Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.549
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cakrawala Pendidikan Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Jurnal Hukum Respublica Jambe Law Journal Indonesian Journal of Economics, Social, and Humanities Law, Development and Justice Review Jurnal Sosial Humaniora Sigli Legalitas: Jurnal Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Unri Conference Series: Community Engagement Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Jurnal Ilmu Hukum Riau Law Journal Jurnal Hukum Non Diskriminatif Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Health Education Law Information and Humanities
Gusliana HB
Universitas Riau
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 62 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 62 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
POLITIK HUKUM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI NOVRILA, YUTIKA; Indra, Mexsasai; HB, Gusliana
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2024): Januari - Juni 2024
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legal Politics which is the direction of a legal policy made officially by the stateregarding laws that will be enforced or will not be enforced to achieve state goals within acertain period as well as a formal-procedural mechanism that determines whether or not thislaw-making procedure is legal can be related to legal development which cannot be separatedfrom the social reality that lives in a country. The dissolution of political parties is regulated inarticles 68 to 73 of Law no. 24 of 2003 concerning the Constitutional Court. As in other cases,in an application for the dissolution of a political party, there are three (3) possible decisionsthat will be handed down by the constitutional court, namely the application is declaredinadmissible, the application is granted and the application is decided within 60 days. If theconstitutional court is of the opinion that the petition does not meet the requirements. So thatresulted in weaknesses in the constitutional court, related to the existence of Legal Standingholders for proposing the dissolution of political parties which were only proposed by thegovernment. Until now, the Constitutional Court has never decided to disband a political partybecause it has never been brought to court.The purpose of this study is to find out an idea that there is a weakness in theConstitutional Court in the dissolution of political parties in Indonesia. This type of researchis normative in which the writer tries to collect and analyze bibliographical data as a writingsource which is divided into primary, secondary and tertiary data.The results of this study are that the dissolution of political parties is due to partyactivities that are contrary to Pancasila, and the 1945 Constitution of the Republic ofIndonesia. So that there is a weakness in the Constitutional Court in dissolving politicalparties, which no longer fulfills the requirements determined by laws and regulations anddoes not carry out its obligations and does not carry out its functions in accordance withapplicable laws and regulations, in laws and regulations, legal politics has a very importantrole as a necessary reason in the formation of a statutory regulation and becomes aformulation in articles. Indonesia is a democratic country that must uphold democratic valuesand the concept of law must have an obligation to guarantee legal order, guarantee theupholding of a law as a prosperous socio-economic concept for service.Keywords: Legal Politics - Constitutional Court - Dissolution of Political Parties
Era Reformasi: Implementasi Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia Bahari, Beno; HB, Gusliana
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 15, No 2 (2023): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v15i2.494

Abstract

The history of the Indonesian constitution can be said to have gone through various stages of development. Each stage gives rise to a unique constitutional model. After the New Order and the 1998 events, Indonesia began a new chapter in the reform era which saw several government era changes. Each government has its own characteristics in running its government. The aim of writing this article is to understand the implementation of the rule of law and democracy in reform. This research is qualitative research that is bibliographic in nature (library research) to examine the concept of the legal state as the main object in this research. The research results show that a constitutionally based rule of law in a country has characteristics that are each adapted to the nation's philosophy and legal ideals. Therefore, in a democratic rule of law, it is the people who are considered to determine the enactment of a constitution. The embodiment of democratization in Indonesia is the existence of the concept of government decentralization since the reform era as an anti-thesis to the concept of centralization implemented by the New Order. The implication is that there is a shift in the locus of power from the center to the regions. With the spirit of decentralization, regions increasingly have broader autonomous authority.  
Implementasi Peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Mengawasi Koperasi Produsen Kelapa Sawit Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah A, Putri Nazeeya; HB, Gusliana; Separen, Separen
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.15870

Abstract

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau berfungsi sebagai unsur pelaksana dari Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 20 Tahun 2015. Peraturan ini menetapkan tugas Dinas Koperasi dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada berbagai bidang terkait koperasi dan usaha kecil menengah, serta kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah kepada Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode hukum sosiologis dengan melalui wawancara, kuesioner,studi kepustakaan, dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau telah menjalankan tugas pengawasan sesuai amanat Peraturan Gubernur. Namun, efektivitas pengawasan masih terhambat oleh kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, serta luasnya wilayah kerja. Kata Kunci: Implementasi, Dinas Koperasi, Pengawasan
Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Indragiri Hilir Dalam Menjaga Stabilitas Harga Kelapa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Niaga Kelapa (Studi Kasus Desa Pekan Kamis, Kec Tembilahan Hulu, Kab Alyusra, Muhammad Wira; HB, Gusliana; Zulwisman, Zulwisman
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 7 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.11188890

