Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.726
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum NOTARIUS Diponegoro Law Journal Pandecta Lentera Hukum Jurnal Media Hukum Jurnal Hukum Novelty Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Law, Development and Justice Review Gema Wiralodra JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Hukum Lex Generalis Batulis Civil Law Review PAMALI: Pattimura Magister Law Review Journal of Education Research Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Social Research Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Siti Malikhatun Badriyah, Siti
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 60 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 60 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Analisis Yuridis Perjanjian KREASI untuk Usaha Kecil di PT. Pegadaian Ngawi Purbaningrum, Anggi Indah; Badriyah, Siti Malikhatun
Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i3.50477

Abstract

ABSTRACTThe credit program from Perum Pegadaian is KREASI fiduciary guarantee with process is considered easy and utilized by farmers in Ngawi for survival or business. Analytical method used is qualitative with secondary data sources. The results of research and discussion, obtain credit with fiduciary guarantees in Perum Pegadaian KREASI agreement, customers must fulfill certain requirements by Perum Pegadaian for customers and credit guarantee object. Debtors in nonpayment must hold responsible their actions by withdrawing collateral for repayment. Easy procedure for applying KREASI is utilized by people of Ngawi as farmers pawn their tractors to daily needs while waiting for harvest to be sold and then tractor will be redeemed to plow the fields. So farmers in Ngawi are helped by KREASI program from Perum Pegadaian.Keyword: Fiduciary; Perum Pegadaian; Credit; Ngawi.ABSTRAKProgram kredit dari Perum Pegadaian yaitu KREASI jaminan fidusia dengan proses yang dianggap mudah dan dimanfaatkan oleh petani di Ngawi untuk keberlangsungan hidup atau usaha. Metode analisis yang digunakan yaitu kualitatif dengan sumber data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bahwa mendapatkan kredit dengan jaminan fidusia pada perjanjian KREASI Perum Pegadaian, nasabah harus memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian dari nasabahnya maupun objek jaminan kredit. Debitur yang wanprestasi harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan melakukan penarikan barang jaminan untuk pelunasan. Mudahnya prosedur pengajuan KREASI dimanfaatkan masyarakat Ngawi yang berprofesi sebagai petani menggadaikan traktornya untuk mencukupi kehidupan sehari-hari sambil menunggu hasil panen laku terjual yang nantinya traktor akan ditebus untuk membajak sawah. Sehingga petani di Ngawi terbantu dengan adanya program KREASI dari Perum Pegadaian.Kata Kunci:   Fidusia; Perum Pegadaian; Kredit; Ngawi.
Implementasi Pemenuhan Pajak dalam Era Industry 4.0 di Indonesia Nurjannah, Ghina Hanun; Badriyah, Siti Malikhatun
Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i3.47190

Abstract

ABSTRACTTax is a manifestation of the obligations of an Indonesian citizen,the largest income in the country. Technology in the 4.0 era was optimized by the government in implementing tax compliance by creating innovations strategies tax payment service. Research method used Normative juridical. The results are implementation of tax compliance era 4.0 in Indonesia using an online system by public awareness of paying taxes as a defending the state and preventing of criminal acts taxation by strengthening integrity of the tax law structure to prevent corruption. The conclusion are implementation of tax compliance era 4.0 in Indonesia using an online system and preventing the modus operandi of taxation in this era,government strengthens the integrity of the legal structure and culture of integrity in the tax environment.Keywords: Tax; Implementation; OnlineABSTRAKPajak merupakan perwujudan kewajiban seorang Warga Negara Indonesia, dan merupakan pemasukan terbesar di negara. Perkembangan teknologi era 4.0 di optimalkan pemerintah dalam mengimplementasikan pemenuhan pajak dengan menciptakan inovasi dan strategi dalam sistem pelayanan pembayaran pajak. Metode penelitian yuridis normative. Hasil pembahasan artikel yaitu implementasi pemenuhan pajak dalam era industri 4.0 di Indonesia menggunakan sistem pemungutan pajak berbasis online di imbangi kesadaran masyarakat membayar pajak sebagai bentuk bela negara dan pencegahan modus operandi tindak pidana perpajakan di era ini dengan memperkuat integritas struktur hukum pajak dalam upaya pencegahan pemberantasan korupsi. Simpulan artikel ini yaitu implementasi pemenuhan pajak dalam era industri 4.0 di Indonesia menggunakan sistem berbasis online serta pencegahan modus operandi perpajakan di era ini pemerintah memperkuat integritas struktur hukum dan budaya integritas di lingkungan perpajakan.Kata Kunci : Pajak; Implementasi; Daring
Kedudukan Debt collector dalam Pelaksanaan Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Citra, Amelia; Badriyah, Siti Malikhatun
Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i3.53493

