Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

6.55

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha Acta Comitas POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Arthaniti Studies

I KETUT WESTRA

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Author-ID : 2917420

Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 94 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

3 4 5 6 7

KEWENANGAN KURATOR DALAM PEMBERESAN ASET DEBITOR PAILIT YANG BERUPA SAHAM PADA PERSEROAN TERBATAS Cok Istri Bhagawanthi Pemayun; I Ketut Westra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 8 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan kurator serta upaya yang dapat dilakukan kurator dalam melakukan pemberesan aset debitor berupa saham pada perseroan terbatas. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil studi terhadap permasalahan yang ada adalah kurator berwenang dalam membereskan aset debitor pailit sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga kurator dapat melakukan penjual di muka umum terhadap aset debitor pailit yang berupa saham. Upaya yang dapat dilaksakan oleh kurator dalam pemberesan aset debitor pailit yang berupa saham pada perseroan terbatas adalah pertama seorang/tim kurator dapat melakukan lelang umum terhadap saham milik debitor pailit sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kedua pemegang saham lain pada perseroan tempat debitor pailit memiliki saham dapat ikut serta sebagai peserta dalam lelang tersebut. Ketiga apabila lelang atas saham tersebut tidak berhasil maka kurator diperbolehkan melakukan penjualan di bawah tangan sebagaimana kewenangannya pada Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Setelah penjualan saham dilakukan, kurator harus melapor kepada direksi perseroan agar amandemen anggaran dasar perseroan tersebut diproses. Apabila terdapat hambatan pada proses tersebut kurator dapat menginisiasi tindakan tertentu namun harus seizin hakim pengawas. This paper it aims to determine the authority of curator and to know the steps that can be done by the curator in issuing debtor assets in the form of shares in a limited company. This journal uses the normative legal research method with statutory approach and conceptual approach. The study result of the existing problems are the curator authorized to settle bankrupt debtor assets in accordance with the provision in Article 185 paragraph (1) of the Bankruptcy Law and Suspension of Debt Payment Obligations so the curator can make a public selling of it. The steps that can be done by the curator in the acquisition of bankrupt debtor assets are first curators can sell or auction the share of bankrupt debtor as mentioned in Article 185 paragraph (1) of the Bankruptcy Law and Suspension of Debt Payment Obligations. Second in the auction, other shareholders in the company where the bankrupt debtor own shares can participate in that auction. Third if the aution is unsuccessful, the curator can sell it directly to the buyer based on authority he has to Article 185 paragraph (2) of Bankruptcy Law and Suspension of Debt Payment Obligations. After the share sold, the curator must report to the directors of the company in order to process the company’s articles of association amendment. If there are obstacles in the process of issuing share, the curator can initiate certain actions, but must have the permission of the supervising judge.

PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT DI DENPASAR I Gusti Ngurah Hadi Indrawan Wijaya; I Wayan Wiryawan; I Ketut westra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 01, Januari 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.678 KB)

According to the laws of regulation base agrarian specifics, number law 5 year 1960 that the right evidence above a land in Indonesia is certificate of land right evidence. In the society, the fact that purchase and sale on land without certificate which is only base on Pipil / ground tax payment evidence still happen. Pipil that is ground tax payment Evidence only be tax voucher on soil. Whereas, certificate is strong proof about proprietary rights of land. Thereby, in this situation can cause a lawsuit of proprietary rights above a same land area. The method that used empirical juridical a approaches that done to analyze about as far as where a regulation/ legislation or law that operative effectively.

PELAKSANAAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN PRODUK KADALUARSA DI PROVINSI BALI I Gusti Agung Dewi Megawathi; I Wayan Wiryawan; I Ketut Westra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.954 KB)

Badan POM berwenang melakukan pengawasan obat dan makanan mulai dari penilaian sebelum suatu produk diijinkan beredar meliputi evaluasi terhadap keamanan, manfaat, dan mutu produk obat dan makanan, pengawasan setelah produk diijinkan beredar, penindakan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Pasal 8 Undang – Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha diarang memperdagangkan barang atau produk kadaluarsa kepada konsumen. Namun dalam faktanya masih banyak pelaku usaha yang mejual produk kadaluarsa. Tujuan penelitian ini adalah untuk Memahami proses pengasawan Badan POM kepada pelaku usaha terkait makanan yang kadaluarsa dan untuk Memahami bagaimana upaya penyelesaian dari Badan POM terhadap pelaku usaha apabila masih menjual produk kadaluarsa. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang melakukan dengan observasi atau penelitian dengan secara langsung terjun kelapangan guna untuk mendapatkan kebenaran yang akurat dalam penelitian. Hasil penelitian ini adalah Proses pengasawan yang dilakukan Badan POM kepada pelaku usaha terkait makanan yang kadaluarsa adalah pengawasan sebelum produk itu beredar dan setelah produk itu beredar. Upaya penyelesaian dari Badan POM terhadap pelaku usaha apabila masih menjual produk kadaluarsa adalah pemberian sanksi dan melakukan tindakan untuk memusnahkan produk tersebut langsung ditempat penjualan Tindakan selanjutnya apabila hal tersebut atas kelalaian penjual atau pelaku usaha, maka diberikan pembinaan untuk lebih memperhatikan jangka waktu kadaluwarsa produk yang diperjual belikan, dan apabila diketahui ada unsur kesengajaan, maka dapat dikenai sanksi Kata kunci : BPOM, perlindungan konsumen, kadaluarsa

PENJAMINAN TERHADAP SIMPANAN NASABAH YANG TIDAK DIJAMIN OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN PADA BANK YANG TERLIKUIDASI? Gusti Ayu Oka Dwi Astari; I Ketut Westra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penulisan jurnal ini dilatar belakangi oleh mekanisme pengembalian dana simpanan nasabahdyang tersimpan pada bank yang dilikuidasi. Simpanan yang dimaksud yaitu simpanan yang tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Dari latar belakang permasalahan tersebut, kemudian penulis angkat sebagai permasalahan sekaligus tujuan dari penulisan jurnal ini yaituwbagaimana tanggung jawab bankwatas simpananwnasabah yang tidak mendapatkan jaminan LPS,wserta bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukanwoleh pihak bank yang dalam hal ini yaitu BPR Swasad Artha dengan nasabah penyimpan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, pendekatan analitis dan konseptual. Sumberddata yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berasal dari datadprimer dan datadsekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian di lapangan yang berasal dari narasumber. Data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan. Kesimpulan tulisan ini yaitu pertama tanggung jawab bank terhadap simpanan nasabah yang tidakddijamin oleh LPS yaitu bank melakukan pengembalian dana kepada nasabah yang tidak mendapatkan jaminan oleh LPS sebagai bentuk pertanggungjawaban bank. Kedua, upaya yang dilakukan dalam penyelesaian simpanan nasabah yang menjadi tanggung jawab bank, dalam hal ini, para pihak menempuh jalur nonlitigasi yaitu dengan melakukan negosiasi. Kata Kunci: Bank Likuidasi, Lembaga Penjamin Simpanan, Nasabah Penyimpan

