Articles
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA KEPEMILIKAN MODAL ANTARA PT. AMBARA PRANATA DENGAN PT. MACCARONI APABILA TERJADI WANPRESTASI ]]>
<![CDATA[Sundari Megarini]]>;
<![CDATA[I Ketut Westra]]>;
<![CDATA[A. A. Gde Agung Darma Kusuma]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (102.785 KB)
<![CDATA[Economical growth raises many variations of businesses, namely, by entering into cooperation amongst business actors, as not all kinds of businesses they can control. Then through agreement of difference, it can be accommodated and further framed with legal work equally and purposefully as well as to eliminate breach of contract in the agreement made by the parties. The form of agreement between PT. Ambara Pranata and PT. Maccaroni is capital ownership cooperation. There are 16 articles made in this agreement to meet the performance of both parties.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN HUKUM DIREKSI TERHADAP PENGELOLAAN PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM BERSTATUS BADAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Sang Made Satya Dita Permana]]>;
<![CDATA[I Wayan Wiryawan]]>;
<![CDATA[I Ketut Westra]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (247.027 KB)
<![CDATA[Dalam praktek dunia usaha sering terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pendiri perseroan terbatas seperti tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tata cara maupun prosedur pendirian perseroan terbatas dimana perseroan terbatas telah menjalankan aktivitasnya padahal belum memperoleh pengesahan sebagai badan hukum hal demikian pada dasarnya dapat menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas itu sendiri tetapi juga dapat merugikan pihak ketiga diluar perseroan terbatas yang bersangkutan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab direksi yang mengelola perseroan terbatas yang belum berstatus badan huku. Tanggungjawab direksi terhadap pengelolaan perseroan terbatas yang belum berstatus badan hukum yaitu apabila perbuatan hukum dilakukan atas nama Perseroan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Komisaris akan menjadi tanggungjawab mereka pikul secara tanggung renteng. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.]]>
<![CDATA[UPAYA HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENYALAHGUNAAN SUNTIK VITAMIN C ILEGAL PADA SALON KECANTIKAN DI KECAMATAN TAMPAKSIRING ]]>
<![CDATA[Desak Nyoman Dwi Indah Parwati]]>;
<![CDATA[I Ketut Westra]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 5 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (337.18 KB)
|
DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i05.p04
<![CDATA[Penulisan ini mempunyai judul “Upaya Hukum Konsumen Terhadap Penyalahgunaan Suntik Vitamin c Ilegal Pada Salon Kecantikan di Kecamatan Tampaksiring”. Banyaknya usaha-usaha kecantikan yang menawarkan harga murah menyebabkan konsumen tidak teliti untuk memilih jasa kecantikan yang aman sehingga menyebabkan kerugian bagi konsumen karena pelaku menjual produk yang tidak memiliki ijin edar atau illegal. Terjadinya kerugian yang diderita oleh konsumen menjadi tanggung jawab pelaku usaha untuk dapat memberikan ganti rugi sebagai suatu kewajiban pelaku usaha. Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini yaitu metode penelitian hukum empiris dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yuridis empris adalah suatu pendekatan yang menganalisa kesenjangan antara norma dan perilaku masyarakat (kesenjangan antara das sollen dan das sein. Hasil penelitian yang didapat adalah bentuk Upaya hukum konsumen terhadap penyalahgunaan suntik vitamin c pada salon kecantikan di Kecamatan Tampaksiring dimana pelaku usaha tidak mau membayar ganti rugi kepada konsumen dan bentuk upaya penyelesaian kasus yang dilakukan oleh konsumen yaitu dengan meminta ganti kerugian kepada pelaku usaha salon kecantikan. KATA KUNCI : Upaya Hukum, konsumen, suntik vitamin c]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PENETAPAN HARGA DALAM PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR 14/KPPU-I/2014 ]]>
<![CDATA[Ni Putu Tryana Tresna Dewi]]>;
<![CDATA[I Ketut Westra]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 9 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (214.754 KB)
