Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.278
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum NOTARIUS Diponegoro Law Journal Pandecta Yustisia Lentera Hukum Jurnal Media Hukum Jurnal Hukum Novelty Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Lex Renaissance Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Law, Development and Justice Review SIGn Jurnal Hukum JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Batulis Civil Law Review PAMALI: Pattimura Magister Law Review Journal of Education Research Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Verstek Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Siti Malikhatun Badriyah, Siti
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 65 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 65 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Analisis Penerapan Asas Inbezitstelling dalam Gadai Tanah di PT. Pegadaian El Rakhim, Nourma Alivia Zahra; Badriyah, Siti Malikhatun
Journal of Education Research Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Perkumpulan Pengelola Jurnal PAUD Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37985/jer.v6i2.2335

Abstract

PT Pegadaian menyediakan fasilitas gadai tanah sebagai alternatif pembiayaan bagi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan petani. Namun, penerapan asas inbezitstelling, yang mengharuskan objek gadai berada dalam penguasaan kreditur, tidak sepenuhnya dijalankan. Dalam praktiknya, tanah tetap dikuasai oleh debitur sementara kreditur hanya menahan sertifikat sebagai jaminan. Ketidaksesuaian ini mencakup pengalihan penguasaan yang tidak nyata, tidak dilakukannya pencatatan khusus atas jaminan, serta minimnya pengawasan terhadap pemanfaatan tanah oleh debitur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, melemahkan perlindungan hukum bagi kreditur, dan berpotensi menimbulkan sengketa jika debitur menyalahgunakan hak atas tanah. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih rinci mengenai mekanisme pencatatan jaminan dan pembatasan pemanfaatan objek gadai, guna memperkuat kepastian hukum serta menjamin perlindungan bagi kedua belah pihak.
Kewenangan Notaris yang Dinyatakan Pailit Terhadap Keberlakuan Akta yang Telah Dibuat Sayarina, Anitya Arwa; Badriyah, Siti Malikhatun
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v14i1.304

Abstract

Tinjauan Yuridis atas Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Kredit Kepemilikan Rumah Salsabila, Nabila; Badriyah, Siti Malikhatun
Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i3.68444

Abstract

ABSTRACTThe duties and responsibilities of a Notary in the mortgage loan (KPR) process often face challenges, including legally defective deeds due to negligence, disputes arising from the debtor's lack of understanding of the agreement, and misuse of documents by third parties. This research aims to analyze the role and responsibilities of Notaries in drafting mortgage loan deeds from a juridical perspective. Using a normative juridical approach with a literature study method, the research examines legal norms and regulations. The findings reveal that Notaries play a critical role in ensuring legal certainty and protecting the rights of both parties. By preparing agreements and providing legal advice, Notaries ensure that mortgage transactions are valid, binding, and legally secure.Keywords: Notary Role; Mortgage Ownership.ABSTRAKPelaksanaan tugas dan tanggung jawab Notaris dalam proses KPR tidak jarang menghadapi berbagai tantangan, antara lain: keberadaan akta yang cacat hukum akibat kelalaian Notaris, sengketa yang timbul karena isi perjanjian tidak dipahami sepenuhnya oleh debitur, hingga penyalahgunaan dokumen oleh pihak ketiga. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ditinjau dari perspektif yuridis. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan metode kajian literatur untuk mengkaji norma hukum dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Notaris dalam pembuatan akta Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sangat penting untuk memastikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak kedua belah pihak. Dengan menyusun akta perjanjian dan memberikan nasihat hukum, Notaris menjamin bahwa transaksi KPR sah, mengikat, dan terlindungi secara hukum.Kata Kunci: Peran Notaris; Kredit Kepemilikan Rumah.
Revamping Partnership Agreements to Empower Micro, Small, and Medium Enterprises in the Processed Marine Fish Food Industry Badriyah, Siti Malikhatun; R. Suharto; Retno Saraswati; Marjo
Lentera Hukum Vol. 12 No. 2 (2025): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v12i2.48815