PENGATURAN BATASAN TINDAKAN INFLUENCER DALAM MELAKUKAN KEGIATAN PROMOSI PRODUK DI SOSIAL MEDIA Made Gladys Fridiana; I Ketut Westra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Jurnal ini memiliki tujuan untuk memberi pemahaman tentang pengaturan kegiatan promosi barang melalui sosial media di Indonesia serta pengaturan batasan tindakan influencer dalam melakukan kegiatan promosi barang di sosial media. Metode yang dipergunakan pada artikel terkait Pengaturan Batasan Tindakan Influencer dalam Melakukan Kegiatan Promosi Barang di Sosial Media ini mempergunakan penelitian hukum dengan jenis yuridis normatif, dengan mempergunakan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis isu hukum pada artikel ini. Hasil dari studi ini menemukan jika Pengaturan kegiatan promosi produk melalui sosial media di Indonesia secara implisit diatur dalam UU No. 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 32/2002 Tentang Penyiaran, PP No. 69/1999 Tentang Label dan Iklan Pangan dan UU No. 19/2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11/2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara khusus berkaitan dengan iklan dan pelaku usaha diatur dalam aturan tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada aturan khusus terkait kedudukan dari influencer, hal ini dikarenakan influencer bukanlah bagian dari pelaku usaha maupun tidak dibawah naungan perusahaan periklanan. Hal ini tentu saja berkorelasi pada tidak diaturnya mengenai batasan-batasan tindakan-tindakan influencer dalam melakukan kegiatan promosi produk di sosial media, sehingga sanksi yang dapat diberikan hanya kepada pelaku usaha, padahal influencer memiliki pengaruh yang sangat besar dalam tingginya tingkat penjualan suatu produk This journal aims to provide an understanding of the regulation of goods promotion activities through social media in Indonesia as well as setting limits on influencers' actions in promoting goods on social media. The method used in the article related to Setting Influencer Action Limits in Conducting Goods Promotion Activities on Social Media uses legal research with a normative juridical type, using a statutory approach to analyze the legal issues in this article. The results of this study find that the regulation of product promotion activities through social media in Indonesia is implicitly regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting, Government Regulation Number 69 of 1999 concerning Labels and Advertising. Food and ITE laws. Specifically related to advertising and business actors are regulated in the regulation. However, until now there are no special rules regarding the position of influencers, this is because influencers are not part of business actors or are not under the auspices of advertising companies. This, of course, correlates with the unregulated limits of influencers' actions in carrying out product promotion activities on social media, so that sanctions can be given only to business actors, even though influencers have a very large influence on the high level of sales of a product.

PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL ASING DI BALI Ni Komang Desi Miari; I Wayan Wiryawan; I Ketut Westra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (29.481 KB)

The title of this legal research is the Settlement of Foreign Investment in Bali.The problem of how form - the form of foreign investment dispute resolution. In thesubsequent description will also be discussed whether the constraints faced in thesettlement of foreign investment disputes. The purpose of this study was to determine theprocedures or forms of dispute resolution foreign investment in Bali. And to know andunderstand what are the constraints faced in the settlement of foreign investmentdisputes in Bali. Type used in this paper is an empirical legal research. Data collectiontechniques used are collecting secondary data and primary data. The type of approachused is the collection of field data obtained from interviews and literature study. Theconclusion of this research is a form of dispute resolution foreign investment in Bali canbe divided into 2 (two), namely by way of litigation and non-litigation. And constraintsin the settlement of foreign investment disputes through litigation, the court there was atrend favoring the national party, and in addition it is also the process of disputeresolution through the courts deemed too long so it is not efficient in terms of both timeand cost. When the settlement of foreign investment disputes through non-litigation, isthe most fundamental constraints on the implementation of the decision of thearbitration forum in which foreign arbitration award is preventive and not binding.

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) PADA PT. BANK PENGKREDITAN RAKYAT (BPR) HANEDA MITRA USAHA JAKARTA TIMUR Made Devarani Saviti Pratiwi; I Ketut Westra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (560.336 KB)

Judul penelitian ini “penyelesaian kredit macet dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada PT. Bank Pengkreditan Rakyat (Bpr) Haneda Mitra Usaha Jakarta Timur”. Permasalahan yang dijadikan kajian yakni bagaimanakah hambatan dan penyelesaian kredit dalam pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada PT. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Haneda Mitra Usaha Jakarta Timur?. Metode penelitian yang dipakai yaitu penelitian yang berjenis penelitian hukum empiris. Penelitian jenis ini dipakai yaitu untuk mengkaji antara peraturan dengan kenyataannya. Sedangkan pendekatannya melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Data yang dipakai dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder. Selain itu pengumpulan datanya menggunakan cara yakni melaui wawancara dengan pihak bank dan pihak debitur. Hambatan-hambatan penyelesaian kredit macet dalam pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada PT. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Haneda Mitra Usaha Jakarta Timur adalah debitur beretikad tidak baik yang beralaskan adanya masalah keuangan. Kasus yang terjadi, banyak debitur yang sebenarnya mampu untuk memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan kreditnya kepada PT. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Haneda Mitra Usaha Jakarta Timur sebagai kreditur, namun debitur dengan sengaja tidak menyelesaikan masalah kreditnya dengan menghindari pihak bank. Penyelesaian kredit macet dalam pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada kepada PT. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Haneda Mitra Usaha Jakarta Timur adalah melalui negosiasi. Kata kunci: Kredit, Perjanjian, Wanprestasi, PT. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Haneda Mitra Usaha Jakarta Timur

