdana Putra Laila, Arina Ledy Diana LESTARI, FIKA Lubis, Ruaida Luthfialdo Mu’ayyadi Mardalena Hanifah Maulana, Daffa Fadhil Melyanta Siringo Ringo Mexsasai Indra Meylyn Meylyn Michael Graceson Loyver Sitompul Muhammad A Rauf Muhammad A. Rauf Muhammad A. Rauf Muhammad Armada. S Muhammad Imam Susanto Mukhlis R. Musliadi, Ricki Neri Anggela NOVRILA, YUTIKA Nowak, Agnieszka Magdalena Nugroho Susanto Olifia Nobel Asyraf Parhusip, Tania Enjelina Pavlovic, Ratko Rauf, Muhammad A. Refika Wahyuni Risky Arya Putri Rizwanda, Wawan Separen, Separen Suharjana . Sujianto Sulaiha Sulaiha Syaifullah Yophi Ardiyanto Utama, Ifan Novrialdi Uwaisyah Rani Wan Muhammad Yunus, Wan Muhammad Widiyanto Widiyanto Wijaya, Putra Wulan Septiani Zainul Akmal Zulfikar Jayakusuma Zulwisman, Zulwisman