Abstract

Due to its abundant resources, Indonesia holds significant potential for developing its processed food industry using marine fish as a raw material. Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are central to this sector. However, these enterprises need more capital, knowledge, technology, and marketing, distribution, and licensing. Therefore, collaboration with larger business entities through partnership systems is crucial. Currently, the legal relationships within these partnerships are based on agreements, but specific regulations often lead to imbalanced relationships between the parties involved. This research emphasizes the need to reconstruct regulations on partnership agreements to foster MSME development in the processed food industry. The government should conduct comprehensive socialization in collaboration with various stakeholders, including business actors, community leaders, and academics, to educate MSMEs and large business actors about the importance of business partnerships and their legal aspects. The legislative body should also formulate specific regulations to provide balanced legal protection for all parties involved.Keywords: MSMEs, Processed Food, Business Partnership, Agreement, Regulation.
Akibat Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Dibuat Dengan Adanya Tipu Muslihat dan Daya Paksa (Studi Kasus Putusan Nomor 241/PDT/2020/PT.BDG) Wijayanti, Nurul Wahyu; Badriyah, Siti Malikhatun
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2108

Abstract

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) adalah perjanjian pendahuluan sebagai dasar untuk calon penjual sebelum dilaksanakan kesepakatan jual beli dalam bentuk akta di bawah tangan maupun akta notariil. Pada umumnya, Akta PPJB dibuat karena Akta Jual Beli (AJB) belum dapat ditandatangani saat itu juga untuk memberikan kepastian hukum terhadap para pihak. Namun yang terjadi pada kasus ini adalah Akta PPJB dibuat sebagai pelunasan utang piutang. Sesungguhnya utang tersebut tidak diperuntukkan sebagai pembelian objek jual beli tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian secara normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini dengan data sekunder, primer, serta tersier. Hasil penelitian ini adalah pertama terkait dengan keabsahan dari Akta PPJB dengan hubungan utang piutang adalah apabila dalam perjanjian utang piutang antara debitur dan kreditur adalah Jaminan Tanah maka tidak menggunakan Akta PPJB melainkan menggunakan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atau Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Selain itu apabila sebuah Akta PPJB dibuat tidak berdasarkan dengan fakta materiil ataupun akta dianggap sebagai proforma saja maka mengandung penyalahgunaan formalitas. Penyalahgunaan tersebut tidak berdasarkan dengan itikad baik dan memberian keterangan yang tidak benar serta absurd (tidak rasional atau tidak natural) diterima begitu saja oleh pembuat akta, maka akta yang demikian itu mengandung kebohongan. Sehingga akta tersebut tidak mengandung kebenaran materill dan dianggap tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta Autentik. Kedua, seorang Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila Akta yang dibuatnya menimbulkan kerugian bagi para pihak yakni pihak debitur maupun pihak kreditur. Akta PPJB yang dibuat berdasarkan perjanjian utang piutang pun juga dapat dibatalkan atau batal demi hukum
Implikasi Hukum dan Perlindungan Jaminan Fidusia Setelah Adanya Pembatalan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat Notaris di Luar Wilayah Jabatannya dalam Perjanjian Kredit Yumna, Lonita Aini; Badriyah, Siti Malikhatun
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.4409

Abstract

Jaminan fidusia berperan penting dalam perjanjian kredit sebagai jaminan kebendaan yang memberikan kepastian hukum bagi kreditur. Namun, permasalahan muncul ketika akta jaminan fidusia dibuat oleh notaris di luar wilayah jabatannya, yang berpotensi menyebabkan ketidakabsahan akta tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menegaskan bahwa notaris harus bertindak sesuai dengan wilayah kewenangannya guna menjamin kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari pembatalan akta jaminan fidusia yang dibuat di luar wilayah jabatan serta perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kredit. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan akta jaminan fidusia dapat menghilangkan hak eksekutorial kreditur, menimbulkan sengketa hukum, serta meningkatkan risiko gagal bayar. Notaris yang melanggar ketentuan wilayah jabatan dapat dikenai sanksi administratif hingga pencabutan izin praktik. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan penguatan pengawasan, sosialisasi bagi notaris dan pelaku usaha, serta digitalisasi pencatatan akta guna memastikan keabsahan dokumen. Dengan demikian, kepastian hukum dalam transaksi keuangan dapat terjaga, hak-hak kreditur terlindungi, dan integritas profesi notaris tetap terjamin.
Implikasi Hukum Akta Warisan Tanah yang dibuat oleh Notaris terhadap Ahli Waris Parlinggoman, Bryan Eliezer; Badriyah, Siti Malikhatun
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4504