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PERSEROAN TERBATAS YANG MELAKUKAN AKUISISI (STUDI KASUS PADA PT. BANK SINAR HARAPAN BALI DAN PT. BANK MANDIRI (Tbk)) Ayu Dyah Paramitha; I Ketut Westra; Ni Putu Purwanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (108.06 KB)

Pada perusahaan yang melakukan akuisisi, pemegang saham minoritas akan dihadapkan dengan resiko dirugikan oleh kekuasaan pemegang saham mayoritas dikarenakan kalah suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Permasalahan yang akan dibahas bagaimana penerapan appraisal right dalam akuisisi perseroan terbatas serta bagaimana perlindungan hukum pemegang saham minoritas dalam akuisisi Perseroan Terbatas (PT). Bank Sinar Harapan Bali oleh PT. Bank Mandiri (Tbk). Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa penerapan appraisal right dalam akuisisi ini memerlukan bantuan dari pihak penilai (appraiser) yang mengacu pada Standar Penilaian Indonesia serta perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemegang saham minoritas berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS BAGI AHLI WARIS YANG DALAM KEADAAN TAK HADIR DAN PULANG KEMBALI Isnani Hifzhi Syauchani; I Ketut Westra; Ida Bagus Putra Atmadja
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 7 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.517 KB)

Perlindungan hukum hak waris terhadapahli waris yang dalam keadaan tak hadir dan pulang kembali berdasarkan KUHPerdata dilatar belakangi oleh banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pembagian warisan, pengunaan hukum yang akan digunakan penyelesaiannya pun mengacu kepada KUHPerdata. Permasalahan yang akan di bahas dalam tulisan ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap ahli waris yang dalam keadaan tak hadir dan pulang kembali terhadap hak-haknya sebagai ahli waris terhadap harta warisan dan pembagiannya. Penulisan tulisan ini menggunakan metotode penelitian normatif, yang untuk mencari bahan-bahan yang kemudian dikaji menggunakan peraturan perundang-undangan dan literatur sebagai bacaan.Jenis pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ahli waris yang dalam keadaan tak hadir tersebut meninggal dunia, maka ahli waris tersebut masih berhak seluruhnya atas harta warisan tersebut dan dapat menggugatnya apabila tidak mendapatkan warisan sebagaimana haknya yang seharusnya didapatkan.

PELELANGAN ATAS BARANG JAMINAN GADAI DALAM HAL TIDAK MENCUKUPI PELUNASAN HUTANG DEBITUR PADA PT. PEGADAIAN (Persero) DI KOTA DENPASAR Luh Nardian Andryanthi; Adiwati -; I Ketut Westra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (46.144 KB)

In this paper was reviewed about an auction for pawning guaranteed goods in term of unfulfilled settlement of debtor’s obligation in PT. Pegadaian (Persero) at Denpasar city. The method which was used by the researcher in this paper writing was descriptive method. This paper was arranged based on empirical legal research. The regulation was used in this paper were Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) and Pedoman Operasional Kantor Cabang Pegadaian. The result of this research was a problem which faced out by Pegadaian in pawning practice mostly in low intensity of buyer interest. However the quite high settled basic price form main office of Pegadaian and the auction’s goods did not sell out could affect the unfulfilled debtor’s obligation settlement. Therefore, it was possible for Pegadaian to do persuasive approach to the debtor’s for paying their remnant obligation. However, if the debtor’s could not pay their obligation, the auction goods would be bought by Pegadaian and be the company asset.