Abstract

ABSTRACTFinancial institutions frequently employ debt collectors to execute fiduciary guarantees, heightening legal risks and fostering unlawful actions, including violence, endangering collateral owners. This study investigates debt collectors' role in fiduciary guarantee execution under Republic of Indonesia Law No. 42/1999. Utilizing normative legal research, it reveals execution hurdles stemming from community legal unawareness. Debtors' legal ignorance complicates debt repayment and execution, harming creditors and debtors alike. While not prohibited, debt collectors must comply with regulations, such as Indonesian National Police Chief Regulation No. 8/2011, to maintain legal order. Arbitrary actions may incur criminal sanctions, emphasizing the need for adherence to legal protocols in fiduciary guarantee execution.Keywords: Debt collector; Execution Parate; FiduciaryABSTRAKFakta di lapangan menunjukkan lembaga pembiayaan sering melibatkan debt collector dalam eksekusi jaminan fidusia, meningkatkan risiko hukum dan tindakan melawan hukum, termasuk penggunaan kekerasan yang dapat membahayakan harta dan nyawa pemilik objek jaminan fidusia. Tujuan penelitian untuk mengetahui kedudukan Debt collector Dalam Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum hukum normatif. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sering terhambat oleh kurangnya pengetahuan hukum di masyarakat. Debitur yang kurang paham hukum mengalami kesulitan dalam pelunasan utang dan eksekusi, merugikan kreditur dan debitur. Meskipun tidak dilarang, debt collector harus patuh pada regulasi, seperti Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, untuk menjaga ketertiban hukum. Tindakan semena-mena dapat berujung pada sanksi pidana.Kata Kunci: Debt collector; Parate Eksekusi; Fidusia
Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Pemegang Hak Tanggungan dalam Perkara Kepailitan Putro, Edoardo Biyakto; Badriyah, Siti Malikhatun
Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i3.44840

Abstract

ABSTRACTBankruptcy occurs when a debtor defaults, failing to fulfill obligations to creditors. Bankrupt debtors have their assets confiscated, with the curator managing and settling the debtor's assets and obligations under the supervision of the Supervisory Judge. This research aims to ascertain legal protection for separatist creditors with mortgage rights in bankruptcy cases. Employing an analytical descriptive research type with a normative juridical approach, findings reveal that, in practice, Bankruptcy Law & PKPU takes precedence over Mortgage Law, acting as the specialist law in bankruptcy cases. Consequently, separatist creditors with mortgage rights do not receive adequate legal protection in bankruptcy proceedings.Keywords: Insolvency; Bankrupt; Mortgage; SeparatistABSTRAKKepailitan terjadi ketika debitor wanprestasi dan tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Debitur pailit disita kekayaannya, dengan kurator yang mengurus dan membereskan harta serta kewajiban debitur di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Tujuan penelitian ini untuk untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditur separatis pemegang hak tanggungan dalam perkara kepailitan. Jenis penelitian ini adalah termasuk dalam tipe penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini diketahui bahwa dalam prakteknya, UU Kepailitan & PKPU merupakan lex spesialis dari UU Hak Tanggungan sehingga ketika terjadi hak tanggungan yang berada dalam kasus kepailitan maka yang diutamakan adalah UU Kepailitan & PKPU. Akibatnya, dalam perkara kepailitan, kreditur separatis pemegang hak tanggungan tidak cukup mendapat perlindungan hukum.Kata Kunci: Kepailitan; Pailit; Hak Tanggungan; Separatis
Pentingnya Pemungutan Cukai Atas Minuman Berpenanis Terhadap Peningkatan Mutu Masyarakat Indonesia Sampurna, Putri Sari Ageng Jaya; Badriyah, Siti Malikhatun
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 2 (2024): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v14i2.8571