Abstract

Akta warisan tanah yang dibuat oleh notaris memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum bagi ahli waris dalam proses pewarisan. Sebagai dokumen otentik, akta ini tidak hanya menjadi alat bukti sah, tetapi juga menjadi dasar peralihan hak kepemilikan tanah kepada ahli waris yang berhak, dalam praktiknya sering terjadi berbagai permasalahan, seperti konflik antar ahli waris, ketidaksesuaian data administratif, serta klaim dari pihak lain yang berpotensi memicu sengketa hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum akta warisan tanah yang dibuat oleh notaris, dengan menyoroti aspek keabsahan hukum, prosedur pembuatannya, serta peran notaris dalam menjamin legalitas dokumen tersebut. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan analisis terhadap beberapa kasus sengketa warisan, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun akta notariil memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, kedudukannya tetap dapat dipersoalkan apabila terdapat kesalahan administratif, keberatan dari ahli waris lain, atau indikasi pemalsuan dokumen. Notaris harus menjalankan tugasnya dengan profesionalisme dan prinsip kehati-hatian agar dapat meminimalkan potensi sengketa di masa mendatang. Selain itu, pemahaman hukum bagi ahli waris juga perlu ditingkatkan agar mereka mengetahui hak dan kewajibannya dalam proses pewarisan, sehingga dapat mencegah perselisihan serta memastikan kelancaran proses pewarisan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Tinjauan Yuridis terhadap Prosedur Pembatalan Sertifikat Hak Milik yang Sedang di Bebani Hak Tanggungan Rachman, Rizal Okta; Badriyah, Siti Malikhatun
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 10 No. 3 (2024): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton
Publisher : Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pencerah.v10i3.5379

Abstract

Hapusnya hak milik atas tanah yang dijadikan objek jaminan Hak Tanggungan tentunya akan menimbulkan permasalahan hukum tersendiri, karena menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d UUHT, Hak Tanggungan hapus karena hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Prosedur Hukum pembatalan sertifikat hak milik Hak Tanggungan Akibat Hapusnya Hak Milik Atas Tanah Sebagai Objek Jaminan, kedudukan kreditur pemegang hak tanggungan setelah hapusnya hak milik atas tanah yang dijadikan sebagai objek jaminan, serta upaya yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam hal pelunasan hutang debitur setelah hapusnya hak milik atas tanah. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, sumber data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa hapusnya hak milik atas tanah yang dijadikan sebagai objek jaminan hak tanggungan maka Hak tanggungan juga akan ikut hapus. Hapusnya hak tanggungan maka tidak akan ikut menghapuskan perjanjian pokok. Hapusnya Hak Tanggungan sebagai perjanjian kebendaan mempunyai akibat hukum, yaitu berubahnya posisi kreditur, yang semula berkedudukan sebagai kreditur preferen yang mempunyai hak kebendaan kemudian berkedudukan sebagai kreditur konkuren yang mempunyai hak perseorangan.
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Lelang pada Perjanjian Kredit Macet dengan Hak Tanggungan Jannah, Masitoh Miftahul; Badriyah, Siti Malikhatun
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i1.2493