<![CDATA[Perjanjian harga atau price fixing agreement diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 tahun 1999, yang menyatakan melarang pelaku usaha untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar konsumen atau pelanggannya. Praktik perjanjian penetapan harga salah satunya dapat diketahui melalui kasus yang diputus oleh KPPU dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 14/KPPU-I/2014 tentang dugaan pelanggaran Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 terkait penjualan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di wilayah Bandung dan Sumedang oleh Perusahaan Distributor LPG yang tergabung dalam Hiswana Migas Wilayah Bandung dan Sumedang. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah yang dapat dibahas yaitu: Pertama, Bagaimanakah pemenuhan unsur perjanjian penetapan harga oleh Perusahaan Distributor LPG Wilayah Bandung dan Sumedang dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 14/KPPU-I/2014 ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1999?; Kedua, Bagaimanakah penggunaan pendekatan yang digunakan KPPU dalam memutus perkara dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 14/KPPU-I/2014 ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1999?. Tujuan penulisan jurnal ilmiah ini dimaksudkan untuk memahami tentang perjanjian yang dilarang khususnya mengenai perjanjian penetapan harga atau price fixing agreement yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999. Penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu, Pertama, Perusahaan Distributor LPG yang tergabung dalam Hiswana Migas Wilayah Bandung dan Sumedang telah memenuhi unsur-unsur perjanjian penetapan harga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1313 KUHPer dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999. Kedua, Pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian perkara pada Putusan KPPU Perkara Nomor Nomor 14/KPPU-I/2014 yaitu pendekatan per se illegal. KatanKunci: Persaingan Usaha, Perjanjian Penetapan Harga, Putusan KPPU.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PERSEROAN TERBATAS YANG MELAKUKAN AKUISISI (STUDI KASUS PADA PT. BANK SINAR HARAPAN BALI DAN PT. BANK MANDIRI (Tbk)) ]]>
<![CDATA[Ayu Dyah Paramitha]]>;
<![CDATA[I Ketut Westra]]>;
<![CDATA[Ni Putu Purwanti]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (108.06 KB)
<![CDATA[Pada perusahaan yang melakukan akuisisi, pemegang saham minoritas akan dihadapkan dengan resiko dirugikan oleh kekuasaan pemegang saham mayoritas dikarenakan kalah suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Permasalahan yang akan dibahas bagaimana penerapan appraisal right dalam akuisisi perseroan terbatas serta bagaimana perlindungan hukum pemegang saham minoritas dalam akuisisi Perseroan Terbatas (PT). Bank Sinar Harapan Bali oleh PT. Bank Mandiri (Tbk). Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa penerapan appraisal right dalam akuisisi ini memerlukan bantuan dari pihak penilai (appraiser) yang mengacu pada Standar Penilaian Indonesia serta perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemegang saham minoritas berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Made Agus Arya Wirawan]]>;
<![CDATA[I Ketut Westra]]>;
<![CDATA[I Nyoman Darmadha]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 8 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (118.418 KB)
<![CDATA[Sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia terjadi pula peningkatan aktivitas masyarakat dengan segala permasalahan, sehingga memerlukan penanganan yang lebih konperesif. Beberapa permaslahannya yang terlihat antara lain tingginya tingkat penggunaan media elektronik dalam membantu masyarakat melakukan aktivitas sehari hari, seperti melakukan jual beli melalui media elektronik. Di Indonesia yang merupakan Negara yang sedang berkembang pesat dengan kegiatan ekonomi, pemerintahan, dan pariwisata maka sudah tentu sangat memperhatikan masalah keamanan dan ketertiban dalam melakukan aktivitasnya.Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini dilakukan dilakukan dengan judul Analisis Perjanjian Jual Beli melalui Media Elektronik. Masalah yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah sahnya perjanjian jual beli melalui elektronik menurut Undang-undang No.11 Tahun 2008 dan bagaimana bentuk penyelesaian wanprestasi pada perjanjian jual beli melalui media elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Dalam hal sahnya suatu jual beli harus kembali melihat pada Kitab Undang Hukum Perdata terlebih dahulu karena menjadi sumber dari segala sumber hokum perdata di Indonesia, dan dari segi bentuk penyelesaian wanprestasinya dapat ditempuh melalui dua cara yaitu dengan cara letigasi dan non letigasi. Kedepannya diharapkan pemerintah membuat lembaga khusus untuk mengatur para pengguna jual beli melalui elektronik agar dapat dikontrol dan menjadi alat bantu yang aman untuk digunakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat di Indonesia.