Abstract

minuman berpemanis memiliki peminanat dari segala kalangan tanpa mengenal batasan usia. Walaupun banyak peminatnya nyatanya minuman berpemanis membawa dampak negatif bagi kesehatan jiak dikonsumsi secara berlebihan. Salah satu cara untuk mengendalikan konsumsi minuman berpemanis dikalangan masyarkat adalah dengan menerapkan cukai. Maka dari itu dari judul ini peneliti ingin mengangkat 2 rumusan masalah yaitu Perlukah pemungutan cukai atas minuman berpemanis, di Indonesia? Dan Apakah pemungutan cukai minuman berpemanis bisa meningkatkan mutu masyarakat Indonesia? Guna menjawab kedua rumusan masalah tersebut peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dari penelitian ini peneliti menemukan bahwa sangat penting diadakan pengaturan hukum mengenai pemungutan cukai untuk minuman berpemanis dan dengan diadakan pengaturan hukum mengenai  cukai untuk minuman berpemanis tersebut mendorong pula peningkatan mutu masyarakat Indonesia baik dari segi kesehatan maupun pengetahuan dari dampak konsumsi minuman berpemanis yang berlebihan Kata Kunci: Cukai, Pengaturan Hukum, Minuman Berpemanis, Mutu Masyrakat
Legal Protection For Book Piracy Traded Through Marketplaces In Indonesia Amalia, Annisa Dinda; Badriyah, Siti Malikhatun
Batulis Civil Law Review Vol 5, No 3 (2024): VOLUME 5 ISSUE 3, NOVEMBER 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/ballrev.v5i3.2823

Abstract

Introduction: According to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, an act is considered a Copyright violation if it violates the exclusive rights of the creator, which includes the right to publish or reproduce his work and the right to give permission or prohibit other people from doing so. create, reproduce or broadcast it without their consent.Purposes of the Research: This research aims to analyze how the law accommodates the protection of book piracy cases in the marketplace which is easy to do.Methods of the Research: The research method used in this paper is a normative legal research method. A conceptual approach and a law-based approach were used in this research. Legal materials are identified through document study. The approach and analysis applied is qualitative.Results of the Research: The research method used in this paper is a normative legal research method. A conceptual approach and a law-based approach were used in this research. Legal materials are identified through document study. The approach and analysis applied is qualitative.
Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) by PT. Equity World Futures (EWF) to Stakeholders (Employees) in Semarang City Rafi Andanata, Fatih; Malikhatun Badriyah, Siti
Journal of Social Research Vol. 4 No. 4 (2025): Journal of Social Research
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/josr.v4i4.2496

Abstract

This research aims to examine the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) at PT. Equity World Futures (EWF) for its stakeholders, specifically employees in Semarang City. The study uses a descriptive analytical method to evaluate CSR regulations in Indonesia and assess how CSR is implemented at PT. EWF. The research findings reveal that CSR activities at PT. EWF include the provision of incentives, assistance, and facilities tailored to the needs of employees, such as health insurance, bonuses, and training programs. The company's CSR initiatives have contributed to a positive image and improved employee productivity. Furthermore, the CSR programs have been well-received by employees, with many reporting increased job satisfaction and a better work environment. However, some employees expressed the need for improvements in the implementation of CSR initiatives to meet their expectations fully. In conclusion, the CSR programs at PT. EWF Semarang have been beneficial in fostering good relationships between the company and its employees, improving productivity, and enhancing the company's overall reputation. The study suggests that continuous CSR improvements will strengthen employee engagement and support the company’s long-term success.
The Authority of A Notary Who Is Declared Bankrupt Against The Validity of The Deed That Has Been Made Savarina, Anitya Arwa; Badriyah, Siti Malikhatun
PAMALI: Pattimura Magister Law Review Vol 5, No 1 (2025): MARCH
Publisher : Postgraduate Program in Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/pamali.v5i1.2426

Abstract

Introduction: Notaries have the authority to make authentic deeds based on the Notary Law. However, if a notary is declared bankrupt, a statement will arise regarding his/her authority and the validity of the deeds that have been made. However, deeds made before the notary goes bankrupt remain valid as long as they meet the legal requirements.Purposes of the Research: This study aims to explore the legal impact and responsibilities of notaries who are declared bankrupt, especially regarding the validity of the documents they have created.Methods of the Research: The type of research used is Normative Juridical research or library legal research method, namely reviewing laws and regulations and relevant case studies on the importance of understanding bankruptcy status where notaries affect their professional duties and the authenticity of legal documents.Results Main Findings of the Research: The results show that deeds made by a notary before being declared bankrupt generally still have legal validity, although bankruptcy can affect public trust and the notary's ongoing responsibility.
Analisis Penerapan Asas Inbezitstelling dalam Gadai Tanah di PT. Pegadaian El Rakhim, Nourma Alivia Zahra; Badriyah, Siti Malikhatun
Journal of Education Research Vol. 6 No. 2 (2025): in Progress
Publisher : Perkumpulan Pengelola Jurnal PAUD Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37985/jer.v6i2.2335