Abstract

Dampak dari menurunnya harga kelapa tentunya akan membuat daya beli masyarakat juga menurun sehingga para pedagang/petani kelapa dapat merasakan dampak tersebut dan tidak meningkatkan popularitas petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian peraturan hukum terkait perkebunan kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perdagangan Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir di Kabupaten Indragiri Hilir di Kesaten Kesatu tentang Menjaga Stabilitas Harga Kelapa Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis atau empiris. Penelitian yuridis sosiologis atau empiris merupakan suatu pendekatan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan dengan cara terjun langsung ke objeknya. Dengan lokasi penelitian bertempat di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan populasi dan sampelnya adalah seluruh pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa data primer dan data sekunder, dan teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara wawancara. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir hanya melakukan pengendalian harga terkait penjualan buah kelapa, dengan tidak tersosialisasikannya Peraturan Daerah tentang Tata Niaga Kelapa secara menyeluruh dan penguatan sumber daya manusia dari Kelompok Tani/Petani yang masih kurang. Untuk menaikkan harga jual kelapa, sebagian besar petani menjual ke pengepul kelapa, kemudian pengepul kelapa menjual kelapa ke anakan yang merupakan perpanjangan tangan dari pabrik atau industri kelapa. Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga melakukan pengendalian harga sesuai dengan penetapan harga dan margin perdagangan kelapa yang juga terkait dengan penurunan harga dari agen, serta ikut melakukan pengendalian untuk menurunkan harga agar kembali stabil sebagaimana mestinya. Kendala yang dihadapi adalah terlalu banyaknya rantai perdagangan sehingga menyebabkan harga turun dan kurangnya sumber daya manusia bagi petani untuk mengelola kelapa sehingga menghasilkan kelapa yang berkualitas. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah Indragiri Hilir dalam memaksimalkan stabilitas harga kelapa adalah dengan mengoptimalkan peraturan yang ada, mengembangkan sumber daya petani dan memaksimalkan pengawasan agar terlaksananya stabilitas harga kelapa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Niaga Kelapa.
Tinjauan Yuridis Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Lubis, Ruaida; HB, Gusliana; Diana, Ledy
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 11 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12803827

Abstract

The purpose of this study is to analyze the regulation related to community participation in the formation of village regulations as well as the ideal form of community participation in the formation of village regulations based on Article 24 of Law Number 6 Year 2014 on Villages. The type of research used by the author is normative legal research with qualitative data analysis that produces descriptive data. The results of this study state that the regulation of community participation in the formation of village regulations based on Article 24 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages has failed because the level of community participation is still minimal. The author in this discussion provides an explanation of legal derivatives related to community participation in the formation of village regulations and the ideal form of participatory and transparent village regulations.
Implementasi Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Melindungi Data Masyarakat Yang Melakukan Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Di Kota Pekanbaru Al-Az, Bassam; HB, Gusliana; Junaidi, Junaidi
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 11 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12525571

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peranan, hambatan dan upaya agar implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan di Kota Pekanbaru berjalan sesuai peraturan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologi. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau; Staf Edukasi Perlindungan Konsumen; Komunitas yang terkena dampak. Lokasi penelitian di OJK Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka, dengan analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi data pribadi masyarakat yang melakukan pinjaman online berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan di Kota Pekanbaru belum dilaksanakan dengan baik; Kendala Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi data pribadi masyarakat yang melakukan pinjaman online berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan di Kota Pekanbaru yaitu karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pinjaman online dan tidak mengetahui yang mana. lembaga keuangan pinjaman online legal dan diperbolehkan OJK; Upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan sanksi kepada lembaga keuangan yang ilegal atau tidak diizinkan oleh OJK, dimana sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif yang diatur dalam PJOK Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. tepatnya pada Pasal 49.
Analisis Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Di Kabupaten Siak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Handi, Dian Mega; Zulwisman, Zulwisman; HB, Gusliana
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 3 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10662710