Co-Authors A. A. Gde Agung Darma Kusuma A. A. Gede Agung Dharma Kusuma A.A. Ratih Saraswati A.A. Sri Indrawati Adiwati - Agastya, I Made Yoga Aminuyati Anak Agung Sri Indrawati Anton Dinata Ariyati, Ni Made Artaningsih, Putu Diah Ayu Dyah Paramitha Azzahra Salsabila Novriany Claudia Verena Maudy Sridana Cok Istri Bhagawanthi Pemayun Desak Komang Lina Maharani Desak Nyoman Dwi Indah Parwati Desak Putu Dewi Kasih Dewa Ayu Fera Nitha Dewa Gde Rudy Gde Dianta Yudi Pratama Griyo Mandraguna Gusti Ayu Oka Dwi Astari Gusti Ayu Putu Leonita Agustini I A Indira Wahyu Prameswari P G I Dewa Gede Kresna Wirawan I G A Ayu Karyani Wardana I Gede Etha Prianjaya I Gede Prapta Jaya I Gusti Agung Bagus Hendra Praditya I Gusti Agung Dewi Megawathi I Gusti Made Wisnu Pradiptha I Gusti Ngurah Adi Prabawa I Gusti Ngurah Hadi Indrawan Wijaya I Made Arya Utama I Made Dedy Priyanto I Made Derta I Made Erwan Kemara I Made Sarjana I Made Udiana I Nyoman Darmadha I Nyoman Widayana Rahayu I Putu Agus Adi Saputra I Wayan Adrian Rainartha Nugraha I Wayan Wiradarma I.B PRIYANTA PUTRA Ibrahim R Ida Ayu Asmari Utami Gandhi Ida Ayu Brahmantari Manik Utama Ida Ayu Eka Pradnyaswari Ida Bagus Putra Atmadja Ida Bagus Putu Sutama Inocencio Arya Wahyudi Karditha Isnani Hifzhi Syauchani Jasmine, Amira Kadek Gitari Pudjastuti Kadek Liana Satwikha Gama Kadek Wifika Novithasari Karin Rimenda Laurencia Bungan Harapan Luh Nardian Andryanthi Made Agus Arya Wirawan Made Devarani Saviti Pratiwi Made Gladys Fridiana Melya Sarah Yoseva Mentu, Angela Thalia Cahyani Mia Wijayanti Ekalandika Mita Sanjiwani, Sayu Nataprawira, Komang Gede Narottama Nessya Nindri Sari Netriani, Ni Komang Ngurah Boyke Jagannathan Ni Gusti Lidya Stephanie Ni Kadek Yuni Pradnyanawati Ni Ketut Sri Utari Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Komang Desi Miari Ni Komang Netriani Ni Made Anggita Pradnya Dewi Ni Made Lalita Sri Devi Ni Made Tika Widhiantari Ni Nyoman Dianita Pramesti Ni Nyoman Ismayani Ni Putu Debby Chintya Kirana Ni Putu Purwanti Ni Putu Tryana Tresna Dewi Ni Wayan Ary Rusitayanti Ni Wayan Ary Rustiyanti Nuri Aslami Pande Kadek Dwi Indrawan Mahaputra Pande Ratih Anggaraini Giri Putri Pramesti, I Gusti Ayu Dyah Prema, Putu Violeta Putra, I Kadek Krisnandika Aristya Putu Gracia Hacinka Batan Putu Henny Pratiwi Dharmaputri P. Putu Prashanti Vahini Kumara Putu Siti Firmani Putu Sri Rahayu Pramitari Putu Vista Viani Rahmanda Putra, I Gusti Ngurah Brama Abimayu Riri Safitri Sang Made Satya Dita Permana Sari Devi, Made Nindya Sau, Teldi Sumarno Boling Sayu Surya Ayu Wedari Selvi Marcellia Serniati Bulu Sinta Putri Suryawiramurti Steven Nugraha Ang Sundari Megarini Titania Elisa Ginting Valentino Juan Sundah Simatupang Windrahayu Widiarta, A.A. Putri Ganitri Yoga, Dewa Gede Kresna

Title

Found 94 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 94 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 94 Documents
Search