Abstract

PT Pegadaian menyediakan fasilitas gadai tanah sebagai alternatif pembiayaan bagi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan petani. Namun, penerapan asas inbezitstelling, yang mengharuskan objek gadai berada dalam penguasaan kreditur, tidak sepenuhnya dijalankan. Dalam praktiknya, tanah tetap dikuasai oleh debitur sementara kreditur hanya menahan sertifikat sebagai jaminan. Ketidaksesuaian ini mencakup pengalihan penguasaan yang tidak nyata, tidak dilakukannya pencatatan khusus atas jaminan, serta minimnya pengawasan terhadap pemanfaatan tanah oleh debitur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, melemahkan perlindungan hukum bagi kreditur, dan berpotensi menimbulkan sengketa jika debitur menyalahgunakan hak atas tanah. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih rinci mengenai mekanisme pencatatan jaminan dan pembatasan pemanfaatan objek gadai, guna memperkuat kepastian hukum serta menjamin perlindungan bagi kedua belah pihak.
Etika Profesi Notaris dalam Menghadapi Tantangan Era Digital Septapuri Nugrandini, Aemilia Biccheri; Badriyah, Siti Malikhatun
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 11 No. 2 (2025): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia
Publisher : Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pencerah.v11i2.7125

Abstract

Profesi notaris memiliki peran penting dalam menjaga kepastian hukum melalui akta autentik. Namun, perkembangan era digital menghadirkan tantangan baru, seperti penggunaan teknologi tanda tangan elektronik, penyimpanan dokumen digital, dan blockchain, yang memerlukan reinterpretasi kode etik profesi. Dalam profesi notaris, adaptasi teknologi tidak hanya melibatkan penerapan alat baru tetapi juga perubahan dalam cara pandang terhadap proses kerja yang sesuai dengan norma etika dan hukum. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dampak digitalisasi terhadap penerapan etika profesi notaris dan strategi adaptasi yang dapat dilakukan. Menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggambarkan fenomena terkait penerapan etika di era digital. Jenis penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian applied research atau penelitian terapan, karena hasilnya diharapkan memberikan kontribusi langsung bagi profesi notaris, baik melalui rekomendasi kebijakan maupun pedoman etika digital yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas, namun menghadirkan tantangan terkait keamanan data, keabsahan dokumen digital, dan kepercayaan publik.
Co-Authors Agus Priyono, Ery Amalia, Annisa Dinda Amiek Soemarmi Anggre, Uci Kartika Bagus Rahmanda Bambang Eko Turisno Benuf, Kornelius Budiharto Budiharto Citra, Amelia Dewi Hendrawati El Rakhim, Nourma Alivia Zahra Ery Agus Priyono Fifiana Wisnaeni Fitrianingrum, Avisa Hendro Saptono Hutagalung, Tya Pancawati Irawati Irawati Irma Cahyaningtyas, Irma Jannah, Masitoh Miftahul Kashadi Kashadi Kasyfi, Muhammad Alan Kornelius Benuf Kornelius Benuf Kornelius Benuf Kurniawan, Deni Hendri Latifa, Ratih Lumbanraja, Brata Yoga Luthfiyah, Salsabila Ghina Marjo Marjo Marjo Marjo Marjo, Marjo Muhammad Haidar Fakhri Allam Muktamara, Savira Alia Nisa Almadina Nizzar, Ananda Farhan Nurjannah, Ghina Hanun Nuryati Nuryati Panggabean, Herman Daud Parlinggoman, Bryan Eliezer Prananda, Rahandy Rizki Purbaningrum, Anggi Indah Putro, Edoardo Biyakto Qatrunnada, Alicia R Suharto R. Suharto R. Suharto Rachman, Rizal Okta Rafi Andanata, Fatih Rahmanda, Bagus Reiza Ibrahim Saleh Retno Saraswati Sabrina Chaerani Salsabila, Nabila Sampurna, Putri Sari Ageng Jaya Saragih, Elvandi Christian Savarina, Anitya Arwa Sayarina, Anitya Arwa Septapuri Nugrandini, Aemilia Biccheri Septesha, Widya Ade SITI MAHMUDAH Siti Mahmudah Suharto, R Suharto, R. Umami, Fadli Victoria Damanik, Jessica Bintang Wijayanti, Nurul Wahyu Yumna, Lonita Aini Zahradinda, Agnia