Abstract

Mortgage rights are born because of the underlying agreement, namely a credit agreement. The existence of a credit agreement results in the debtor being obliged to carry out his performance in the form of debt repayment to the creditor. If the debtor defaults, a legal action is taken in the form of execution, which is generally carried out by auction on Mortgage Rights. This type of research is normative which is descriptive. The data sources used are primary data and secondary data. With literature study data collection techniques. And using qualitative data analysis methods. With the existence of executorial power in the credit agreement, the creditor as the holder of the Mortgage Rights can take action to execute the auction of the land rights charged with the Mortgage Rights. Auction with Mortgage Rights is a class of execution auction, because it is based on a credit agreement. The implementation of the execution auction of Mortgage Rights must be carried out in accordance with the procedures of existing laws and regulations, so that there is a legal certainty, both for debtors, creditors, and auction winners.
Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Biro Travel Panggabean, Herman Daud; Badriyah, Siti Malikhatun
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i1.2544

Abstract

Transportation business activities are often used by many people, and more and more times there are conflicts between sellers and buyers regarding cooperation in travel agency transactions related to promotions that are carried out online but are not in accordance with reality. To find out the implementation of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) related to business. And to find out the factors that influence the effectiveness of UUPK. The research method, namely normative juridical. The research approach is quantitative, data analysis techniques are data reduction, data presentation, and conclusions. The results of the research, that UUPK and UU no. 11 of 2008 concerning electronic information and transactions (UUITE) so that consumers can freely give their opinions. come to the LPKSM office for consultation. If the consumer gives power of attorney to LPKSM, LPKSM then makes a power of attorney which is signed and approved by the LPKSM consumer, an action that is carried out first with family efforts. Factors that influence the effectiveness of UUPK namely; The government is less responsive to community developments in electronic transactions, there are no regulations that technically provide protection to consumers against online transactions, business actors and consumers do not understand their rights and obligations. The conclusion from this study, LPKSM as an extension of the government has been active but there are no policies that technically regulate and protect consumers in electronic transactions, the factors that influence the effectiveness of the UUPK are the government which is less responsive, ignorance of consumers and business actors regarding their rights and obligations.
Co-Authors Agus Priyono, Ery Agus Sarono Amalia, Annisa Dinda Amiek Soemarmi Anggre, Uci Kartika Azzahra, Salsabila Fathimah Bagus Andika Setiawan Bagus Rahmanda Bambang Eko Turisno Benuf, Kornelius Budiharto Budiharto Citra, Amelia Dewi Hendrawati El Rakhim, Nourma Alivia Zahra Ery Agus Priyono Fifiana Wisnaeni Fitrianingrum, Avisa Hastuti, Intan Nindi Hendro Saptono Hutagalung, Tya Pancawati Irawati Irawati Irma Cahyaningtyas, Irma Jannah, Masitoh Miftahul Kashadi Kashadi Kasyfi, Muhammad Alan Kornelius Benuf Kornelius Benuf Kornelius Benuf Kurniawan, Deni Hendri Lumbanraja, Brata Yoga Makhrom, Wawo Fadholna Marjo Marjo Marjo Marjo Marjo, Marjo Mega, Chrystianto Odolf Muhammad Haidar Fakhri Allam Muktamara, Savira Alia Nabila Shafa Paramesti Nisa Almadina Nurjannah, Ghina Hanun Nuryati Nuryati Panggabean, Herman Daud Parlinggoman, Bryan Eliezer Prananda, Rahandy Rizki Prasetya, Danar Ikhsan Purbaningrum, Anggi Indah Purnamachandra, Augusta Bayu Putro, Edoardo Biyakto Qatrunnada, Alicia R Suharto R. Suharto R. Suharto Rachman, Rizal Okta Rahmanda, Bagus Reiza Ibrahim Saleh Retno Saraswati Sabrina Chaerani Salsabila, Nabila Saragih, Elvandi Christian Savarina, Anitya Arwa Sayarina, Anitya Arwa Septapuri Nugrandini, Aemilia Biccheri Septesha, Widya Ade SITI MAHMUDAH Siti Mahmudah Suharto, R Suharto, R. Umami, Fadli Victoria Damanik, Jessica Bintang Wijayanti, Nurul Wahyu Yulheldi, Sari Aprilia Yumna, Lonita Aini Zahradinda, Agnia