Abstract

The function of the DPRD regarding authority in terms of supervision over the implementation of Regional Regulations is also regulated in Article 101 Paragraph (1) C of Law Number 9 concerning the second amendment to Law Number 23 of 2014 which reads: "The Provincial DPRD also has duties and authority carry out supervision over the implementation of Provincial Regional Regulations and the Provincial APBD”. Therefore, the aim of this thesis research is first, to find out the supervision of the Regional People's Representative Council (DPRD) in Siak Regency in the perspective of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. Second, to find out the influencing factors of the Regional People's Representative Council (DPRD) in Siak Regency in improving the supervisory function. Third, to find out the efforts made by the Regional People's Representative Council (DPRD) in Siak Regency to improve its supervisory function. This type of research is classified as a qualitative research type. This research uses secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials and data collection techniques carried out using library research methods, then qualitative analysis is carried out. From this research there are three main things that can be concluded. First, what needs to be considered is the implementation process. The responsibility of DPRD members to carry out supervision and guidance is a crucial aspect of their role. They must ensure that appropriate oversight is in place to maintain the integrity and effectiveness of their organizations. Second, . Factors that hinder the effective implementation of the DPRD's duties and functions include limited human resources (HR) for Siak district DPRD members who only have little and limited political experience, inadequate supporting facilities and infrastructure and an inadequate budget. Third, Siak Regency DPRD's supervision of the 2016 to 2019 APBD was carried out through field visits and hearings with work unit leaders. This inspection is carried out in three stages, namely the planning stage, implementation stage and accountability stage. Author's suggestions First, to increase the capacity of the DPRD in carrying out its main tasks and functions, this institution positions itself more professionally and independently as an organization outside the executive agency that has a supervisory function. Second, we hope that the implementation of the supervisory function of the Siak Regency DPRD can be carried out optimally and effectively so that there is a check and balance between the DPRD and the regulator in implementing it. Third, the way to show DPRD supervision is to provide initial Regional Regulations to the DPRD which outlines the responsibilities for implementing the APBD
Implementasi Single Identity Number Kartu Keluarga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Fachraini, Raden Shiva Nabila; HB, Gusliana; Akmal, Zainul
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 10 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.11498689

Abstract

Single Identity Number (SIN) is a population identity number that is unique or distinctive, single and attached to someone who is registered as an Indonesian resident. Indonesian citizens and foreigners who have permanent residence permits are only allowed to be registered on one Family Card. This means that a person who is polygamous, even though both marriages are legally valid, cannot be registered on two Family Cards (KK). This is because each resident can only have one Population Identification Number (NIK) which is recorded on one family card (KK). If more than one family card is recorded, it will be recorded as duplicate data. One case of having a SIN occurred in a person named Mr. S. Mr. S had 2 family cards. The reason he has two family cards is because he is polygamous which requires him to be the head of a family who has two wives and two family cards. This research discusses the Single Identity Number in the Family Card to reduce the number of unregistered marriage couples in Pekanbaru City and what factors inhibit the implementation of the Single Identity Number Family Card as well as the efforts made by the Pekanbaru City Government in the Family Card making service.
Implementasi Pelayanan Publik Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektoronik (E-KTP) Di Kabupaten Bengkalis Laila, Arina; HB2, Gusliana; Zulwisman, Zulwisman
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 16 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13761358

Abstract

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara. Pelayanan dalam pembuatan E-KTP merupakan salah satu contoh bentuk pelayanan publik yang diberikan pemerintah. Salah satu kabupaten yang menjadi perhatian dan fokus dalam penelitian ini adalah Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis. Pendekatan penulisan penelitian ini dilakukan secara sosiologis. Sosiologis yuridis yang artinya meninjau keadaan permasalahan yang ada dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku dan yang mengatur permasalahan tersebut. Penelitian ini dilakukan di Kabuapaten Bengkalis. Sumber data yang digunakan ialah dari data primer, data sekunder dan data tersier dengan teknik pengumpulan data dengan cara melalui wawancara, kuesioner dan kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam segi pelayanan dan implementasi berdasarkan asas pelayanan publik masih ada beberapa yang kurang contohnya seperti prinsip profesionalitas pekerja, sumber daya manusia, dalam segi waktu, dan keadilan. Beberapa faktor penghambat yang sedikit siknifikan yakni dalam segi estimasi waktu, terhambatnya karena jaringan dalam pembuatan E-KTP dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melengkapi persyaratan-persyaratan. Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu Jemput Bola dan Pengembangan Budaya Kerja bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis.
Urgensi Fast Track Legislation Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia lestari, Fika; Haryono, Dodi; HB, Gusliana
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 16 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13763612