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN LARANGAN KLAUSULA EKSONERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA USAHA LAYANAN JASA DI KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[Karin Rimenda]]>;
<![CDATA[I Ketut Westra]]>;
<![CDATA[I Made Dedy Priyanto]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 09, September 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (296.005 KB)
<![CDATA[Pencantuman klausula baku dalam suatu dokumen/ perjanjian baku semakin marak. Klausula baku adalah setiap aturan, ketentuan atau syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. UUPK tidak melarang pencantuman klausula baku dalam suatu dokumen/perjanjian, yang dilarang adalah apabila klausula baku tersebut bersifat eksonerasi atau mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha seperti diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK. Meskipun telah diatur, pada kenyataannya klausula eksonerasi masih diterapkan oleh pelaku usaha, dalam hal ini pelaku usaha penyedia layanan jasa di Kota Denpasar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pencantuman klausula eksonerasi dalam penyediaan layanan jasa di Kota Denpasar serta akibat hukumnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan data primer berupa data yang diperoleh langsung dari lapangan serta data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan pencantuman klausula eksonerasi sebagaimana diatur pada Pasal 18 ayat (1) UUPK belum ditaati/dilaksanakan oleh pelaku usaha layanan jasa di Kota Denpasar tepatnya pada Celebrity Fitness Denpasar, JNE Denpasar, Techno Computer Denpasar dan Clean Laundry Denpasar. Pencantuman klausula eksonerasi yang tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) UUPK dipengaruhi oleh faktor kesadaran hukum pelaku usaha yang belum memadai. Kata kunci: Larangan, Klausula eksonerasi, Penyedia layanan jasa]]>
<![CDATA[FUNGSI BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PEREDARAN KOSMETIK SHARE IN JAR DI DENPASAR ]]>
<![CDATA[Putu Sri Rahayu Pramitari]]>;
<![CDATA[I Ketut Westra]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (351.626 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i02.p16
<![CDATA[Artikel ini memiliki tujuan untuk mengetahui fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam pelaksanaan pengawasan peredaran kosmetik dalam kemasan share in jar serta untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) dalam mencegah peredaran produk kosmetik dalam kemasan share in jar di kota Denpasar. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mengandalkan data primer sebagai sumber data utama yang dianalisis secara deskritif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik share in jar yaitu dengan melakukan pengawasan kosmetik sebelum beredar (pre-market) dengan melaksanakan audit Pemeriksaan Sarana Balai (PSB) sarana produksi dalam rangka sertifikasi kosmetik serta audit dalam rangka sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik. Selain itu dilakukan juga pengawasan rutin ke sarana produksi dan distribusi kosmetik di wilayah kerja Kota Denpasar. Upaya pencegahan peredaran produk kosmetik dalam kemasan share in jar di Kota Denpasar yaitu dengan upaya preventif dan represif. Upaya preventif atau upaya pencegahan dilakukan dengan pengawasan kosmetik sebelum beredar (pre-market), memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai forum dan media. Sedangkan upaya represif dilakukan dengan penegakan hukum berupa pemberian sanksi administratif dan sanksi pidana. This article aims to find out the function of the Food and Drug Supervisory Agency (BBPOM) in the implementation of monitoring the distribution of cosmetics in share in jar packaging and to find out the efforts made to prevent the circulation of cosmetic products in share in jar packaging in Denpasar city. The writing of this article uses an empirical legal research method that relies on primary data as the main data source which is analyzed