Abstract

Fast Track Legislation is the process of forming laws through discussion stages that can be carried out quickly to avoid the process of forming legislative regulations being very fast, giving the impression of being haphazard. With the presence of the concept of fast track legislation, it at least limits and gives authority to anything that can be said to be a fast legislative process. The presence of fast track legislation in Indonesia not only creates regularity in structuring legislative functions in responding to emergency or urgent events but also places limits on a legislative process that can be carried out quickly. This research aims to find out the arrangements and practices of Fast Track Legislation in Indonesia, to find out the arrangements and practices of Fast Track Legislation in various countries and to find out projections for the adoption of Fast Track Legislation into the law formation system in Indonesia. The regulation and practice of Fast Track Legislation in various other countries, namely New Zealand, is based on motion urgency. The United Kingdom recognizes the existence of a fast track legislation mechanism to meet people's needs quickly. The United States regulates fast-track legislation in the House Rules and Manual and Ecuador, as stated in Article 140 of the Ecuador Constitution, regulates fast-track legislation. Regulations and practices of Fast Track Legislation in Indonesia where positive law in Indonesia does not specifically regulate fast track legislation mechanisms. The projected adoption of Fast Track Legislation into the law formation system in Indonesia cannot be separated from 2 (two) criticisms if it is later adopted in the formation of laws in Indonesia, namely, first, concerns about the loss of public participation in discussing laws.
Co-Authors ', Grace A, Putri Nazeeya Abdul Adib Raimudin Abdul Ghafur Adi Tiara Putri Adianto Agung Saputra Ahmad Raditya Yunizar Akmal, Zainul Al-Az, Bassam Alyusra, Muhammad Wira Andri Fandio Reza Andrikasmi, Sukamarriko Andyka Rahmat Putra Arauf, Muhammad Atika Ulfa Putri Ayu Tri Wulandari Bahari, Beno Bayu Alif Altarikh Bin Shahri, Mohd Izwan Davit Rahmadan Dedi Kusuma Habibie Dessy Artina Dodi Haryono Ega Julianda Putri Emilda Firdaus Erdianto Effendi Fachraini, Raden Shiva Nabila Fahrur Rozi Garcí­a-Jiménez, José Vicente Habibie, Dedi Kusuma Hakim, Fadwa Handi, Dian Mega Handika, Yoga Hasim As'ari Hendra Setyawan, Hendra Hendra Yulianto Hendri, Radewa Kurniawan Irwin Mirza Umami Ishaq Ishaq Junaidi ' Junaidi Junaidi Junaidi Junaidi Junindri, M. Tegar Khairunnisa Hasibuan Konang Perdana Putra Laila, Arina Ledy Diana LESTARI, FIKA Lubis, Ruaida Luthfialdo Mu’ayyadi Mardalena Hanifah Maulana, Daffa Fadhil Melyanta Siringo Ringo Mexsasai Indra Meylyn Meylyn Michael Graceson Loyver Sitompul Muhammad A Rauf Muhammad A. Rauf Muhammad A. Rauf Muhammad Armada. S Muhammad Imam Susanto Mukhlis R. Musliadi, Ricki Neri Anggela NOVRILA, YUTIKA Nowak, Agnieszka Magdalena Nugroho Susanto Olifia Nobel Asyraf Parhusip, Tania Enjelina Pavlovic, Ratko Rauf, Muhammad A. Refika Wahyuni Risky Arya Putri Rizwanda, Wawan Saragih, Geofani Milthree Separen, Separen Suharjana . Sujianto Sulaiha Sulaiha Syaifullah Yophi Ardiyanto Utama, Ifan Novrialdi Uwaisyah Rani Wan Muhammad Yunus, Wan Muhammad Widiyanto Widiyanto Wijaya, Putra Wulan Septiani Zainul Akmal Zulfikar Jayakusuma Zulwisman, Zulwisman