qualitatively. Based on the results of the study, consumer protection supervision of share in jar cosmetic products is carried out by supervising cosmetics before they are circulated (pre-market) by carrying out an audit of Production Facilities Inspection (PSB) for production facilities in the context of cosmetic certification and audits for certification of Good Cosmetics Manufacturing Practices. . In addition, routine supervision of the production and distribution facilities of cosmetics in the working area of Denpasar City is also carried out. Efforts to prevent the circulation of cosmetic products in share in jar packaging in Denpasar City are preventive and repressive efforts. Preventive efforts or prevention efforts are carried out by supervising cosmetics before they are circulated (pre-market), providing knowledge to the public through various Communication, Information and Education (KIE) activities through various forums and media. While repressive efforts are carried out by law enforcement in the form of administrative sanctions and criminal sanctions]]>
<![CDATA[PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENDIRIAN BANGUNAN DITINJAU DARI HUKUM PERIKATAN ]]>
<![CDATA[Ida Ayu Asmari Utami Gandhi]]>;
<![CDATA[I Ketut Westra]]>;
<![CDATA[I Nyoman Darmadha]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Juni 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (233.218 KB)
<![CDATA[Dewasa ini di saat segala sesuatunya berkembang dengan pesat, kemungkinan untuk terjadinya perbenturan kepentingan maupun ruginya orang lain atas sesuatu perbuatan yang dilakukan orang lain juga semakin meningkat, sudah sewajarnya antara orang-orang sebagai pemilik bangunan yang bertetangga berhati-hati dalam pendirian bangunan, penggunaan serta perbaikan sarana yang dimiliki maupun yang digunakan secara menimbulkan risiko yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik bangunan yang bertetangga dan kerugian ini dapat dituntut. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bermaksud untuk meneliti permasalahan yaitu tanggung jawab pemilik bangunan dalam hal terjadinya perbuatan melawan hukum dalam pendirian bangunan dan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan [1]sengketa perbuatan melawan hukum dalam pendirian bangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis dan pendekatan fakta. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik analisis dan pengolahaan data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini diolah secara kualitatif berdasarkan fakta yang ada untuk memperoleh jawaban atas permasalahan kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistimatis. Hasil penelitian menunjukkan (1) Tanggung jawab pemilik bangunan dalam hal terjadinya perbuatan melawan hukum dalam pendirian bangunan harus diganti dan/atau yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti suatu kerugian. Bentuk ganti rugi yaitu dengan mengembalikan kondisi tembok pembatas pada keadaan semula dengan membeton kembali tembok pembatas dan membuat bagian besi penyangga tersendiri pada bangunan kanopi seutuhnya tanpa menggunakan tembok pembatas dari pemilik bangunan tetangganya tersebut.(2) Upaya menyelesaikan sengketa dalam terjadinya perbuatan melawan hukum dalam pendirian bangunan dilakukan dengan dua cara yaitu non-litigasi dan/atau litigasi melalui gugatan ke pengadilan. Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Pendirian Bangunan, Bangunan]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JASA PARKIR DALAM HAL TERJADINYA KEHILANGAN TERHADAP KENDARAANNYA ]]>
<![CDATA[Ni Nyoman Ismayani]]>;
<![CDATA[I Ketut Westra]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sri Indrawati]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 12, November 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (56.631 KB)
<![CDATA[Consumer protection laws against parking services in the event of loss of the vehicle. The need for parking services are very important to the company established parking area of Denpasar. Practicing of standard clause to redress loss motor vehicle contrary to law customer protection laws. The purpose of this paper, to assess the regional regulations compensates lost motor vehicle. The method used in this paper with the empirical method juridical approach the problem from the provisions of laws - laws. In order to redress loss vehicle, the consumer must meet the requirements set.]]>
